Sabtu, 04 Desember 2010

CPNS 2010 Kab Gresik Formasi Untuk Dokter Tak Laku

GRESIK - SURYA- Pemkab Gresik akan sulit menambah tenaga PNS berprofesi dokter. Pasalnya, hingga Jumat (3/12) sore, 11 formasi dokter yang disediakan sama sekali belum ada peminatnya.
Dari 11 formasi dokter yang disediakan, sembilan untuk dokter umum, dan dua lainnya untuk dokter spesialis anak dan kandungan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Saputro berharap, ada pendaftar dari profesi dokter. Sebab tenaganya cukup diperlukan, khususnya untuk di Bawean.
“Memang sampai saat ini (siang kemarin, red) belum ada berkas yang masuk. Tetapi saya tetap optimistis, ada tenaga dokter yang bersedia ikut seleksi,” tegasnya.
Tahun ini, total formasi CPNS Kabupaten Gresik tersedia 329 kursi. Dengan komposisi, tenaga guru 103, tenaga kesehatan 69 dan formasi tenaga tehnis 57 kursi. Sedangkan hingga Jumat (3/12) sore kemarin, jumlah berkas yang masuk 5.819 buah.
Rinciannya, untuk tenaga guru 1.682 berkas, yang memenuhi syarat 1.212 berkas dan dikembalikan 276 pendaftar.
Sedang tenaga kesehatan dari 2.360 berkas, yang memenuhi syarat 1.428 berkas, sebanyak 219 berkas dikembalikan. Tenaga kesehatan yang masuk 1.777 berkas, dikembalikan 509 berkas, yang memenuhi syarat 1.622.
“Dari jumlah itu ada 553 berkas yang masuk tetapi belum dilakukan pemeriksaan. Mulai dari foto copi ijazah, usia pendaftar, kelengkapan lain,” ujar Saputro.
Bupati Sambari Halim Radianto mengingatkan, seluruh jajaran PNS Pemkab Gresik agar tidak menjanjikan CPNS bisa diterima. “Saya akan beri sanksi, bila ada bukti PNS terlibat praktek calo CPNS,” ujarnya.
Sebaliknya, Bupati Sambari juga meminta kepada peserta atau keluarganya, agar tidak percaya terhadap orang yang ngaku-ngaku dekat dirinya, wabup atau pejabat Pemkab lainnya agar bisa lolos CPNS. “Sekarang ini, setiap hari saya ada 6 orang yang titip kerabatnya akan ikut tes CPNS. Saya cuma bilang, kalau memang pintar pasti diterima,” ujarnya.
PLT Sekda, Muhammad Najib menambahkan, tes akan ditangani tim LPPM Unair Surabaya. Ternasuk diataranya tim LPPM Unair menerjunkan 15 pengawas dibantu panitia lokal. “Tes digelar 12 Desember dan diumumkan 22 Desember, untuk lokasi akan kami umumkan dalam waktu dekat,” katanya.(nsan)
Surya Online Sabtu, 4 Desember 2010 | 10:04 WIB
http://www.surya.co.id/2010/12/04/cpns-dokter-tak-laku.html

Sekber Serikat Pekerja Kab Gresik Ancam Pidanakan Apindo

GRESIK | SURYA Online - Sekretariat Bersama (Sekber) Serikat Pekerja (SP) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, akan mengawal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 95 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2011 sebesar Rp1.133.000.
“Kalau Apindo hendak menangguhkan ataupun memboikot UMK 2011, berarti akan menciptakan konflik baru di industri Gresik,” kata Agus Salim salah satu pengurus sekber, Jumat (3/11/2010).
Agus memastikan dan telah merapatkan barisan untuk mengawal pemberlakuan UMK 2011 yang harus dilaksanakan pada Januari 2011 bagi pekerja yang sudah bekerja selama satu tahun. “Jika itu dilakukan oleh Apindo berarti Apindo tidak tunduk terhadap pemerintah karena melakukan perlawanan terhadap keputusan yang dibuat oleh Gubernur,” tandasnya.
Agus menilai Apindo salah sasaran jika hendak menggugat bupati yang hanya mengusulkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL).
“Bupati bisa dikatakan hanya sebagai pengantar atau yang mengusulkan sesuai KHL. Perkara dikabulkan atau tidak itu kewenangan Gubernur, Apindo salah sasaran,” ujar Agus.
Jika benar, Apindo sudah menginstruksikan agar anggotanya memboikot UMK 2011, maka Apindo melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan yang bisa dipidanakan.
“Kami akan memidanakan Apindo, karena dalam UU 13/2003 sudah dijelaskan unsur pidananya,” ujar Agus menegaskan.
Sementara, buruh di Kota Surabaya juga memprotes keputusan Gubernur yang menetapkan UMK Gresik lebih tinggi dibandingkan dengan UMK Surabaya yang selisihnya Rp18.000.
Surya Online Jumat, 3 Desember 2010 | 16:02 WIB
http://www.surya.co.id/2010/12/03/sekber-sp-gresik-ancam-pidanakan-apindo.html

Senin, 29 November 2010

Bayar Cuci Darah Sistem Angsuran di RSUD Ibnu Sina Gresik

GRESIK - Surya- Sebanyak 65 persen pasien hemodialisa (cuci darah) RSUD Ibnu Sina, ternyata berasal dari keluarga miskin (gakin). Menejemen rumah sakit milik pemerintah itu memberikan kemudahan dalam pembayaran dengan sistem mengangsur hingga gratis.
Oleh sebab itu, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi memberikan penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara dan Citra Pelayanan Publik untuk RSUD Ibnu Sina.
Plt Direktur Utama RSUD Ibnu Sina, dr Gusti Rezaniansyah Rusli mengatakan, jumlah pasien gagal ginjal terus meningkat. Dia mengilustrasikan, setiap bulannya ada 25 pasien baru yang masuk ke RSUD Ibnu Sina.
Kebijakan membayar dengan sistem mengangsur dikhususkan untuk pasien umum yang jatuh miskin karena sakitnya. Itulah, yang membuat Kementrian PAN dan Reformasi kepincut sehingga mengirimkan Tim Ekspose dan Publikasi Best Practices untuk merekam semua kebijakan dan pelayanan RSUD Ibnu Sina, Jumat (26/11). (nsan)
Surya Online Sabtu, 27 Nopember 2010 | 11:00 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/27/bayar-cuci-darah-sistem-angsuran.html

Rumdin Waka DPRD Gresik Dijatah Rp 100 Juta

Gresik -SURYA- Renovasi tiga buah rumah dinas (rumdin) yang bakal dihuni tiga orang wakil ketua DPRD Gresik, dianggarkan dana Rp 100 juta. Ketiga rumdin tersebut, dua di antaranya terletak di samping kiri gedung PN di Jl Panglima Sudirman. Sedangkan yang satu, terletak di Jl Pahlawan persis di belakang bekas kantor BPN. Rencananya, rumah di samping PN akan ditempat.
Rumah di samping PN akan ditempat Hadi Kusono dan Susianto, sedangkan Ahmad Nurhamim akan menempati rumdin di belakang bekas kantor BPN. Saat ini, meski sudah lebih setahun menjabat wakil ketua dewan, ketiganya masih menempati rumah pribadinya. Pengerjaannya menggunakan sistem penunjukan langsung oleh bagian pembangunan, dengan dalih satu rumah biayanya di bawah Rp 50 juta.
Sekretaris DPRD Gresik Mighfar Syukur membenarkan renovasi rumdin karena kondisinya sangat memprihatinkan. “Pekerjaan oleh bagian pembangunan. Dana dari sekretariat dewan,” kata dia. Dari anggaran Rp 100 juta tersebut, untuk rumdin di Jl Pahlawan dianggarkan Rp 50 juta dan Rp 40 juta. Sedangkan untuk rumah dinas di Jl Pahlawan hanya dianggarkan Rp 10 juta. (nsan)
Surya Online Sabtu, 27 Nopember 2010 | 11:00 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/27/renovasi-rumdin-waka-dprd-dijatah-rp-100-juta.html

Bupati Gresik Sambari Halim Terima Penghargaan Menteri PU

Gresik - SURYA- Untuk kesekiankalinya, Bupati Gresik DR Ir H Sambari Halim Radianto ST MSi menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, penghargaan yang didapat Bupati Sambari adalah dari Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dalam bidang Pembinaan Jasa Konstruksi, di Jakarta, Jumat (26/11) malam.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Tugas Husni Syarwanto MMT, yang mendampingi Bupati Sambari menerima penghargaan mengatakan, apresiasi yang diberikan pemerintah pusat tersebut adalah sebagai pengakuan terhadap kinerja Dinas PU Pemkab Gresik. “Khususnya dalam bidang pembinaan dan pelayanan untuk bidang jasa konstruksi,” ujar Tugas.
Diharapkan, dengan diterimanya penghargaan tingkat utama ini, semakin memacu semangat kerja para PNS di lingkungan Dinas PU, sekaligus para rekanan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. “Sinergi antara rekanan jasa konstruksi dengan pemerintah, bisa mewujudkan kesinambungan pembangunan yang baik dan tertata,” ujar Tugas dengan bangga. (n san)
Surya Online Senin, 29 Nopember 2010 | 06:48 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/29/bupati-terima-penghargaan-menteri-pu.html

Padahal RAPBD Defisit Rp 45,8 M Jasmas Anggota DPRD Gresik Rp 1 Miliar

Gresik - Surya- Anggota DPRD Kabupaten Gresik tampaknya benar-benar dimanjakan dengan fasilitas. Terbukti, dalam Rancangan APBD Kabupaten Gresik tahun 2011 disebutkan telah disiapkan anggaran untuk 50 anggota DPRD sebesar Rp 50 miliar, guna kepentingan jatah dana reses.
Dengan kata lain, setiap anggota dewan nantinya bakal mendapat dana tunai Rp 1 miliar untuk menggelar kegiatan jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Padahal, disisi lain, RAPBD 2011 juga menyebutkan nilai defisit mencapai Rp 45,8 miliar.
Saat ini, komposisi anggota DPRD Gresik berasal dari 10 parpol. Rinciannya PKB 11 anggota, Partai Demokrat 8, PDIP dengan Partai Golkar masing-masing 6, PKNU 5, PPP dan PAN masing-masing 4, Partai Hanura dengan 2, serta PKPI dan Partai Buruh masing-masing satu orang. Ke 50 anggota dewan itu, tergabung dalam delapan fraksi. Yaitu FKB, FPDIP, FPD, FPG, FPKNU, FPPP, FPAN serta Fraksi Hati Nurani Keadilan Buruh.
Informasi yang dihimpun, semua anggota dewan telah ’sepakat’ untuk menyetujui alokasi anggaran tersebut. Sehingga bisa dipastikan, meski saat ini masih dalam tahap pembahasan diperkirakan anggaran tersebut bakal lolos.
Setiap anggota dewan dalam setiap tahunnya, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan jasmas di daerah pemilihannya masing-masing. Biasanya jasmas digelar dengan kader atau konstituen partainya masing-masing. Dari pertemuan itulah, setiap anggota DPRD berhak mengusulkan pembangunan yang dikeluhkan konstituennya ke eksekutif.
Dana jasmas sebesar Rp 1 miliar setiap orang itulah, yang dipakai untuk merealisasikan proyek-proyek usulan konstituennya. Seperti pembangunan musalah, sekolah nonpemerintah, pengembangan UKM hingga perbaikan insfrastruktur desa.
Koordinator Biro Politik dan Pemerintahan LSM Forkot (forum Kota) Yudi Santoso, menyatakan dana jasmas sebesar itu berpotensi diselewengkan. Bahkan, dana tersebut kecil kemungkinan penyalurannya merata ke masyarakat. “Paling yang diberi hanya konstituennya yang satu partai saja. Ini artinya, sama dengan bagi-bagi dana APBD di tingkatan paling lokal yaitu pedesaan,” ujarnya.
Selain itu secara politik, tambah mantan aktivis buruh ini, pembagian dana sebesar itu justru kian menghegemoni bagi parpol-parpol besar. Sebab semakin banyak parpol yang meloloskan anggotanya di parlemen, semakin banyak kesempatan untuk menyerap dana jasmas tersebut. “Dan jangan lupa, lewat jasmas ini mereka juga punya banyak kesempatan untuk membangun dan membuka jaringan politik dengan dibiayai rakyat melalui APBD,” tegasnya.
Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim mengatakan, dana jasmas itu tidak langsung diberikan ke anggota. Namun, setiap anggota berkesempatan merealisasikan program dari hasil petik jasmas. Proyeknya juga nantinya diserahkan ke satker yang berhubungan langsung dengan proyek tersebut. “Dengan model begini, pembangunan akan kian merata. Padahal itu juga baik untuk masyarakat,” ujarnya. (San)
Surya Online Senin, 29 Nopember 2010 | 07:19 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/29/jasmas-anggota-rp-1-miliar.html

Jumat, 26 November 2010

Bupati Gresik Gerojok Rp 4,8 M ke Bawean

GRESIK -SURYA- Meski hanya semalam berada di Pulau Bawean, kehadiran Bupati Sambari Halim Radianto sangat membawa berkah bagi warga di Pulau Putri tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Bupati Sambari dan Wabup M Qosim menyerahkan bantuan senilai Rp 4.8 miliar, untuk warga di Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura.
Bupati Sambari memang hanya dua hari di Bawean, Rabu (24/11) - Kamis (25/11). Pada Kamis (25/11) sore, bupati langsung terbang ke Jakarta, karena hari Jumat (26/11) bertempat di Kementrian Pekerjaan Umum, Bupati Sambari akan menerima penghargaan sebagai juara pertama, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi langsung dari Menteri PU. Sedangkan semua kegiatan dinas di Bawean, dipimpin Wabup HM Qosim yang akan berada di sana hingga Minggu (29/11). Kepala Bagian Humas Pemkab, Andhy Hendro Wijaya yang mengikuti rombongan bupati mengatakan, bantuan untuk Kecamatan Tambak sebesar Rp 1.793.268.600, sedangkan untuk Kecamatan Sangkapura Rp 3.034.905.200.
“Bantuan itu untuk tempat ibadah, dana santunan kematian masyarakat, santunan anak yatim piatu, Penyerahan dana urusan bersama program PNPM-MP (Dana Sharing APBD II), bantuan beasiswa, DAK Pendidikan, BOSDA, JPD, dan bantuan bencana,” ujar Andhy. ( nsan)
Surya Online Jumat, 26 Nopember 2010 | 08:14 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/26/bupati-gerojok-rp-48-m-ke-bawean.html

