GRESIK - Kekhawatiran warga terhadap kemungkinan insiden ledakan tabung gas beralasan. Dari hasil sidak (inspeksi mendadak) oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Gresik kemarin (4/8), ditemukan puluhan ribu tabung gas elpiji yang tidak layak pakai.
Tabung-tabung itu tidak berlogo SNI (standar nasional Indonesia), katupnya sudah rusak, dan bodi tabung termakan korosi (berkarat). Ribuan tabung tidak layak pakai tersebut ditemukan di dua tempat pengisian elpiji. Yakni, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) PT Tiga Sejahtera Bersama (TSB) di Jalan Raya Desa Setrohadi, Kecamatan Duduksampeyan, dan PT Adikartika Satria (AKS).
Rinciannya, di TSB ditemukan 110 tabung elpiji ukuran 3 kilogram yang katupnya rusak, elpiji tak ber-SNI (985 tabung), dan berkarat (100 tabung). Di PT AS, ditemukan 31.000 tabung elpiji rusak, tak ber-SNI, dan belasan ribu lainnya berkarat. ''Menurut pemilik SPBBE, tabung-tabung yang sudah tidak layak itu akan ditarik PT Pertamina,'' kata Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Gresik Sutaji Rudi.
Riyan, 32, pemilik SPBBE di Jalan Raya Desa Setrohadi, mengungkapkan, setiap hari SPBBE-nya mendapat kiriman 4.900 tabung dengan tujuh kali pengiriman. ''Insya Allah, di Gresik tidak akan terjadi kelangkaan meski banyak tabung yang rusak. Sebab, oleh Pertamina nanti langsung diganti dengan yang baru,'' ujarnya.
Setelah inspeksi di SPBBE TBS, rombongan yang dipimpin Kadisperindagkop dan UKM menuju SPBBE AKS di Jalan Raya Sukomulyo, Kecamatan Manyar. Di SPBBE itu, petugas menemukan 31 ribu tabung elpiji yang rusak karena korosif dan tidak berlabel SNI. AKS adalah salah satu SPBBE besar di Gresik yang memasok kebutuhan gas elpiji di Gresik, Lamongan, dan Bojonegero. (yad/c5/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 05 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=148770
Kamis, 05 Agustus 2010
Humas-SQ Makin Panas Menjelang Coblos Ulang 8 Agustus 2010
PERSAINGAN dua pasangan yang masih berpeluang memenangi Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010 makin runcing. Kemarin (4/8) tim pemenangan pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) mengancam mengajukan gugatan atas pasangan Sambari Halim-M. Qosim (SQ).
Dasarnya adalah tudingan tim pemenangan SQ bahwa tim Humas merekayasa kasus penganiayaan yang dialami Ketua Panwascam Cerme Imam Jauhari Senin malam lalu (2/8). "Kami minta tim SQ membuat permintaan maaf. Tuduhan mereka tidak berdasar dan mengandung kebohongan publik," tandas Ketua Tim Advokasi Humas Nurhasim dalam surat resminya kemarin.
Nurhasim menegaskan, tim Humas sama sekali tidak terlibat dalam pendampingan terhadap Imam saat melaporkan penganiayaan itu. Baik pada saat Imam melapor ke polisi maupun ke panwas pilbup. Tim Humas menerangkan, mereka datang ke kantor panwas hanya dalam rangka mendesak panwas agar menyikapi kejadian tersebut.
Seperti diberitakan kemarin, Imam melaporkan tim SQ ke panwas dan polisi dengan tuduhan penganiayaan kepadanya saat menjalankan tugas sebagai pengawas. Dia menduga, penganiayaan itu dilakukan massa SQ.
Tim SQ menuduh laporan tersebut sebagai rekayasa. Mereka menuding bahwa tim Humas berada di balik laporan itu. Dasarnya adalah keberadaan tim Humas saat Imam melapor ke panwas dan polisi.
Nurhasim juga tidak bisa menerima tudingan tim SQ bahwa tim pemenangan Humas bobrok. Dia menilai tudingan tersebut sebagai sebuah pencemaran nama baik. "Jika tidak ada permintaan maaf, kami akan mengambil langkah hukum," ancamnya.
Choirul Anam, anggota tim pemenangan SQ, enggan menanggapi gugatan tersebut. "Sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan gugatan itu. Saya tidak mau menanggapinya," kata dia.
Soal tudingannya yang diprotes, Choirul menganggap bahwa Humas telah membuat kebohongan publik. "Sudah jelas-jelas dasar keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) mengulang pilbup Gresik adalah kecurangan mereka. Kenapa kok itu dibantah?" tegasnya. (ris/c9/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 05 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=148770
Dasarnya adalah tudingan tim pemenangan SQ bahwa tim Humas merekayasa kasus penganiayaan yang dialami Ketua Panwascam Cerme Imam Jauhari Senin malam lalu (2/8). "Kami minta tim SQ membuat permintaan maaf. Tuduhan mereka tidak berdasar dan mengandung kebohongan publik," tandas Ketua Tim Advokasi Humas Nurhasim dalam surat resminya kemarin.
Nurhasim menegaskan, tim Humas sama sekali tidak terlibat dalam pendampingan terhadap Imam saat melaporkan penganiayaan itu. Baik pada saat Imam melapor ke polisi maupun ke panwas pilbup. Tim Humas menerangkan, mereka datang ke kantor panwas hanya dalam rangka mendesak panwas agar menyikapi kejadian tersebut.
