Pemkab Gresik Tidak Bisa Memutasi Pejabat, Terkendala Aturan ini, Kamis, 24 Maret 2016 19:28

SURYA.co.id | GRESIK – Para pejabat di lingkungan PemkabGresik masih bisa duduk tenang. Hingga hampir dua bulan menjalankan tugas pada periode keduanya, Bupati GresikSambari Halim Radianto belum berpikir melakukan mutasi terhadap para pejabatnya.

Bupati dua periode ini bahkan menyebut masih lama dirinya akan merotasi para pejabat di bawah kepemimpinannya.

“Masih lama (mutasi) itu, sampai sekarang saya belum berpikir tentang mutasi,” kata Sambari ditemui usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Gresik, Kamis (24/3/2016).

Terpenting, kini Sambari, pihaknya terus mengajak semua pejabat dan berbagai pihak untuk bekerja bersama-sama melanjutkan pembangunan Kabupaten Gresik yang sudah baik menjadi lebih baik.

“Untuk sementara ini, itu dulu. Bekerja bersama-sama melanjutkan pembangunan agar lebih baik sambil menunggu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” lanjutnya.

Selain alasan fokus untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan pada lima tahun pertama periode kepemimpinannya, Sambari menyebut bahwa untuk sekerang ini masih belum bisa melakukan mutasi karena terbentur peraturan.

“Kan aturannya harus di atas enam bulan baru boleh melakukan mutasi. Jadi, sekarang tidak bisa,” tandasnya. Sambari Halim Radianto dan Moh Qosim sendiri, mulai menjalankan tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik Periode 2016-2021 sejak 22 Februari lalu, belum genap dua bulan.

1,5 Bulan di Amerika, Bupati Sambari Masak Mi Instan

GRESIK SURYA Online - Selama 1,5 bulan berada di Amerika Serikat, untuk mengikuti pendidikan di Harvard University, Bupati Gresik DR Ir H Sambari Halim Radianto, ST MSi dan Ketua Bappeda Gresik Ir Bambang Isdianto MM, mengaku 3 hari pertama tidak kerasan.

“Soalnya makanannya tidak cocok dengan lidah saya, baru hari ke empat setelah mendapatkan makanan Indonesia, kami berdua mulai kerasan,” ujar Bupati Sambari saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Gresik.

Menurut Bupati Sambari selama di Amerika, ia dan Ketua Bappeda selalu berdua. Mulai tidur, masak, mengikuti pendidikan hingga diskusi. Untuk masak, keduanya sepakat sering memasak telor goreng, mi instan dan sarden. “Kalau masak telur, saya selalu diberi pak Bambang yang putihnya, kuningnya untuk beliau,” ujar Sambari dihadapan ratusan PNS Gresik.

Selama mengikuti pelatihan, kata Sambari, keduanya juga kompak. Pendidikan dimulai pukul 06.00 hingga pukul 18.00, malam diisi pertemuan dengan mahasiswa dari Indonesia maupun dosen-dosen. “Praktis tidak ada istirahat, terlebih untuk jalan-jalan maupun belanja, semua waktunya hanya untuk pendidikan dan pendidikan saja,” tegasnya.

Bupati Sambari mengatakan, keberangkatannya ke Amerika bersama Ketua Bappeda itu, adalah sebuah penghormatan bagi Kabupaten Gresik. Pasalnya, saat mengikuti Lemhanas yang diikuti 524 peserta, terdiri dari bupati/wali kota dan ketua bappeda se Indonesia, Gresik terpilih bersama 18 peserta lainnya.

“Bahkan Bappeda Ir. Bambang Isdianto. MM  mendapat penilaian yang terbaik selama pendidikan di Harvard University. Hal ini dibuktikan dengan kepercayaan Harvard University kepada ketua Bappeda Gresik, untuk memberikan tugas pelaporan yang nantinya akan di serahkan ke Mendagri Indonesia,” ujar Bupati Sambari.

Surya Online Senin, 17 Oktober 2011 | 18:05 WIB

http://www.surya.co.id/2011/10/17/di-amerika-bupati-sambari-masak-mi-instan

Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto Dilanjut

GRESIK | SURYA Online - Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, untuk dokumen izin prinsip pembangunan perumahan di Bungah dengan cara discanner, ternyata tetap dilanjutkan penyelidikannya oleh internal Pemkab Gresik. Saat ini, Badan Pengawas Pemkab Gresik telah merampungkan laporan kasus tersebut.
Kepala Banwas, Bambang Sugati mengatakan, pihaknya telah merampungkan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Gresik. Laporannya telah diserahkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) M Nadjib, selaku atasannya. “Prosedurnya memang begitu, sebelum diterima pak Bupati harus melalui Sekda,” ujar Bambang di ruang kerjanya.
Ditanya hasil penyelidikan, Bambang dengan diplomatis mengatakan tidak etis untuk menyampaikannya, karena berkasnya sudah diserahkan ke Sekda. Hanya saja, menurut Bambang, sesuai dengan peraturan yang berlaku, bila ada PNS yang terlibat maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tindakannya. Sanksinya mulai teguran, peringatan hingga pemecatan.
Sementara itu, penyidik Polres Gresik menyatakan pihaknya juga mengusut kasus ini. Saat ini, mereka tengah mengumpulkan data-data otentik terkait kasus tersebut. Sumber di Mapolres Gresik mengaku, telah menerima perintah dari Kapolres Gresik, untuk mengusut kasus tersebut. “Ada atau tidak ada laporan dari pemkab, kita akan tetap mengusut kasus ini. Sebab, kasus ini jelas sebuah tindak kriminal,” ujarnya.
Surya Online Rabu, 3 Agustus 2011 | 09:37 WIB
http://www.surya.co.id/2011/08/03/kasus-pemalsuan-tanda-tangan-bupati-gresik-dilanjut