1.700 Pekerja di Gresik Terancam Dirumahkan

GRESIK - Surya- Kekhawatiran Apindo akan dampak langsung ditetapkannya UMK Gresik sebesar Rp 1.133.000 per bulan akhirnya terbukti. Sebuah perusahaan akan merumahkan 100 orang karyawan setiap bulan, hingga seluruh karyawannya sebanyak 1.700 orang dirumahkan.
Ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono mengatakan, konfirmasi rencana merumahkan 100 orang karyawan itu baru didapatnya, Kamis (25/11) sore, langsung dari manajemen pabrik kayu tersebut.
“Ini barusan saya dapat telepon dari manajemen, karena tidak bakal kuat membayar upah sesuai UMK yang terlalu tinggi, mereka akan merumahkan seluruh karyawannya, tetapi secara bertahap, sebulan 100 orang,” ujar Andhy, Kamis (25/11) sore.
Namun, Andhy enggan menyebut nama perusahaan itu. Ada tiga perusahaan lain, yang memiliki 30.000 orang karyawan, yang juga bersiap-siap melakukan PHK secara bertahap terhadap pekerjanya hingga 50 persen. Untuk menyikapi UMK 2011, rencananya sejumlah pengusaha besar di Gresik akan menggelar rembuk internal, Jumat (26/11).
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan tidak ada masalah, bila Apindo tidak sepakat dengan UMK Gresik. “Kalau Apindo tidak sepakat, tidak masalah. Saya yang akan bicara langsung dengan investor. Meski UMK tinggi, tetapi investor saya jamin tetap dapat kemudahan berinvestasi di Gresik,” tegasnya saat pelantikan sejumlah pejabat pemkab beberapa waktu lalu.(nsan)
Surya Online Jumat, 26 Nopember 2010 | 08:13 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/26/1700-pekerja-di-gresik-terancam-dirumahkan.html

UMK Gresik Akhir Tahun 2010 tertinggi di Jawa Timur

SIDOARJO - SURYA- Setelah tiga kali dikembalikan, Gubernur Soekarwo akhirnya menetapkan UMK Gresik 2011 sebesar Rp 1.133.000, Selasa (23/11) malam sekitar pukul 23.11 wib. Ini menjadikan UMK Gresik tertinggi dibandingkan 38 kabupaten/kota di Jatim.
Setelah itu, disusul UMK daerah lain di wilayah ring I, seperti Surabaya Rp 1.15.000, Sidoarjo Rp 1.107.000, Kabupaten Pasuruan Rp 1.107.000, Kabupaten Mojokerto Rp 1.105.000, dan Kota Malang Rp 1.079.877, dan Kabupaten Malang Rp 1.077.000. Usai menerima informasi tersebut buruh mengurungkan niat berdemo ke kantor Gubernur Jatim.
“Sudah saya teken semua,” kata Gubernur Jatim Soekarwo saat gelar Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan Jatim di Lapangan Arhanudse 8 Gedangan, Rabu (24/11)
Soekarwo menyatakan UMK ini mengacu pada item ongkos transportasi tahun lalu yang saat itu juga telah disetujui Apindo Gresik. “Meski saat ini Apindo belum tanda tangan, namun sudah tanda tangan tahun lalu,” bebernya.
Langkah ini diambil setelah pihaknya mengembalikan usulan UMK Gresik hingga tiga kali, namun belum ada titik temu. Sesuai asas hukum, untuk mengisi kekosongan hukum, aturan yang ada yang sudah disepakati tahun lalu bisa dipakai.
Soal langkah Apindo yang berniat menggugat, Soekarwo menyilakan. “Bagus itu, sengketa demokrasi itu ya lewat ranah hukum. Demokrasi itu berbanding lurus dengan kepatuhan hukum,” tandasnya
Menurut Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Edy Purwinanto, berdasar kajian hukum, ditetapkannya UMK Gresik mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dari 46 item untuk menghitung KHL, 45 item sudah disepakati oleh buruh, pengusaha, pemerintah, dan perguruan tinggi. Hanya 1 item, yakni uang transportasi yang belum ada kesepakatan.
Sebagai solusi, usulan diterima, dengan konsekwensi uang transportasi tidak ada kenaikan alias tetap menggunakan besaran 2010, yakni Rp 3.500 untuk sekali jalan.
Ancaman PHK
Sementara itu, Ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono menegaskan tak mau berkompromi soal besaran UMK. Sebab, kata Andhy, pihaknya sudah dua kali kompromi terkait penetapan UMK Gresik.
Pertama, saat Apindo menyetujui UMK Rp 1.072.406. Jumlah ini, naik 8 persen dibanding UMK tahun 2010. Kompromi kedua, tambah Andy, dilakukan Apindo saat menyetujui kenaikan UMK menjadi Rp 1.110.000 atau mengalami kenaikan Rp 38.000 atau persis 10 persen.
“Itu adalah batas kompromi kita, sebab dari survei Dewan Pengupahan, kemampuan pengusaha di Gresik menaikkan UMK cuma 7,5 persen atau 1 persen lebih tinggi dari perkembangan ekonomi, sedangkan kita mau kompromi sampai 10 persen,” ujarnya.
Menurutnya imbas keputusan Gubernur itu pengusaha akan melakukan efisiensi besar-besaran, puncaknya yaitu PHK. uji/san/ain
Surya Online Kamis, 25 Nopember 2010 | 08:06 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/25/umk-gresik-tertinggi-se-jatim.html

Rabu, 24 November 2010

Warga Gresik kirim 3 kontainer sembako ke bencana Gunung Merapi

GRESIK -SURYA- Masyarakat Gresik mengirim tiga truk kontainer berisi sembako untuk korban bencana meletusnya Gunung Merapi di Jogjakarta. Sembako yang dikirim dengan truk khusus milik PT Pos Indonesia, Selasa (23/11) pagi, terdiri dari mi instan 2.500 dos, beras 5 ton, dan gula 2 ton.
Sebelumnya, Pemkab Gresik juga menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp 75 juta. Bupati H Sambari Halim Radianto mengatakan, total bantuan yang telah disalurkan untuk korban bencana Merapi mencapai Rp 289.525.900.
“Bantuan ini terbilang kecil, namun kami berharap dengan bantuan ini setidaknya bisa meringankan penderitaan korban gunung Merapi di Jogjakarta,” ujar Sambari Halim Radianto Bupati Gresik didampingi Kepala Divisi Regional VII PT Pos Indonesia, Junaidi dan Kepala PT Pos Indonesia cabang Gresik, Herry Nugrahanto. (nsan)
Surya Online Rabu, 24 Nopember 2010 | 07:03 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/24/warga-kirim-3-kontainer-sembako.html

Sst….Gubernur Setujui Usulan UMK Gresik

GRESIK | SURYA Online - Para buruh di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kini bisa sedikit bernapas lega. Gubernur Jawa Timur akhirnya menyetujui usulan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.133.000 sebagaimana yang diusulkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.
“Kami sudah menerima surat berupa faksimil dari Pemerintah Provinsi Jatim bahwa usulan UMK disetujui oleh Gubernur,” katanya Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik, Saputro, Rabu (24/11/2010).
Ia menjelaskan, alasan persetujuan tersebut karena pertimbangan kebutuhan hidup layak yang menjadi perdebatan antara buruh dengan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo). “Pemkab Gresik bukan tanpa alasan mengusulkan besaran UMK, karena memang KHL riel di lapangan adalah itu, bukan kami mengada-ada,” tandasnya.
Ia mengungkapkan kabar diterimanya usulan UMK itu diperoleh Selasa (23/11/2010) malam. Untuk memastikan pihaknya meminta salinan surat tersebut. “Persetujuan UMK tertuang dalam Pergub Jatim Nomor 95 Tahun 2010 tentang UMK Gresik,” tandasnya.
Persetujuan usulan UMK Gresik oleh Gubernur itu berarti akan ada kenaikan upah buruh di Gresik sebesar 12,3 persen seperti yang diusulkan oleh Bupati Gresik. “Kita harapkan semua yang terkait dengan UMK bisa legowo untuk saling memberikan manfaat, sebab perusahaan tanpa buruh juga tidak akan berjalan dan begitu juga sebaliknya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Gresik, Mohammad Agus, mengatakan, demonstrasi (demo) yang semestinya digelar di Kantor Gubernur Jatim pada Rabu (24/11) hari ini dibatalkan.
“Demo sepakat kami batalkan, karena usuan kami melalui bupati disetujui oleh Gubernur,” katanya.
Dirinya dan ribuan buruh mengaku berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. “Kami mengucapkan terima kasih, khususnya kepada bupati Gresik dan Pakde Soekarwo selaku Gubenur Jatim. Semoga bentuk pengayoman masyarakat kecil seperti buruh itu bisa dipertahankan,” pungkasnya.
Surya Online Rabu, 24 Nopember 2010 | 09:19 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/24/sstgubernur-setujui-usulan-umk-gresik.html

Tuntut UMK Buruh Gresik Siap Kepung Kantor Gubernur Jawa Timur

Gresik - Surya- Sebanyak 15.000 orang buruh dari seluruh Gresik, direncanakan akan berdemo di kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Rabu (24/11) pagi. Ini karena sampai kemarin tuntutan buruh agar UMK Gresik disahkan Rp 1.133.000 belum mendapat kepastian dari Gubernur.
“Itu angka minimal. Dalam surat pengajuan izin ke polisi, kami mencantumkan angka peserta demo sebanyak 30.000 orang,” ujar Subari, Koordinator Sekretariat Bersama Serikat Pekerja – Serikat Buruh (Sekber SP – SB) Gresik, Selasa (24/11).
Menurut Subari, para buruh ini sebelumnya akan berkumpul di sejumlah titik sesuai dengan lokasi tempat bekerja. Untuk wilayah Selatan, berkumpul di perempatan Legundi Driyorejo, wilayah Tengah berkumpul di Bobok Menganti, wilayah kota di depan pabrik Barata serta untuk wilayah Utara berkumpul di kawasan Tenger Kecamatan Manyar.
Khusus untuk buruh dari wilayah Manyar, mereka akan beraksi di pabrik Petrocentral di kawasan Meduran Roomo Manyar. Aksi ini, kata Subari, sebagai support untuk dua buruh pabrik tersebut yang mendadak di PHK manajemen dengan alasan melanggar aturan manajemen.
Kedua pekerja pabrik tersebut, adalah Samsul dan Rifai. “Anehnya, Samsui adalah ketua terpilih SK (Serikat Karyawan) Pabrik Petrocentral. Begitu terpilih, ia langsung di PHK,” ujar Bari.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Hary Soegiri mengatakan, pihaknya minta Bupati Gresik segera mengusulkan kembali UMK 2011 hasil revisi. “Usulan revisinya kita tunggu hingga Selasa (23/11) hari ini,” tegasnya.
Hary berharap, UMK hasil revisi yang disampaikan kepada Dewan Pengupahan Jatim sudah memenuhi syarat mutlak yang ditentukan, yakni ditandatangani empat pihak, yakni perwakilan serikat pekerja, Apindo, pemerintah, dan akademisi.
“Jangan sampai belum ada kesepakatan karena masih ada pihak yang belum tanda tangan, UMK revisi tetap dipaksanakan diusulkan. Karena pasti akan ditolak oleh Dewan Pengupahan,” tandas mantan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim ini.
Menyikapi berlarut-larutnya polemik penetapan UMK Gresik, Pemprov, kata Hary tidak mempermasalahkan berapa besaran nilai absolut UMK yang diusulkan. Apakah tetap mengusulkan sebesar Rp 1.133.000 atau ada revisi lagi.
Sementara itu, ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono mengatakan, pihaknya sudah menutup pintu kompromi dengan siapapun terkait UMK Gresik. (nsan/uji)
Surya Online Rabu, 24 Nopember 2010 | 08:03 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/24/buruh-gresik-siap-kepung-kantor-gubernur.html

Sabtu, 20 November 2010

Bupati Gresik Mulai Memutasi Pejabat

GRESIK - Surya- Sebanyak 58 pejabat baru eselon II, III, dan IV, secara serentak dilantik bupati di ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Jumat (19/11).
Posisi Chusaini Mustas sebagai Kepala Dinas Pendidikan, diisi Wanda Metini Hiariej yang sebelumnya Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan. Posisi Sutadji Rudi sebagai Kadisperindagkop & UKM, ditempati Agus Muljono (Kadishub). Posisi Kuwadijo sebagai Kepala Badan Kepegawaian, ditempati Saputro yang sebelumnya Kadisnaker, yang juga dikenal sebagai loyalis Sambari.
Posisi yang ditinggal Agus Muljono dan Saputro, dibiarkan kosong. Kepala Dinas Kesehatan dr M Ma’ruf dicopot menjadi dokter umum dan diganti dr Sugeng Widodo yang sebelumnya Kabid Pelayanan Kesehatan. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah M Najikh, menjadi Asisten II menggantikan Bambang Isdianto.
Rencananya Bambang dipromosikan sebagai Kepala Bappeda, menggantikan M Najib yang sekarang Plt Sekda. Namun, karena Najib sendiri belum definitif, sehingga kursi Bappeda masih dirangkapnya.
Bupati Sambari Halim Radianto menolak bila mutasi tersebut sebagai ajang balas dendam. “Kendati dekat dengan saya dan Wabup M Qosim, belum tentu dapat jabatan kalau tidak bisa menunjukkan kecakapannya,” ujarnya usai pelantikan.nsan
Surya Online Sabtu, 20 Nopember 2010 | 10:00 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/20/bupati-gresik-mulai-memutasi-pejabat.html

Jumat, 19 November 2010

Formasi CPNS 2011 Gresik Hanya Butuh Satu Dokter Anak

GRESIK - Surya- Pemkab Gresik ternyata hanya membutuhkan seorang dokter spesialis anak, untuk mengisi formasi kesehatan melalui lowongan CPNS 2011.
Selain dokter anak, untuk formasi kesehatan lainnya, pemkab juga butuh seorang dokter spesialis opxigyn, sembilan dokter umum, dan dua dokter gigi.
Secara keseluruhan, Kabupaten Gresik membutuhkan 229 CPNS. Pendaftaran berlaku 19 November hingga 3 Desember 2010.
Formasi yang dibutuhkan adalah tenaga guru 103 orang, kesehatan 69 orang, dan tenaga teknis 57 orang.
Menghadapi masa pendaftaran CPNS, Wakil Bupati Gresik Drs Mohammad Qosim MSi mengingatkan para ibu untuk berhati-hati terhadap para calo CPNS.
“Kami ingatkan untuk jangan percaya dengan calo atau mereka yang mengaku-aku bisa memasukkan anak panjenengan ke pemkab,” tegas Wabup Qosim saat membuka pelatihan Kepemimpinan Wanita di ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Kamis (18/11).
Sebab, janji Wabup, Pemkab Gresik akan melaksanakan tes dengan cara terbuka, objektif, dan profesional, tanpa sogok-sogokan.
Untuk membuat Gresik lebih baik, kata Qosim, dibutuhkan SDM yang baik dan profesional. Sebaliknya, SDM akan menjadi bagus kalau para ibu bisa berperan lebih bagus dalam membina keluarganya.
“Dalam peringkat United Nation Development Program (UNDP) kita ada di peringkat 110, sementara daya saing kita masuk di peringkat 109 dari 170 negara,” ingatnya. nsan
Surya Online Jumat, 19 Nopember 2010 | 08:40 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/19/gresik-hanya-butuh-satu-dokter-anak.html

