GRESIK - Surya- Sebanyak 65 persen pasien hemodialisa (cuci darah) RSUD Ibnu Sina, ternyata berasal dari keluarga miskin (gakin). Menejemen rumah sakit milik pemerintah itu memberikan kemudahan dalam pembayaran dengan sistem mengangsur hingga gratis.
Oleh sebab itu, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi memberikan penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara dan Citra Pelayanan Publik untuk RSUD Ibnu Sina.
Plt Direktur Utama RSUD Ibnu Sina, dr Gusti Rezaniansyah Rusli mengatakan, jumlah pasien gagal ginjal terus meningkat. Dia mengilustrasikan, setiap bulannya ada 25 pasien baru yang masuk ke RSUD Ibnu Sina.
Kebijakan membayar dengan sistem mengangsur dikhususkan untuk pasien umum yang jatuh miskin karena sakitnya. Itulah, yang membuat Kementrian PAN dan Reformasi kepincut sehingga mengirimkan Tim Ekspose dan Publikasi Best Practices untuk merekam semua kebijakan dan pelayanan RSUD Ibnu Sina, Jumat (26/11). (nsan)
Surya Online Sabtu, 27 Nopember 2010 | 11:00 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/27/bayar-cuci-darah-sistem-angsuran.html
Senin, 29 November 2010
Rumdin Waka DPRD Gresik Dijatah Rp 100 Juta
Gresik -SURYA- Renovasi tiga buah rumah dinas (rumdin) yang bakal dihuni tiga orang wakil ketua DPRD Gresik, dianggarkan dana Rp 100 juta. Ketiga rumdin tersebut, dua di antaranya terletak di samping kiri gedung PN di Jl Panglima Sudirman. Sedangkan yang satu, terletak di Jl Pahlawan persis di belakang bekas kantor BPN. Rencananya, rumah di samping PN akan ditempat.
Rumah di samping PN akan ditempat Hadi Kusono dan Susianto, sedangkan Ahmad Nurhamim akan menempati rumdin di belakang bekas kantor BPN. Saat ini, meski sudah lebih setahun menjabat wakil ketua dewan, ketiganya masih menempati rumah pribadinya. Pengerjaannya menggunakan sistem penunjukan langsung oleh bagian pembangunan, dengan dalih satu rumah biayanya di bawah Rp 50 juta.
Sekretaris DPRD Gresik Mighfar Syukur membenarkan renovasi rumdin karena kondisinya sangat memprihatinkan. “Pekerjaan oleh bagian pembangunan. Dana dari sekretariat dewan,” kata dia. Dari anggaran Rp 100 juta tersebut, untuk rumdin di Jl Pahlawan dianggarkan Rp 50 juta dan Rp 40 juta. Sedangkan untuk rumah dinas di Jl Pahlawan hanya dianggarkan Rp 10 juta. (nsan)
Surya Online Sabtu, 27 Nopember 2010 | 11:00 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/27/renovasi-rumdin-waka-dprd-dijatah-rp-100-juta.html
Rumah di samping PN akan ditempat Hadi Kusono dan Susianto, sedangkan Ahmad Nurhamim akan menempati rumdin di belakang bekas kantor BPN. Saat ini, meski sudah lebih setahun menjabat wakil ketua dewan, ketiganya masih menempati rumah pribadinya. Pengerjaannya menggunakan sistem penunjukan langsung oleh bagian pembangunan, dengan dalih satu rumah biayanya di bawah Rp 50 juta.
Sekretaris DPRD Gresik Mighfar Syukur membenarkan renovasi rumdin karena kondisinya sangat memprihatinkan. “Pekerjaan oleh bagian pembangunan. Dana dari sekretariat dewan,” kata dia. Dari anggaran Rp 100 juta tersebut, untuk rumdin di Jl Pahlawan dianggarkan Rp 50 juta dan Rp 40 juta. Sedangkan untuk rumah dinas di Jl Pahlawan hanya dianggarkan Rp 10 juta. (nsan)
Surya Online Sabtu, 27 Nopember 2010 | 11:00 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/27/renovasi-rumdin-waka-dprd-dijatah-rp-100-juta.html
Bupati Gresik Sambari Halim Terima Penghargaan Menteri PU
Gresik - SURYA- Untuk kesekiankalinya, Bupati Gresik DR Ir H Sambari Halim Radianto ST MSi menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, penghargaan yang didapat Bupati Sambari adalah dari Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dalam bidang Pembinaan Jasa Konstruksi, di Jakarta, Jumat (26/11) malam.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Tugas Husni Syarwanto MMT, yang mendampingi Bupati Sambari menerima penghargaan mengatakan, apresiasi yang diberikan pemerintah pusat tersebut adalah sebagai pengakuan terhadap kinerja Dinas PU Pemkab Gresik. “Khususnya dalam bidang pembinaan dan pelayanan untuk bidang jasa konstruksi,” ujar Tugas.
