GRESIK | SURYA Online – PWNU Jatim akhirnya meresmikan Aswaja NU Center yang ke tujuh, yaitu di PCNU Kabupaten Gresik Jawa Timur.
Aswaja NU Center memiliki visi mewujudkan media pencerahan wawasan ke-Islam-an dan pembentukan karakter umat sesuai keberagamaan Rosulullah SAW dan para sahabatnya. Misinya meningkatkan pemahamam umat terkait ke-Islama-an Aswaja NU, serta menjadikan Islam Aswaja NU sebagai perilaku umat sehari-hari.
Ketua PCNU Gresik Husnul Khuluq mengatakan, keberadaan Aswaja NU Center ini diharapkan memperkuat character building bagi jam’iyyah NU, khususnya generasi muda sebagai kader yang melanjutkan perjuangan NU.
“Untuk mewujudkan ini secara bertahap dilakukan melalui trainer of trainer (TOT) yang melaksanakan sebagai pelaksana bimbingan dan solusi ahlusunnah wal jamaah (Biswah), usaha sosialisasi ahlusunnah wal jamaah (Uswah) serta makatabah ahlusunnah wal jamaah (Makwah),” ujarnya.
Keberadaan Aswaja NU Center, kata Khuluq, akan memfokuskan kepada siswa mulai tingkat SMP hingga SMA. “Aswaja NU Center seperti spiritual quetion (SQ) plus karena arah dan tujuannya berlandaskan Aswaja,” paparnya.
http://www.surya.co.id/?p=165852 Selasa, 12 April 2011 | 05:00 WIB
Tampilkan postingan dengan label Organisasi Keagamaan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Organisasi Keagamaan. Tampilkan semua postingan
Minggu, 08 Mei 2011
Sabtu, 13 November 2010
Muhammadiyah Diizinkan Molor Kerja Pada Idul Adha 1431
SURABAYA - Surya- Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jatim meminta Gubernur Soekarwo untuk meliburkan semua kantor dan instansi pada hari Selasa (16/11) mendatang atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha versi Muhammadiyah. Hari raya ini sehari lebih awal dari ketetapan Kementerian Agama yang jatuh pada Rabu (17/11).
“Kami sudah mengirim surat kepada Gubernur Jatim. Kami berharap gubernur memberikan toleransi kepada kaum muslim yang ikut Idul Adha tanggal 16, bisa melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk,” jelas Nadjib Hamid, Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim, Jumat (12/11).
Dalam surat itu, PW Muhammadiyah mengajukan dua opsi. Pertama, berharap kantor dan instansi diliburkan, seperti halnya hari libur Lebaran Idul Adha, Rabu (17/11). Namun, jika opsi libur tidak memungkinkan, PW Muhammadiyah berharap opsi kedua bisa diterapkan, yaitu memberikan toleransi dengan memundurkan jam masuk kantor sekitar satu sampai dua jam dari jam normal.
“Dimundurkannya jam masuk kantor ini, agar warga yang melaksanakan ibadah bisa khusyuk karena tidak dikejar-kejar waktu,” kata Nadjib.
Opsi mundur jam masuk kantor ini, kata Nadjib, bisa saja dibarengi dengan pengunduran jam pulang kantor. Dengan begitu lama jam kerja tidak terkurangi dan instansi tempat mereka bekerja tidak dirugikan.
Menurut Nadjib, tanpa kebijakan libur atau memundurkan jam kerja, kaum muslim akan kesulitan melaksanakan ibadahnya. Terutama karyawan kantor, pegawai negeri sipil (PNS), dan para siswa di sekolah-sekolah negeri.
Selain mengirim surat kepada Gubernur Jatim, Muhammadiyah juga mengimbau warga yang melaksanakan Idul Adha hari Selasa tidak melalaikan tugas dan pekerjaannya. Mereka diminta segera melaksanakan pekerjaan dan aktivitasnya, begitu salat Id selesai.
Begitu juga dengan panitia salat Id diimbau memperpendek prosesi salat Id. Misalnya dengan memperpendek materi khotbah.
Permintaan PW Muhammadiyah Jatim tersebut langsung direspons Gubernur Soekarwo. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu tidak mengabulkan permintaan libur, tetapi tidak mempermasalahkan jika pegawai di lingkungan Pemprov terlambat masuk kerja guna melaksanakan salat Id pada hari Selasa (16/11). Jadi, pada tanggal itu pegawai masih harus masuk kerja. “Yang penting pegawai yang bersangkutan mengajukan izin (terlambat masuk kantor),” ujar Pakde Karwo kepada Surya, Jumat (12/11).