Lagi, Tanda Tangan Bupati Gresik Sambari Halim Dipalsu

GRESIK | SURYA Online - Untuk kedua kalinya, tanda tangan Bupati Gresik Jawa Timur, Sambari Halim Radianto, diduga dipalsukan lagi.
Sebelumnya, tanda tangan Bupati Gresik diduga telah dipalsu dengan cara discanner, untuk pengurusan izin prinsip pembangunan perumahan di kawasan Bungah.
Kaliini, pemalsuan tanda tangan itu terkait dengan terbitnya surat izin pendirian PT Permindo yang berlokasi di di Kawasan Industri Gresik (KIG). “Terus terang, terkait pemalsuan izin tersebut, saya memang belum merasa menandatangani dokumen sudah terbit tersebut,” kata Sambari Halim Radianto.
Bupati Sambari menceritakan, terbitnya izin ini bermula ketika PT Permindo hendak menyewa lahan di PT Surya Makmur, yang terletak di kawasan KIG. Anehnya, saat manajemen PT Permindo mengurus ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, yang keluar surat izinnya berbeda dengan yang asli.
Padahal, kata Bupati Sambari, tanda tangannya sangat sulit dipalsu karena memiliki karateristik yang berbeda. “Saya yakin, tanda tangan saya sulit dipalsu. Mungkin dengan cara discanner,” ujarnya.
Seperti kasus sebelumnya, ujar Bupati Sambari, dirinya telah menyerahkan kasus pemalsuan ini ke Inspektorat Pemkab Gresik untuk diusut. “Inspektorat sudah saya perintahkan memeriksa kasus ini, jangan sampai dibiarkan,” tambahnya.
Surya Online Rabu, 3 Agustus 2011 | 11:57 WIB
http://www.surya.co.id/2011/08/03/lagi-tanda-tangan-bupati-gresik-dipalsu

Baru Menjabat 2 Bulan, Dimutasi

GRESIK | SURYA Online - Sebanyak 387 pejabat Pemkab Gresik Jawa Timur, dimutasi secara bersamaan oleh Bupati Sambari Halim Radianto, di kantor Pemkab Gresik, Jumat (1/7/2011). Mereka yang digeser posisinya, terdiri dari 183 pejabat struktural dan 204 pejabat fungsional atau guru.
Salah satu pejabat eselon II yang katut dimutasi, adalah Hari Sucipto. Sekretaris Dewan ini, padahal baru dua bulan menjabat. Namun sekarang, dimutasi menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik. Sebagai gantinya, adalah Bambang Wibisono yang sebelumnya adalah Camat Cerme.
Mutasi ini adalah yang ketiga kalinya, yang digelar pasangan Sambari - Qosim, sejak mereka dilantik sebagai Bupati dan Wabup Gresik periode 2010 - 2015. “Mutasi hal yang biasa, supaya ada penyegaran di SKPD maupun pejabat fungsional,” kata Wabup Gresik M.Qosim usai acara pelantikan.
Diakui M.Qosim, saat ini terdapat 10 ribu PNS. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan bakal digelar kembali mutasi agar tercipta persaingan yang sehat. “Evaluasi akan terus dilakukan,” ujar Wabup M Qosim.
Surya Online # Jumat, 1 Juli 2011 | 17:36 WIB
http://www.surya.co.id/2011/07/01/baru-menjabat-2-bulan-dimutasi

Tiga Pejabat di ”Staf Ahli”kan Oleh Bupati Sambari Halim

GRESIK | SURYA Online - Mutasi terhadap 312 orang pejabat Pemkab Gresik Sabtu (26/3) membawa ‘korban’. Tiga orang pejabat di ‘staf ahli;kan, sebaliknya dua staf ahli mendapat promosi posisi sebagai kepala dinas dan kepala badan.
Pejabat yang di staf ahlikan adalah Abu Hasan, yang sebelumnya Asisten Administrasi Umum menjabat staf ahli bupati bidang pembangunan. Siswadi Aprilianto yang sebelumnya Kepala Badan Lingkungan Hidup kini menjadi staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan SDM. Pejabat lainnya adalah Suwaji, sekretaris KPUD sebagai staf ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan.
Sebaliknya, dua staf ahli yang berhasil mendapat promosi, adalah Bambang Isdianto menjabat Kepala Bappeda, serta Soemarsono menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
Selain itu, dalam prosesi di ruang Mandala Bhakti Praja, Bupati Dr. Sambari Halim Radianto, ST, M.Si dan Wabup Drs. Mohammad Qosim, M.Si juga mengukuhkan Ir. Mohammad Najib, MM sebagai sekda Gresik.
Secara keseluruhan, mereka yang dilantik terdiri dari pejabat Eselon II a sebanyak 1 orang, Eselon II b 12 orang, eselon IIIa 36 orang, eselon III b 50 orang, eselon IV a 173 orang, eselon IV b 15 orang, Pejabat Direktur Utama RSU Ibnu Sina serta pejabat direktur umum dan direktur tehnis PDAM Gresik.
”Mutasi adalah sesuatu yang biasa dan akan selalu ada kapan saja. Hal ini jangan dianggap momok, karena adalah hal yang wajar kala perjalanan seseorang kadang ada diatas, kadang ada di bawah” ujarBupati Sambari.
Dalam keterangannya, Kabag Humas Andhy Hendro Wijaya beberapa pejabat yang bertukar tempat antara lain Bambang Isdianto menjabat Kepala Bappeda, Mighfar Syukur sebagai Asisten Administrasi Umum, Hari Sucipto menjadi Sekretaris DPRD Gresik,
Pejabat yang promosi, Hermanto TH Sianturi menjabat Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Achmad Nuruddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Direktur RSUD Ibnu Sina dijabat Endang Puspitowati, Sumarno menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup, serta Suwadi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
http://www.surya.co.id/berita_terkini/tiga-pejabat-di-%E2%80%9Dstaf-ahli%E2%80%9Dkan.html