Seperti diberitakan kemarin, Imam melaporkan tim SQ ke panwas dan polisi dengan tuduhan penganiayaan kepadanya saat menjalankan tugas sebagai pengawas. Dia menduga, penganiayaan itu dilakukan massa SQ.
Tim SQ menuduh laporan tersebut sebagai rekayasa. Mereka menuding bahwa tim Humas berada di balik laporan itu. Dasarnya adalah keberadaan tim Humas saat Imam melapor ke panwas dan polisi.
Nurhasim juga tidak bisa menerima tudingan tim SQ bahwa tim pemenangan Humas bobrok. Dia menilai tudingan tersebut sebagai sebuah pencemaran nama baik. "Jika tidak ada permintaan maaf, kami akan mengambil langkah hukum," ancamnya.
Choirul Anam, anggota tim pemenangan SQ, enggan menanggapi gugatan tersebut. "Sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan gugatan itu. Saya tidak mau menanggapinya," kata dia.
Soal tudingannya yang diprotes, Choirul menganggap bahwa Humas telah membuat kebohongan publik. "Sudah jelas-jelas dasar keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) mengulang pilbup Gresik adalah kecurangan mereka. Kenapa kok itu dibantah?" tegasnya. (ris/c9/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 05 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=148770
PDIP-Partai Buruh All-Out Dukung Pasangan Bani Menangi Coblos Ulang Pemilukada Gresik 2010
GRESIK - Peta politik jelang detik akhir coblos ulang Pilbup Gresik 2010 pada 8 Agustus mendatang berkembang dinamis. Setelah sempat ''menghilang'', pasangan yang diusung PDIP dan Partai Buruh, Bambang Suhartono-Abdullah Qonik (Bani), memastikan bakal serius dalam berjuang untuk memenangi coblos ulang.
Kepastian itu terungkap setelah jajaran petinggi DPC PDIP Gresik mengadakan rapat internal kemarin (4/8). Hasilnya, mereka menyusun tim pemenangan di sembilan kecamatan yang akan menjalani coblos ulang.
Tak hanya itu, seluruh PAC (pengurus anak cabang) PDIP dan tim sukses Bani di sembilan kecamatan juga mengadakan rapat konsolidasi pemenangan. "Kami pastikan, Bani akan all-out dalam pertarungan nanti," kata Ketua DPC PDIP Gresik Hadi Kusono setelah rapat internal di Kantor DPC PDIP Gresik kemarin.
Dia menjelaskan, sejak kemarin komposisi tim pemenangan Bani tuntas dan diterjunkan. Mulai pembentukan 1.084 saksi, penunjukan 192 kordes (koordinator desa), hingga pengoptimalan jaringan pemenangan di internal PDIP.
Langkah Bani tergolong cukup berani. Sebab, keputusan itu muncul pada detik-detik akhir jelang coblos ulang. Padahal, sejak coblosan pada 26 Mei lalu, praktis tidak ada gerakan apa pun yang dilakukan duet Bani. Berdasar hasil coblosan saat itu, Bani menempati posisi ketiga. Perolehan suara mereka hanya separo perolehan dua pasangan yang meraih suara terbanyak.
Hadi tidak menampik bahwa selama ini Bani memang terkesan adem ayem. Namun, dia menepis anggapan bahwa keputusan Bani untuk all-out dalam coblos ulang pilbup tergolong mendadak. "Sebenarnya kami membentuk tim pemenangan sudah lama. Cuma, kami sengaja untuk tidak terlalu kelihatan. Hari ini kami berani untuk memastikan," kata Hadi.
Salah satu pertimbangan untuk all-out itu adalah keyakinan bahwa Bani bisa menyalip perolehan suara dua pasangan yang menempati posisi pertama dan kedua. Pertimbangan lain, sembilan kecamatan yang harus mencoblos ulang merupakan wilayah yang selama ini menjadi basis PDIP.
Jika dilihat dari komposisi suara, peluang duet Bani untuk bisa bersaing dalam pilbup memang masih ada meski cukup berat. Berdasar hasil coblosan perdana, duet Bani berada di posisi ketiga dengan 15,89 persen suara. Perolehan suara mereka berada di bawah duet Husnul Khuluq-Musyaffa Noer (Humas) yang memperoleh 39,49 persen suara dan duet Sambari-Qosim (SQ) dengan 35,19 persen suara.
Namun, pasca putusan MK yang memerintahkan coblos ulang di sembilan kecamatan, selisih suara Bani dari dua calon teratas sedikit tereduksi. Saat ini Bani memiliki modal 31.479 suara. Perolehan itu kalah oleh SQ yang memiliki modal 95.967 suara dan Humas dengan 90.269 suara.
Untuk itu, PDIP meminta seluruh kandidat peserta pilbup untuk tidak membuat manuver yang seolah-olah coblos ulang hanya diikuti dua kandidat. "Sesuai dengan putusan MK, dalam coblos ulang ini seluruh peserta pilbup tetap ikut," katanya.
Bahkan, karena tak ingin dianggap setengah-setengah, DPC PDIP Gresik sudah menginstruksi seluruh PAC (pengurus anak cabang) PDIP se-Gresik untuk ''mengamankan'' keputusan tersebut. Perintah itu perlu disampaikan, mengingat berkembang isu bahwa kader PDIP mengalihkan dukungan kepada salah satu di antara dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak. (ris/c13/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 05 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=148770
Kepastian itu terungkap setelah jajaran petinggi DPC PDIP Gresik mengadakan rapat internal kemarin (4/8). Hasilnya, mereka menyusun tim pemenangan di sembilan kecamatan yang akan menjalani coblos ulang.
