GRESIK - SURYA- Pemkab Gresik akan sulit menambah tenaga PNS berprofesi dokter. Pasalnya, hingga Jumat (3/12) sore, 11 formasi dokter yang disediakan sama sekali belum ada peminatnya.
Dari 11 formasi dokter yang disediakan, sembilan untuk dokter umum, dan dua lainnya untuk dokter spesialis anak dan kandungan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Saputro berharap, ada pendaftar dari profesi dokter. Sebab tenaganya cukup diperlukan, khususnya untuk di Bawean.
“Memang sampai saat ini (siang kemarin, red) belum ada berkas yang masuk. Tetapi saya tetap optimistis, ada tenaga dokter yang bersedia ikut seleksi,” tegasnya.
Tahun ini, total formasi CPNS Kabupaten Gresik tersedia 329 kursi. Dengan komposisi, tenaga guru 103, tenaga kesehatan 69 dan formasi tenaga tehnis 57 kursi. Sedangkan hingga Jumat (3/12) sore kemarin, jumlah berkas yang masuk 5.819 buah.
Rinciannya, untuk tenaga guru 1.682 berkas, yang memenuhi syarat 1.212 berkas dan dikembalikan 276 pendaftar.
Sedang tenaga kesehatan dari 2.360 berkas, yang memenuhi syarat 1.428 berkas, sebanyak 219 berkas dikembalikan. Tenaga kesehatan yang masuk 1.777 berkas, dikembalikan 509 berkas, yang memenuhi syarat 1.622.
“Dari jumlah itu ada 553 berkas yang masuk tetapi belum dilakukan pemeriksaan. Mulai dari foto copi ijazah, usia pendaftar, kelengkapan lain,” ujar Saputro.
Bupati Sambari Halim Radianto mengingatkan, seluruh jajaran PNS Pemkab Gresik agar tidak menjanjikan CPNS bisa diterima. “Saya akan beri sanksi, bila ada bukti PNS terlibat praktek calo CPNS,” ujarnya.
Sebaliknya, Bupati Sambari juga meminta kepada peserta atau keluarganya, agar tidak percaya terhadap orang yang ngaku-ngaku dekat dirinya, wabup atau pejabat Pemkab lainnya agar bisa lolos CPNS. “Sekarang ini, setiap hari saya ada 6 orang yang titip kerabatnya akan ikut tes CPNS. Saya cuma bilang, kalau memang pintar pasti diterima,” ujarnya.
PLT Sekda, Muhammad Najib menambahkan, tes akan ditangani tim LPPM Unair Surabaya. Ternasuk diataranya tim LPPM Unair menerjunkan 15 pengawas dibantu panitia lokal. “Tes digelar 12 Desember dan diumumkan 22 Desember, untuk lokasi akan kami umumkan dalam waktu dekat,” katanya.(nsan)
Surya Online Sabtu, 4 Desember 2010 | 10:04 WIB
http://www.surya.co.id/2010/12/04/cpns-dokter-tak-laku.html
Sabtu, 04 Desember 2010
Sekber Serikat Pekerja Kab Gresik Ancam Pidanakan Apindo
GRESIK | SURYA Online - Sekretariat Bersama (Sekber) Serikat Pekerja (SP) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, akan mengawal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 95 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2011 sebesar Rp1.133.000.
“Kalau Apindo hendak menangguhkan ataupun memboikot UMK 2011, berarti akan menciptakan konflik baru di industri Gresik,” kata Agus Salim salah satu pengurus sekber, Jumat (3/11/2010).
Agus memastikan dan telah merapatkan barisan untuk mengawal pemberlakuan UMK 2011 yang harus dilaksanakan pada Januari 2011 bagi pekerja yang sudah bekerja selama satu tahun. “Jika itu dilakukan oleh Apindo berarti Apindo tidak tunduk terhadap pemerintah karena melakukan perlawanan terhadap keputusan yang dibuat oleh Gubernur,” tandasnya.
Agus menilai Apindo salah sasaran jika hendak menggugat bupati yang hanya mengusulkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL).
“Bupati bisa dikatakan hanya sebagai pengantar atau yang mengusulkan sesuai KHL. Perkara dikabulkan atau tidak itu kewenangan Gubernur, Apindo salah sasaran,” ujar Agus.
Jika benar, Apindo sudah menginstruksikan agar anggotanya memboikot UMK 2011, maka Apindo melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan yang bisa dipidanakan.
“Kami akan memidanakan Apindo, karena dalam UU 13/2003 sudah dijelaskan unsur pidananya,” ujar Agus menegaskan.
Sementara, buruh di Kota Surabaya juga memprotes keputusan Gubernur yang menetapkan UMK Gresik lebih tinggi dibandingkan dengan UMK Surabaya yang selisihnya Rp18.000.
Surya Online Jumat, 3 Desember 2010 | 16:02 WIB
http://www.surya.co.id/2010/12/03/sekber-sp-gresik-ancam-pidanakan-apindo.html
“Kalau Apindo hendak menangguhkan ataupun memboikot UMK 2011, berarti akan menciptakan konflik baru di industri Gresik,” kata Agus Salim salah satu pengurus sekber, Jumat (3/11/2010).
Agus memastikan dan telah merapatkan barisan untuk mengawal pemberlakuan UMK 2011 yang harus dilaksanakan pada Januari 2011 bagi pekerja yang sudah bekerja selama satu tahun. “Jika itu dilakukan oleh Apindo berarti Apindo tidak tunduk terhadap pemerintah karena melakukan perlawanan terhadap keputusan yang dibuat oleh Gubernur,” tandasnya.
Agus menilai Apindo salah sasaran jika hendak menggugat bupati yang hanya mengusulkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL).
“Bupati bisa dikatakan hanya sebagai pengantar atau yang mengusulkan sesuai KHL. Perkara dikabulkan atau tidak itu kewenangan Gubernur, Apindo salah sasaran,” ujar Agus.
Jika benar, Apindo sudah menginstruksikan agar anggotanya memboikot UMK 2011, maka Apindo melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan yang bisa dipidanakan.
“Kami akan memidanakan Apindo, karena dalam UU 13/2003 sudah dijelaskan unsur pidananya,” ujar Agus menegaskan.
Sementara, buruh di Kota Surabaya juga memprotes keputusan Gubernur yang menetapkan UMK Gresik lebih tinggi dibandingkan dengan UMK Surabaya yang selisihnya Rp18.000.
Surya Online Jumat, 3 Desember 2010 | 16:02 WIB
http://www.surya.co.id/2010/12/03/sekber-sp-gresik-ancam-pidanakan-apindo.html
Langganan:
Postingan (Atom)