Diharapkan, dengan diterimanya penghargaan tingkat utama ini, semakin memacu semangat kerja para PNS di lingkungan Dinas PU, sekaligus para rekanan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. “Sinergi antara rekanan jasa konstruksi dengan pemerintah, bisa mewujudkan kesinambungan pembangunan yang baik dan tertata,” ujar Tugas dengan bangga. (n san)
Surya Online Senin, 29 Nopember 2010 | 06:48 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/29/bupati-terima-penghargaan-menteri-pu.html
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Tugas Husni Syarwanto MMT, yang mendampingi Bupati Sambari menerima penghargaan mengatakan, apresiasi yang diberikan pemerintah pusat tersebut adalah sebagai pengakuan terhadap kinerja Dinas PU Pemkab Gresik. “Khususnya dalam bidang pembinaan dan pelayanan untuk bidang jasa konstruksi,” ujar Tugas.
Diharapkan, dengan diterimanya penghargaan tingkat utama ini, semakin memacu semangat kerja para PNS di lingkungan Dinas PU, sekaligus para rekanan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. “Sinergi antara rekanan jasa konstruksi dengan pemerintah, bisa mewujudkan kesinambungan pembangunan yang baik dan tertata,” ujar Tugas dengan bangga. (n san)
Surya Online Senin, 29 Nopember 2010 | 06:48 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/29/bupati-terima-penghargaan-menteri-pu.html
Padahal RAPBD Defisit Rp 45,8 M Jasmas Anggota DPRD Gresik Rp 1 Miliar
Gresik - Surya- Anggota DPRD Kabupaten Gresik tampaknya benar-benar dimanjakan dengan fasilitas. Terbukti, dalam Rancangan APBD Kabupaten Gresik tahun 2011 disebutkan telah disiapkan anggaran untuk 50 anggota DPRD sebesar Rp 50 miliar, guna kepentingan jatah dana reses.
Dengan kata lain, setiap anggota dewan nantinya bakal mendapat dana tunai Rp 1 miliar untuk menggelar kegiatan jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Padahal, disisi lain, RAPBD 2011 juga menyebutkan nilai defisit mencapai Rp 45,8 miliar.
Saat ini, komposisi anggota DPRD Gresik berasal dari 10 parpol. Rinciannya PKB 11 anggota, Partai Demokrat 8, PDIP dengan Partai Golkar masing-masing 6, PKNU 5, PPP dan PAN masing-masing 4, Partai Hanura dengan 2, serta PKPI dan Partai Buruh masing-masing satu orang. Ke 50 anggota dewan itu, tergabung dalam delapan fraksi. Yaitu FKB, FPDIP, FPD, FPG, FPKNU, FPPP, FPAN serta Fraksi Hati Nurani Keadilan Buruh.
Informasi yang dihimpun, semua anggota dewan telah ’sepakat’ untuk menyetujui alokasi anggaran tersebut. Sehingga bisa dipastikan, meski saat ini masih dalam tahap pembahasan diperkirakan anggaran tersebut bakal lolos.
Setiap anggota dewan dalam setiap tahunnya, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan jasmas di daerah pemilihannya masing-masing. Biasanya jasmas digelar dengan kader atau konstituen partainya masing-masing. Dari pertemuan itulah, setiap anggota DPRD berhak mengusulkan pembangunan yang dikeluhkan konstituennya ke eksekutif.
Dana jasmas sebesar Rp 1 miliar setiap orang itulah, yang dipakai untuk merealisasikan proyek-proyek usulan konstituennya. Seperti pembangunan musalah, sekolah nonpemerintah, pengembangan UKM hingga perbaikan insfrastruktur desa.
Koordinator Biro Politik dan Pemerintahan LSM Forkot (forum Kota) Yudi Santoso, menyatakan dana jasmas sebesar itu berpotensi diselewengkan. Bahkan, dana tersebut kecil kemungkinan penyalurannya merata ke masyarakat. “Paling yang diberi hanya konstituennya yang satu partai saja. Ini artinya, sama dengan bagi-bagi dana APBD di tingkatan paling lokal yaitu pedesaan,” ujarnya.