Bupati Gresik Sambari Halim Terima Penghargaan Menteri PU

Gresik - SURYA- Untuk kesekiankalinya, Bupati Gresik DR Ir H Sambari Halim Radianto ST MSi menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, penghargaan yang didapat Bupati Sambari adalah dari Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dalam bidang Pembinaan Jasa Konstruksi, di Jakarta, Jumat (26/11) malam.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Tugas Husni Syarwanto MMT, yang mendampingi Bupati Sambari menerima penghargaan mengatakan, apresiasi yang diberikan pemerintah pusat tersebut adalah sebagai pengakuan terhadap kinerja Dinas PU Pemkab Gresik. “Khususnya dalam bidang pembinaan dan pelayanan untuk bidang jasa konstruksi,” ujar Tugas.
Diharapkan, dengan diterimanya penghargaan tingkat utama ini, semakin memacu semangat kerja para PNS di lingkungan Dinas PU, sekaligus para rekanan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. “Sinergi antara rekanan jasa konstruksi dengan pemerintah, bisa mewujudkan kesinambungan pembangunan yang baik dan tertata,” ujar Tugas dengan bangga. (n san)
Surya Online Senin, 29 Nopember 2010 | 06:48 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/29/bupati-terima-penghargaan-menteri-pu.html

Bupati Gresik Mulai Memutasi Pejabat

GRESIK - Surya- Sebanyak 58 pejabat baru eselon II, III, dan IV, secara serentak dilantik bupati di ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Jumat (19/11).
Posisi Chusaini Mustas sebagai Kepala Dinas Pendidikan, diisi Wanda Metini Hiariej yang sebelumnya Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan. Posisi Sutadji Rudi sebagai Kadisperindagkop & UKM, ditempati Agus Muljono (Kadishub). Posisi Kuwadijo sebagai Kepala Badan Kepegawaian, ditempati Saputro yang sebelumnya Kadisnaker, yang juga dikenal sebagai loyalis Sambari.
Posisi yang ditinggal Agus Muljono dan Saputro, dibiarkan kosong. Kepala Dinas Kesehatan dr M Ma’ruf dicopot menjadi dokter umum dan diganti dr Sugeng Widodo yang sebelumnya Kabid Pelayanan Kesehatan. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah M Najikh, menjadi Asisten II menggantikan Bambang Isdianto.
Rencananya Bambang dipromosikan sebagai Kepala Bappeda, menggantikan M Najib yang sekarang Plt Sekda. Namun, karena Najib sendiri belum definitif, sehingga kursi Bappeda masih dirangkapnya.
Bupati Sambari Halim Radianto menolak bila mutasi tersebut sebagai ajang balas dendam. “Kendati dekat dengan saya dan Wabup M Qosim, belum tentu dapat jabatan kalau tidak bisa menunjukkan kecakapannya,” ujarnya usai pelantikan.nsan
Surya Online Sabtu, 20 Nopember 2010 | 10:00 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/20/bupati-gresik-mulai-memutasi-pejabat.html

Dirut PDAM Gresik Menolak Mundur

Gresik - Surya- Bupati Sambari Halim Radianto mulai ‘bersih-bersih’ pejabat yang tidak mendukungnya saat pemilukada 2010. Ada tiga lembaga milik pemkab yang bakal dibersihkan, yaitu PDAM, Bank Pasar dan BUMD Migas. ‘Korban’ pertama adalah direksi PDAM.
Muhammad Najib, Plt Sekretaris Daerah Pemkab Gresik mengatakan, pemkab akan membuka kesempatan untuk mengisi posisi tiga direktur di PDAM melalui fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). “Ini adalah instruksi pak Bupati, terkait program kerja 100 hari. Direksi PDAM harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, paling lambat November 2010 sudah tuntas,” tegas Najib.
Najib yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengatakan, direksi PDAM ada tiga kursi yaitu Dirut, Dirtek dan Dirum. Saat ini, yang terisi hanya Dirut yaitu Muhammad SE, sedangkan Dirtek dan Dirum kosong. “Tergantung Pak Muhammad, apa mengundurkan diri atau dicopot. Kalau memang mengikuti atau menjadi peserta tes, maka yang bersangkutan harus berhenti dahulu,” ujar mantan Kasubdin Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum.
Muhammad SE dengan tegas, menolak jika ia disuruh mundur dari jabatan Direktur Utama PDAM. Sebab, dirinya resmi dilantik oleh Bupati Gresik sebagai Direktur Utama PDAM definitif, bukan Plt.
“Kalau saya mundur, itu akan menjadi preseden buruk bagi aparat pemerintahan yang lain. Tetapi kalau saya diberhentikan, saya akan menerima meski tetap ada pertanyaan, kesalahan saya apa,” ujarnya.
Sebab, menurut warga Cerme ini, sesuai dengan Kepmen PU 2/2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi di Lingkungan PDAM disebutkan, yang bisa mengangkat dan memberhentikan direksi adalah bupati. Hanya saja, ada beberapa syaratnya, yaitu habis masa tugasnya. meninggal dunia, permintaan sendiri, melakukan tindakan yang merugikan manajemen PDAM serta mencapai usia 60 tahun. “Sedangkan kalau saya diberhentikan, ada dasarnya. Sebab saya baru 7 bulan menjabat, dari 4 tahun masa kerja saya,” tanya Muhammad.(nsan)
Suryo Online Senin, 1 Nopember 2010 | 08:11 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/01/dirut-pdam-menolak-mundur.html

