GRESIK - Karena terus dituding melakukan kecurangan dalam coblosan ulang, tim pemenangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ) pun gerah. Mereka membalas tudingan itu dengan mendatangi panitia pengawas (panwas) kemarin (11/8).
Tujuan utama mereka ke panwas adalah meminta lembaga pengawas tersebut membatalkan pengaduan dugaan pelanggaran SQ yang diajukan tim pemenangan pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas). Dasarnya, laporan kubu Humas tidak berdasar dan terkesan mengada-ada.
Selain itu, tim SQ balik melaporkan kubu Humas dengan membawa bukti baru. Bukti tersebut adalah rekaman video yang disebut sebagai pengakuan pasangan Humas terkait dengan money politics.
Dalam laporan ke panwas kemarin, Ketua Tim Advokasi SQ Hariyadi menyatakan, semua pengaduan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Humas tidak berdasar. "Banyak laporan mereka yang asal-asalan. Masak laporan kedaluwarsa dibawa," jelasnya.
Dia mencontohkan dugaan kampanye terselubung yang dialamatkan kepada SQ. Menurut Hariyadi, pasca putusan MK 24 Juni, tidak ada kejelasan soal boleh tidaknya berkampanye. "Instruksi larangan kampanye panwas baru keluar sebelum coblosan. Jadi, tak ada dasarnya," katanya.
Lebih lanjut Hariyadi menyebutkan, tim pemenangan Humas telah melakukan kebohongan publik. Didampingi anggota lain tim SQ, Choirul Anam, Hariyadi mengungkapkan bahwa laporan Humas ke panwas hanya berisi empat poin. ''Kok bisa mereka mengklaim melaporkan 100 pelanggaran. Apa itu bukan kebohongan publik," tandas Anam.
Seperti diberitakan kemarin, setelah kalah pilbup, tim Humas membawa seluruh klaim dugaan pelanggaran yang mereka temukan kepada panwas pilbup. Mereka mengklaim melaporkan lebih dari 100 pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran itu, antara lain, dugaan money politics, dugaan black campaigne (kampanye hitam), kampanye terselubung, dan keterlibatan PNS.
Dalam laporan ke panwas, tim SQ juga membawa bukti baru terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan tim pemenangan Humas. Bukti tersebut berupa video rekaman kegiatan Humas menjelang coblosan.
Dalam video itu, ada pernyataan bahwa pasangan Humas mengesahkan praktik money politics. ''Ini kan aneh? Mereka melaporkan kami melakukan money politics, tapi mereka sendiri membolehkan money politics," kata Hariyadi.
Di sisi lain, Sekretaris Tim Pemenangan Humas Ainur Rofiq menganggap tindakan SQ tersebut sebagai hal yang wajar. Mereka tetap ngotot bahwa semua laporan itu sudah dilengkapi dengan bukti yang valid. "Itu hak mereka. Yang jelas, kami yakin panwas pasti sudah punya aturan main. Jadi, mari kita hormati," ujarnya.
Soal video dugaan pengakuan money politics, Rofiq juga menanggapi dingin. Mereka mempersilakan semua bukti itu dibuktikan. "Biarlah proses hukum yang menentukan," tegasnya. (ris/c3/ruk)
Sumber: Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 12 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=149937
Tidak ada komentar:
Posting Komentar