Tak hanya itu, seluruh PAC (pengurus anak cabang) PDIP dan tim sukses Bani di sembilan kecamatan juga mengadakan rapat konsolidasi pemenangan. "Kami pastikan, Bani akan all-out dalam pertarungan nanti," kata Ketua DPC PDIP Gresik Hadi Kusono setelah rapat internal di Kantor DPC PDIP Gresik kemarin.
Dia menjelaskan, sejak kemarin komposisi tim pemenangan Bani tuntas dan diterjunkan. Mulai pembentukan 1.084 saksi, penunjukan 192 kordes (koordinator desa), hingga pengoptimalan jaringan pemenangan di internal PDIP.
Langkah Bani tergolong cukup berani. Sebab, keputusan itu muncul pada detik-detik akhir jelang coblos ulang. Padahal, sejak coblosan pada 26 Mei lalu, praktis tidak ada gerakan apa pun yang dilakukan duet Bani. Berdasar hasil coblosan saat itu, Bani menempati posisi ketiga. Perolehan suara mereka hanya separo perolehan dua pasangan yang meraih suara terbanyak.
Hadi tidak menampik bahwa selama ini Bani memang terkesan adem ayem. Namun, dia menepis anggapan bahwa keputusan Bani untuk all-out dalam coblos ulang pilbup tergolong mendadak. "Sebenarnya kami membentuk tim pemenangan sudah lama. Cuma, kami sengaja untuk tidak terlalu kelihatan. Hari ini kami berani untuk memastikan," kata Hadi.
Salah satu pertimbangan untuk all-out itu adalah keyakinan bahwa Bani bisa menyalip perolehan suara dua pasangan yang menempati posisi pertama dan kedua. Pertimbangan lain, sembilan kecamatan yang harus mencoblos ulang merupakan wilayah yang selama ini menjadi basis PDIP.
Jika dilihat dari komposisi suara, peluang duet Bani untuk bisa bersaing dalam pilbup memang masih ada meski cukup berat. Berdasar hasil coblosan perdana, duet Bani berada di posisi ketiga dengan 15,89 persen suara. Perolehan suara mereka berada di bawah duet Husnul Khuluq-Musyaffa Noer (Humas) yang memperoleh 39,49 persen suara dan duet Sambari-Qosim (SQ) dengan 35,19 persen suara.
Namun, pasca putusan MK yang memerintahkan coblos ulang di sembilan kecamatan, selisih suara Bani dari dua calon teratas sedikit tereduksi. Saat ini Bani memiliki modal 31.479 suara. Perolehan itu kalah oleh SQ yang memiliki modal 95.967 suara dan Humas dengan 90.269 suara.
Untuk itu, PDIP meminta seluruh kandidat peserta pilbup untuk tidak membuat manuver yang seolah-olah coblos ulang hanya diikuti dua kandidat. "Sesuai dengan putusan MK, dalam coblos ulang ini seluruh peserta pilbup tetap ikut," katanya.
Bahkan, karena tak ingin dianggap setengah-setengah, DPC PDIP Gresik sudah menginstruksi seluruh PAC (pengurus anak cabang) PDIP se-Gresik untuk ''mengamankan'' keputusan tersebut. Perintah itu perlu disampaikan, mengingat berkembang isu bahwa kader PDIP mengalihkan dukungan kepada salah satu di antara dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak. (ris/c13/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 05 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=148770
Rabu, 04 Agustus 2010
Tak Ada Kampanye di Coblos Ulang Pemilukada Gresik 2010
GRESIK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik memastikan tidak akan ada masa kampanye dan sosialisasi menjelang coblos ulang Pilkada Gresik di sembilan kecamatan 8 Agustus mendatang. Tidak adanya kampanye ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya memerintahkan coblos ulang di sembilan kecamatan.
"Berdasarkan hasil konsultasi kami dengan MK beberapa waktu lalu, kami dilarang mengkait-kaitkan dengan yang lain. Putusan MK hanya memerintahkan untuk coblos ulang di sembilan kecamatan, tidak ada perintah kampanye, sosialisasi, atau lainnya," kata Wahyani Ahmad, anggota KPU Gresik, Senin (2/8).
Jadi, tambah dia, tahapan yang ada mulai putusan MK dibacakan 24 Juni lalu hingga sebelum coblos ulang nanti, hanya pengadaan dan pendistribusian logistik. Kemudian hingga H+3 , penghitungan perolehan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), selanjutnya tiga hari di tingkat KPU. "Setelah itu, KPU melaporkan hasil coblos ulang ke MK. Maksimal 22 Agustus atau 60 hari setelah putusan MK dibacakan," jelas Wahyani.
Dalam coblos ulang di sembilan kecamatan ini, KPU juga tak mengagendakan sosialisasi pasangan calon. KPU hanya menyerukan ajakan untuk menggunakan hak pilihnya melalui sejumlah media dan memasang 15 spanduk ajakan di sembilan kecamatan yang akan digelar coblos ulang, yaitu di Kecamatan Driyorejo, Kedamean, Menganti, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Duduksampeyan, Bungah, dan Kebomas.
Sementara Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Gresik, melarang tim sukses maupun pendukung calon bupati melakukan kampanye menjelang pemungutan suara ulang. Larangan tersebut tertuang di dalam surat beromor 120/Panwaslukada-Gresik/V/2010.
