GRESIK - Perlawanan terhadap mutasi besar-besaran yang baru saja dilakukan Bupati Gresik Robbach Ma'sum mulai bermunculan. Mereka yang terkena mutasi memilih bertahan dan ngantor di tempat tugas lama. Sebagian datang ke tempat tugas baru, tapi tidak melakukan aktivitas apa pun.
Seperti yang terjadi di Sidayu atau Ujungpangkah. Beberapa tenaga pendidik yang terkena mutasi memilih tetap bertugas di tempat lama. "Mereka enggan menempati pos baru," kata salah satu tenaga pengajar di Kecamatan Sidayu.
Aksi serupa terjadi di beberapa kantor di lingkungan pemkab lain. Pegawai yang menolak mutasi memilih bertahan di kantor lama. "Untuk sementara, kami memilih tidak ngantor dulu, Mas. Untuk apa? Wong mutasi ngawur," kata salah satu pegawai yang baru saja dimutasi dan minta namanya dirahasiakan.
Yang terang-terangan tidak ngantor di tempat baru adalah Arif Wicaksono. Pria yang seharusnya duduk sebagai Kasi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Dishub itu ternyata ogah menempati jabatan barunya.
Dia memilih tetap menempati pos lama sebagai kepala UPTD Terminal Bunder. Seharian kemarin dia bertugas seperti biasa di Terminal Bunder. "Aksi saya juga diikuti banyak PNS lain kok, Mas. Silakan cek sendiri di lapangan. Cuma, banyak yang tidak berani," kata Arif kemarin (23/8).
Arif membeberkan, aksi ogah ngantor di tempat baru oleh sebagian PNS di lingkungan pemkab memang sudah disepakati. Sudah ada kesepakatan bahwa hasil mutasi Jumat lalu itu bakal dibawa ke ranah hukum. "Saat ini teman-teman menyiapkan berkas gugatan untuk dilayangkan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara)," kata Arif.
Karena gugatan itulah, otomatis keputusan mutasi yang dilakukan bupati belum final. "Kami baru mau patuh atas keputusan itu jika sudah ada keputusan final dari PTUN," katanya.
Rencana gugatan yang disiapkan para PNS itu mencuat sejak mutasi digulirkan. Puluhan PNS bahkan menggelar studi banding ke beberapa daerah yang pernah tersandung kasus mutasi bermasalah.
Bahkan, saat ini di lingkungan pemkab mulai bergulir aksi penggalangan tanda tangan untuk menolak mutasi tersebut. Hanya, banyak yang masih sembunyi-sembunyi. Mereka rupanya menunggu situasi politik pilbup mereda. "Nunggu setelah putusan MK, Mas," ujarnya.
Seperti diberitakan, mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum akhirnya berujung kontroversi. Beberapa pejabat menolak dimutasi. Beberapa di antaranya bahkan berancang-ancang membawa masalah tersebut ke ranah hukum. (ris/c2/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&n
Tidak ada komentar:
Posting Komentar