GRESIK - Para kepala desa (Kades) se-Kabupaten Gresik membuktikan ancaman mereka untuk mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran. Kemarin mereka mendatangi kantor DPRD guna memprotes pengurangan anggaran untuk pemerintahan desa. Para Kades yang tergabung dalam Peguyuban Kepala desa dan Perangkat Desa Gresik (Pakpres) itu ngotot agar jatah anggaran untuk mereka tidak dikepras.
Ratusan Kades dan perangkat tersebut mendatangi kantor dewan sekitar pukul 09.00. Keinginan mereka untuk masuk ke dalam gedung dewan terhalang aparat keamanan yang bersiaga. Untuk menyampaikan aspirasi, para Kades itu bergantian berorasi.
Sekitar setengah jam kemudian, pimpinan dewan bersedia menemui wakil para pengunjuk rasa tersebut. Pertemuan itu berlangsung alot. Pimpinan dewan meminta mereka bersabar dengan menunggu finalisasi penetapan anggaran yang tengah dibahas.
Namun, para Kades itu tidak sabar dan mendesak adanya kepastian bahwa anggaran untuk mereka tidak dikurangi. Mereka ngotot agar tidak ada pemotongan sedikit pun. Terutama terkait dengan tunjangan mereka. "Kami sudah terlalu banyak dirugikan dengan kebijakan selama ini," kata Ketua Pakpres Samari.
Beberapa pos yang dikepras itu, antara lain, alokasi dana desa (ADD) yang semula Rp 35 miliar menjadi Rp 26,25 miliar. Mereka makin kesal karena belakangan pencairan ADD molor. "Seharusnya, ADD sudah kami terima pertengahan tahun lalu," ujarnya.
Menghadapi para Kades tersebut, pimpinan dewan akhirnya menyetujui beberapa poin tuntutan. Dewan menjanjikan tidak adanya pemotongan tunjangan Kades. Dewan juga berjanji tidak akan mengepras ADD. Bantuan kematian juga tetap dilanjutkan. "Yang jelas, semua tuntutan tersebut akan kami bawa dalam rapat finalisasi pembahasan anggaran nanti," kata Wakil Ketua DPRD Gresik Susianto.
Namun, janji dewan itu berisiko tidak bisa diwujudkan. Apalagi, internal badan anggaran (banggar) pemkab dan panitia anggaran (panggar) pemkab masih gamang.
Hal tersebut tidak lepas dari kondisi keuangan APBD 2010 Gresik yang sangat defisit. Jika tuntutan para Kades dipenuhi, defisit anggaran dipastikan makin membengkak.
Karena itu, rekomendasi antarkomisi DPRD Gresik pasca pembahasan perubahan APBD (P-APBD) 2010 masih mengambang. Beberapa komisi merekomendasikan tidak akan mengepras pos tunjangan Kades. Beberapa pos lain di luar tunjangan masih dibahas. "Yang jelas, pos tunjangan Kades dan perangkat tidak akan kami kepras. Kami juga tengah mengupayakan pos lain tidak ada. Tapi, itu akan kami bawa dulu pada finalisasi," terang Ketua Komisi A DPRD Gresik Suberi.
Rekomendasi yang diberikan komisi A berbeda dengan usul beberapa komisi lain. Beberapa komisi mengusulkan, tunjangan Kades di-pending hingga tahun depan, sedangkan ADD dibiarkan tetap. Pertimbangannya, kondisi keuangan diasumsikan normal tahun depan sehingga tunjangan Kades bisa dirapel. (ris/c12/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Jum'at, 24 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=156684
Tidak ada komentar:
Posting Komentar