Selasa, 16 November 2010

Pengusaha Tetap Tolak UMK Gresik

GRESIK - Surya- Apindo Gresik memprediksikan, sedikitnya 10.000 orang buruh terancam di-PHK mulai Januari 2011, bersamaan dengan diberlakukannya UMK 2011 sebesar Rp 1.135.000. Selain itu, ribuan buruh lainnya akan kehilangan jatah lembur, tunjangan, dan pengurangan jam kerja.
Ini menyusul langkah Bupati Sambari Halim Radianto yang mengambil jalan tengah dengan mengusulkan UMK baru ke Gubernur Jawa Timur sebesar Rp 1.135.000. Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Gresik, Tri Andhi Suprihartono menyatakan, tetap menolak usulan UMK tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. “Selain itu, mulai tahun depan Apindo akan menarik anggotanya yang duduk di Dewan Pengupahan Gresik,” tegasnya.
Menurut Andhi, saat ini terdapat tujuh perusahaan anggota Apindo yang memiliki karyawan di atas 5.000 orang. Untuk perusahaan dengan pekerja 500 - 1.000 orang sebanyak 50 perusahaan, sedangkan 25 perusahaan lainnya memiliki pekerja antara 1.000 - 5.000 orang. “Dari jumlah tersebut, kalau di-PHK 10 persen saja, maka sedikitnya 10.000 pekerja bakal kehilangan pekerjaan. Ini karena pengusaha tidak mampu lagi membayar pekerja, kalau dengan UMK setinggi itu,” tegasnya.
Kepastian usulan UMK tersebut, disampaikan Wabup HM Qosim kepada 12 elemen buruh yang mendatangi kantor Bupati Gresik, Senin (15/11) siang. Begitu mendengar kepastian tersebut, para wakil buruh meninggalkan kantor bupati dan berencana mengawal surat tersebut ke Gubernur Jatim, Selasa (16/11). “Kita akan ke kantor gubernur, mungkin sekitar 100 orang,” ujar Bari, ketua Sekber SP-SB. (Nsan)
Surya Online Selasa, 16 Nopember 2010 | 10:36 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/16/pengusaha-tetap-tolak-umk-gresik.html

Minggu, 14 November 2010

Gresik : 5 Menit Dapat Sampah Satu Truk di Pinggir Kali Lamong

Gresik - Surya- Ternyata kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di pinggiran kali masih sangat rendah. Terbukti, hanya dalam waktu lima menit tim bersih kali berhasil mengumpulkan satu truk sampah yang dibersihkan di bantaran Kali Lamong di Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas, Jumat (12/11).
“Tumpukan sampahnya luar biasa,” ujar Hamim Farhan, dosen Universitas Muhammadiyah Gresik yang ikut dalam aksi bersih-bersih Kali Lamong dalam rangka Hari Pahlawan tersebut.
Kepala Desa Sukorejo Fathur Rahman yang memprakarsai acara ini mengatakan, aksi bersih kali diikuti 100 orang yang terdiri dari kalangan pemuda, warga Sukorejo, Koramil Kebomas, Polsek Kebomas, kelompok Slankers Gresik. Ikut juga, Camat Kebomas Khusaeni dan Danramil Kebomas.
Acara bersih-bersih ini, kata Fathur Rahman, merupakan upaya untuk mengantisipasi banjir luapan yang setiap saat bisa terjadi. Mengingat pihaknya berkali-kali mengajukan permohonan pembenahan bantaran Kali Lamong, namun tidak pernah direspon pemkab.
2010 | 07:05 WIB
http://www.surya.co.id/2010/1“Warga kami selalu terkena dampak luapan Kali Lamong. Dengan aksi bersih-bersih ini, kami harapkan mampu menggugah pemerintah melakukan pembenahan Kali Lamong,” ujarnya.
Camat Kebomas Khusaini berharap, kegiatan bersih kali tidak sekadar temporer. Tetapi dapat dilakukan secara rutin, karena hal itu cukup efektif. “Bila perlu melibatkan perusahaan yang ada di sekitar,” ujar mantan Sekcam Kebomas. san
Surya Online Sabtu, 13 Nopember 1/13/5-menit-dapat-sampah-satu-truk.html
http://www.surya.co.id/2010/11/13/5-menit-dapat-sampah-satu-truk.html

Sabtu, 13 November 2010

Muhammadiyah Diizinkan Molor Kerja Pada Idul Adha 1431

SURABAYA - Surya- Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jatim meminta Gubernur Soekarwo untuk meliburkan semua kantor dan instansi pada hari Selasa (16/11) mendatang atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha versi Muhammadiyah. Hari raya ini sehari lebih awal dari ketetapan Kementerian Agama yang jatuh pada Rabu (17/11).
“Kami sudah mengirim surat kepada Gubernur Jatim. Kami berharap gubernur memberikan toleransi kepada kaum muslim yang ikut Idul Adha tanggal 16, bisa melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk,” jelas Nadjib Hamid, Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim, Jumat (12/11).
Dalam surat itu, PW Muhammadiyah mengajukan dua opsi. Pertama, berharap kantor dan instansi diliburkan, seperti halnya hari libur Lebaran Idul Adha, Rabu (17/11). Namun, jika opsi libur tidak memungkinkan, PW Muhammadiyah berharap opsi kedua bisa diterapkan, yaitu memberikan toleransi dengan memundurkan jam masuk kantor sekitar satu sampai dua jam dari jam normal.
“Dimundurkannya jam masuk kantor ini, agar warga yang melaksanakan ibadah bisa khusyuk karena tidak dikejar-kejar waktu,” kata Nadjib.
Opsi mundur jam masuk kantor ini, kata Nadjib, bisa saja dibarengi dengan pengunduran jam pulang kantor. Dengan begitu lama jam kerja tidak terkurangi dan instansi tempat mereka bekerja tidak dirugikan.
Menurut Nadjib, tanpa kebijakan libur atau memundurkan jam kerja, kaum muslim akan kesulitan melaksanakan ibadahnya. Terutama karyawan kantor, pegawai negeri sipil (PNS), dan para siswa di sekolah-sekolah negeri.
Selain mengirim surat kepada Gubernur Jatim, Muhammadiyah juga mengimbau warga yang melaksanakan Idul Adha hari Selasa tidak melalaikan tugas dan pekerjaannya. Mereka diminta segera melaksanakan pekerjaan dan aktivitasnya, begitu salat Id selesai.
Begitu juga dengan panitia salat Id diimbau memperpendek prosesi salat Id. Misalnya dengan memperpendek materi khotbah.
Permintaan PW Muhammadiyah Jatim tersebut langsung direspons Gubernur Soekarwo. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu tidak mengabulkan permintaan libur, tetapi tidak mempermasalahkan jika pegawai di lingkungan Pemprov terlambat masuk kerja guna melaksanakan salat Id pada hari Selasa (16/11). Jadi, pada tanggal itu pegawai masih harus masuk kerja. “Yang penting pegawai yang bersangkutan mengajukan izin (terlambat masuk kantor),” ujar Pakde Karwo kepada Surya, Jumat (12/11).
Namun, karena hal itu menyangkut laku ibadah yang sifatnya personal, maka izin yang disampaikan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing harus bersifat pribadi. Tak boleh bersifat massal. “Dan yang terpenting, setelah salat Id selesai, harus masuk kerja lagi. Jangan malah dipakai aji mumpung untuk mbolos kerja,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan ini, kata Pakde Karwo, pihaknya tidak perlu harus meliburkan pegawai pada hari Selasa (16/11), dengan menerbitkan, misalnya, Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK). nuji/ian
Surya Online Sabtu, 13 Nopember 2010 | 09:58 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/13/pns-muhammadiyah-diizinkan-molor-kerja.html

Hujan Tahun 2010 Ganggu Normalisasi Waduk di Gresik

Gresik - Surya- Perubahan cuaca yang sangat ekstrim belakangan ini, membuat rencana normalisasi puluhan waduk atau embung di wilayah Kabupaten Gresik, dihentikan sementara. Bila cuaca masih sering hujan, dikhawatirkan tahun depan penampungan air tidak maksimal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tugas Husni Syarwanta mengakui, saat ini memang terjadi pendangkalan di sejumlah waduk. Sebab sampai saat ini, rencana normalisasi belum bisa dilakukan karena terganggu curah hujan. “Terpaksa normalisasi kami hentikan sementara, karena hujan cukup deras dan mengganggu kerja normalisasi oleh eskavator,” ujar Tugas, kemarin.
Waduk tadah hujan yang saat ini terjadi pendangkalan dan diprioritaskan untuk normalisasi, tersebar di 16 kecamatan. Yakni, Kecamatan Cerme 2 waduk, Wringinanom 2 waduk, Dukun 4 waduk, Panceng 1 waduk, Duduksampeyan 2 waduk, Balongpanggang 5 waduk, Driyorejo 2 waduk, Menganti 4 waduk, Kedamaian 1 waduk, Kecamatan Benjeng 1 waduk.
Saat ini, DPU sedang melakukan pengerukan sekitar 26 waduk yang menjadi skala perioritas untuk pengairan pertanian dari 100 waduk yang ada di Kabupaten Gresik. Untuk normalisai saluran irigasi kurang lebih 10 kilometer, dengan anggaran Rp 3,7 miliar.
Sedangkan untuk normalisasi avur (pembuangan) berada di 13 lokasi lokasi dengan angaran Rp 2 miliar. Dengan demikian total anggaran sekitar Rp13 miliar untuk normalisasi. “Sebelumnya mencapai Rp 23 miliar, karena tahun ini anggaran banyak tersedot anggaran untuk pilkada,” ujar Tugas.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Gresik mengatakan, bila pihaknya tetap berharap supaya DPU melakukan normalisasi. Karena bila dilakukan penundaan, dikahawtirkan tidak maksimal untuk menyimpan air saat hujan tahun depan.
“Kalau tidak maksimal, kami khawatir akan terjadi musim kemarau lebih cepat. Dan bias-bisa musim kekeringan lebih panjang,” tukasnya. (san)
Surya Online Sabtu, 13 Nopember 2010 | 07:04 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/13/hujan-ganggu-normalisasi-waduk.html

Jumat, 12 November 2010

Banjir Luapan Kali Lamong Meluas

GRESIK (SINDO) – Banjir akibat luapan Kali Lamong meluas. Bila sebelumnya hanya menggenangi sekitar 24 desa di Kecamatan Balongpanggang serta Benjeng, kini meluas hingga Kecamatan Menganti,Cerme,dan Kedamean.
Data Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Gresik, menyebutkan, untuk Kecamatan Kedamean ada tiga desa yang terendam air dengan ketinggian hingga 25 cm.Desa itu adalah Desa Cermen Lerek, Desa Glindah, dan Desa Lampah. Di Kecamatan Menganti meliputi Desa Boboh dan Kepatihan. Sementara itu, di Kecamatan Benjeng, sedikitnya ada 14 desa yang terendam luapan Kali Lamong.
Masing-masing Desa Sedapurklagen, Deliksumber, Munggugianti, Kedungrukem, Klampok, Bengkelolor, Kalipadang, Lundo, Sirnoboyo, Karangankidul, Bulangkulon, Dermo, Bulurejo, Kedungsekar. ”Untuk air di Kecamatan Benjeng mulai surut. Air bergeser ke Kecamatan Cerme,” tutur Suryo Wibowo, Camat Benjeng,kemarin.
Terparah mulai dirasakan warga di Kecamatan Cerme.Sampai berita ini ditulis, sedikitnya ada 14 desa yang terendam air hingga ketinggian 1 meter. Desa itu di antaranya Lengkong, Dampaan, Dooro, Dadap Kuning, Gurang Anyar, Morowudi, Iker-Iker Geger,Dungus, Betiting,Suko Anyar, Jono, Pandu, Landean, dan Desa Kandangan. Khusus di Kecamatan Cerme, Satlak BPB Gresik mencatat bahwa dari 14 desa tersebut rumah warga yang terendam mencapai 2.175 unit rumah, sawah yang terendam mencapai 568 hektar, dan 274 hektare tambak warga terendam.
”Kerugian yang kami taksir mencapai Rp945 juta,”aku Suryo Wibowo yang juga pelaksana tugas (PLT) Camat Cerme. Bahkan,di pertigaan Desa Morowudi, ketinggian air merendam jalan raya. Praktis jalur menuju Menganti, Balongpanggang, dari Gresik dialihkan melalui jalur Desa Metatu. Sebab, air terus meninggi. Bahkan, hingga pukul 15.30 WIB kemarin,ketinggian air mencapai 75 cm. Tidak sedikit mobil dan motor yang mogok. Diprediksi banjir luapan Kali Lamong bakal terjadi lagi.
Ini mengingat sampai kini wilayah Mojokerto, Jombang, dan Lamongan terjadi hujan yang cukup deras. Bila ini terjadi dikhawatirkan kerugian semakin banyak.Sebab, sawah yang baru ditanami akan mengalami puso. Sekretaris Satlak BPB Gresik Wahib memperkirakan, kendati sampai saat ini air di Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng mulai menyusut dan berpindah ke Kecamatan Cerme, tapi ancaman banjir susulan tetap ada. Sebab, hingga kini ada sekitar 6 km tanggung Kali Lamong di wilayah Benjeng yang belum diperbaiki.
”Biasanya satu tahun bisa sampai 15 kali. Kami sudah mengajukan permohonan bantuan ke pemprov untuk membangun tanggul Kali Lamong, tapi tetap belum ada respons, ”akunya. Sebaliknya, Kabag Humas Andhy Hendro Wijaya menyebutkan, untuk saat ini pemkab telah menyiapkan bantuan di Kecamatan Benjeng, Balongpanggang, dan Cerme. Untuk Kecamatan Benjeng sejumlah 200 dos mi instan dan 150 dos air kemasan, Balongpangang 100 dos mi instan dan 50 dos air kemasan. PBP Gresik juga menyiapkan 2000 karung plastik. (ashadi ik)
Koran Sindo - 08 November 2010
http://www.digilib-ampl.net/detail/detail.php?row=0&tp=kliping&ktg=banjirluar&kode=11141

PREDIKSI LAJU SEDIMENTASI DI MUARA KALI LAMONG MENGGUNAKAN MODEL MATEMATIS ALIRAN DAN ANGKUTAN SEDIMEN (THE PREDICTION OF SEDIMENTATION RATE IN KALI L