Rapat Pejabat Gresik di Hotel Berbintang

GRESIK - Surya- Untuk mengetahui kemampuan bekerja anak buahnya, Bupati Sambari Halim Radianto dan Wabup HM Qosim menggelar paparan kerja pejabat setingkat Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan camat di Hotel Singgasana Surabaya, Rabu (27/10).
Dipilihnya lokasi hotel berbintang di Surabaya itu ironis. Sebab akhir pekan lalu, saat rapat paripurna DPRD, Bupati Sambari justru mengajak agar pejabat Gresik berhemat. Di lain kesempatan Bupati Sambari juga meminta agar PNS hidup sederhana.
Menurut sumber di pemkab Gresik Dalam acara itu, Bupati Sambari dan Wabup Qosim akan meminta semua Kepala SKPD untuk mempresentasikan secara langsung misi kerja SKPD masing-masing untuk tahun 2011.
Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, Andyk Hendro Wijaya mengatakan, bahwa kegiatan itu adalah evaluasi APBD. Dan digelar setiap triwulan sekali sejak dua tahun anggaran lalu.
Mengenai dipilihnya Hotel Singgasana, yang menentukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah. “Jangan dilihat tempatnya, tetapi manfaatnya sangat besar sekali,” ujarnya.
Menurut mantan Camat Manyar ini, dalam paparan itu setiap Kepala SKPD harus menyampaikan segala rencana termasuk kendala di SKPD-nya di depan bupati dan wabup serta Tim Anggaran Pemkab Gresik.(nsan)
Surya Online Rabu, 27 Oktober 2010 | 07:28 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/27/rapat-pejabat-gresik-di-hotel-berbintang.html

Dewan Tak Paham Program 100 Hari Bupati Gresik 2010-2015

GRESIK | SURYA Online - Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Gresik, Jatim, Chumaidi Maun, mengkritisi program kerja 100 hari Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto. “Saya tidak paham apa program 100 hari bupati, yang saya tahu hanya penurunan harga tiket kapal Bawean-Gresik itu. Itupun dipaksakan karena tidak melalui rapat tim daerah,” kata Chumaidi di Gresik, Minggu (24/10/2010).
Ia mengingatkan, sebaiknya bupati mempunyai pendamping yang mengerti, agar tidak salah arah. “Jangan sampai maksudnya meringankan beban rakyat keci, tetapi mekanismenya salah, seperti penurunan harga tiket ini,” tandasnya
Chumaidi mengingatkan, program kerja tidak usah mencontoh orang lain, yang penting memiliki visi ada skala perioritas terukur dan benar menurut aturan. Ia mencontohkan, polusi industri dan sekaligus bau sampah yang sampai sekarang masih menjadi masalah serius warga perkotaan.
“Ini harus mendapat pemecahan secara serius, karena polusi industri sudah jadi ancaman kehidupan masyarakat Gresik,” katanya menegaskan.
Pemerintah, kata Chumaidi, harus berani menanyakan kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait TPA Benowo yang baunya “menteror” warga Gresik. “Butuh solusi dengan Pemkot Surabaya, masak sampah warga Surabaya dibuang diperbatasan Gresik,” tandasnya.
Ketua fraksi ‘partai oposisi’ di Gresik ini melihat bau sampah dan polusi industri tidak termasuk ke program 100 hari pemerintahan yang baru ini. “Bau sampah jangan dianggap masalah remeh, karena terkait dengan kesehatan masyarakat,” ucapnya
Sementara itu, sejumlah warga Kota Gresik mengaku sudah bertahun-tahun menghirup bau sampah dari Benowo dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik. “Tinggal arah anginnya ke mana? Kalau dari utara dari TPA Ngipik, kalau angin dari selatan berarti dari TPA Benowo,” papar Choirul Anam, warga Jl Panglima Sudirman.
Kota Gresik mempunyai 50 tempat pembuangan sementara (TPS) yang sebagian besar berhimpitan dengan penjual makanan. “Salah satunya di alun-alun, kemudian disamping Mapolres Gresik, dan Ngipik sendiri di tengah Kota,” pungkasnya.
Surya Online Minggu, 24 Oktober 2010 | 19:19 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/24/dewan-tak-paham-program-100-hari-bupati-gresik.html

Bupati Gresik Hapus Acara Seremonial

GRESIK -SURYA- Baru dua minggu menjabat, Bupati Dr Ir H Sambari Halim Radianto ST MSi sudah membuat dua kebijakan di lingkungan Pemkab Gresik, yang intinya sama-sama menghapus kegiatan yang bersifat seremonial.
Kebijakan pertama, yaitu menghapus apel setiap pagi dicetuskan Senin (4/10). Sebaliknya, apel hanya digelar setiap Senin dan tanggal 17 setiap bulan. Alasannya selain efisiensi waktu, agar karyawan bisa bekerja sesuai porsinya.
Kebijakan kedua, yang dicanangkan sejak Senin (11/10) kemarin, Bupati Sambari menghapus upacara kenaikan pangkat PNS yang selama ini sudah menjadi tradisi di lingkungan pemkab. “Penyerahan SK kenaikan pangkat cukup diwakili secara simbolis di lingkungan sekolah atau lingkungan kerja masing-masing,” ujar Bupati Sambari saat memberi sambutan usai menyerahkan SK kenaikan pangkat untuk 772 orang PNS, di halaman Kantor Bupati Gresik, Senin (11/10).nsan
Surya Online Selasa, 12 Oktober 2010 | 07:38 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/12/bupati-hapus-acara-seremonial.html