Terkait memanasnya situasi antara kubu pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa Noer (Humas) dan Sambari Halim Radianto-Moh Qosim (SQ) yang saling tuding melanggar putusan MK, Panwas mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. "Panwas sudah mengetahui, tetapi pelakunya adalah orang-orang yang tidak terdaftar resmi di dalam tim pemenangan pasangan calon. Dan modus seperti ini memang sulit ditangani oleh panwas," ujar Muhammad Toha, Ketua Panwas Pilkada Gresik. Panwas akan bertindak tegas, jika memang ada keterlibatan tim pemenangan pasangan calon yang melakukan black campaign.
Sementara itu mulai kemarin pihak KPU telah mengirimkan logistik coblos ulang ke Kecamatan Driyorejo dan Bungah. Mereka memastikan logsitik telah terdistribusi semua di sembilan kecamatan pada Kamis (5/2). Sep
Sumber:
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=5187aeaab691772f7170c3bc7bbe6695&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
Surabaya Pos Selasa, 3 Agustus 2010 | 11:36 WIB
"Berdasarkan hasil konsultasi kami dengan MK beberapa waktu lalu, kami dilarang mengkait-kaitkan dengan yang lain. Putusan MK hanya memerintahkan untuk coblos ulang di sembilan kecamatan, tidak ada perintah kampanye, sosialisasi, atau lainnya," kata Wahyani Ahmad, anggota KPU Gresik, Senin (2/8).
Jadi, tambah dia, tahapan yang ada mulai putusan MK dibacakan 24 Juni lalu hingga sebelum coblos ulang nanti, hanya pengadaan dan pendistribusian logistik. Kemudian hingga H+3 , penghitungan perolehan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), selanjutnya tiga hari di tingkat KPU. "Setelah itu, KPU melaporkan hasil coblos ulang ke MK. Maksimal 22 Agustus atau 60 hari setelah putusan MK dibacakan," jelas Wahyani.
Dalam coblos ulang di sembilan kecamatan ini, KPU juga tak mengagendakan sosialisasi pasangan calon. KPU hanya menyerukan ajakan untuk menggunakan hak pilihnya melalui sejumlah media dan memasang 15 spanduk ajakan di sembilan kecamatan yang akan digelar coblos ulang, yaitu di Kecamatan Driyorejo, Kedamean, Menganti, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Duduksampeyan, Bungah, dan Kebomas.
Sementara Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Gresik, melarang tim sukses maupun pendukung calon bupati melakukan kampanye menjelang pemungutan suara ulang. Larangan tersebut tertuang di dalam surat beromor 120/Panwaslukada-Gresik/V/2010.
Terkait memanasnya situasi antara kubu pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa Noer (Humas) dan Sambari Halim Radianto-Moh Qosim (SQ) yang saling tuding melanggar putusan MK, Panwas mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. "Panwas sudah mengetahui, tetapi pelakunya adalah orang-orang yang tidak terdaftar resmi di dalam tim pemenangan pasangan calon. Dan modus seperti ini memang sulit ditangani oleh panwas," ujar Muhammad Toha, Ketua Panwas Pilkada Gresik. Panwas akan bertindak tegas, jika memang ada keterlibatan tim pemenangan pasangan calon yang melakukan black campaign.
Sementara itu mulai kemarin pihak KPU telah mengirimkan logistik coblos ulang ke Kecamatan Driyorejo dan Bungah. Mereka memastikan logsitik telah terdistribusi semua di sembilan kecamatan pada Kamis (5/2). Sep
Sumber:
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=5187aeaab691772f7170c3bc7bbe6695&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
Surabaya Pos Selasa, 3 Agustus 2010 | 11:36 WIB
Gresik Butuh Pakar Ekonomi
GRESIK – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim, menilai perkembangan ekonomi di Gresik saat ini masih setengah hati. Karena itu Gresik butuh pakar ekonomi dan pemerintahan untuk menata potensi yang selama ini hanya berkembang secara alamiah.
“Gresik sekarang masih serba setengah hati, potensi ekonomi melimpah di Gresik belum tergarap. Karena sampai sekarang ekonomi di Gresik hanya berjalan alamiah tanpa sentuhan pemerintah secara serius," kata Nurhamim, Senin (2/8).
Dia mencontohkan, ada sekitar 803 industri di kota Giri ini, tapi jumlah penganggurannya sekitar 138.827. Rinciannya, angkatan kerja sebanyak 611.740 sementara kesempatan kerja hanya 472.913. “Ini adalah salah satu bukti, pemerintah tidak mampu mengelola potensi industri yang selama dekade terakhir terus mengalami peningkatan jumlah,” tandasnya.
Bukti lain, banyaknya industri yang tidak membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Warga Gresik tidak mendapat fasilitas dari berkembangnya industri di Gresik. “Banyak warga mendemo perusahaan. Misalnya seperti kasus eksplorasi yang dilakukan oleh JOB-PPEJ di North West Lengowangi 1. Itu karena aspirasi warga tidak diakomodir," ungkap Nurhamim.
Fakta-fakta tersebut membuktikan jika Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) tidak sinergis. Pemerintah yang baru nanti harus mampu melakukannya, agar janji-janji pemerintah maupun dewan tidak hanya omong kosong.