Kali Lamong mengalirkan debit aliran yang membawa sedimen ke muara Teluk Lamong. Kemiringan dasar sungai di hilir dan muara relatif landai sehingga kecepatan aliran menjadi kecil. Selain oleh kemiringan dasar sungai yang memperlambat kecepatan aliran, juga disebabkan oleh pasang air laut, karena pada saat kecepatan aliran kecil, maka sedimen yang terbawa aliran tersebut akan mengendap. Proses ini berlangsung terus menerus sehingga pengendapan sedimen semakin lama semakin tinggi. Akibatnya dasar sungai di muara menjadi dangkal. Oleh sebab itu dilakukan penelitian untuk memprediksi laju sedimentasi dan mengetahui parameter-parameter penting yang ada di dalam permodelan matematis aliran dan angkutan sedimen di muara Kali Lamong tersebut. Penelitian diawali dengan studi literatur, diskritisasi model, pengumpulan data primer dan data sekunder, pembuatan geometri, memasukan data primer dan sekunder sebagai input di program, memasukkan parameter aliran agar hasil simulasi mendekati kondisi di lapangan. Data lapangan yang digunakan sebagai kalibrasi adalah hasil pengukuran kecepatan di lapangan dari Lembaga Penelitian ITS (2001). Untuk model matematis ini, digunakan suatu program yang sesuai dengan permodelan pantai yaitu program SMS versi 8.0. Dari hasil kalibrasi diperoleh nilai parameter koefisien viskositas eddy (E) sebesar 50.000 pa detik dan nilai parameter koefisien manning (n) sebesar 0,022, nilai tersebut didapatkan suatu nilai RMSE kecepatan sebesar 0,1170 m/dtk. Pada penelitian ini juga dilakukan sensitifitas analisis pada parameter model. Sehingga disimpulkan bahwa parameter yang banyak berpengaruh pada model angkutan sedimen penelitian ini adalah parameter koefisien Kekasaran Manning, Koefisien Difusi dan konsentrasi sedimen yang berasal dari sungai. Sedangkan perubahan koefisien Viskositas Eddy tidak terlalu banyak berpengaruh didalam permodelan aliran. Hasil prediksi laju sedimentasi di Muara Kali Lamong diperoleh perkiraan sebesar 0,116 m per tahun.
(Discharge Kali Lamong brings sedimentation to the Lamong Bay estuary. The river bed slope between upstream and the estuary is relatively flat, so the stream velocity become low. Besides of the small river slope which making the stream slowed, it also caused by the tide of the sea. Because when the stream�s velocity is slow, the sediment carried will be accumulated in the river bed. This process occurs continually until the sedimentation got more and more by the time. As a result, river bed in the estuary became shallow. Because of it, a research is held to predicting sedimentation rate and knowing essential parameters that affecting mathematics flow modeling and sediment transport of the estuary of Kali Lamong. This research started with doing literature study, discretiation of the model, collecting primary and secondary data, making geometry, and inputting flow parameter in order to obtain similar result of simulation if compared with the real condition. Observation data used as the calibration here is the result of velocity measurement on the location performed by Lembaga Penelitian ITS (2001). For the mathematical program, a software which is suit with coastal model, SMS version 8.0 is used. From the result of calibration, obtained that the parameter value of Eddy viscocity coefficient (E) is 50,000 Pa second and parameter value of Manning coefficient (n) is 0.022. From those value, a value of RMSE velocity of 0.1170 m/sec is achieved. Sensitivity analysis to the model parameter is also performed in this research. So can be concluded that parameter that have a big effect of the sediment transport model of this research are Manning coefficient, diffusion coefficient, and sediment concentration that comes from the river, whereas the changing of Eddy viscosity coefficient doesn�t affecting that much on the flowing model. The prediction result of sedimentation rate in Kali Lamong estuary is approximately 0.116 m per year.)
Oleh SULISTYANINGSIH, BUTYLIASTRI ( 3107205710 )
Sumber Digital Library ITS Surabaya http://digilib.its.ac.id/ITS-Master-3100009036953/11799
E-mail : libits@its.ac.id

Kali Lamong Meluap

GRESIK, KOMPAS.com - Hujan deras di wilayah Benjeng dan Balongpanggang ditambah kiriman air dari wilayah Lamongan, dan Mojokerto menyebabkan Kali Lamong meluap. Luapan air Kali Lamong menyebabkan puluhan hektar areal sawah dan puluhan rumah tergenang. Hingga Selasa (2/11/2010) sore, ketinggian genangan air berkisar 30 sentimeter hingga 1 meter. Genangan air juga melumpuhkan jalur kendaraan dari Benjeng-Balongpanggang.
Sejumlah wilayah di Kecamatan Benjeng yang tergenang diantaranya Desa Ngablak, Sedapur Klagen, Kedungdukuh, Gluran Ploso, Kedungrukem, Delik Sumber, Bulang Kulon, Munggugianti, Sirnoboyo, Bulurejo, Kalipadang, Klampok, dan Lundo. Luapan Kali Lamong juga sempat mengenangi Kecamatan Balongpanggang di Desa Wotansari, Banjaragung, Pucung, Sekarputih, Sugihwaras dan Dapet.
Menurut Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Cabang Gresik, Asikin Hariyanto, curah hujan yang masih tinggi dan ditambah genangan air yang menerjang areal pertanian menyebabkan musim tanam padi akan mundur hingga Februari dan Maret. Selain itu curah hujan dan tingginya henangan menyebabkan hasil panen palawija tidak sempurna dan banyak yang busuk.
"Biji tanaman kangkung harganya juga jeblok dari sebelumnya Rp 8.000 menjadi Rp 5.000 per kilogram. Kualitas hasil pertanian merosot akibat terlalu banyak mengandung air. Yang jelas ada perubahan musim tanam akibat pergeseran iklim dan penyimpangan cuaca," katanya.
Laporan wartawan Kompas Adi Sucipto
Kompas.com Selasa, 2 November 2010 | 18:58 WIB
http://regional.kompas.com/read/2010/11/02/18582934/Kali.Lamong.Meluap-14

PW Muhammadiyah Jawa Timur Legowo Tidak Diberi Izin Libur Idul Adha 1431 H

Surabaya - Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur legowo dengan keputusan Gubernur Jawa Timur yang hanya memberikan izin datang terlambat pada saat hari Raya Idul Adha, 16 November 2010. Namun, keputusan tersebut sebaiknya diberikan secara tertulis.
"Alhamdulillah kalau begitu. Yang penting orang dalam beribadah bisa khusyuk, tidak grusa grusu dan pekerjaan tetap bisa dilakukan serta tidak terbengkelai," kata Sekretaris PW Muhamammadiyah Jawa Timur, Nadjib Hamid, saat dihubungi detiksurabaya.com, Jumat (12/11/2010).
Nadjib Hamid berharap, izin datang terlambat yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, lebih dari 1 jam. "Ya kalau masih mungkin bisa ditunda 1-2 jam untuk masuk kerjanya," harapnya.
Tidak hanya itu, kata Nadjib juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur agar menuangkan keputusan memberikan izin masuk terlambat bagi PNS yang merayakan Idul Adha pada Selasa, 16 November 2010, lebih cepat satu hari dari keputusan pemerintah.
Alasannya, pihaknya mengajukan perihal tersebut dalam bentuk surat tertulis dengan dengan nomor 1500/11.0/A/2010 tertanggal 11 November 2010. "Kami harap ada keputusan tertulis. Karena kita menyampaikan usulan itu dalam bentuk tertulis yang kita kirim tadi pagi sekitar pukul 10.30 WIB," pungkasnya.
(bdh/bdh) Zainal Effendi – detikSurabaya Jumat, 12/11/2010 14:52 WIB
http://surabaya.detik.com/read/2010/11/12/145219/1493051/466/pw-muhammadiyah-jatim-legowo-tidak-diberi-izin-libur-idul-adha

Warga Muhammadiyah di Jawa Timur Tidak Diberikan Izin Libur Idul Adha 16 Nopember 2010

Surabaya - Gubernur Jatim, Soekarwo tidak akan memberikan izin libur bagi warga Muhammadiyah yang merayakan hari Raya Idul Adha 1431 H pada tanggal 16 November 2010, lebih cepat dari keputusan pemerintah. Gubernur hanya akan memberikan izin terlambat.
"Kalau mau Salat Id silahkan. Dan datang terlambat asal ada izin. Kalau libur tidak bisa," katanya kepada wartawan di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat (12/11/2010).
Meski begitu, mantan Sekdaprov ini juga mengaku tidak keberatan jika warga Muhammadiyah merayakan Idul Adha sehari lebih cepat dari pemerintah.
Soekarwo, memaklumi adanya permintaan izin dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim. Menurutnya, izin tersebut bersifat personal bukan kelembagaan.
"Izin itu kan bersifat personal, jadi meski Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim minta izin ke gubernur tidak bisa. Sama halnya siswa sekolah yang akan minta izin ya harus secara personal," jelasnya.
Pakde Karwo -sapaan akrab Soekarwo-, menambahkan, pihaknya akan memberikan izin terlambat masuk kerja bagi PNS yang merayakan hari Raya Idul Adha dengan catatan benar-benar mengikuti salat Id.
"Sholat Idhul Adha dulu silahkan, setelah itu masuk kerja lagi. Dengan catatan izinnya
memang benar Sholat Id," pungkasnya. (bdh/bdh) Laporang Zainal Effendi – detikSurabaya Jumat, 12/11/2010 14:04 WIB
http://surabaya.detik.com/read/2010/11/12/140459/1493004/466/warga-muhammadiyah-di-jatim-tidak-diberikan-izin-libur-idul-adha?y991103465

Gresik Diterjang Banjir, 15 Desa Terendam

Gresik - Banjir yang melanda Mojokerto sebelah utara makin meluap. Bila semula banjir hanya di dua desa Kecamatan Jetis yakni Desa Bendo dan Desa Kaliasin.
Air kemudian meluap ke Kecamatan Dawarblandong pada pukul 18.20 WIB, Jumat (5/11/2010) kini banjir melanda 2 kecamatan di Kabupaten Gresik.
Banjir yang melanda dua kecamatan ini disebabkan guyuran hujan selama beberapa jam di wilayah Mojokerto, akibatnya Sungai Lamong tidak mampu menampung debit air, akibatnya beberapa belasan desa yang terletak di bantaran Sungai Lamong di Kabupaten Gresik juga terendam air.
Di kecamatan Balongpanggang ada 7 desa, yakni, Dusun Sugihwaras, Dapet, Sekarputih, Wotansari, Karangsemanding, Banjaragung dan Pucung. Sementara di Kecamatan Benjeng ada , 8 desa Lundo, Balongmojo, Bulangkulon, Sedapurklagen, Deliksumber, Kedungrukem, Munggugianti dan Dusun Ngablak.
"Tadi malam sekitar pukul 22.00 WIB banjir hanya setinggi mata kaki, tapi sekarang banjir mencapai pinggang orang dewasa," kata Kepala Desa Karangsemanding, Edi Suwanto kepada detiksurabaya.com di lokasi. Sabtu (6/11/2010).
Beberapa warga terlihat mengungsi di tempat-tempat aman. "Tadi subuh diumumkan lewat masjid kalau ada banjir besar, kami langsung mengungsi ke masjid," ungkap Suroto (47), warga Karangsemanding.
Pantauan di lapangan, hingga pukul 12.30 WIB, banjir belum juga surut. Warga memilih tetap berada di lokasi yang lebih aman, warga takut akan banjir susulan, "Dari pagi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa menunggu air surut," pungkas Suroto.
(wln/wln) Tamam Mubarrok - detikSurabaya
Detik Surabaya Sabtu, 06/11/2010 13:45 WIB
http://surabaya.detik.com/read/2010/11/06/134507/1488190/475/gresik-diterjang-banjir-15-desa-terendam

Gubernur lzinkan PNS Sholat Idul Adha 16 Nopember 2010

SURABAYA | SURYA Online - Perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha 1431 Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah disikapi secara bijak oleh Pemprov Jatim. Gubernur Jatim Soekarwo tidak mempermasalahkan jika pegawai di lingkungan pemprov terlambat masuk kerja guna melaksanakan shalat Id pada hari Selasa (16/11/2010).
“Yang penting pegawai yang bersangkutan mengajukan izin,” ujarnya kepada Surya, Jumat (12/11/2010).
Namun karena itu menyangkut laku ibadah yang sifatnya personal, maka izin yang disampaikan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing harus bersifat pribadi. Tak boleh bersifat massal. “Dan terpenting, setelah sholat Id selesai, harus masuk kerja lagi. Jangan malah dipakai aji mumpung untuk bolos kerja,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya, kata Pakde Karwo tidak perlu harus meliburkan pegawai pada hari Selasa (16/11), dengan menerbitkan, misalnya Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK).
Apa yang disampaikan Gubernur Soekarwo ini menyikapi permintaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang meminta pemprov untuk meliburkan pegawai pada hari Selasa atau bersamaan dengan perayaan Idul Adha sebagaimana ketetapan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid mengatakan, permintaan itu dia sampaikan agar warga Muhammadiyah mendapat kesempatan untuk menunaikan Shalat Id. “Dengan begitu, warga bisa tenang dalam menjalankan ibadah dan tak kejar-kejaran dengan waktu masuk kantor,” katanya.
Namun, jika Gubernur tak memberikan izin libur, pihaknya berharap agar jam kantor untuk PNS bisa dimundurkan minimal satu jam dari hari biasanya. “Tapi, agar tidak merugikan pekerjaan waktu pulang kantor juga harus diundur satu jam,” jelasnya.
Selain itu, panitia sholat Id juga diminta untuk lebih pagi dalam menggelar sholat dan khatib mempersingkat khotbah yang disampaikan. Strategi itu dinilai penting, agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat – khususnya PNS dan siswa untuk tetap bekerja dan masuk sekolah seperti hari biasanya.
Permintaan tersebut, kata Najib disampaikan PWM, karena adanya perbedaan waktu perayaan Idul Adha tahun ini antara Muhammadiyah dan pemerintah. Kalau Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1431 Hijriah jatuh hari Selasa (16/11), sementara pemerintah memutuskan Rabu (17/11).
Surya Online Jumat, 12 Nopember 2010 | 13:36 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/12/gubernur-izinkan-pns-sholat-id-16-november.html

Muhammadiyah Jawa Timur Minta Liburkan 16 Nopember 2010

SURABAYA | SURYA Online - Perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha 1431 Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah disikapi secara bijak oleh Pemprov Jatim. Gubernur Jatim Soekarwo tidak mempermasalahkan jika pegawai di lingkungan pemprov terlambat masuk kerja guna melaksanakan shalat Id pada hari Selasa (16/11/2010).
“Yang penting pegawai yang bersangkutan mengajukan izin,” ujarnya kepada Surya, Jumat (12/11/2010).
Namun karena itu menyangkut laku ibadah yang sifatnya personal, maka izin yang disampaikan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing harus bersifat pribadi. Tak boleh bersifat massal. “Dan terpenting, setelah sholat Id selesai, harus masuk kerja lagi. Jangan malah dipakai aji mumpung untuk bolos kerja,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya, kata Pakde Karwo tidak perlu harus meliburkan pegawai pada hari Selasa (16/11), dengan menerbitkan, misalnya Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK).
Apa yang disampaikan Gubernur Soekarwo ini menyikapi permintaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang meminta pemprov untuk meliburkan pegawai pada hari Selasa atau bersamaan dengan perayaan Idul Adha sebagaimana ketetapan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid mengatakan, permintaan itu dia sampaikan agar warga Muhammadiyah mendapat kesempatan untuk menunaikan Shalat Id. “Dengan begitu, warga bisa tenang dalam menjalankan ibadah dan tak kejar-kejaran dengan waktu masuk kantor,” katanya.
Namun, jika Gubernur tak memberikan izin libur, pihaknya berharap agar jam kantor untuk PNS bisa dimundurkan minimal satu jam dari hari biasanya. “Tapi, agar tidak merugikan pekerjaan waktu pulang kantor juga harus diundur satu jam,” jelasnya.
Selain itu, panitia sholat Id juga diminta untuk lebih pagi dalam menggelar sholat dan khatib mempersingkat khotbah yang disampaikan. Strategi itu dinilai penting, agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat – khususnya PNS dan siswa untuk tetap bekerja dan masuk sekolah seperti hari biasanya.
Permintaan tersebut, kata Najib disampaikan PWM, karena adanya perbedaan waktu perayaan Idul Adha tahun ini antara Muhammadiyah dan pemerintah. Kalau Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1431 Hijriah jatuh hari Selasa (16/11), sementara pemerintah memutuskan Rabu (17/11).
Surya Online Jumat, 12 Nopember 2010 | 13:36 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/12/gubernur-izinkan-pns-sholat-id-16-november.html