Bupati Gresik Yang Baru Akhirnya Tidak Memakai Mobil Baru

GRESIK- Surya- Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Sambari Halim Radianto dan HM Qosim, menepati janjinya atas penggunaan mobil dinas (mobdin). Mulai Senin (4/9) kemarin, pasangan kepala daerah itu ngantor dengan menumpang mobdin yang telah digunakan bupati dan wabup periode 2005-2010.
Bupati Sambari mengendarai mobil dinas yang pernah dipakai mantan Bupati KH Robbach Ma’sum, yaitu Honda Accord warna hijau. Demikian juga Wabup HM Qosim, juga memakai mobil bekas wabup Sastro Suwito, Toyota Camry warna hijau.
Sebelumnya, kepada Surya saat ditemui usai sidang paripurna, Kamis (30/9) lalu, Sambari berujar bahwa mulai Senin (4/10) ia dan Wabup Qosim akan memakai mobdin bekas penguasa lama.
Dipakainya mobdin bekas itu, untuk menjawab polemik soal belum cairnya anggaran pemkab untuk pengadaan mobdin bagi kedua pejabat baru tersebut.
Dengan mengendarai mobdin bekas, Wabup HM Qosim, langsung meluncur ke Pantai Delegan, Kecamatan Panceng usai memimpin apel pagi PNS Pemkab Gresik.
Sedangkan Bupati Sambari, usai memimpin rapat rutin mingguan dengan pejabat teras pemkab, lebih banyak menerima tamu dan pejabat di ruang kerjanya di lantai II pemkab.
Apel Pagi Dihapus
Sementara itu, saat memimpin apel pertama, Senin (4/10) pagi, pasangan Sambari dan Qosim membuat gebrakan kebijakan, dengan menghapus kebiasaan apel pagi. “Apel pagi hanya hari Senin dan tanggal 17 setiap bulannya, untuk Jumat tetap ada senam pagi hingga pukul 08.30 WIB,” ujar Wakil Bupati HM Qosim saat memimpin apel.
Di hadapan Bupati, sejumlah pejabat dan staf ahli serta seluruh PNS di kantor bupati, Wabup HM Qosim menyatakan, dihapusnya apel untuk mengurangi seremonial serta mengejar ketertinggalan. Waktu kita sangat terbatas, efektif hanya kurang dari 3 bulan”, ujar HM Qosim.nsan
SuryaOnline_Selasa, 5 Oktober 2010 | 07:03 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/05/bupati-akhirnya-pakai-mobdin-bekas.html

Mobdin Baru Lolos Juga Eksekutif Berdalih Hak Jabatan Bupati dan Wabup Baru

GRESIK - Lain di ucapan, lain di tindakan. Bisa jadi itulah ungkapan yang pas untuk menggambarkan konsistensi DPRD Gresik. Sebelumnya, para wakil rakyat tersebut berjanji mengevaluasi pengadaan mobil dinas (mobdin) bagi bupati dan wakil bupati baru.
Faktanya, mereka tetap meloloskan anggaran itu. Tidak hanya anggaran mobil baru untuk dua pejabat baru tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran juga meloloskan pengadaan satu unit mobdin untuk istri wakil bupati. Nilai anggarannya tak berubah. Total dana yang disiapkan mencapai Rp 1,35 miliar.
Persetujuan atas anggaran pengadaan mobdin tersebut dicapai lewat rapat finalisasi perubahan APBD (P-APBD) 2010 yang hingga kemarin (29/9) masih berlangsung. Pengesahannya tinggal menunggu rapat akhir.
Menurut informasi yang dihimpun, pengadaan mobdin bagi bupati-wakil bupati itu diloloskan karena pihak eksekutif ngotot dengan berbagai alasan. Pertama, bupati maupun wakil bupati hingga kini belum memiliki mobil dinas. Kedua, pengadaan mobdin itu tidak lepas dari belum jelasnya mobdin-mobdin lawas yang dipakai para pejabat yang sudah lengser.
Plt Sekkab Gresik M. Najikh membenarkan bahwa pengadaan mobdin untuk bupati-wakil bupati jalan terus. Ada beberapa alasan yang dipaparkannya. "Yang utama, fasilitas mobil dinas itu hak jabatan bagi bupati-wakil bupati baru," kata dia.
Karena itu, wajar jika Bupati Sambari Halim maupun Wabup M. Qosim berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Apalagi, masih ada beberapa persoalan terkait dengan mobdin di pemda.
Menurut dia, berdasar hasil pembahasan terakhir, pemkab tetap akan menganggarkan belanja mobdin tersebut. Bahkan, kalaupun nanti ternyata dibatalkan, pemkab tetap akan merealisasikan pengadaan itu. "Demikian juga untuk mobdin istri wakil bupati. Itu harus dianggarkan. Sebab, sampai sekarang pemda tidak punya mobdin untuk beliau," ujar mantan Plt Bupati Gresik itu.
Najikh menegaskan, pemkab tetap akan mengadakan mobdin bagi bupati-wakil bupati plus istri wakil bupati. Padahal, anggarannya menyusul. "Ya kami pinjamkan dulu. Untuk pembayaran bisa lewat APBD 2011," kata dia.
Tentu saja hal itu bertolak belakang dengan pembahasan P-APBD di masing-masing komisi di dewan. Mereka merekomendasi agar pengadaan mobdin ditunda. Alasannya, mobdin yang lama masih layak.
Sebagaimana diberitakan, dalam pembahasan P-APBD 2010 muncul rencana pembelian mobdin untuk bupati-wakil bupati baru Gresik. Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan mobdin baru tersebut senilai Rp 1 miliar. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 30 September 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22

Bupati Sambari-Wakil Bupati Qosim Yang Baru di Lantik Sudah Disodori 69.000 Warga Sangat Miskin di Kab. Gresik