Diungkapkan, selama sepuluh tahun terakhir hanya mengurusi pembangunan yang mengandalkan uang APBD. Potensi yang semestinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik malah tidak digali. Karena itu, lanjutnya, Gresik butuh pakar ekonomi dan pemerintahan, sehingga mampu memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. Sep
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=930b898e1da51f167e060701d57ac90b&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
Surabaya Pos Senin, 2 Agustus 2010 | 11:32 WIB
“Gresik sekarang masih serba setengah hati, potensi ekonomi melimpah di Gresik belum tergarap. Karena sampai sekarang ekonomi di Gresik hanya berjalan alamiah tanpa sentuhan pemerintah secara serius," kata Nurhamim, Senin (2/8).
Dia mencontohkan, ada sekitar 803 industri di kota Giri ini, tapi jumlah penganggurannya sekitar 138.827. Rinciannya, angkatan kerja sebanyak 611.740 sementara kesempatan kerja hanya 472.913. “Ini adalah salah satu bukti, pemerintah tidak mampu mengelola potensi industri yang selama dekade terakhir terus mengalami peningkatan jumlah,” tandasnya.
Bukti lain, banyaknya industri yang tidak membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Warga Gresik tidak mendapat fasilitas dari berkembangnya industri di Gresik. “Banyak warga mendemo perusahaan. Misalnya seperti kasus eksplorasi yang dilakukan oleh JOB-PPEJ di North West Lengowangi 1. Itu karena aspirasi warga tidak diakomodir," ungkap Nurhamim.
Fakta-fakta tersebut membuktikan jika Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) tidak sinergis. Pemerintah yang baru nanti harus mampu melakukannya, agar janji-janji pemerintah maupun dewan tidak hanya omong kosong.
Diungkapkan, selama sepuluh tahun terakhir hanya mengurusi pembangunan yang mengandalkan uang APBD. Potensi yang semestinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik malah tidak digali. Karena itu, lanjutnya, Gresik butuh pakar ekonomi dan pemerintahan, sehingga mampu memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. Sep
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=930b898e1da51f167e060701d57ac90b&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
Surabaya Pos Senin, 2 Agustus 2010 | 11:32 WIB
Selasa, 03 Agustus 2010
Perlu Kajian Mendalam Untuk Mencari Pengganti Jakarta Wakil Ketua MPR: Saat Tepat Buat Mengkaji
JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota negara semakin serius dibicarakan di parlemen. Setelah Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan setuju ibu kota dipindah ke Palangkaraya, kemarin (2/8) giliran Wakil Ketua MPR Hajrianto Tohari mendesak realisasi pemindahan pusat roda pemerintahan.
Dukungan mencari pengganti Jakarta sebagi pusat pemerintahan itu disampaikan Hajrianto dalam diskusi bertema pemindahan ibu kota negara di gedung MPR/DPR. Dalam diskusi tersebut, hadir pula anggota DPD asal Kalteng Hamdani dan peneliti LIPI Siti Zuhro.
Menurut Hajrianto, perlu kajian mendalam untuk mencari pengganti Jakarta yang sudah tak layak menjadi pusat pemerintahan. Dia berharap ide tersebut direspons serius oleh pemerintah dengan melakukan kajian yang bersifat interdisipliner.
Dari kajian itu, akan lahir naskah akademis sebagai dasar pengajuan RUU Pemindahan Ibu Kota. Di dalamnya akan memuat keputusan untuk memindahkan ibu kota yang dilengkap time schedule. ''Sekarang ini kesempatan yang baik bagi DPR dan pemerintah untuk membuat draf RUU tersebut,'' tegas politikus Golkar tersebut.
Hajrianto juga berharap ide memindahkan ibu kota negara tidak disikapi negatif. Apalagi kalau argumentasinya hanya terkait besarnya anggaran yang dibutuhkan. ''Ini sebuah reduksi terhadap persoalan yang begitu kompleks,'' katanya.
Dia menegaskan, persoalan anggaran bisa dipecahkan dengan pemindahan ibu kota dalam tahap yang panjang dan berangsur-angsur.
Sejak awal, kata dia, Jakarta memang tidak ideal menjadi ibu kota negara. Karena itu, sejak era kemerdekaan, Bung Karno memunculkan wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada era Orba, muncul usul lokasi lain, yakni Jonggol, Bogor. ''Itu menimbulkan banyak spekulasi dari pemilik modal. Akibatnya, harga tanah di Jonggol sempat melejit,'' ungkap Hajrianto.
Sayangnya, kata dia, wacana pemindahan ibu kota masih muncul secara sporadis dan emosional. Biasanya berangkat dari kejengkelan terhadap karut-marut dan kemacetan luar biasa di Jakarta. ''Harus segera dimulai pengkajian yang lebih dalam dan bersifat multidimensional,'' ujarnya.
Dia mengakui, secara objektif, Jakarta memang sudah tidak memadai untuk menjadi ibu kota negara. ''Jakarta ini the big village. Secara objektif, saya yakin tidak ada silang sengketa. Ke depan, untuk pusat bisnis, Jakarta masih memadai, seperti Bombay, India, dan Montreal, Kanada,'' katanya.
Hamdani, senator asal Kalteng, mengungkapkan, Palangkaraya mempunyai sejumlah keunggulan strategis sebagai lokasi alternatif ibu kota negara. Secara geografis, Palangkaraya berada di tengah-tengah kawasan Sumatera-Jawa dengan timur Indonesia. Posisinya juga bersebelahan dengan Sulawesi. ''Jaraknya satu jam terbang ke Jakarta. Kira-kira sama seperti Jakarta-Surabaya,'' ujarnya.
