GRESIK - Meski menuai kontroversi, rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) baru bagi bupati-wakil bupati terpilih jalan terus. Badan anggaran (banggar) legislatif dan tim anggaran eksekutif tetap menyiapkan anggaran untuk pos tersebut.
Bahkan, nilainya bertambah dari rencana awal. Jika awalnya disiapkan Rp 1 miliar, jumlah tersebut malah ditambah Rp 350 juta. Hanya, belum dijelaskan untuk apa penambahan anggaran itu.
Tetap dianggarkannya pengadaan mobdin tersebut bisa dilihat dari laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik yang bernomor 03/Ban.Ang/DPRD-II/XI/2010. Laporan itu tertuang dalam kesimpulan hasil pembahasan perubahan APBD (P-APBD) 2010 antara banggar dan tim anggaran pemkab. Rencana pengadaan mobdin tersebut masuk draf tambahan belanja daerah.
Belum ada kejelasan peruntukan tambahan dana Rp 350 juta itu. Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD atas hasil pembahasan P-APBD, nyaris tak ada fraksi yang mengungkit persoalan itu. Hanya fraksi PDIP yang minta anggaran itu dievaluasi ulang. Sebab, anggaran tersebut dianggap pemborosan.
Menurut kabar yang beredar, anggaran Rp 350 juta itu diperuntukkan sebagai dana cadangan (jika pengadaan mobdin tetap dianggarkan). Namun, menurut kabar lain, anggaran Rp 350 juta tersebut akan dipakai untuk pengadaan mobdin bagi istri pejabat. "Kami minta agar mobdin itu dievaluasi," kata Ketua Fraksi PDIP Mujib Riduan.
Sebagaimana diberitakan, dalam pembahasan P-APBD 2010, muncul rencana kontroversial. Yakni, pembelian mobdin untuk bupati-wakil bupati baru Gresik.
Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan mobdin baru nanti senilai Rp 1 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk pembelian dua unit mobil. Satu unit untuk bupati, satu lagi untuk wakil bupati. Menurut kabar, anggaran tersebut sudah diloloskan Banggar DPRD Gresik dan tim anggaran pemkab.
Wakil Ketua DPRD Gresik Susianto menegaskan, pembahasan P-APBD 2010 belum final. "Masih ada beberapa tahap yang harus dilalui. Semua masih berpotensi berubah," katanya singkat.
Sebelumnya, Bupati Gresik terpilih Sambari Halim menegaskan, anggaran pengadaan mobdin baru untuk bupati-wakil bupati dievaluasi. Sebab, selain dianggap masih belum perlu, pengadaan itu dikhawatirkan memperberat kondisi keuangan daerah. Kalaupun tetap dianggarkan, dia minta agar anggaran mobdin tersebut tidak terlalu besar. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 21 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=156023
Tidak ada komentar:
Posting Komentar