GRESIK - Bupati dan wakil bupati Gresik terpilih, Sambari Halim Radianto-Mohammad Qosim (SQ), resmi dilantik Gubernur Jatim Soekarwo kemarin (27/9). Pelantikan pasangan itu dilangsungkan dalam rapat paripurna istimewa di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV kantor bupati Gresik.
Rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah dan pelantikan bupati dan wakil bupati periode 2010-2015 tersebut dipimpin Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim yang dimulai pukul 09.00. Zulfan lalu membacakan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) Gresik.
Pengambilan sumpah pasangan yang diusung Partai Golkar dan PKPI itu berlangsung tidak lebih dari lima menit. Ruangan penuh sesak. Sampai ada yang tidak kebagian tempat duduk. Empat pendingin ruangan tidak mampu menyebarkan kesejukan. Para tamu dan undangan pun kegerahan.
Melihat undangan kepanasan, Gubernur Soekarwo mencoba mencairkan suasana. ''Kepanasan ya? Kalau sauna, bayar,'' katanya di sela memberikan sambutan.
Pada kesempatan itu, Soekarwo meminta bupati dan wakil bupati yang baru dilantik memperhatikan aspek pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan kesehatan.
Di Gresik, kata Soekarwo, ada 69.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM). ''Saya punya foto dan by name-nya. Sebab, sebelum pelantikan ini, saya melakukan survei ke Gresik. Nanti serahkan ke bupati dan wakil bupati,'' ujarnya.
Meski begitu, indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 70,5 tahun. ''IPM-nya hampir sama dengan rata-rata di Jatim. Tingginya angka kesempatan hidup di Gresik menunjukkan kesehatan cukup baik,'' jelasnya.
Menurut Soekarwo, pemberantasan buta huruf masih harus tingkatkan. Berdasar survei, masih ada sekitar 5,9 persen masyarakat Gresik yang tidak bisa membaca. ''Tapi, mereka mengerti rupiah,'' katanya lantas tersenyum dan membuat tawa undangan.
Dia berharap, dalam seratus hari masa kepemimpinannya, SQ lebih meningkatkan silaturahmi kepada muspida, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. ''Ngalahi lah sambangi toga dan tomas serta anggota parlemen,'' ujarnya berharap.
Pelantikan Sambari dan Qosim juga dihadiri politisi dari Jakarta. Di antaranya, Akbar Tandjung dan Effendi Choirie. Selain itu, hampir seluruh pengurus DPD Partai Golkar Jatim hadir.
Mantan Bupati Gresik Robbach Ma'sum hadir dan duduk di deretan kursi undangan menghadap ke utara. Namun, mantan Wakil Bupati M. Sastro Soewito tidak terlihat batang hidungnya.
Menurut stafnya, sejak cuti untuk bersaing dalam pemilihan bupati, Sastro sudah tidak pernah masuk ke kantor. "Saya tidak tahu Pak Sastro di mana?'' ujar mantan stafnya.
Di tempat terpisah, Sambari Halim dan Qosim mengungkapkan, dalam seratus hari pertama, pihaknya berjanji memberikan sertifikat gratis kepada 200 rumah tangga sangat miskin. Selain itu, mereka berjanji menjadikan Pulau Bawean terang-benderang serta menurunkan harga tiket kapal Gresik-Bawean. (yad/ris/c5/ruk)
JANJI 100 HARI PERTAMA SQ
Penataan kawasan perkotaan, meliputi : (1) penanggulangan banjir kota (minimal memperbaiki sistem saluran untuk mempercepat aliran air ke laut), (2) perbaikan sistem pendistribusian CSR untuk membantu program Pemkab, (3) perbaikan sarana olahraga, (4) Perbaikan distribusi santunan kematian bagi warga Gresik,
Revitalisasi Bawean, meliputi : (1) transportasi. Untuk tahap awal, Pemkab menargetkan minimal tiap hari ada kapal; (2) perbaikan distribusi listrik; (3) Program sertifikasi bagi 200 rumah
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 28 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22

Demo Kades Se-Gresik Tolak Pengeprasan Alokasi Anggaran Pemerintahan Desa

GRESIK - Para kepala desa (Kades) se-Kabupaten Gresik membuktikan ancaman mereka untuk mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran. Kemarin mereka mendatangi kantor DPRD guna memprotes pengurangan anggaran untuk pemerintahan desa. Para Kades yang tergabung dalam Peguyuban Kepala desa dan Perangkat Desa Gresik (Pakpres) itu ngotot agar jatah anggaran untuk mereka tidak dikepras.
Ratusan Kades dan perangkat tersebut mendatangi kantor dewan sekitar pukul 09.00. Keinginan mereka untuk masuk ke dalam gedung dewan terhalang aparat keamanan yang bersiaga. Untuk menyampaikan aspirasi, para Kades itu bergantian berorasi.
Sekitar setengah jam kemudian, pimpinan dewan bersedia menemui wakil para pengunjuk rasa tersebut. Pertemuan itu berlangsung alot. Pimpinan dewan meminta mereka bersabar dengan menunggu finalisasi penetapan anggaran yang tengah dibahas.
Namun, para Kades itu tidak sabar dan mendesak adanya kepastian bahwa anggaran untuk mereka tidak dikurangi. Mereka ngotot agar tidak ada pemotongan sedikit pun. Terutama terkait dengan tunjangan mereka. "Kami sudah terlalu banyak dirugikan dengan kebijakan selama ini," kata Ketua Pakpres Samari.
Beberapa pos yang dikepras itu, antara lain, alokasi dana desa (ADD) yang semula Rp 35 miliar menjadi Rp 26,25 miliar. Mereka makin kesal karena belakangan pencairan ADD molor. "Seharusnya, ADD sudah kami terima pertengahan tahun lalu," ujarnya.
Menghadapi para Kades tersebut, pimpinan dewan akhirnya menyetujui beberapa poin tuntutan. Dewan menjanjikan tidak adanya pemotongan tunjangan Kades. Dewan juga berjanji tidak akan mengepras ADD. Bantuan kematian juga tetap dilanjutkan. "Yang jelas, semua tuntutan tersebut akan kami bawa dalam rapat finalisasi pembahasan anggaran nanti," kata Wakil Ketua DPRD Gresik Susianto.
Namun, janji dewan itu berisiko tidak bisa diwujudkan. Apalagi, internal badan anggaran (banggar) pemkab dan panitia anggaran (panggar) pemkab masih gamang.
Hal tersebut tidak lepas dari kondisi keuangan APBD 2010 Gresik yang sangat defisit. Jika tuntutan para Kades dipenuhi, defisit anggaran dipastikan makin membengkak.
Karena itu, rekomendasi antarkomisi DPRD Gresik pasca pembahasan perubahan APBD (P-APBD) 2010 masih mengambang. Beberapa komisi merekomendasikan tidak akan mengepras pos tunjangan Kades. Beberapa pos lain di luar tunjangan masih dibahas. "Yang jelas, pos tunjangan Kades dan perangkat tidak akan kami kepras. Kami juga tengah mengupayakan pos lain tidak ada. Tapi, itu akan kami bawa dulu pada finalisasi," terang Ketua Komisi A DPRD Gresik Suberi.
Rekomendasi yang diberikan komisi A berbeda dengan usul beberapa komisi lain. Beberapa komisi mengusulkan, tunjangan Kades di-pending hingga tahun depan, sedangkan ADD dibiarkan tetap. Pertimbangannya, kondisi keuangan diasumsikan normal tahun depan sehingga tunjangan Kades bisa dirapel. (ris/c12/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Jum'at, 24 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=156684