Muhammadiyah Jawa Timur Minta Liburkan 16 Nopember 2010

SURABAYA | SURYA Online - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur meminta kepada pemerintah provinsi untuk meliburkan hari Selasa (16/11/2010), atau bersamaan dengan perayaan Idul Adha sebagaimana ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid mengatakan, pihaknya akan menemui Gubernur Jatim Soekarwo untuk memberi masukan agar meliburkan hari Selasa, dan memberikan kesempatan kepada warganya sholat id.
“Kami berharap gubernur bisa memberikan kesempatan itu. Dengan demikian, warga bisa tenang menjalankan sholat id dan tidak dikejar-kejar jam waktu masuk kantor,” ujarnya, Jumat (12/22/2010).
Hanya saja, kata dia, jika gubernur tidak memberikan izin, pihaknya berharap agar jam kantor, khususnya pegawai negeri sipil (PNS), bisa dimundurkan. “Ya minimal satu jam dari hari biasanya. Tapi, agar tidak merugikan pekerjaan, saat pulang kantor juga diundur satu jam. Jadi istilahnya, jam kerja dimundurkan satu jam, baik masuk maupun pulang,” tutur pria yang juga anggota KPU Jatim tersebut.
Di samping itu, pihaknya juga meminta kepada panitia sholat id untuk bisa lebih menggelar sholat lebih pagi dan khotbah atau ceramahnya dipersingkat.
Harapannya, lanjut dia, bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja karena tidak mendapatkan jam libur. Selain itu, para siswa yang bersekolah di negeri bisa bersekolah seperti hari biasanya.
“Kalau Pemprov Jatim tidak meliburkan, artinya Selasa tetap masuk. Baik pegawai maupun para siswa tetap menjalankan aktivitasnya. Karena itu kami harap pemerintah bisa bertoleransi dan memberikan kesempatan untuk sholat id terlebih dahulu,” papar Nadjib.
“Kalau penyembelihan hewan qurban kan bisa dilakukan besoknya, atau lusa. Sebab dalam Islam diperbolehkan menyembelih hewan qurban pada Hari Tasyrik, atau tiga hari setelah hari raya,” katanya.
Seperti diketahui, Idul Adha tahun ini, Muhammadiyah dan pemerintah menetapkan waktu yang berbeda. Jika Muhammadiyah memastikan Idul Adha jatuh pada Selasa (16/11/2010), pemerintah menetapkan Rabu (17/11/2010).
Surya Online Jumat, 12 Nopember 2010 | 10:56 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/12/muhammadiyah-minta-pemerintah-liburkan-16-november.html

Rabu, 10 November 2010

Bupati Gresik Usul UMK Rp 1,14 Juta Tengahi Konflik Buruh-Apindo

GRESIK - SURYA- Bupati Sambari Halim Radianto akhirnya mengambil jalan tengah, dengan menentukan besaran UMK 2011 sebesar Rp 1.149.200. Keputusan bupati tersebut, sudah dikirim ke Gubernur Jatim untuk menunggu penetapan.
Kabag Humas Andhy Hendro Wijaya mengatakan, bupati menetapkan angka itu diambil dari nilai tengah usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia Gresik (Apindo) dan buruh.
Buruh minta UMK naik 15 persen, sedangkan Apindo hanya naik 8 persen. “Akhirnya bupati mengambil yang tengah, yaitu naik 13,7 persen. Usulan tersebut sudah dikirim ke gubernur 8 November lalu,” ujarnya.
Penetapan UMK 2011 tersebut juga mendasarkan pada hasil survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Gresik. Dalam survei pasar yang sudah mencatumkan biaya transportasi, maka nilai KHL-nya mencapai Rp 1.149.200.
“Artinya besaran UMK itu sebanding 100 persen dengan besaran KHL, seperti yang diminta para buruh,” tegas Andhy.
Usulan Bupati Sambari tersebut, berbeda dengan permintaan buruh sebesar Rp 1.160.000 atau naik 15 persen dari UMK 2010 sebesar Rp 1.010.400 per bulan.
Apindo Gresik tetap merasa keberatan, dengan besaran UMK tersebut. Sebab, usulan Bupati Sambari Halim Radianto itu tetap nilai tinggi. Sebab, Apindo selama ini mengusulkan kenaikan maksimal hanya 8 persen dari UMK 2010. Hal itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 6,5 persen, tingkat inflasi nasional 5,5 persen.
“Kalau tetap dipaksakan, kami tidak tanggungjawab bila banyak pengusaha hengkang dari Gresik,” kata Totok Santoso, Wakil Ketua Divisi Advokasi Apindo Gresik.
Apindo tetap menyesalkan sikap Bupati Sambari yang tidak melihat dari sisi pengusaha. Itu, sama saja dengan menelan janji kampanye saat pilbup lalu ingin menumbuhkan investasi.
“Nyatanya, bupati lebih takut tuntutan buruh dari pada menjaga iklim investasi di Gresik,” tukas Totok.(san)
Surya Online Rabu, 10 Nopember 2010 | 07:51 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/10/bupati-gresik-usul-umk-rp-114-juta.html

Selasa, 09 November 2010

Tenaga Honorer untuk CPNS Dipungli Rp 1,8 Juta

Gresik - Surya- Puluhan tenaga kerja mandiri (TKM) alias tenaga honorer di lingkungan Pemkab Gresik mengaku dipungli sekitar Rp 1,8 juta, dengan dalih untuk biaya pemberkasan dokumen mereka untuk diangkat sebagai PNS.
Informasi yang dikumpulkan di pemkab, bulan November 2010 pemkab melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan mengusulkan ke BKN pengangkatan tenaga honorer sebagai PNS. Untuk melengkapi dokumen yang sudah masuk di data base, BKD meminta sejumlah SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang mempekerjakan TKM melakukan pemberkasan. Pemberkasan adalah melengkapi data TKM yang ada di data base BKD.
Data yang ada hanya sebatas nama, alamat, usia dan hal-hal yang normatif. Sedangkan yang ditambahkan antara lain bukti surat kontrak dari masing-masing SKPD dan bukti pembayaran honor setiap bulan sejak dikontrak.
Seorang TKM yang bertugas di salah satu dinas Pemkab Gresik mengaku, diminta oleh atasannya menyetor Rp 1,8 juta biaya percepatan pemberkasan agar bisa segera diproses BKD dan dikirim ke BKN. TKM yang tidak mau disebut namanya itu mengaku, dari data yang dikumpulkannya ternyata yang sudah membayar dana pemberkasan sebanyak 11 orang termasuk dirinya. “Perintahnya sama, menyetor Rp 1,8 juta agar prosesnya lebih cepat dan diterima sebagai PNS,” ujarnya.
Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya membantah. Menurutnya pemberkasan TKM untuk menjadi PNS tidak dipungut biaya. Sebab, BKD hanya meminta penambahan data dari masing-masing satker tempat dimana TKM tersebut bertugas. “Tidak ada dana untuk pemberkasan TKM,” tegasnya.nsan
Surya Online Selasa, 9 Nopember 2010 | 08:02 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/09/honorer-dipungli-rp-18-juta.html

Senin, 08 November 2010

Banjir Gresik Semakin Meluas

Bupati Sambari dan Wakil Bupati Qosim Ikut Berbasah-basah
Gresik - Surya- Banjir akibat meluapnya Kali Lamong semakin meluas. Bila sebelumnya hanya menggenangi Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, dan Kecamatan Menganti, kini meluas hingga Kecamatan Cerme dan Kecamatan Kedamean dengan cakupan desa lebih dari 30 desa.
Data Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Gresik menyebutkan di Kecamatan Kedamean terdapat tiga desa yang terendam air dengan ketinggian 25 sentimeter, yaitu, Desa Cermen Lerek, Desa Glindah, dan Desa Lampah. Di Kecamatan Menganti meliputi Desa Boboh dan Desa Kepatihan.
Sedangkan di Kecamatan Benjeng, sedikitnya ada 14 desa yang terendam masing-masing Desa Sedapurklagen, Deliksumber, Munggugianti, Kedungrukem, Klampok, Bengkelolor, Kalipadang, Lundo, Sirnoboyo, Karangankidul, Bulangkulon, Dermo, Bulurejo, dan Desa Kedungsekar. “Untuk air di Kecamatan Benjeng mulai surut. Air bergeser ke Kecamatan Cerme,” ujar Suryo Wibowo, Camat Benjeng, Minggu (7/11).
Kondisi terparah dirasakan warga di 14 desa di Kecamatan Cerme. Sebab, hingga Minggu (7/11) petang kemarin, ketinggian air masih sekitar 1 meter. Ke-14 desa yang terendam
adalah Desa Lengkong, Dampaan, Dooro, Dadapkuning, Burang Anyar, Morowudi, Iker-Iker Geger, Dungus, Betiting, Suko Anyar, Jono, Pandu, Landean, dan Desa Kandangan.
Khusus di Kecamatan Cerme, Satlak BPB Gresik mencatat, dari 14 desa jumlah rumah warga yang terendam sebanyak 2.175 unit, sawah seluas 568 hektare dan tambak seluas 274 hektare. “Kerugian kami taksir mencapai Rp 945 juta,” aku Suryo Wibowo, yang juga pelaksana tugas (PLT) Camat Cerme.
Bahkan, di pertigaan Desa Morowudi banjir merendam jalan raya. Akibatnya, jalur menuju dari Gresik Menganti dan Balongpanggang untuk sementara dialihkan melalui Desa Metatu.(Kec. Benjeng)
Diprediksi, banjir luapan Kali Lamong bakal terjadi lagi. Mengingat sampai saat ini wilayah Mojokerto, Jombang, dan Lamongan terjadi hujan yang cukup deras. Bila banjir masih terjadi, warga akan semakin merugi. Sebab, sawah yang baru ditanami akan mengalami puso.
Padahal, di Kecamatan Benjeng sebanyak 4.612 rumah yang terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter. Kemudian 1.033 hektare sawah milik warga yang tergenang air dengan total kerugian diperkirakan Rp 1,9 miliar.
Sekretaris Satlak BPB Gresik, Wafik, memperkirakan kendati sampai saat ini air di Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng mulai menyusut dan berpindah ke Kecamatan Cerme, namun ancaman banjir susulan tetap ada. Sebab, sampai saat ini ada sekitar 6 kilometer tanggul Kali Lamong di wilayah Benjeng yang belum diperbaiki.
“Biasanya satu tahun bisa sampai 15 kali banjir. Kami sudah mengajukan permohonan bantuan ke Pemprov untuk membangun tanggul Kali Lamong, namun tetap belum ada respons,” akunya.
SQ Ikut Berbasah-basah
Beberapa jam setelah mendapat kabar sejumlah desa kebanjiran, Bupati Gresik Dr Ir Sambari Halim Radianto ST MSi dan Wabup Drs HM Qosim MSi didampingi sejumlah staf, langsung turun ke lokasi banjir, Sabtu (6/11) sore.
Tanpa ragu-ragu, kedua petinggi Pemkab Gresik itu langsung melepas sepatu lalu ikut berbasah-basah dengan warga yang rumahnya kebanjiran. Selain memberi arahan untuk stafnya, Sambari - Qosim juga menyambangi warganya di sejumlah desa yang kebanjiran hingga lutut orang dewasa.
Menurut Bupati Sambari, banjir ini tidak bisa ditangani sendiri-sendiri karena menyangkut banyak pihak (dinas) maupun daerah lain. “Ke depan kami akan berkoordinasi dengan pihak DAS Solo untuk penanganan banjir ini agar lebih terpadu,” ujar Bupati Sambari saat memberikan bantuan untuk warga di Pendopo Kecamatan Benjeng.
Kabag Humas Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya menambahkan, untuk sementara bantuan untuk Kecamatan Benjeng berupa 200 dus mi instan dan 150 dus air kemasan, Kecamatan Balongpangang 100 dus mi instan dan 50 dus air kemasan. PBP Gresik juga menyiapkan 2.000 karung plastik.” Kami belum mengirimkan bantuan beras karena kami belum koordinasi dengan Bulog. Rencananya Senin besok, kami akan mengirimkan beras ke daerah banjir,” tambah Andhy. (San)
Surya Online Senin, 8 Nopember 2010 | 08:50 WI
http://www.surya.co.id/2010/11/08/banjir-gresik-semakin-meluas.html

Hektare Tambak Gresik Kebanjiran

GRESIK | SURYA Online - Banjir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih menggenangi 14 Desa sekaligus mengakibatkan ratusan hektare tambak dan sawah terendam. Kapolsek Cerme, Gresik, AKP Udin Syafrudin, Senin (8/11/2010), mengatakan desa-desa di Kecamatan Cerme yang tergenang banjir adalah Desa Lengkong, Dampaan, Dooro, Dadap Kuning, Burang Anyar, Morowudi, Iker-Iker, Geger, Dongos, Betiting, Suko Anyar, Njono, Pandu, Landean, dan Kandangan.
Data lain, 2.175 rumah terendam, 568 hektare sawah dan 274 hektare tambak juga tergenang banjir. Jalan Poros Desa (JPD) tergenang 16.360 meter. Kerugian total untuk banjir di Kecamatan Cerme sekitar Rp 945 juta.
“Sekarang banjir mulai begeser ke Kecamatan Cerme bagian utara. Pagi ini, tambak-tambak di Desa Tambak Beras, wilayah Cerme Utara, mulai terendam banjir,” katanya.
Kapolsek memaparkan, Senin pagi air masih juga menggenangi Jalan Raya Cerme sepanjang 600 meter, sedangkan Minggu (7/11) sore sekitar satu kilometer. Kendati demikian, banjir mengakibatkan kemacetan cukup panjang.
“Pagi tadi, banjir di Jalan Raya Cerme di Desa Morowudi sedalam 15 centimeter mengakibatkan kemacetan. Volume kendaraan sangat padat, masyarakat beraktifitas seperti berangkat kerja, sekolah, atau lainnya,” terang AKP Udin Syafrudin.
Pertigaan Morowudi merupakan jalur utama penghubung Kecamatan Menganti dan Benjeng menuju ke arah kota.
Ia memprediksi, banjir akan segera surut jika tidak ada hujan dari wilayah Mojokerto yang hilirnya terdapat Kali Lamong anak Bengawan Solo yang meluap di wilayah Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Kedamean, dan Menganti.
Jenis Vaname
Selain merendam ribuan rumah, banjir di Kecamatan Cerme juga menggenangi ratusan hektare tambak yang mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. “Ratusan hektare tambak udang petambak di Cerme merugi karena banjir. Paling banyak adalah jenis vaname dengan sistem tradisional,” kata Ahmad Dahlan, ketua Himpunan Budi Daya Ikan Kabupaten Gresik.
Namun, dia mengaku belum menghitung pasti kerugian yang dialami petambak di Cerme. Tapi kemungkinan mencapai ratusan juta rupiah. Rinciannya, untuk satu hektare tambak vaname bisa menghasilkan 200 kilogram dan harganya Rp30 ribu perkilogram.
“Namun, banjir rutin seperti ini biasanya sudah diprediksi oleh petambak, sehingga mereka bisa meminimalisasi kerugian. Spekulasi mereka sudah matang,” tuturnya menjelaskan.
Para petani berharap pemerintah memberikan bantuan benih kepada para petambak yang terkena musibah banjir. “Saat ini memang ada bantuan benih dari pemerintah, satu kecamatan 10 orang, masing-masing orang senilai Rp 6 juta. Tapi, ini tidak merata,” tandasnya.
Surya Online Senin, 8 Nopember 2010 | 11:20 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/08/ratusan-hektare-tambak-gresik-kebanjiran.html