Palangkaraya juga memiliki lahan yang luas, mencapai 2.678,51 km2. Sementara itu, Jakarta hanya 661,52 km2. Luas seluruh Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektare atau 1,5 kali Pulau Jawa. ''Masih banyak hutan lebat,'' beber Hamdani.
Dia mengakui, pemindahan ibu kota membutuhkan kemauan politik bersama. DPR dan pemerintah harus merevisi dulu UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.
Hamdani juga yakin bahwa anggaran bukan hambatan. Dia menyebutkan, pengalokasian 1 persen dari APBN yang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun sudah cukup untuk menutupi. ''Pelan tapi pasti bisa dilakukan,'' katanya.
Bagaimana dengan tesktur tanah di Kalimantan Tengah yang cenderung flat dan rawan banjir? ''Soal banjir, pasti bisa dipecahkan. Teknologi kan sudah canggih,'' jawabnya lantas tersenyum.
Peneliti LIPI Siti Zuhro menyatakan, pemindahan ibu kota harus menjadi starting point untuk menata ulang daerah dengan mengoptimalkan otonomi daerah dan desentralisasi. Salah satunya, membuka cluster-cluster ekonomi baru, sehingga tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai kota yang ''menggoda'' bagi masyarakat.
Dia mengakui, Jakarta tidak bisa terus dipaksakan menjadi ibu kota negara karena sudah kelebihan beban dan dilemanya sangat banyak. ''Jakarta telanjur salah urus dari rezim ke rezim. Kini, kita mengharapkan ada wajah baru (ibu kota negara,Red),'' tegasnya.
Mantan anggota pansus RUU DKI Jakarta Sayuti Asyathri menyatakan kagum pada Beijing, ibu kota Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menurut dia, Beijing mampu tampil sebagai kota yang begitu anggun dan berwibawa tanpa tempat hiburan malam dan sentra bisnis.
''Saya kira, ibu kota negara kita juga harus mengakhiri campur-aduk. Sekarang semua menumpuk di Jakarta,'' ujarnya. (bay/c5/pri)
Sumber: http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=148505
Jawa Pos [ Selasa, 03 Agustus 2010 ]
Dukungan mencari pengganti Jakarta sebagi pusat pemerintahan itu disampaikan Hajrianto dalam diskusi bertema pemindahan ibu kota negara di gedung MPR/DPR. Dalam diskusi tersebut, hadir pula anggota DPD asal Kalteng Hamdani dan peneliti LIPI Siti Zuhro.
Menurut Hajrianto, perlu kajian mendalam untuk mencari pengganti Jakarta yang sudah tak layak menjadi pusat pemerintahan. Dia berharap ide tersebut direspons serius oleh pemerintah dengan melakukan kajian yang bersifat interdisipliner.
Dari kajian itu, akan lahir naskah akademis sebagai dasar pengajuan RUU Pemindahan Ibu Kota. Di dalamnya akan memuat keputusan untuk memindahkan ibu kota yang dilengkap time schedule. ''Sekarang ini kesempatan yang baik bagi DPR dan pemerintah untuk membuat draf RUU tersebut,'' tegas politikus Golkar tersebut.
Hajrianto juga berharap ide memindahkan ibu kota negara tidak disikapi negatif. Apalagi kalau argumentasinya hanya terkait besarnya anggaran yang dibutuhkan. ''Ini sebuah reduksi terhadap persoalan yang begitu kompleks,'' katanya.
Dia menegaskan, persoalan anggaran bisa dipecahkan dengan pemindahan ibu kota dalam tahap yang panjang dan berangsur-angsur.
Sejak awal, kata dia, Jakarta memang tidak ideal menjadi ibu kota negara. Karena itu, sejak era kemerdekaan, Bung Karno memunculkan wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada era Orba, muncul usul lokasi lain, yakni Jonggol, Bogor. ''Itu menimbulkan banyak spekulasi dari pemilik modal. Akibatnya, harga tanah di Jonggol sempat melejit,'' ungkap Hajrianto.
Sayangnya, kata dia, wacana pemindahan ibu kota masih muncul secara sporadis dan emosional. Biasanya berangkat dari kejengkelan terhadap karut-marut dan kemacetan luar biasa di Jakarta. ''Harus segera dimulai pengkajian yang lebih dalam dan bersifat multidimensional,'' ujarnya.
Dia mengakui, secara objektif, Jakarta memang sudah tidak memadai untuk menjadi ibu kota negara. ''Jakarta ini the big village. Secara objektif, saya yakin tidak ada silang sengketa. Ke depan, untuk pusat bisnis, Jakarta masih memadai, seperti Bombay, India, dan Montreal, Kanada,'' katanya.
Hamdani, senator asal Kalteng, mengungkapkan, Palangkaraya mempunyai sejumlah keunggulan strategis sebagai lokasi alternatif ibu kota negara. Secara geografis, Palangkaraya berada di tengah-tengah kawasan Sumatera-Jawa dengan timur Indonesia. Posisinya juga bersebelahan dengan Sulawesi. ''Jaraknya satu jam terbang ke Jakarta. Kira-kira sama seperti Jakarta-Surabaya,'' ujarnya.
Palangkaraya juga memiliki lahan yang luas, mencapai 2.678,51 km2. Sementara itu, Jakarta hanya 661,52 km2. Luas seluruh Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektare atau 1,5 kali Pulau Jawa. ''Masih banyak hutan lebat,'' beber Hamdani.