Selain itu secara politik, tambah mantan aktivis buruh ini, pembagian dana sebesar itu justru kian menghegemoni bagi parpol-parpol besar. Sebab semakin banyak parpol yang meloloskan anggotanya di parlemen, semakin banyak kesempatan untuk menyerap dana jasmas tersebut. “Dan jangan lupa, lewat jasmas ini mereka juga punya banyak kesempatan untuk membangun dan membuka jaringan politik dengan dibiayai rakyat melalui APBD,” tegasnya.
Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim mengatakan, dana jasmas itu tidak langsung diberikan ke anggota. Namun, setiap anggota berkesempatan merealisasikan program dari hasil petik jasmas. Proyeknya juga nantinya diserahkan ke satker yang berhubungan langsung dengan proyek tersebut. “Dengan model begini, pembangunan akan kian merata. Padahal itu juga baik untuk masyarakat,” ujarnya. (San)
Surya Online Senin, 29 Nopember 2010 | 07:19 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/29/jasmas-anggota-rp-1-miliar.html
Dengan kata lain, setiap anggota dewan nantinya bakal mendapat dana tunai Rp 1 miliar untuk menggelar kegiatan jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Padahal, disisi lain, RAPBD 2011 juga menyebutkan nilai defisit mencapai Rp 45,8 miliar.
Saat ini, komposisi anggota DPRD Gresik berasal dari 10 parpol. Rinciannya PKB 11 anggota, Partai Demokrat 8, PDIP dengan Partai Golkar masing-masing 6, PKNU 5, PPP dan PAN masing-masing 4, Partai Hanura dengan 2, serta PKPI dan Partai Buruh masing-masing satu orang. Ke 50 anggota dewan itu, tergabung dalam delapan fraksi. Yaitu FKB, FPDIP, FPD, FPG, FPKNU, FPPP, FPAN serta Fraksi Hati Nurani Keadilan Buruh.
Informasi yang dihimpun, semua anggota dewan telah ’sepakat’ untuk menyetujui alokasi anggaran tersebut. Sehingga bisa dipastikan, meski saat ini masih dalam tahap pembahasan diperkirakan anggaran tersebut bakal lolos.
Setiap anggota dewan dalam setiap tahunnya, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan jasmas di daerah pemilihannya masing-masing. Biasanya jasmas digelar dengan kader atau konstituen partainya masing-masing. Dari pertemuan itulah, setiap anggota DPRD berhak mengusulkan pembangunan yang dikeluhkan konstituennya ke eksekutif.
Dana jasmas sebesar Rp 1 miliar setiap orang itulah, yang dipakai untuk merealisasikan proyek-proyek usulan konstituennya. Seperti pembangunan musalah, sekolah nonpemerintah, pengembangan UKM hingga perbaikan insfrastruktur desa.
Koordinator Biro Politik dan Pemerintahan LSM Forkot (forum Kota) Yudi Santoso, menyatakan dana jasmas sebesar itu berpotensi diselewengkan. Bahkan, dana tersebut kecil kemungkinan penyalurannya merata ke masyarakat. “Paling yang diberi hanya konstituennya yang satu partai saja. Ini artinya, sama dengan bagi-bagi dana APBD di tingkatan paling lokal yaitu pedesaan,” ujarnya.
Selain itu secara politik, tambah mantan aktivis buruh ini, pembagian dana sebesar itu justru kian menghegemoni bagi parpol-parpol besar. Sebab semakin banyak parpol yang meloloskan anggotanya di parlemen, semakin banyak kesempatan untuk menyerap dana jasmas tersebut. “Dan jangan lupa, lewat jasmas ini mereka juga punya banyak kesempatan untuk membangun dan membuka jaringan politik dengan dibiayai rakyat melalui APBD,” tegasnya.
Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim mengatakan, dana jasmas itu tidak langsung diberikan ke anggota. Namun, setiap anggota berkesempatan merealisasikan program dari hasil petik jasmas. Proyeknya juga nantinya diserahkan ke satker yang berhubungan langsung dengan proyek tersebut. “Dengan model begini, pembangunan akan kian merata. Padahal itu juga baik untuk masyarakat,” ujarnya. (San)
Surya Online Senin, 29 Nopember 2010 | 07:19 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/29/jasmas-anggota-rp-1-miliar.html
Jumat, 26 November 2010
Bupati Gresik Gerojok Rp 4,8 M ke Bawean
GRESIK -SURYA- Meski hanya semalam berada di Pulau Bawean, kehadiran Bupati Sambari Halim Radianto sangat membawa berkah bagi warga di Pulau Putri tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Bupati Sambari dan Wabup M Qosim menyerahkan bantuan senilai Rp 4.8 miliar, untuk warga di Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura.
Bupati Sambari memang hanya dua hari di Bawean, Rabu (24/11) - Kamis (25/11). Pada Kamis (25/11) sore, bupati langsung terbang ke Jakarta, karena hari Jumat (26/11) bertempat di Kementrian Pekerjaan Umum, Bupati Sambari akan menerima penghargaan sebagai juara pertama, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi langsung dari Menteri PU. Sedangkan semua kegiatan dinas di Bawean, dipimpin Wabup HM Qosim yang akan berada di sana hingga Minggu (29/11). Kepala Bagian Humas Pemkab, Andhy Hendro Wijaya yang mengikuti rombongan bupati mengatakan, bantuan untuk Kecamatan Tambak sebesar Rp 1.793.268.600, sedangkan untuk Kecamatan Sangkapura Rp 3.034.905.200.
“Bantuan itu untuk tempat ibadah, dana santunan kematian masyarakat, santunan anak yatim piatu, Penyerahan dana urusan bersama program PNPM-MP (Dana Sharing APBD II), bantuan beasiswa, DAK Pendidikan, BOSDA, JPD, dan bantuan bencana,” ujar Andhy. ( nsan)
Surya Online Jumat, 26 Nopember 2010 | 08:14 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/26/bupati-gerojok-rp-48-m-ke-bawean.html
Bupati Sambari memang hanya dua hari di Bawean, Rabu (24/11) - Kamis (25/11). Pada Kamis (25/11) sore, bupati langsung terbang ke Jakarta, karena hari Jumat (26/11) bertempat di Kementrian Pekerjaan Umum, Bupati Sambari akan menerima penghargaan sebagai juara pertama, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi langsung dari Menteri PU. Sedangkan semua kegiatan dinas di Bawean, dipimpin Wabup HM Qosim yang akan berada di sana hingga Minggu (29/11). Kepala Bagian Humas Pemkab, Andhy Hendro Wijaya yang mengikuti rombongan bupati mengatakan, bantuan untuk Kecamatan Tambak sebesar Rp 1.793.268.600, sedangkan untuk Kecamatan Sangkapura Rp 3.034.905.200.
“Bantuan itu untuk tempat ibadah, dana santunan kematian masyarakat, santunan anak yatim piatu, Penyerahan dana urusan bersama program PNPM-MP (Dana Sharing APBD II), bantuan beasiswa, DAK Pendidikan, BOSDA, JPD, dan bantuan bencana,” ujar Andhy. ( nsan)
Surya Online Jumat, 26 Nopember 2010 | 08:14 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/26/bupati-gerojok-rp-48-m-ke-bawean.html
1.700 Pekerja di Gresik Terancam Dirumahkan
GRESIK - Surya- Kekhawatiran Apindo akan dampak langsung ditetapkannya UMK Gresik sebesar Rp 1.133.000 per bulan akhirnya terbukti. Sebuah perusahaan akan merumahkan 100 orang karyawan setiap bulan, hingga seluruh karyawannya sebanyak 1.700 orang dirumahkan.
Ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono mengatakan, konfirmasi rencana merumahkan 100 orang karyawan itu baru didapatnya, Kamis (25/11) sore, langsung dari manajemen pabrik kayu tersebut.
“Ini barusan saya dapat telepon dari manajemen, karena tidak bakal kuat membayar upah sesuai UMK yang terlalu tinggi, mereka akan merumahkan seluruh karyawannya, tetapi secara bertahap, sebulan 100 orang,” ujar Andhy, Kamis (25/11) sore.
Namun, Andhy enggan menyebut nama perusahaan itu. Ada tiga perusahaan lain, yang memiliki 30.000 orang karyawan, yang juga bersiap-siap melakukan PHK secara bertahap terhadap pekerjanya hingga 50 persen. Untuk menyikapi UMK 2011, rencananya sejumlah pengusaha besar di Gresik akan menggelar rembuk internal, Jumat (26/11).