Ribuan Hektar Tambak dan Sawah Terendam Banjir Kali Lamong

GRESIK, KOMPAS.com- Sebanyak 3.082 hektar sawah dan 274 hektar tambak terendam luapan Kali Lamong. Sawah yang terendam tersebar di Kecamatan Benjeng (2.204 hektar), Cerme (568 ha), dan Kedamean (310 ha), sedangkan seluruh tambak yang terendam di Cerme (274 ha).
Hingga Senin (8/11/2010), genangan air di rumah warga masih terlihat di Morowudi dengan ketinggian 30 sentimeter hingga 80 cm. Sementara itu petani di Cerme memanen dini tanaman padinya.
Suparno, seorang petani, menuturkan, padi itu seharusnya dipanen dua minggu lagi. "Daripada rusak mending dipanen," katanya.
Sementara itu, sejumlah sekolah meliburkan. Di antara sekolah yang meliburkan siswanya seperti SMP dan SMA Muhammadiyah dan MI serta SMP Tarbiyatul Muwahidin Morowudi. Halaman MI Tarbiyatul Muwahidin yang masih penuh genangan air digunakan anak-anak bermain air. Mereka bermain dan bersenda gurau dengan temannya.
"Kami nggak sekolah karena banjir. Kami main-main karena sekolah libur," ujar Miko seorang siswa.
Seorang guru, Rokhim, menjelaskan, sekolah diliburkan sementara. "Selasa atau paling lambat Rabu kegiatan belajar mengajaar sudah kembali normal," katanya.
Luapan Kali Lamong berangsur-angsur surut. Total wilayah yang terendam 41 desa di lima kecamatan, yakni Benjeng 14 desa, Cerme 13 desa, Kedamean tiga desa, Balongpanggang delapan desa, dan Menganti tiga desa.
Total rumah yang sempat tergenang 6.951. "Untungnya banjir Kali Lamong kiriman dari Lamongan dan Mojokerto hanya lewat dan genangan tidak lama," kata Sulastri seorang warga.
Kompos.Com Senin, 8 November 2010 | 15:48 WIB
http://regional.kompas.com/read/2010/11/08/15483234/Ribuan.Ha.Tambak.dan.Sawah.Terendam

Minggu, 07 November 2010

Luapan Kali Lamong Meluas di Gresik

GRESIK, KOMPAS.com - Luapan Kali Lamong sejak Sabtu (6/11/2010) semakin meluas. Pada Minggu (7/11/2010) banjir di wilayah Kecamatan Balongpanggang dan Balongpanggang mulai surut, tetapi di wilayah Benjeng dan Cerme luapan air menggenangi rumah warga dan areal sawah dan tambak.
Di Kedungrukem jalan sepanjang 2 meter tergerus air sedalam 130 sentimer mulai diuruk warga. Sebuah truk pengangkut pasir sempat terperosok. Genangan air juga menyebabkan jalur Cerme- Benjeng-Balongpanggang serta Driyorejo-Legundi-Boboh-Kedamean lumpuh.
Genangan air juga menyebabkan arus lalu lintas di Metatu dan Morowudi Cerme macet sepanjang 2 kilometer. Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan dan sebagian kendaraan mogok. Salah seorang warga Cerme Barmandi menuturkan air mulai masuk wilayah Cerme pada pukul 05.00.
Kemacetan terjadi mulai pagi. Salah seorang sopir angkutan trayek Balongpanggang-Pasar Turi mengeluhkan banjir menyebabkan sopir merugi. Dia menuturkan sejak Sabtu dari 125 unit kendaraan di trayek itu hanya 20 unit yang beroperasi.
Jalur macet menyebabkan bensin yang dibutuhkan lebih banyak dan mengurangi pendapatan sopir. Selain itu jalurnya harus memutar hingga sempat lewat Dawarblandong. "Mau menarikkan tarif kasihan penumpang, tidak dinaikkan ongkosnya sopir yang rugi," tuturnya.
Sementara banjir juga menyebabkan udang dan bandeng di tambak lepas. Sejumlah warga memasang jaring untuk menangkap ikan yang lepas itu. Luapan banjir Kali Lamong telah menggenangi 23 desa di empat kecamatan, merendam 4.612 rumah,1.033 hektar sawah.
Laporan wartawan Kompas Adi Sucipto
Minggu, 7 November 2010 | 10:35 WIB
http://regional.kompas.com/read/2010/11/07/10350484/Luapan.Kali.Lamong.Meluas.

Pemkab Gresik Melunak Soal UMK

Gresik - Surya- Pemkab Gresik akhirnya melunak, terkait kenaikan UMK 2011. Setelah menjanjikan naik 15 persen atau Rp 1.160.000 kepada 12 elemen buruh yang tergabung dalam Sekretariat Serikat Pekerja-Serikat Buruh (Sekber SP-SB), kini pemkab justru menyerahkan mekanismenya soal UMK kepada Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Gresik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Saputro mengatakan, pembahasan UMK diserahkan kepada DP Kabupaten Gresik. “Semuanya kami serahkan kepada DP Kabupaten Gresik. Berapapun yang diputuskan DP, itu menjadi kewenangannya,” tegas Saputro kepada wartawan.
Penegasan Saputro itu bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri beberapa waktu lalu. Saat itu, mantan Kepala Kantor Pasar dan Pedagang Kaki Lima menegaskan, meminta Apindo Gresik mengalah untuk mengikuti tuntutan buruh yang minta UMK dinaikkan 15 persen. Harapannya, biar buruh tidak melakukan aksi demo 30.000 buruh.
Subari, Koordinator Sekber SP-SB mengingatkan, bila kesepakatan itu diingkari pihaknya akan tetap mengerahkan massa. “Sebab, saat itu bupati meminta agar kami tidak melakukan aksi dan memenuhi tuntutan kami UMK naik 15 persen,” tukasnya.
Sidoarjo Deadlock
Dewan Pengupahan Sidoarjo belum menetapkan angka usulan UMK Sidoarjo 2011. Pembahasan yang dilakukan Dewan Pengupahan (DP) Sidoarjo belum menemukan titik temu. Padahal, mestinya usulan ini disetor ke Gubernur Jatim Jumat (5/11) kemarin.
Rapat DP Sidoarjo membahas nominal UMK Sidoarjo 2011 belum membuahkan hasil, Kamis (4/11). Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00-13.00 WIB ini, berakhir tanpa kata sepakat. “Pembahasan memang deadlock,” ujar anggota DP Sidoarjo Ahmad Fauzi, Kamis (4/11).
Dalam pertemuan unsur buruh dan wakil pengusaha belum menemukan titik temu mengenai jumlah usulan UMK 2011. Kedua pihak tetap bertahan dengan usulannya masing-masing. Fauzi enggan menyebut nominal usulan UMK yang disampaikan wakil buruh. “Kami belum bisa menyebut angka,” tandasnya. (nsan/ain)
Surya Online Sabtu, 6 Nopember 2010 | 08:49 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/06/pemkab-gresik-melunak-soal-umk.html

Sabtu, 06 November 2010

Gresik termasuk 10 Besar Pelayanan Investasi di Indonesia

Gresik -SURYA- Kabupaten Gresik berhasil masuk 10 besar penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal tingkat provinsi/kabupaten/kota terbaik tahun 2010, yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Kamis (4/11).
Untuk Provinsi Jatim, ada lima kota yang masuk tingkat nasional. Selain Gresik, juga Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan lima daerah lain, adalah Kabupaten Sragen, Sukabumi, Purwakarta, Karangrejo dan Purbalingga.
Bupati Gresik, H Sambari Halim Radianto menyatakan , Pemkab Gresik sejak awal telah berkomitmen untuk terus menarik investasi, dan akan memberikan jaminan kepada investor.
Ia dan Wakil Bupati HM Qosim, berusaha jemput bola mengunjungi perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik untuk bekerjasama membangun Gresik lebih baik. “Kami siap memberikan kemudahan perizinannya,” ujar Bupati Sambari didampingi Kabag Humas Andhi Hendro Wijaya.nsan
Surya Online Sabtu, 6 Nopember 2010 | 07:49 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/06/gresik-10-besar-pelayanan-investasi.html

Kamis, 04 November 2010

Pemkab Gresik Gandeng Kadin Bersinergi

Gresik - Surya- Berkat keberadaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pertumbuhan ekonomi di Gresik bisa lebih tinggi dari daerah lain di Jawa Timur. Untuk itu, Kadin harus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun dalam segala bidang.
“Saya yakin, dengan pengurus Kadin yang baru ini, Gresik ke depan akan semakin baik,” ujar Wabup HM Qosim, usai pelantikan 110 orang anggota Kadin Gresik, yang diketuai H Lailatul Qodri, di ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati, Rabu (3/11).
Menurut Wabup sinergi pemerintah dan Kadin diharapkan semakin memaksimalkan upaya mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gresik. Ini mendorong terwujudnya visi misi Bupati Gresik.
Sebelumnya, ketua I Kadin Jatim Dedy Sumaryadi menyatakan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Gresik sebesar 48 persen, lebih tinggi dari daerah lain di Jawa Timur. Dedy juga berharap, agar pengurus Kadin Gresik yang baru ini bisa membantu pemerintah dalam membantu dalam program ekonomi. “Seproduktif mungkin untuk bermitra dengan pemerintah, agar daerahnya mempunyai daya saing di bidang perekonomian,” sarannya.
Ditemui usai dilantik, Ketua Kadin Lailatul Qodri mengatakan, dirinya terpilih pada Mukab Kadin pada 31 Maret lalu. Awalnya anggota Kadin Gresik hanya 50 orang, namun saat ini dalam tempo kurang dari tujuh bulan setelah terpilih, anggota sudah mencapai 400 orang.nsan
Surya Online Kamis, 4 Nopember 2010 | 07:42 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/04/pemkab-gandeng-kadin-bersinergi.html

Pembahasan UMK Gresik Buntu

GRESIK -SURYA- Pembahasan penentuan UMK 2011 yang dilakukan Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Gresik, di kantor Disnaker, Senin (1/11) sore, akhirnya mengalami deadlock alias jalan buntu. Menurut sumber yang ikut pembahasan, deadlock karena pengusaha dan buruh, sama-sama ngotot dengan pendiriannya.
Para buruh tetap menginginkan, agar UMK disepakati sesuai kebijakan Bupati Sambari yaitu Rp 1.160.000 atau mengalami kenaikan 15 persen.
Sebaliknya, pengusaha yang tergabung dalam Apindo menyatakan hanya mampu menaikkan UMK maksimal 8 persen saja. “Karena sama-sama ngotot akhirnya tidak ketemu, sehingga dinyatakan deadlock,” ujarnya.
Subari, koordinator Sekber SP-SB menyatakan, tetap berpedoman pada kesepakatan dengan Bupati yang bersedia menetapkan UMK Gresik Rp 1.160.000. “Minimal tetap pada angka itu,” ujar Subari, Senin (1/11) usai rapat pembahasan UMK.
Ketua Apindo Gresik Tri Andhi Suprihartono mengakui, untuk sementara ini akan berkoordinasi dengan semua anggota terkait deadlock tersebut.nsan
Surya Online Selasa, 2 Nopember 2010 | 07:23 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/02/pembahasan-umk-gresik-buntu.html

Pemerintah Tertarik Lahan Hortikultura

Gresik - Surya- Keseriusan PT Polowijo Gosari menggarap kawasan Gresik Utara menjadi kawasan hortikultura, akhirnya menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Melalui Komite Inovasi Nasional (KIN), Pemerintah RI menjajagi potensi yang ada di lahan seluas 50 ribu hektar, yang bakal dijadikan hutan hortikultura.
“Kedatangan kami ke sini, memang untuk melihat langsung kondisi lahan yang bakal dijadikan lahan hortikultura milik PT Polowijo Gosari,” ujar Jusman Syafii Djamal, salah satu anggota KIN.
Didampingi A Djauhari Arifin, CEO PT Polowijo Gosari, Jusman yang juga mantan Menteri Perhubungan ini mengatakan, lahan hortikultura yang diajukan PT Polowijo Gosari ini selain terbesar juga menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia.
“Boleh dikata, proyek ini nantinya bakal jadi percontohan proyek sejenis se Indonesia,” ujarnya.
Setelah melihat lokasi, kata Jusman, ia akan rapat dengan anggota KIN lainnya lalu hasilnya diserahkan ke Menko Perekonomian untuk selanjutnya diteruskan ke Presiden SBY.
“Bila bapak Presiden setuju, maka beliau akan memberikan pengarahan dan dukungan. Bisa berupa payung hukum, atau anggarannya,” tambahnya.
Sementara itu, A Djauhari Arifin menambahkan lahan tersebut berada di kawasan Gresik Utara dan berdampingan dengan aliran Bengawan Solo. Sehingga nantinya, proyek ini juga akan memanfaatkan potensi yang ada di Bengawan Solo.
“Lahan tersebut akan kita ubah menjadi kawasan yang potensial, bagaimana merubah kawasan bencana banjir menjadi lahan yang barokah,” ujarnya.(nsan)
Surya Online Kamis, 4 Nopember 2010 | 07:30 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/04/pemerintah-tertarik-lahan-hortikultura.html

