Gagasan Pindah Ibu Kota Makin Kuat Ketua DPR Setuju Palangkaraya, Ilmuwan Rekomendasikan di Kaltim

JAKARTA - Gagasan pemindahan lokasi ibu kota negara terus bergema. Jakarta yang penuh kemacetan dan problem sosial dianggap sudah tidak layak menjadi pusat pemerintah. Para politikus dan sejumlah intelektual mulai menyodorkan kota alternatif tempat presiden dan para menteri mengendalikan pemerintahan.
Ketua DPR Marzuki Alie mendukung Palangkaraya, Kalteng, sebagai ibu kota mendatang. Dia menilai posisi kota itu bisa menyeimbangkan pembangunan Jawa dan luar Jawa. Sementara, sejumlah ilmuwan yang menyusun Visi Indonesia 2033 lebih memilih ibu kota negara berada di Kalimantan Timur. Yakni, membentuk kota baru yang disangga Balikpapan dan Samarinda.
''Usul kami mengerucut ke Kalimantan Timur,'' kata Andrinof Chaniago, dosen Fisip UI, yang menjadi ketua tim Visi Indonesia 2033. Di tim ini juga ada ekonom Ahmad Erani Yustika, dosen Unibraw. Rekomendasi yang merupakan hasil riset itu digarap sejak 2008 lalu.
Menurut Andrinof, Kalimantan Timur merupakan titik yang paling cocok untuk membuat keseimbangan pertumbuhan antara wilayah barat dan timur atau Jawa -luar Jawa. Menurut dia, ibu kota negara yang baru harus menggunakan lahan kosong atau betul-betul baru. Bukannya menempel atau mengubah status kota yang sudah ada di Kaltim, seperti Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota itu bisa difungsikan sebagai kota penyangga atau kota pendidikan. ''Jadi, ibu kota negara ini benar-benar kota baru,'' ujarnya.
''Ibu kota itu seharusnya berkonsep modern agar mampu bersaing dengan kota global lain. Jakarta sudah tidak mungkin,'' kata Andrinof yang juga direktur eksekutif CIRUS Surveyors Group di Jakarta kemarin (1/8).
Jakarta, kata dia, telanjur amburadul. Problem kemacetan dan tata ruang yang kacau diperparah dengan padatnya jumlah penduduk. Bahkan, ibu kota negara itu kini ''dikepung'' sekitar 30 juta penduduk yang tersebar di Jabodetabek.
''Jakarta jelas tetap harus dibenahi. Namun, sebagai ibu kota negara, Jakarta telanjur susah dibangun menjadi kota yang berperspektif global,'' kata Andrinof.
Secara umum, lanjut dia, Kalimantan aman dari gempa. Namun, pantai timur memang memiliki kemungkinan ikut merasakan efek gempa dari perairan di sekitar Maluku dan Sulawesi. Karena itu, lokasi ibu kota bukan selatan dari Kalimantan Timur. Namun, bisa 100 sampai 150 km dari Samarinda atau Balikpapan ke arah timur.
Andrinof mengakui, sebagian kalangan masih memilih pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah. Menurut Andrinof, ini lebih sebagai romantisme atas ide Bung Karno. Padahal, tekstur lahan di Kalimantan Tengah cenderung flat dan gambut, sehingga rawan banjir. Dia mencontohkan Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, yang sering kebanjiran.
''Kota kecil dengan penduduk sekitar 200 ribu itu saja bisa kebanjiran,'' katanya. Karena itu, Andrinof menegaskan, tekstur lahan lokasi ibu kota sebaiknya memiliki sedikit kemiringan.
Andrinof memperkirakan proses pemindahan ibu kota secara menyeluruh bisa tuntas dalam 10 tahun. Anggarannya sekitar Rp 100 triliun yang dicairkan secara bertahap. ''Rp 10 triliun setiap tahun. Dalam lima tahun sudah muncul bentuk lokasi baru ibu kota. Pada tahun ketujuh beberapa fungsinya bisa berjalan dan tahun kesepuluh selesai sepenuhnya,'' kata Andrinof.
Wacana pemindahan ibu kota juga sempat muncul pada era Orba. Tapi, lokasi yang ditawarkan masih di sekitar Jakarta. Beberapa alternatif yang disodorkan adalah Jonggol, Bogor; Serang bagian Selatan; Bogor Selatan; dan Subang, Jabar. Tapi, menurut Andrinof, itu tidak akan efektif. Alternatif itu hanya memindahkan keruwetan.
Andrinof menambahkan, DPR dan DPD tidak perlu repot-repot membuat naskah akademik untuk ide pemindahan ibu kota. Naskah visi Indonesia 2033 sudah menuangkan data dan analisis padat setebal 60 halaman

Sumber : http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=148197
Jawa Pos [ Senin, 02 Agustus 2010 ]