Jumat, 03 September 2010

Soal Mutasi, Pemkab Mengaku Salah Persyaratan Berpotensi Jadi Bahan Perdebatan

GRESIK - Pemkab Gresik akhirnya mengakui bahwa mutasi besar-besaran yang dilakukan beberapa hari menjelang lengsernya Robbach Ma'sum dari kursi bupati rawan mengundang masalah. Pengakuan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab, DPRD Gresik, dan wakil PNS yang menolak mutasi. ''Ada beberapa penilaian yang berpotensi diperdebatkan. Contohnya adalah persyaratan loyalitas. Syarat ini kan sulit dinilai secara objektif," ungkap Pj Bupati Gresik Mokhammad Najikh kemarin (2/9).
Berdasar kondisi itu, Baperjakat memberikan kesempatan kepada PNS yang memprotes mutasi untuk menginventarisasi PNS yang mutasinya dinilai bermasalah. "Sudah disepakati, para PNS yang memprotes mutasi itu segera menyiapkan data PNS-PNS bermasalah. Nanti akan ada evaluasi," kata Ketua DPRD Gresik Suberi.
Sebagaimana diberitakan, mutasi besar-besaran menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum berujung kontroversi. Beberapa kejanggalan terjadi di balik mutasi tersebut.
Kejanggalan itu, antara lain, ketidakjelasan daftar urutan kepangkatan (DUK) hingga tengara bahwa pelaksanaan mutasi tersebut ti¬dak menggunakan asas profesionalisme. Gara-gara itu pula, PNS yang dimutasi ogah menempati pos barunya.
Karena itu, berdasar hasil kesepakatan dalam dengar pendapat di DPRD kemarin, akan diadakan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi diserahkan kepada Korps Pegawai RI (Korpri) Gresik serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Gresik yang melaporkan kasus tersebut ke dewan. Korpri maupun PGRI diminta mendata siapa saja PNS yang dianggap bermasalah saat mutasi itu.
Hasil pendataan yang dilakukan Korpri maupun PGRI tersebut akan dibawa lagi ke meja komisi A. Lantas, data itu akan dikaji ulang. Jika memang dianggap bermasalah, jabatan PNS tersebut akan dievaluasi lagi dan berpotensi dimutasi.
Dia lantas menjelaskan, dalam rapat kemarin, tim Baperjakat yang dipimpin langsung oleh Plt Bupati M. Najikh mengakui bahwa ada persoalan seputar mutasi. Indikasinya adalah mencuatnya protes yang dilayangkan para PNS. "Meski demikian, tim Baperjakat tetap menganggap proses mutasi kemarin sudah sesuai dengan prosedur," katanya.
Bukan hanya mengevaluasi hasil mutasi terakhir, dewan memastikan akan mengevaluasi hasil mutasi-mutasi sebelumnya. Ini tidak lepas dari munculnya dugaan bahwa persoalan mutasi itu sudah lama terjadi.
Dengar pendapat kemarin berlangsung panas. Wakil PNS yang sejak awal menolak mutasi gencar menyerang pemkab. Begitu panasnya situasi, rapat yang semula terbuka bagi wartawan pun diubah menjadi tertutup. Wartawan diminta ke luar ruangan. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Jum’at 3 September 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=153549

Tidak ada komentar:

Posting Komentar