GRESIK - Dugaan bahwa mutasi besar-besaran jelang lengsernya Bupati Robbach Ma'sum bernuansa politis mulai menunjukkan bukti-buktinya. Berdasar hasil pendataan oleh para PNS yang menolak mutasi, setidaknya ada 22 di antara 334 PNS yang proses mutasinya bermasalah.
"Itu baru data sementara. Masih ada beberapa nama yang kami curigai juga bermasalah. Tapi, sedang kami dalami," kata Agus Setyapambudi, salah seorang PNS koordinator penolak mutasi, kemarin (5/9).
Di antara 22 temuan proses mutasi yang bermasalah itu, ada beberapa jenis dugaan pelanggaran. Paling banyak adalah pelanggaran DUK (daftar urut kepangkatan). Yakni, banyak pejabat yang ditempatkan di sebuah jabatan, tapi ternyata kepangkatannya jauh di bawah para bawahannya. Dari sisi pengalaman kerja pun, mereka masih kalah.
Agus lalu mencontohkan pergeseran di Badan Lingkungan Hidup. Seorang pejabat yang baru saja mendapatkan promosi ternyata berpangkat lebih rendah daripada anak buahnya.
Demikian juga promosi salah seorang pejabat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pejabat yang ditunjuk ''kalah pangkat'' oleh pejabat di bawahnya.
Temuan pelanggaran lain, adanya pejabat yang naik pangkat di luar batas kewajaran. Salah satunya, seorang Kabag di lingkungan sekretariat daerah (sekda). Promosi jabatan pejabat bersangkutan dari eselon III/b ke eselon III/a ternyata belum sampai dua tahun. "Padahal, kenaikan pangkat minimal dua tahun," katanya.
Bahkan, pihaknya juga menemukan adanya pejabat yang ''dikatrol''. Selain naik pangkat tidak sampai dua tahun, dia langsung ''mengalahkan'' pejabat yang pangkatnya lebih tinggi.
Sesuai dengan rencana, hasil inventarisasi proses mutasi itu akan dikirim ke dewan. Hal tersebut merupakan rekomendasi setelah pertemuan dewan dengan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Dalam pertemuan tersebut, PNS yang memprotes hasil mutasi ditugasi untuk menginventarisasi nama-nama pejabat yang dianggap bermasalah dalam proses mutasi dan promosinya.
Sebagaimana diberitakan, mutasi besar-besar jelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum berujung kontroversi. Banyak kejanggalan yang terjadi. Mulai ketidakjelasan DUK hingga sinyalemen pelaksanaan mutasi itu tidak menggunakan asas profesionalisme. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Senin, 06 September 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=153995
Tidak ada komentar:
Posting Komentar