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan tidak ada masalah, bila Apindo tidak sepakat dengan UMK Gresik. “Kalau Apindo tidak sepakat, tidak masalah. Saya yang akan bicara langsung dengan investor. Meski UMK tinggi, tetapi investor saya jamin tetap dapat kemudahan berinvestasi di Gresik,” tegasnya saat pelantikan sejumlah pejabat pemkab beberapa waktu lalu.(nsan)
Surya Online Jumat, 26 Nopember 2010 | 08:13 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/26/1700-pekerja-di-gresik-terancam-dirumahkan.html
Ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono mengatakan, konfirmasi rencana merumahkan 100 orang karyawan itu baru didapatnya, Kamis (25/11) sore, langsung dari manajemen pabrik kayu tersebut.
“Ini barusan saya dapat telepon dari manajemen, karena tidak bakal kuat membayar upah sesuai UMK yang terlalu tinggi, mereka akan merumahkan seluruh karyawannya, tetapi secara bertahap, sebulan 100 orang,” ujar Andhy, Kamis (25/11) sore.
Namun, Andhy enggan menyebut nama perusahaan itu. Ada tiga perusahaan lain, yang memiliki 30.000 orang karyawan, yang juga bersiap-siap melakukan PHK secara bertahap terhadap pekerjanya hingga 50 persen. Untuk menyikapi UMK 2011, rencananya sejumlah pengusaha besar di Gresik akan menggelar rembuk internal, Jumat (26/11).
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan tidak ada masalah, bila Apindo tidak sepakat dengan UMK Gresik. “Kalau Apindo tidak sepakat, tidak masalah. Saya yang akan bicara langsung dengan investor. Meski UMK tinggi, tetapi investor saya jamin tetap dapat kemudahan berinvestasi di Gresik,” tegasnya saat pelantikan sejumlah pejabat pemkab beberapa waktu lalu.(nsan)
Surya Online Jumat, 26 Nopember 2010 | 08:13 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/26/1700-pekerja-di-gresik-terancam-dirumahkan.html
UMK Gresik Akhir Tahun 2010 tertinggi di Jawa Timur
SIDOARJO - SURYA- Setelah tiga kali dikembalikan, Gubernur Soekarwo akhirnya menetapkan UMK Gresik 2011 sebesar Rp 1.133.000, Selasa (23/11) malam sekitar pukul 23.11 wib. Ini menjadikan UMK Gresik tertinggi dibandingkan 38 kabupaten/kota di Jatim.
Setelah itu, disusul UMK daerah lain di wilayah ring I, seperti Surabaya Rp 1.15.000, Sidoarjo Rp 1.107.000, Kabupaten Pasuruan Rp 1.107.000, Kabupaten Mojokerto Rp 1.105.000, dan Kota Malang Rp 1.079.877, dan Kabupaten Malang Rp 1.077.000. Usai menerima informasi tersebut buruh mengurungkan niat berdemo ke kantor Gubernur Jatim.
“Sudah saya teken semua,” kata Gubernur Jatim Soekarwo saat gelar Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan Jatim di Lapangan Arhanudse 8 Gedangan, Rabu (24/11)
Soekarwo menyatakan UMK ini mengacu pada item ongkos transportasi tahun lalu yang saat itu juga telah disetujui Apindo Gresik. “Meski saat ini Apindo belum tanda tangan, namun sudah tanda tangan tahun lalu,” bebernya.
Langkah ini diambil setelah pihaknya mengembalikan usulan UMK Gresik hingga tiga kali, namun belum ada titik temu. Sesuai asas hukum, untuk mengisi kekosongan hukum, aturan yang ada yang sudah disepakati tahun lalu bisa dipakai.
Soal langkah Apindo yang berniat menggugat, Soekarwo menyilakan. “Bagus itu, sengketa demokrasi itu ya lewat ranah hukum. Demokrasi itu berbanding lurus dengan kepatuhan hukum,” tandasnya
Menurut Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Edy Purwinanto, berdasar kajian hukum, ditetapkannya UMK Gresik mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dari 46 item untuk menghitung KHL, 45 item sudah disepakati oleh buruh, pengusaha, pemerintah, dan perguruan tinggi. Hanya 1 item, yakni uang transportasi yang belum ada kesepakatan.
Sebagai solusi, usulan diterima, dengan konsekwensi uang transportasi tidak ada kenaikan alias tetap menggunakan besaran 2010, yakni Rp 3.500 untuk sekali jalan.