Dia mengakui, pemindahan ibu kota membutuhkan kemauan politik bersama. DPR dan pemerintah harus merevisi dulu UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.
Hamdani juga yakin bahwa anggaran bukan hambatan. Dia menyebutkan, pengalokasian 1 persen dari APBN yang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun sudah cukup untuk menutupi. ''Pelan tapi pasti bisa dilakukan,'' katanya.
Bagaimana dengan tesktur tanah di Kalimantan Tengah yang cenderung flat dan rawan banjir? ''Soal banjir, pasti bisa dipecahkan. Teknologi kan sudah canggih,'' jawabnya lantas tersenyum.
Peneliti LIPI Siti Zuhro menyatakan, pemindahan ibu kota harus menjadi starting point untuk menata ulang daerah dengan mengoptimalkan otonomi daerah dan desentralisasi. Salah satunya, membuka cluster-cluster ekonomi baru, sehingga tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai kota yang ''menggoda'' bagi masyarakat.
Dia mengakui, Jakarta tidak bisa terus dipaksakan menjadi ibu kota negara karena sudah kelebihan beban dan dilemanya sangat banyak. ''Jakarta telanjur salah urus dari rezim ke rezim. Kini, kita mengharapkan ada wajah baru (ibu kota negara,Red),'' tegasnya.
Mantan anggota pansus RUU DKI Jakarta Sayuti Asyathri menyatakan kagum pada Beijing, ibu kota Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menurut dia, Beijing mampu tampil sebagai kota yang begitu anggun dan berwibawa tanpa tempat hiburan malam dan sentra bisnis.
''Saya kira, ibu kota negara kita juga harus mengakhiri campur-aduk. Sekarang semua menumpuk di Jakarta,'' ujarnya. (bay/c5/pri)
Sumber: http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=148505
Jawa Pos [ Selasa, 03 Agustus 2010 ]
Gagasan Pindah Ibu Kota Makin Kuat Ketua DPR Setuju Palangkaraya, Ilmuwan Rekomendasikan di Kaltim
JAKARTA - Gagasan pemindahan lokasi ibu kota negara terus bergema. Jakarta yang penuh kemacetan dan problem sosial dianggap sudah tidak layak menjadi pusat pemerintah. Para politikus dan sejumlah intelektual mulai menyodorkan kota alternatif tempat presiden dan para menteri mengendalikan pemerintahan.
Ketua DPR Marzuki Alie mendukung Palangkaraya, Kalteng, sebagai ibu kota mendatang. Dia menilai posisi kota itu bisa menyeimbangkan pembangunan Jawa dan luar Jawa. Sementara, sejumlah ilmuwan yang menyusun Visi Indonesia 2033 lebih memilih ibu kota negara berada di Kalimantan Timur. Yakni, membentuk kota baru yang disangga Balikpapan dan Samarinda.
''Usul kami mengerucut ke Kalimantan Timur,'' kata Andrinof Chaniago, dosen Fisip UI, yang menjadi ketua tim Visi Indonesia 2033. Di tim ini juga ada ekonom Ahmad Erani Yustika, dosen Unibraw. Rekomendasi yang merupakan hasil riset itu digarap sejak 2008 lalu.
Menurut Andrinof, Kalimantan Timur merupakan titik yang paling cocok untuk membuat keseimbangan pertumbuhan antara wilayah barat dan timur atau Jawa -luar Jawa. Menurut dia, ibu kota negara yang baru harus menggunakan lahan kosong atau betul-betul baru. Bukannya menempel atau mengubah status kota yang sudah ada di Kaltim, seperti Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota itu bisa difungsikan sebagai kota penyangga atau kota pendidikan. ''Jadi, ibu kota negara ini benar-benar kota baru,'' ujarnya.
''Ibu kota itu seharusnya berkonsep modern agar mampu bersaing dengan kota global lain. Jakarta sudah tidak mungkin,'' kata Andrinof yang juga direktur eksekutif CIRUS Surveyors Group di Jakarta kemarin (1/8).
Jakarta, kata dia, telanjur amburadul. Problem kemacetan dan tata ruang yang kacau diperparah dengan padatnya jumlah penduduk. Bahkan, ibu kota negara itu kini ''dikepung'' sekitar 30 juta penduduk yang tersebar di Jabodetabek.
''Jakarta jelas tetap harus dibenahi. Namun, sebagai ibu kota negara, Jakarta telanjur susah dibangun menjadi kota yang berperspektif global,'' kata Andrinof.
Secara umum, lanjut dia, Kalimantan aman dari gempa. Namun, pantai timur memang memiliki kemungkinan ikut merasakan efek gempa dari perairan di sekitar Maluku dan Sulawesi. Karena itu, lokasi ibu kota bukan selatan dari Kalimantan Timur. Namun, bisa 100 sampai 150 km dari Samarinda atau Balikpapan ke arah timur.
Andrinof mengakui, sebagian kalangan masih memilih pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah. Menurut Andrinof, ini lebih sebagai romantisme atas ide Bung Karno. Padahal, tekstur lahan di Kalimantan Tengah cenderung flat dan gambut, sehingga rawan banjir. Dia mencontohkan Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, yang sering kebanjiran.
''Kota kecil dengan penduduk sekitar 200 ribu itu saja bisa kebanjiran,'' katanya. Karena itu, Andrinof menegaskan, tekstur lahan lokasi ibu kota sebaiknya memiliki sedikit kemiringan.