Senin, 01 November 2010

Apindo Gresik Resmi Protes

Gresik - Surya- Perseteruan antara Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Gresik (DP Apindo) dengan Disnaker Gresik semakin memuncak.
Kemarin, Apindo secara resmi mengirimkan nota protes kepada Bupati Sambari Halim Radianto mengenai kebijakan sepihak bupati yang menyepakati tuntutan buruh untuk menaikkan UMK 2011 sebesar 15 persen sehingga menjadi Rp 1.160.000.
Ketua DPK Apindo Gresik, Tri Andhi Suprihartono mengatakan, dalam nota protes tersebut pihaknya memberikan alur kerja hingga keluarnya besaran UMK dalam setiap tahunnya. Besaran UMK 2011 itu ditentukan beberapa faktor, di antaranya survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak), besaran inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan untuk menaikkan UMK. “Nah, saat ini tingkat inflasi nasional sebesar 5,3 persen. Jika kebijakan Bupati Sambari menaikkan UMK di atas inflasi, maka akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Gresik,” terang Tri Andhi kepada wartawan, kemarin.
Ketua Kadin Gresik ini juga sangat menyayangkan sikap Bupati Gresik, yang secara sepihak menyepakati kenaikan UMK 2011 karena mengabaikan tahapan penentuan UMK yang ditetapkan Dewan Pengupahan (DP) Gresik. Sikap Apindo Gresik tersebut, karena DP Gresik yang sah menurut hukum masih berlangsung. Selain itu, kebijakan Bupati Sambari merupakan kebijakan sepihak dan bertentangan dengan asas demokrasi dan kebersamaan yang sedang dibangun. “Kebijakan itu juga bentuk intervensi hukum,” tegasnya.
Menyikapi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik Saputro mengungkapkan, bila kesepakatan antara bupati dengan 12 elemen buruh di ruang kerja bupati, Rabu (27/10) mulai pukul 07.30 WIB hingga 08.30 WIB tersebut baru sebatas wacana. Artinya, kenaikan UMK yang diminta buruh sebesar 15 persen belum final. “Saat ini DP Gresik masih membahas kesepakatan itu. Sehingga, Apindo Gresik tidak perlu bersikap antipati. Semuanya kan masih dibahas,” tukas Saputro kepada wartawan kemarin.
Sementara itu, Koordinator Sekber SP-SB Gresik, Subari menyatakan pertemuan antara Sekber SP-SB dengan Bupati Sambari Halim Radianto tersebut sudah jelas. Dari tiga tuntutan yang diajukannya waktu itu, dua diantaranya disetujui bupati. “Yang diterima adalah UMK 2011 naik 15 persen dan kantor PHI. Hanya kami memang tidak memegang surat kesepakatannya,” tegas dia.
Untuk memastikan hal itu, Subari mengaku, akan audiensi lagi dengan Bupati Sambari untuk mempertegas kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Bila nantinya Bupati Sambari tidak menyetujui kesepakatan tersebut, pihaknya akan mengerahkan massa untuk turun jalan. “Ini bukan ancaman, tetapi ini adalah kesepakatan kami dengan bupati,” katanya.
Sebelumnya, setelah mendapat ‘ancaman’ dari Sekber SP-SB yang akan ‘mengirimkan’ sedikitnya 30.000 orang buruh untuk mengepung kantor Bupati, dengan tuntutan tunggal kenaikan UMK hingga 15 persen, Sekber SP-SB sampai dua kali dipanggil petinggi pemkab. Pemanggilan pertama, mereka dipanggil Wabup HM Qosim di ruang kerjanya, Selasa (26/10) sore. Dalam pertemuan itu, pemkab intinya menyetujui tuntutan buruh dengan kompensasi mereka tidak unjukrasa. Namun wakil buruh itu, mengaku belum puas kalau belum mendapat jawaban langsung dari bupati. Sehingga keesokan harinya, Bupati Sambari secara langsung menemui mereka di ruang kerjanya, Rabu (27/10) dengan tujuan yang sama.(san)
Online Senin, 1 Nopember 2010 | 08:50 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/01/apindo-resmi-protes.html

Dirut PDAM Gresik Menolak Mundur

Gresik - Surya- Bupati Sambari Halim Radianto mulai ‘bersih-bersih’ pejabat yang tidak mendukungnya saat pemilukada 2010. Ada tiga lembaga milik pemkab yang bakal dibersihkan, yaitu PDAM, Bank Pasar dan BUMD Migas. ‘Korban’ pertama adalah direksi PDAM.
Muhammad Najib, Plt Sekretaris Daerah Pemkab Gresik mengatakan, pemkab akan membuka kesempatan untuk mengisi posisi tiga direktur di PDAM melalui fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). “Ini adalah instruksi pak Bupati, terkait program kerja 100 hari. Direksi PDAM harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, paling lambat November 2010 sudah tuntas,” tegas Najib.
Najib yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengatakan, direksi PDAM ada tiga kursi yaitu Dirut, Dirtek dan Dirum. Saat ini, yang terisi hanya Dirut yaitu Muhammad SE, sedangkan Dirtek dan Dirum kosong. “Tergantung Pak Muhammad, apa mengundurkan diri atau dicopot. Kalau memang mengikuti atau menjadi peserta tes, maka yang bersangkutan harus berhenti dahulu,” ujar mantan Kasubdin Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum.
Muhammad SE dengan tegas, menolak jika ia disuruh mundur dari jabatan Direktur Utama PDAM. Sebab, dirinya resmi dilantik oleh Bupati Gresik sebagai Direktur Utama PDAM definitif, bukan Plt.
“Kalau saya mundur, itu akan menjadi preseden buruk bagi aparat pemerintahan yang lain. Tetapi kalau saya diberhentikan, saya akan menerima meski tetap ada pertanyaan, kesalahan saya apa,” ujarnya.
Sebab, menurut warga Cerme ini, sesuai dengan Kepmen PU 2/2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi di Lingkungan PDAM disebutkan, yang bisa mengangkat dan memberhentikan direksi adalah bupati. Hanya saja, ada beberapa syaratnya, yaitu habis masa tugasnya. meninggal dunia, permintaan sendiri, melakukan tindakan yang merugikan manajemen PDAM serta mencapai usia 60 tahun. “Sedangkan kalau saya diberhentikan, ada dasarnya. Sebab saya baru 7 bulan menjabat, dari 4 tahun masa kerja saya,” tanya Muhammad.(nsan)
Suryo Online Senin, 1 Nopember 2010 | 08:11 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/01/dirut-pdam-menolak-mundur.html

Jumat, 29 Oktober 2010

PHK Massal Ancam Gresik dan Pengusaha Kirim Nota Protes ke Bupati

SURABAYA - SURYA- Pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran tengah menghantui sejumlah perusahaan di Gresik, menyusul pernyataan Bupati Sambari Halim Radianto yang menaikkan UMK 2011 sebesar 15 persen menjadi Rp 1.160.000.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Tri Andhi Suprihartono mengatakan, terdapat beberapa industri di Gresik berniat merumahkan sebagian karyawannya. Selain itu, juga berencana akan merelokasi usahanya ke luar Jawa Timur.
“Industri perkayuan di Driyorejo yang memiliki 1.700 orang pekerja misalnya, tadi konfirmasi ke saya secara bertahap telah merumahkan 700 orang karyawannya. Sehingga saat ini yang aktif tinggal 1.000 pekerja,” kata Andhi di Kantor Apindo Jatim, Kamis (28/10).
Jika pernyataan bupati tersebut akhirnya dijalankan, akan kian mempersulit kondisi industri dan keputusan PHK menjadi pilihan. Informasi lain yang ia terima, ada 2-3 calon investor yang akan ekspansi pabrik di Gresik mengancam akan membatalkan niatnya. Tak hanya itu, papar Andhi, salah satu perusahaan tekstil dengan ribuan karyawan juga ancang-ancang memindahkan pabriknya ke luar Jatim dengan alasan tingginya upah buruh di provinsi ini.
Seperti diberitakan, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, memenuhi tuntutan Sekretariat Bersama Serikat Pekerja-Serikat Buruh (Sekber SP-SB) agar menaikkan UMK Gresik 2011 menjadi sekitar Rp 1.160.000 dari Rp 1.010.400 pada 2010.
Atas pernyataan bupati tersebut, ucap Andhi, Apindo Gresik langsung menemui Bupati Sambari dan menyampaikan nota protes terhadap kebijakannya. Alasannya, besaran UMK masih dibahas oleh dewan pengupahan yang notabene dibentuk oleh bupati.
“Kebijakan itu sepihak dan merupakan bentuk intervensi hukum yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang bupati,” tandas Andhi.
Sekretaris Eksekutif Apindo Jatim Made Sudjana menambahkan, hingga kini besaran UMK masih dibahas di tingkat dewan pengupahan di kabupaten/kota yang rata-rata masih dalam tahap penentuan kebutuhan hidup layak (KHL).
“UMK didasarkan pada komponen survei KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan. Nah, jika kenaikan upah jauh lebih besar dari inflasi tentunya akan menjadi preseden buruk bagi iklim usaha dan investasi di dalam negeri,” sebutnya.(dio)
Surya Online Jumat, 29 Oktober 2010 | 07:49 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/29/phk-massal-ancam-gresik.html

Kamis, 28 Oktober 2010

Bupati Gresik Turuti Buruh, Pengusaha Kecewa UMK Gresik Rp 1,16 Juta

GRESIK - SURYA- Bupati H Sambari Halim Radianto, secara sepihak memenuhi tuntutan Sekretariat Bersama Serikat Pekerja-Serikat Buruh (Sekber SP-SB) untuk menaikkan UMK Gresik 2011 hingga 15 persen. Padahal dalam waktu yang sama, Dewan Pengupahan Gresik masih merundingkan UMK.
Dengan demikian maka UMK Gresik 2011 akan naik menjadi sekitar Rp 1.160.000 dari Rp 1.010.400 tahun 2010.
Kebijakan itu, disampaikan Bupati Sambari Halim Radianto didamping Wakil Bupati HM Qosim dan Kadisnaker Saputro kepada 12 elemen buruh di ruang kerja bupati, Rabu (27/10). Pertemuan digelar mulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 09.00 WIB.
Sehari sebelumnya, pengurus Sekber SP-SB dipanggil Wabup HM Qosim, untuk menyampaikan keinginan pemkab menyepakati tuntutan buruh dengan kompensasi unjuk rasa dibatalkan.
Kebijakan Bupati Sambari itu, sebagai jawaban terhadap ancaman kepung kantor bupati yang akan dilakukan 30.000 massa Sekber SP-SB yang rencananya digelar bersamaan dengan diadakannya Upacara Hari Kebangkitan Bangsa di kantor bupati, Kamis (28/10).
“Karena tuntutan kami disepakati, kami putuskan untuk tidak turun jalan. Apalagi, bupati juga langsung minta kami membatalkannya,” terang Subari, Koordinator Sekber SP-SB, Rabu (27/10).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi (Kadisnaker) Gresik Saputro dihubungi via ponsel, menyatakan pertemuan hanya membicarakan soal pelimpahan Kantor Disperindag menjadi PHI. Sedangkan untuk kenaikan UMK 2011, Saputro buru-buru menyatakan belum ada kesepakatan. “Pertemuan tadi hanya menyepakati PHI. Sedangkan UMK belum, jadi jangan sampai dibesar-besarkan,” tukasnya lalu menutup telepon.
Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Gresik Try Andhi Suprihartono SS, MBA menyatakan kekecewaannya atas kebijakan bupati tersebut. Ia menilai, kebijakan itu adalah bentuk intervensi pemkab sekaligus preseden buruk soal penetapan upah bagi kalangan industri di Gresik. “Kebijakan ini bisa mengancam iklim industri dan investasi di Gresik,” ingatnya.
Kebijakan itu, tambah ketua Kadin Gresik ini, dinilai juga tidak menghormati proses hukum yang berlaku. Sebab Dewan Pengupahan Gresik masih berunding soal besaran KHL, dan belum menentukan besaran UMK.
“Di saat kami masih berunding, tiba-tiba pemkab membuat kebijakan sepihak tanpa melibatkan kami. Ini kebijakan yang tidak demokratis,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, tambah Andhi, Apindo akan segera menggelar rapat termasuk dengan berkonsultasi dengan tim hukum DPK Apindo Gresik. Pengusaha Gresik ingin kenaikan berkisar antara 6-8 persen dari UMK 2010 Rp 1.010.400.(nsan)
Surya Online Kamis, 28 Oktober 2010 | 09:20 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/28/umk-gresik-rp-116-juta.html

Rabu, 27 Oktober 2010

Rapat Pejabat Gresik di Hotel Berbintang

GRESIK - Surya- Untuk mengetahui kemampuan bekerja anak buahnya, Bupati Sambari Halim Radianto dan Wabup HM Qosim menggelar paparan kerja pejabat setingkat Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan camat di Hotel Singgasana Surabaya, Rabu (27/10).
Dipilihnya lokasi hotel berbintang di Surabaya itu ironis. Sebab akhir pekan lalu, saat rapat paripurna DPRD, Bupati Sambari justru mengajak agar pejabat Gresik berhemat. Di lain kesempatan Bupati Sambari juga meminta agar PNS hidup sederhana.
Menurut sumber di pemkab Gresik Dalam acara itu, Bupati Sambari dan Wabup Qosim akan meminta semua Kepala SKPD untuk mempresentasikan secara langsung misi kerja SKPD masing-masing untuk tahun 2011.
Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, Andyk Hendro Wijaya mengatakan, bahwa kegiatan itu adalah evaluasi APBD. Dan digelar setiap triwulan sekali sejak dua tahun anggaran lalu.
Mengenai dipilihnya Hotel Singgasana, yang menentukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah. “Jangan dilihat tempatnya, tetapi manfaatnya sangat besar sekali,” ujarnya.
Menurut mantan Camat Manyar ini, dalam paparan itu setiap Kepala SKPD harus menyampaikan segala rencana termasuk kendala di SKPD-nya di depan bupati dan wabup serta Tim Anggaran Pemkab Gresik.(nsan)
Surya Online Rabu, 27 Oktober 2010 | 07:28 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/27/rapat-pejabat-gresik-di-hotel-berbintang.html