Gresik 2010 : Defisit Anggaran Membengkak

DI sisi lain, penambahan beberapa anggaran dalam P-APBD itu memperbesar defisit APBD 2010. Sebelum pembahasan, defisit anggaran yang ditetapkan dalam rancangan P-APBD 2010 sebesar Rp 34,2 miliar.
Setelah pembahasan antara banggar dan tim anggaran pemkab, angka defisit bertambah menjadi Rp 4,6 miliar. Tambahan defisit itu tidak lepas dari jomplangnya tambahan pendapatan daerah jika dibandingkan dengan tambahan belanja daerah.
Menurut hasil pembahasan antara banggar dan tim anggaran, memang terjadi beberapa revisi. Untuk pos pendapatan, misalnya, terjadi penambahan Rp 3,4 miliar. Kenaikan itu terjadi di beberapa pos. Di antaranya, di dinas perhubungan (dishub), dinas PU, dinas kependudukan, serta beberapa penagihan piutang pemda kepada pihak ketiga.
Namun, juga berdasar hasil pembahasan itu, terjadi penambahan belanja senilai Rp 8,05 miliar. Jika ditotal, hasil pembahasan tersebut menghasilkan defisit Rp 4,6 miliar.
Persoalan defisit anggaran di pemkab sebenarnya sudah menjadi sorotan. Sebab, saat pendapatan daerah belum bisa maksimal, pengeluaran daerah lumayan tinggi. Yang jadi sorotan, pembengkakan belanja daerah itu didominasi kebutuhan belanja pegawai. Di sisi lain, banyak belanja yang berkaitan dengan publik malah dikepras. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 21 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=156022

Tetap Anggarkan Mobdin Baru Nilainya Malah Bertambah Rp 350 Juta

GRESIK - Meski menuai kontroversi, rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) baru bagi bupati-wakil bupati terpilih jalan terus. Badan anggaran (banggar) legislatif dan tim anggaran eksekutif tetap menyiapkan anggaran untuk pos tersebut.
Bahkan, nilainya bertambah dari rencana awal. Jika awalnya disiapkan Rp 1 miliar, jumlah tersebut malah ditambah Rp 350 juta. Hanya, belum dijelaskan untuk apa penambahan anggaran itu.
Tetap dianggarkannya pengadaan mobdin tersebut bisa dilihat dari laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik yang bernomor 03/Ban.Ang/DPRD-II/XI/2010. Laporan itu tertuang dalam kesimpulan hasil pembahasan perubahan APBD (P-APBD) 2010 antara banggar dan tim anggaran pemkab. Rencana pengadaan mobdin tersebut masuk draf tambahan belanja daerah.
Belum ada kejelasan peruntukan tambahan dana Rp 350 juta itu. Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD atas hasil pembahasan P-APBD, nyaris tak ada fraksi yang mengungkit persoalan itu. Hanya fraksi PDIP yang minta anggaran itu dievaluasi ulang. Sebab, anggaran tersebut dianggap pemborosan.
Menurut kabar yang beredar, anggaran Rp 350 juta itu diperuntukkan sebagai dana cadangan (jika pengadaan mobdin tetap dianggarkan). Namun, menurut kabar lain, anggaran Rp 350 juta tersebut akan dipakai untuk pengadaan mobdin bagi istri pejabat. "Kami minta agar mobdin itu dievaluasi," kata Ketua Fraksi PDIP Mujib Riduan.
Sebagaimana diberitakan, dalam pembahasan P-APBD 2010, muncul rencana kontroversial. Yakni, pembelian mobdin untuk bupati-wakil bupati baru Gresik.
Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan mobdin baru nanti senilai Rp 1 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk pembelian dua unit mobil. Satu unit untuk bupati, satu lagi untuk wakil bupati. Menurut kabar, anggaran tersebut sudah diloloskan Banggar DPRD Gresik dan tim anggaran pemkab.
Wakil Ketua DPRD Gresik Susianto menegaskan, pembahasan P-APBD 2010 belum final. "Masih ada beberapa tahap yang harus dilalui. Semua masih berpotensi berubah," katanya singkat.
Sebelumnya, Bupati Gresik terpilih Sambari Halim menegaskan, anggaran pengadaan mobdin baru untuk bupati-wakil bupati dievaluasi. Sebab, selain dianggap masih belum perlu, pengadaan itu dikhawatirkan memperberat kondisi keuangan daerah. Kalaupun tetap dianggarkan, dia minta agar anggaran mobdin tersebut tidak terlalu besar. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 21 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=156023