Andrinof memperkirakan proses pemindahan ibu kota secara menyeluruh bisa tuntas dalam 10 tahun. Anggarannya sekitar Rp 100 triliun yang dicairkan secara bertahap. ''Rp 10 triliun setiap tahun. Dalam lima tahun sudah muncul bentuk lokasi baru ibu kota. Pada tahun ketujuh beberapa fungsinya bisa berjalan dan tahun kesepuluh selesai sepenuhnya,'' kata Andrinof.
Wacana pemindahan ibu kota juga sempat muncul pada era Orba. Tapi, lokasi yang ditawarkan masih di sekitar Jakarta. Beberapa alternatif yang disodorkan adalah Jonggol, Bogor; Serang bagian Selatan; Bogor Selatan; dan Subang, Jabar. Tapi, menurut Andrinof, itu tidak akan efektif. Alternatif itu hanya memindahkan keruwetan.
Andrinof menambahkan, DPR dan DPD tidak perlu repot-repot membuat naskah akademik untuk ide pemindahan ibu kota. Naskah visi Indonesia 2033 sudah menuangkan data dan analisis padat setebal 60 halaman
Sumber : http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=148197
Jawa Pos [ Senin, 02 Agustus 2010 ]
Ketua DPR Marzuki Alie mendukung Palangkaraya, Kalteng, sebagai ibu kota mendatang. Dia menilai posisi kota itu bisa menyeimbangkan pembangunan Jawa dan luar Jawa. Sementara, sejumlah ilmuwan yang menyusun Visi Indonesia 2033 lebih memilih ibu kota negara berada di Kalimantan Timur. Yakni, membentuk kota baru yang disangga Balikpapan dan Samarinda.
''Usul kami mengerucut ke Kalimantan Timur,'' kata Andrinof Chaniago, dosen Fisip UI, yang menjadi ketua tim Visi Indonesia 2033. Di tim ini juga ada ekonom Ahmad Erani Yustika, dosen Unibraw. Rekomendasi yang merupakan hasil riset itu digarap sejak 2008 lalu.
Menurut Andrinof, Kalimantan Timur merupakan titik yang paling cocok untuk membuat keseimbangan pertumbuhan antara wilayah barat dan timur atau Jawa -luar Jawa. Menurut dia, ibu kota negara yang baru harus menggunakan lahan kosong atau betul-betul baru. Bukannya menempel atau mengubah status kota yang sudah ada di Kaltim, seperti Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota itu bisa difungsikan sebagai kota penyangga atau kota pendidikan. ''Jadi, ibu kota negara ini benar-benar kota baru,'' ujarnya.
''Ibu kota itu seharusnya berkonsep modern agar mampu bersaing dengan kota global lain. Jakarta sudah tidak mungkin,'' kata Andrinof yang juga direktur eksekutif CIRUS Surveyors Group di Jakarta kemarin (1/8).
Jakarta, kata dia, telanjur amburadul. Problem kemacetan dan tata ruang yang kacau diperparah dengan padatnya jumlah penduduk. Bahkan, ibu kota negara itu kini ''dikepung'' sekitar 30 juta penduduk yang tersebar di Jabodetabek.
''Jakarta jelas tetap harus dibenahi. Namun, sebagai ibu kota negara, Jakarta telanjur susah dibangun menjadi kota yang berperspektif global,'' kata Andrinof.
Secara umum, lanjut dia, Kalimantan aman dari gempa. Namun, pantai timur memang memiliki kemungkinan ikut merasakan efek gempa dari perairan di sekitar Maluku dan Sulawesi. Karena itu, lokasi ibu kota bukan selatan dari Kalimantan Timur. Namun, bisa 100 sampai 150 km dari Samarinda atau Balikpapan ke arah timur.
Andrinof mengakui, sebagian kalangan masih memilih pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah. Menurut Andrinof, ini lebih sebagai romantisme atas ide Bung Karno. Padahal, tekstur lahan di Kalimantan Tengah cenderung flat dan gambut, sehingga rawan banjir. Dia mencontohkan Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, yang sering kebanjiran.
''Kota kecil dengan penduduk sekitar 200 ribu itu saja bisa kebanjiran,'' katanya. Karena itu, Andrinof menegaskan, tekstur lahan lokasi ibu kota sebaiknya memiliki sedikit kemiringan.
Andrinof memperkirakan proses pemindahan ibu kota secara menyeluruh bisa tuntas dalam 10 tahun. Anggarannya sekitar Rp 100 triliun yang dicairkan secara bertahap. ''Rp 10 triliun setiap tahun. Dalam lima tahun sudah muncul bentuk lokasi baru ibu kota. Pada tahun ketujuh beberapa fungsinya bisa berjalan dan tahun kesepuluh selesai sepenuhnya,'' kata Andrinof.
Wacana pemindahan ibu kota juga sempat muncul pada era Orba. Tapi, lokasi yang ditawarkan masih di sekitar Jakarta. Beberapa alternatif yang disodorkan adalah Jonggol, Bogor; Serang bagian Selatan; Bogor Selatan; dan Subang, Jabar. Tapi, menurut Andrinof, itu tidak akan efektif. Alternatif itu hanya memindahkan keruwetan.
Andrinof menambahkan, DPR dan DPD tidak perlu repot-repot membuat naskah akademik untuk ide pemindahan ibu kota. Naskah visi Indonesia 2033 sudah menuangkan data dan analisis padat setebal 60 halaman
Sumber : http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=148197
Jawa Pos [ Senin, 02 Agustus 2010 ]
Langganan:
Postingan (Atom)