Puluhan Ribu Buruh Gresik Ancam Kepung Kantor Bupati

GRESIK | SURYA Online - Puluhan ribu buruh se-Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengancam akan mengepung kantor bupati setempat jika Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Gresik tidak mengakomodasi usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2011 sebesar 15 persen.
“Sepanjang bupati merespons keinginan buruh, maka kami membatalkan turun jalan yang kita rencanakan pada tanggal 28 Oktober mendatang,” kata Koordinator Sekretariat Bersama Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (Sekber SP-SB), Subari, Senin (25/10/2010), di Gresik.
Ia mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan elemen buruh di Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan Proklamasi pada akhir pekan lalu untuk merancang aksi di kantor bupati. “Agendanya mendesak bupati menyepakati usulan kenaikan UMK 2011 versi buruh, jika tidak kita akan menduduki kantor bupati sampai pemintaan kita dipenuhi,” ujar Subari.
Pertemuan yang dipimpin Subari itu meminta setiap perusahaan mewakilkan 30 persen karyawannya untuk mendukung aksi yang diperkirakan mencapai 30 ribu buruh. “Rencananya, kami melakukan aksi di DPRD Gresik, Disnaker dan diakhiri di Kantor Bupati dengan mengerahkan seluruh kekuatan buruh,” katanya.
Sekretaris bersama Serikat Pekerja Serikat Buruh mengaku telah menyebarkan surat kepada semua perusahaan yang meminta sebanyak 30 persen karyawannya untuk mendukung aksi.
Bahkan, Sekber SP-SB juga sudah mengirimnkan surat pemberitahuan ke Polres Gresik terkait aksi itu.
Rencananya, konsentrasi massa akan dibagi menjadi tiga. Wilayah kota meliputi Manyar, Kebomas dan Gresik, sedangkan wilayah Selatan terbagi menjadi dua yaitu kawasan Menganti dan Driyorejo, serta konsentrasi massa terakhir meliputi Kedamean dan Wringinanom hingga Kecamatan Cerme.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik, Edi Purwanto, yang dimintai konfirmasi mengenai tuntutan buruh menyatakan, pihaknya tidak bisa berkomentar menyikapi rencana buruh yang melakukan aksi. “Saat ini, DP Kabupaten Gresik itu baru memasuki tahap pembahasan survei KHL (kemampuan hidup layak, Red) di pasar-pasar tradisional, belum menyebut angka UMK. Kok bias mereka memaksakan kenaikan dengan persentase 15 persen. Dasarnya apa?” katanya
Suryo Online Senin, 25 Oktober 2010 | 21:17 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/25/puluhan-ribu-buruh-gresik-ancam-kepung-kantor-bupati.html

Senin, 25 Oktober 2010

Nama Kapolres Dicatut Penipu

Gresik - surya- Nama Kapolres Gresik AKBP Jakup Prajogo, ternyata mampu menjadi magnet bagi pelaku kejahatan untuk beraksi. Heri Nugrahanto, Kepala Kantor Pos Gresik mengakui pernah menerima SMS dari seseorang yang mengaku sebagai Brigadir Gunawan, ajudan Kapolres Gresik. “Perintah Pak Kapolres, bapak diminta menghubungi Bapak Yakub Prayogo di nomor 081281733307. Mohon segera dilaksanakan,” tulis Brigadir Gunawan dalam SMS-nya.
Totok Santoso, pengusaha juga pernah mendapat SMS agar menghubungi nomor 081281733307. Saat ditelepon balik, orang yang menerima telepon tersebut mengaku ajudan kapolres dan meminta dirinya mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri dan Bank BCA.
Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Fauzan Sukmawansyah saat dikonfirmasi menegaskan, pihaknya sudah menerima laporan itu dan sedang menyelidikinya. Fauzan memastikan, bahwa nomor yang diberikan kepada pejabat dan pengusaha itu dipastikan bukan nomor Kapolres Gresik AKBP Jacub Prajogo.
Dari hasil penyelidikan, nomor itu terdaftar atas nama Hari Purnama, warga Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. “Bisa jadi dia orang Gresik, yang mengetahui nomor pejabat penting, kemudian menggunakan jaringan penipuannya di Jakarta,” terang AKP Fauzan Sukmawanysah.
Fauzan mengimbau warga Gresik, agar tidak mudah tertipu dengan modus mencatut nama kapolres atau pejabat di Gresik. “Kalau mendapat telepon dan SMS silakan dikroscek dulu. Yang pasti kami tidak pernah mencari sumbangan atau bantuan dana operasional, kepada masyarakat,” tegasnya. n san
Surya Online Senin, 25 Oktober 2010 | 07:35 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/25/nama-kapolres-dicatut-penipu.html

Minggu, 24 Oktober 2010

Dewan Tak Paham Program 100 Hari Bupati Gresik 2010-2015

GRESIK | SURYA Online - Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Gresik, Jatim, Chumaidi Maun, mengkritisi program kerja 100 hari Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto. “Saya tidak paham apa program 100 hari bupati, yang saya tahu hanya penurunan harga tiket kapal Bawean-Gresik itu. Itupun dipaksakan karena tidak melalui rapat tim daerah,” kata Chumaidi di Gresik, Minggu (24/10/2010).
Ia mengingatkan, sebaiknya bupati mempunyai pendamping yang mengerti, agar tidak salah arah. “Jangan sampai maksudnya meringankan beban rakyat keci, tetapi mekanismenya salah, seperti penurunan harga tiket ini,” tandasnya
Chumaidi mengingatkan, program kerja tidak usah mencontoh orang lain, yang penting memiliki visi ada skala perioritas terukur dan benar menurut aturan. Ia mencontohkan, polusi industri dan sekaligus bau sampah yang sampai sekarang masih menjadi masalah serius warga perkotaan.
“Ini harus mendapat pemecahan secara serius, karena polusi industri sudah jadi ancaman kehidupan masyarakat Gresik,” katanya menegaskan.
Pemerintah, kata Chumaidi, harus berani menanyakan kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait TPA Benowo yang baunya “menteror” warga Gresik. “Butuh solusi dengan Pemkot Surabaya, masak sampah warga Surabaya dibuang diperbatasan Gresik,” tandasnya.
Ketua fraksi ‘partai oposisi’ di Gresik ini melihat bau sampah dan polusi industri tidak termasuk ke program 100 hari pemerintahan yang baru ini. “Bau sampah jangan dianggap masalah remeh, karena terkait dengan kesehatan masyarakat,” ucapnya
Sementara itu, sejumlah warga Kota Gresik mengaku sudah bertahun-tahun menghirup bau sampah dari Benowo dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik. “Tinggal arah anginnya ke mana? Kalau dari utara dari TPA Ngipik, kalau angin dari selatan berarti dari TPA Benowo,” papar Choirul Anam, warga Jl Panglima Sudirman.
Kota Gresik mempunyai 50 tempat pembuangan sementara (TPS) yang sebagian besar berhimpitan dengan penjual makanan. “Salah satunya di alun-alun, kemudian disamping Mapolres Gresik, dan Ngipik sendiri di tengah Kota,” pungkasnya.
Surya Online Minggu, 24 Oktober 2010 | 19:19 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/24/dewan-tak-paham-program-100-hari-bupati-gresik.html

Sabtu, 23 Oktober 2010

Lapter, 5 Birokrat Divonis

GRESIK - SURYA-Lima orang terdakwa kasus korupsi ganti rugi tanaman untuk pembangunan lapangan terbang (lapter) perintis di Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Pulau Bawean, divonis antara 1,5 tahun hingga 3,5 tahun.
Dari lima terdakwa, mantan Kades Tanjung Ori, Danauri divonis 3,5 tahun. Sedangkan, empat terdakwa lainnya M Sofyan dan Joko Suryanto, keduanya mantan camat dan Sekcam Tambak, Toni Wahyu Santoso, mantan Kabag Pemerintahan Umum, serta Gatot Siswanto, mantan Camat Cerme divonis masing-masing 1,5 tahun.
Dalam sidang yang diketuai H Fathul Mujib di PN Gresik, Kamis (20/10), majelis menilai para terdakwa melanggar pasal 3 junto pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Majelis hakim beranggotakan Dameria Frisella Simanjuntak SH MHum dan I Putu Gede Saptawan SH MHum juga memutus, ke lima terdakwa masing-masing membayar denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.
Khusus terdakwa Danauri, dikenai uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 425 juta subsider dua bulan. Sedangkan uang pengganti kerugian negara untuk Toni Wahyu Santoso sebesar Rp 900.000 dan Gatot Siswanto hanya Rp 850.000 dengan masing-masing subsider 1 bulan.
Sedangkan M Sofyan dan Joko Suryanto, lepas dari putusan uang pengganti negara karena keduanya telah mengembalikan saat disidik Unit II Satreskrim Polres Gresik.
“Masing-masing terdakwa terbukti dan sah melanggar pasal yang didakwakan JPU. Mereka telah terbukti bersama-sama ikut serta memperkaya diri,” ujar Fathul Mujib saat menjatuhkan vonis.
Putusan tersebut tidak beda jauh dengan tuntutan JPU Wido Utomo.
Terdakwa Danauri menyatakan akan konsultasi dengan penasihat hukumnya, sedangkan empat rekannya menyatakan pikir-pikir mengenai vonis tersebut. Seperti diketahui, kasus ini mencuat setelah sejumlah pemilik tanaman di lokasi yang bakal dibangun lapter, mengeluhkan adanya pemberian ganti rugi yang tidak merata. Selain itu, sejumlah nama yang diajukan ternyata fiktif demikian juga jumlah tanaman, juga diduga digelembungkan.
Dalam pemeriksaan di polres, terungkap yang benar-benar menerima ganti rugi hanya 101 penggarap. Total ganti ruginya Rp 109,1 juta. Padahal, bukti surat perintah jalan (SPJ) yang dilaporkan ke Pemkab Gresik Rp 569.901.335, termasuk biaya transportasi Rp 8,6 juta.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jatim, kerugian negara dalam proyek ini Rp 474,761 juta dari anggaran APBD senilai Rp 569,901 juta. Kerugian versi BPKP ini, lebih besar Rp 14 juta dari estimasi perhitungan penyidik Unit Tipikor Polres Gresik. (nsan)
Surya Online Jumat, 22 Oktober 2010 | 08:39 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/22/korupsi-lapter-5-birokrat-divonis.html

Jumat, 22 Oktober 2010

Bangunan Mangkrak di Jalan Protokol Gresik

Pemandangan Tak Sedap Aset Pemkab
Harus diperbaiki dulu, agar terlihat layak pakai dan nyaman dipandang
Plt Sekkab Mokh Najikh
Sejak lebih dua tahun lalu, lima gedung milik Pemkab Gresik yang sebelumnya berfungsi sebagai kantor dinas, mangkrak tak berpenghuni. Ini setelah sejumlah dinas terkait digabung dan pindah ke kompleks kantor bupati di kawasan Bunder.
Empat diantaranya terletak di jalur protokol JL Dr Wahidin Sudirohusodo yaitu bekas kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kawasan Kebomas, Dinas Koperasi dan UKM di kawasan Randuagung, Satpol PP dan bekas kantor Transmigrasi di dekat kantor bupati. Sedangkan bekas kantor Dinas Pendapatan Daerah, terletak di Jl Basuki Rahmat persis sebelah kiri Mapolres Gresik.
Bedol desa ke lima kantor itu, sebagian besar dikarenakan terbitnya PP 41 tahun 2007, tentang organisasi yang mengatur penggabungan sejumlah dinas. Di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM menjadi satu.
Bupati Gresik waktu itu, KH Robbach Ma’sum, membuat kebijakan menyatukan sejumlah dinas di tempat yang satu kompleks dengan kantor bupati di kawasan Bunder.
Ada dua gedung tiga lantai, yang dijadikan kantor bersama sejumlah dinas dan badan. Gedung sebelah barat, ditempati Dinas Pendapatan, Badan Perizinan dan Penanaman Modal masing-masing di lantai 1 dan 2. Sedangkan lantai tiga khusus ditempati Dinas Perdagangan, Perizinan, Koperasi dan UKM. Sedangkan gedung sebelahnya, ditempati Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.
Kantor Satpol PP juga ikut pindah, tetapi menempati gedung baru dua lantai, di belakang kantor Subdin Pertamanan dan Unit PMK di Jl Wahidin Sudirohusodo dekat gedung Pramuka. Sedangkan kantor transmigrasi, menyatu dengan kantor baru Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jl Raya Permata Perumahan Graha Bunder Asri.
Sementara itu, Plt Sekkab Mokh Najikh, mengakui gedung itu akan kembali difungsikan sebagaimana mestinya. Hanya saja, saat ini pemkab akan menganggarkan untuk renovasi dan perbaikan. “Harus diperbaiki dulu, agar terlihat layak pakai dan nyaman dipandang,” ujar Najikh, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/10).
Memprihatinkan
Hingga kemarin, kondisi ke lima gedung itu relatif memprihatinkan. Di bekas kantor transmigrasi, selain hampir seluruh jendela kacanya sudah pecah, pintunya tampak sedikit terbuka. Gemboknya sudah terlihat usang. Yang mengenaskan, gedung yang terletak di antara gereja dan balai uji kir tersebut, tampak kumuh karena alang-alang di halaman depan tingginya sudah mencapai 1 meter.
Di bekas kantor Satpol PP, yang letaknya hanya 10 meter sebelah kiri bekas bekas gedung Transmigrasi, kondisinya juga nyaris serupa. Sejumlah alang-alang tampak tumbuh subur di halaman yang sudah dipaving. Pos monyet yang berada di pintu gerbang sebelah kanan, kondisinya suram.
Tidak ada lampu samasekali, catnya sudah kusam. Di sebelah kiri gedung, yang dulunya dipakai parkir truk Satpol PP dan barang hasil obrakan, tampak ditutup dengan tenda plastik warna mencolok. Bahkan yang lebih mengenaskan, papan nama Satpol PP yang dulu terpampang megah persis di tengah-tengah bangunan, juga sudah melompong. Yang tertinggal hanya dua tiang besi pengikatnya. “Sejak pindah, kantor sini memang gelap. Karena tidak ada yang jaga, sehingga terkesan kumuh,” ujar pengunjung warung persis di sebelah kantor Satpol PP.
Bekas kantor Satpol PP ini, beberapa waktu lalu sempat diincar oleh Sub Gartap III (Sub Garnisun Tetap) Gresik untuk dijadikan markas. Sebab saat ini, institusi militer itu masih menempati salah satu ruang di Makodim Gresik.
Namun, surat permohonan pinjam pakai gedung Satpol PP, tidak digubris pemkab sehingga gedung itu mangkrak. Diincarnya gedung Satpol PP, karena dinilai sudah layak sebagai markas tentara. Ada pos jaga monyet, ada ruang pemeriksaan dan ada ruang khusus untuk tahanan sementara.
Kondisi bekas kantor Dinas Koperasi di kawasan Randuagung, selain juga kusam dan kotor, halaman depan persis di bawah joglo pintu masuk dipakai tempat barang rongsokan. Sehingga bila dilihat dari jalan raya, gedung yang identitasnya dibuat dari batu pualam itu, justru mirip dengan gudang daripada kantor dinas.
Yang kondisinya masih mendingan, adalah bekas kantor Disperindag dan kantor Dispenda. Di bekas Disperindag, bagian depan masih tampak mulus. Identitas kantor, yang juga terbuat dari keramik masih terlihat jelas.
Warna catnya juga masih menyala. halaman tidak terlalu kotor. Hanya pohon mangga yang terletak di sebelah kiri pintu gerbang, sudah berbuah dan sengaja dibungkus dengan tas kresek oleh warga sekitar.
Bekas kantor Dispenda, yang persis di sebelah Balai Wartawan Gresik, kondisinya juga masih cukup terawat. Hanya saja, tenda plastik di sisi kiri gedung sudah bolong. nsan
• Sumber : Surya Online Kamis, 21 Oktober 2010 | 07:22 WIB
• http://www.surya.co.id/2010/10/21/bangunan-mangkrak-di-jalan-protokol-gresik.html