Bupati Gresik Terpilih Tidak Tuntut Mobdin Baru

GRESIK - Pro-kontra di balik rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) baru bagi bupati dan wakil bupati anyar Gresik membuat bupati terpilih Sambari Halim risi. Dia pun angkat bicara dan meminta rencana pengadaan mobdin itu dievaluasi ulang.
Alasannya, dirinya khawatir pengadaan mobdin anyar tersebut memberatkan APBD 2010 Gresik. Dia bersedia memakai mobil lawas yang saat ini dimiliki pemkab. ''Sebenarnya, sejak awal saya tidak mau mobdin baru. Karena itu, sebaiknya pengadaan mobdin tersebut dievaluasi ulang,'' kata Sambari kemarin (19/9).
Dia mengaku kaget atas rencana pemkab untuk mengadakan lagi mobdin anyar untuk bupati-wakil bupati baru. Sebab, dia menganggap mobdin lawas masih cukup layak dipakai.
Bahkan, dia sempat menyentil soal mobdin yang dipakai bupati-wakil bupati lama yang belum juga dikembalikan. Dia menyatakan lebih sreg menggunakan mobdin lama. ''Kalau yang lama bisa dipakai, kenapa harus baru?'' ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, dalam pembahasan perubahan APBD (P-APBD) 2010, muncul rencana kontroversial. Yakni, pembelian mobdin untuk bupati-wakil bupati baru Gresik.
Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan mobdin baru nanti mencapai Rp 1 miliar untuk dua unit mobil. Satu unit untuk bupati, satu lagi untuk Wabup. Bahkan, kabarnya, anggaran itu sudah diloloskan banggar (Badan Anggaran) DPRD Gresik dan tim anggaran pemkab.
Rencana pengadaan mobdin baru tersebut menuai kontroversi karena belum semua mobdin yang dipakai bupati-wakil bupati periode 2005-2010 dikembalikan. Misalnya, mobdin yang dulu dipakai Bupati Robbach Ma'sum. Di antara tiga mobdin, ternyata baru dua yang sudah dikembalikan.
Meski menolak, tidak berarti mantan Wabup periode 2000-2005 itu tidak mau menerima jatah mobdin tersebut. Kalaupun nanti benar-benar digedok, dia memilih tidak akan menggunakan semua anggaran. ''Kalau memang tetap diadakan, kami pastikan tidak akan memakai semua anggaran itu. Mobdin sebaiknya yang sederhana,'' ujarnya singkat.
Di bagian lain, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, tampaknya, sedikit berubah pikiran. Mereka menegaskan, ada kemungkinan rencana pengadaan mobdin itu dievaluasi meski sudah disetujui. Sebab, penentuan jadi tidaknya anggaran tersebut baru diketahui saat finalisasi P-APBD antara banggar dan tim anggaran pemkab.
''Masih belum final kok. Kan pembahasan masih sampai 28 September nanti. Jadi, masih bisa berubah. Tapi, saya tidak mau banyak komentar dulu soal anggaran itu,'' kata Wakil Ketua DPRD Gresik Nurhamim. (ris/c5/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Senin, 20 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=155850

Mutasi Terakhir Mantan Bupati Robbach Berbuntut Gugatan Pejabat yang Dipindah Tolak Tempati Pos Baru

GRESIK - Mutasi besar-besaran yang dilakukan mantan Bupati Robbach Ma'sum rupanya masih berbuntut. Kabar terakhir, para PNS yang sejak awal melawan mutasi memutuskan membawa kasus itu ke jalur hukum.
Mereka menggugat para petinggi pemkab. Saat ini draf gugatan tinggal diajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Setidaknya, lima PNS mengajukan gugatan. Hanya, gugatan itu didukung ratusan PNS yang menjadi korban mutasi lalu. "Saat ini draf sudah kami siapkan. Tinggal kami layangkan," kata kuasa hukum para PNS, Hariyadi, kemarin (15/9).
Dia menjelaskan, dasar pengajuan gugatan atas mutasi itu tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Salah satunya ketidakjelasan daftar urutan kepangkatan (DUK) dalam proses mutasi. Indikasinya, banyak pejabat yang secara kepangkatan maupun eselon tidak layak menduduki jabatan tertentu, tapi tetap duduk di posisi itu.
Selain itu, mutasi lalu mereka tengarai tidak menggunakan asas profesionalisme. Indikasinya, banyak pejabat yang mendapat promosi jabatan atau kenaikan pangkat karena kedekatan dengan pejabat pemkab. Juga ada sinyalemen nuansa politis dalam mutasi lalu.
Lantas, mengapa memilih jalur hukum? Menurut Hariyadi, langkah itu yang paling logis. Sebab, kasus tersebut berada dalam ranah perdata terkait dengan administrasi pemerintahan. "Jadi, jalurnya ya lewat PTUN," katanya.
Dalam gugatannya, para PNS menuntut mutasi yang dilakukan hanya 10 hari menjelang lengsernya mantan Bupati Robbach Maksum dibatalkan. Mereka juga minta dikembalikan ke pos asal masing-masing.
Di bagian lain, setelah mendapat ''lampu hijau'' dari dewan untuk diadakan eveluasi, para PNS yang sejak awal melawan mutasi tersebut terus melakukan inventarisasi. Hasilnya, dari total 334 pejabat yang dimutasi, jumlah mutasi yang ditengarai melanggar aturan bertambah. "Saat ini sudah lebih dari 30 dugaan mutasi bermasalah yang kami temukan," kata Agus Setyapambudi, salah satu PNS. (ris/c2/end)
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 16 September 2010 ]
http://jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=155187