MENGHADAPI penolakan mutasi itu, para petinggi Pemkab Gresik gerah juga. Mereka menganggap para PNS tersebut kebablasan dan tidak tahu aturan.
Meski demikian, mereka memilih tidak menanggapi aksi mogok sebagian PNS itu. Kalau pun nanti memang ada gugatan, pemkab menyatakan sudah menyiapkan alasan tersendiri. "Mereka yang menolak mutasi itu ngawur. Karena tak tahu aturan," kata Plt Sekkab Gresik M. Najikh kemarin (23/8).
Najikh berusaha menepis semua isu miring di balik proses mutasi tersebut. Namun, dia membenarkan bahwa beberapa pos memang tidak didasari DUK. "Tetapi, kami memiliki beberapa pertimbangan," katanya.
Dia mencontohkan seorang PNS yang diangkat menjadi kabid, tapi pangkatnya masih di bawah para bawahannya. "Kami memutuskan untuk dinaikkan. Sebab, dia sudah mendekati pensiun. Sedangkan yang lain kan masih bisa nyusul karena masa pensiunnya masih lama," katanya.
Demikian juga soal pelaksanaan mutasi yang hanya beberapa hari menjelang bupati lengsear, dia menegaskan itu tidak masalah. Dia beralasan, setiap kepala daerah berhak mengambil kebijakan strategis meski masa jabatannya hanya tinggal satu jam. Dia lantas mencontohkan kebijakan mantan Gubernur Jatim Imam Utomo yang melakukan mutasi hanya 24 jam sebelum lengser.
Ketua Korpri Gresik Arsadi tidak bisa menerima alasan Najikh itu. Bahkan, dia terang-terangan mendukung pembangkangan yang dilakukan sebagian PNS. "Saya mendukung langkah mereka. Sebab, kejadian seperti ini sudah sering terjadi selama pemerintahan sepuluh tahun terakhir," katanya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151990
Tidak ada komentar:
Posting Komentar