Ancaman PHK
Sementara itu, Ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono menegaskan tak mau berkompromi soal besaran UMK. Sebab, kata Andhy, pihaknya sudah dua kali kompromi terkait penetapan UMK Gresik.
Pertama, saat Apindo menyetujui UMK Rp 1.072.406. Jumlah ini, naik 8 persen dibanding UMK tahun 2010. Kompromi kedua, tambah Andy, dilakukan Apindo saat menyetujui kenaikan UMK menjadi Rp 1.110.000 atau mengalami kenaikan Rp 38.000 atau persis 10 persen.
“Itu adalah batas kompromi kita, sebab dari survei Dewan Pengupahan, kemampuan pengusaha di Gresik menaikkan UMK cuma 7,5 persen atau 1 persen lebih tinggi dari perkembangan ekonomi, sedangkan kita mau kompromi sampai 10 persen,” ujarnya.
Menurutnya imbas keputusan Gubernur itu pengusaha akan melakukan efisiensi besar-besaran, puncaknya yaitu PHK. uji/san/ain
Surya Online Kamis, 25 Nopember 2010 | 08:06 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/25/umk-gresik-tertinggi-se-jatim.html
Setelah itu, disusul UMK daerah lain di wilayah ring I, seperti Surabaya Rp 1.15.000, Sidoarjo Rp 1.107.000, Kabupaten Pasuruan Rp 1.107.000, Kabupaten Mojokerto Rp 1.105.000, dan Kota Malang Rp 1.079.877, dan Kabupaten Malang Rp 1.077.000. Usai menerima informasi tersebut buruh mengurungkan niat berdemo ke kantor Gubernur Jatim.
“Sudah saya teken semua,” kata Gubernur Jatim Soekarwo saat gelar Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan Jatim di Lapangan Arhanudse 8 Gedangan, Rabu (24/11)
Soekarwo menyatakan UMK ini mengacu pada item ongkos transportasi tahun lalu yang saat itu juga telah disetujui Apindo Gresik. “Meski saat ini Apindo belum tanda tangan, namun sudah tanda tangan tahun lalu,” bebernya.
Langkah ini diambil setelah pihaknya mengembalikan usulan UMK Gresik hingga tiga kali, namun belum ada titik temu. Sesuai asas hukum, untuk mengisi kekosongan hukum, aturan yang ada yang sudah disepakati tahun lalu bisa dipakai.
Soal langkah Apindo yang berniat menggugat, Soekarwo menyilakan. “Bagus itu, sengketa demokrasi itu ya lewat ranah hukum. Demokrasi itu berbanding lurus dengan kepatuhan hukum,” tandasnya
Menurut Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Edy Purwinanto, berdasar kajian hukum, ditetapkannya UMK Gresik mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dari 46 item untuk menghitung KHL, 45 item sudah disepakati oleh buruh, pengusaha, pemerintah, dan perguruan tinggi. Hanya 1 item, yakni uang transportasi yang belum ada kesepakatan.
Sebagai solusi, usulan diterima, dengan konsekwensi uang transportasi tidak ada kenaikan alias tetap menggunakan besaran 2010, yakni Rp 3.500 untuk sekali jalan.
Ancaman PHK
Sementara itu, Ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono menegaskan tak mau berkompromi soal besaran UMK. Sebab, kata Andhy, pihaknya sudah dua kali kompromi terkait penetapan UMK Gresik.
Pertama, saat Apindo menyetujui UMK Rp 1.072.406. Jumlah ini, naik 8 persen dibanding UMK tahun 2010. Kompromi kedua, tambah Andy, dilakukan Apindo saat menyetujui kenaikan UMK menjadi Rp 1.110.000 atau mengalami kenaikan Rp 38.000 atau persis 10 persen.
“Itu adalah batas kompromi kita, sebab dari survei Dewan Pengupahan, kemampuan pengusaha di Gresik menaikkan UMK cuma 7,5 persen atau 1 persen lebih tinggi dari perkembangan ekonomi, sedangkan kita mau kompromi sampai 10 persen,” ujarnya.
Menurutnya imbas keputusan Gubernur itu pengusaha akan melakukan efisiensi besar-besaran, puncaknya yaitu PHK. uji/san/ain
Surya Online Kamis, 25 Nopember 2010 | 08:06 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/25/umk-gresik-tertinggi-se-jatim.html
Langganan:
Postingan (Atom)