SELAIN Korpri, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Gresik juga melaporkan bupati ke gubernur. Mereka menyatakan menemukan banyak kejanggalan di balik mutasi pada tenaga kependidikan.
Salah satunya adalah pengangkatan guru menjadi kepala sekolah yang diklaim tidak konsisten. Masih ada kepala sekolah yang belum lulus PSTP (pelaksanaan seleksi tenaga potensial). "Padahal, kepala sekolah seharusnya kan sudah lulus PSTP," kata Sekretaris PGRI Gresik Arif Susanto.
Selain itu, mereka menemukan banyak pengangkatan pegawai di sebuah pos jabatan tanpa melihat keahlian. Misalnya, pegawai yang berlatar belakang guru dijadikan pejabat kepamongprajaan dan kewilayahan.
Berbekal data tadi, PGRI memutuskan membawa persoalan itu ke gubernur Jatim dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Mereka ngotot mutasi tersebut harus dibatalkan.
PGRI juga menuding pengangkatan jabatan dari tenaga fungsional ke struktural dan sebaliknya terkesan asal-asalan. "Kami menengarai banyak unsur nepotisme dan balas budi. Sehingga, mengabaikan prinsip-prinsip itu," katanya.
Yang jelas, kontroversi di balik mutasi itu benar-benar membuat kinerja pemkab mulai "lumpuh''. Terbukti, banyak pegawai yang ogah bekerja seperti biasa. Bahkan, makin banyak PNS yang dimutasi enggan menduduki pos barunya. Beberapa PNS di pos-pos strategis juga menolak. (ris/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Rabu, 25 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152136
Tidak ada komentar:
Posting Komentar