GRESIK - Lain di ucapan, lain di tindakan. Bisa jadi itulah ungkapan yang pas untuk menggambarkan konsistensi DPRD Gresik. Sebelumnya, para wakil rakyat tersebut berjanji mengevaluasi pengadaan mobil dinas (mobdin) bagi bupati dan wakil bupati baru.
Faktanya, mereka tetap meloloskan anggaran itu. Tidak hanya anggaran mobil baru untuk dua pejabat baru tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran juga meloloskan pengadaan satu unit mobdin untuk istri wakil bupati. Nilai anggarannya tak berubah. Total dana yang disiapkan mencapai Rp 1,35 miliar.
Persetujuan atas anggaran pengadaan mobdin tersebut dicapai lewat rapat finalisasi perubahan APBD (P-APBD) 2010 yang hingga kemarin (29/9) masih berlangsung. Pengesahannya tinggal menunggu rapat akhir.
Menurut informasi yang dihimpun, pengadaan mobdin bagi bupati-wakil bupati itu diloloskan karena pihak eksekutif ngotot dengan berbagai alasan. Pertama, bupati maupun wakil bupati hingga kini belum memiliki mobil dinas. Kedua, pengadaan mobdin itu tidak lepas dari belum jelasnya mobdin-mobdin lawas yang dipakai para pejabat yang sudah lengser.
Plt Sekkab Gresik M. Najikh membenarkan bahwa pengadaan mobdin untuk bupati-wakil bupati jalan terus. Ada beberapa alasan yang dipaparkannya. "Yang utama, fasilitas mobil dinas itu hak jabatan bagi bupati-wakil bupati baru," kata dia.
Karena itu, wajar jika Bupati Sambari Halim maupun Wabup M. Qosim berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Apalagi, masih ada beberapa persoalan terkait dengan mobdin di pemda.
Menurut dia, berdasar hasil pembahasan terakhir, pemkab tetap akan menganggarkan belanja mobdin tersebut. Bahkan, kalaupun nanti ternyata dibatalkan, pemkab tetap akan merealisasikan pengadaan itu. "Demikian juga untuk mobdin istri wakil bupati. Itu harus dianggarkan. Sebab, sampai sekarang pemda tidak punya mobdin untuk beliau," ujar mantan Plt Bupati Gresik itu.
Najikh menegaskan, pemkab tetap akan mengadakan mobdin bagi bupati-wakil bupati plus istri wakil bupati. Padahal, anggarannya menyusul. "Ya kami pinjamkan dulu. Untuk pembayaran bisa lewat APBD 2011," kata dia.
Tentu saja hal itu bertolak belakang dengan pembahasan P-APBD di masing-masing komisi di dewan. Mereka merekomendasi agar pengadaan mobdin ditunda. Alasannya, mobdin yang lama masih layak.
Sebagaimana diberitakan, dalam pembahasan P-APBD 2010 muncul rencana pembelian mobdin untuk bupati-wakil bupati baru Gresik. Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan mobdin baru tersebut senilai Rp 1 miliar. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 30 September 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22
Tidak ada komentar:
Posting Komentar