Namun, karena hal itu menyangkut laku ibadah yang sifatnya personal, maka izin yang disampaikan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing harus bersifat pribadi. Tak boleh bersifat massal. “Dan yang terpenting, setelah salat Id selesai, harus masuk kerja lagi. Jangan malah dipakai aji mumpung untuk mbolos kerja,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan ini, kata Pakde Karwo, pihaknya tidak perlu harus meliburkan pegawai pada hari Selasa (16/11), dengan menerbitkan, misalnya, Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK). nuji/ian
Surya Online Sabtu, 13 Nopember 2010 | 09:58 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/13/pns-muhammadiyah-diizinkan-molor-kerja.html
“Kami sudah mengirim surat kepada Gubernur Jatim. Kami berharap gubernur memberikan toleransi kepada kaum muslim yang ikut Idul Adha tanggal 16, bisa melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk,” jelas Nadjib Hamid, Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim, Jumat (12/11).
Dalam surat itu, PW Muhammadiyah mengajukan dua opsi. Pertama, berharap kantor dan instansi diliburkan, seperti halnya hari libur Lebaran Idul Adha, Rabu (17/11). Namun, jika opsi libur tidak memungkinkan, PW Muhammadiyah berharap opsi kedua bisa diterapkan, yaitu memberikan toleransi dengan memundurkan jam masuk kantor sekitar satu sampai dua jam dari jam normal.
“Dimundurkannya jam masuk kantor ini, agar warga yang melaksanakan ibadah bisa khusyuk karena tidak dikejar-kejar waktu,” kata Nadjib.
Opsi mundur jam masuk kantor ini, kata Nadjib, bisa saja dibarengi dengan pengunduran jam pulang kantor. Dengan begitu lama jam kerja tidak terkurangi dan instansi tempat mereka bekerja tidak dirugikan.
Menurut Nadjib, tanpa kebijakan libur atau memundurkan jam kerja, kaum muslim akan kesulitan melaksanakan ibadahnya. Terutama karyawan kantor, pegawai negeri sipil (PNS), dan para siswa di sekolah-sekolah negeri.
Selain mengirim surat kepada Gubernur Jatim, Muhammadiyah juga mengimbau warga yang melaksanakan Idul Adha hari Selasa tidak melalaikan tugas dan pekerjaannya. Mereka diminta segera melaksanakan pekerjaan dan aktivitasnya, begitu salat Id selesai.
Begitu juga dengan panitia salat Id diimbau memperpendek prosesi salat Id. Misalnya dengan memperpendek materi khotbah.
Permintaan PW Muhammadiyah Jatim tersebut langsung direspons Gubernur Soekarwo. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu tidak mengabulkan permintaan libur, tetapi tidak mempermasalahkan jika pegawai di lingkungan Pemprov terlambat masuk kerja guna melaksanakan salat Id pada hari Selasa (16/11). Jadi, pada tanggal itu pegawai masih harus masuk kerja. “Yang penting pegawai yang bersangkutan mengajukan izin (terlambat masuk kantor),” ujar Pakde Karwo kepada Surya, Jumat (12/11).
Namun, karena hal itu menyangkut laku ibadah yang sifatnya personal, maka izin yang disampaikan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing harus bersifat pribadi. Tak boleh bersifat massal. “Dan yang terpenting, setelah salat Id selesai, harus masuk kerja lagi. Jangan malah dipakai aji mumpung untuk mbolos kerja,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan ini, kata Pakde Karwo, pihaknya tidak perlu harus meliburkan pegawai pada hari Selasa (16/11), dengan menerbitkan, misalnya, Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK). nuji/ian
Surya Online Sabtu, 13 Nopember 2010 | 09:58 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/13/pns-muhammadiyah-diizinkan-molor-kerja.html
Jumat, 12 November 2010
PW Muhammadiyah Jawa Timur Legowo Tidak Diberi Izin Libur Idul Adha 1431 H
Surabaya - Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur legowo dengan keputusan Gubernur Jawa Timur yang hanya memberikan izin datang terlambat pada saat hari Raya Idul Adha, 16 November 2010. Namun, keputusan tersebut sebaiknya diberikan secara tertulis.
"Alhamdulillah kalau begitu. Yang penting orang dalam beribadah bisa khusyuk, tidak grusa grusu dan pekerjaan tetap bisa dilakukan serta tidak terbengkelai," kata Sekretaris PW Muhamammadiyah Jawa Timur, Nadjib Hamid, saat dihubungi detiksurabaya.com, Jumat (12/11/2010).
Nadjib Hamid berharap, izin datang terlambat yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, lebih dari 1 jam. "Ya kalau masih mungkin bisa ditunda 1-2 jam untuk masuk kerjanya," harapnya.
Tidak hanya itu, kata Nadjib juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur agar menuangkan keputusan memberikan izin masuk terlambat bagi PNS yang merayakan Idul Adha pada Selasa, 16 November 2010, lebih cepat satu hari dari keputusan pemerintah.
Alasannya, pihaknya mengajukan perihal tersebut dalam bentuk surat tertulis dengan dengan nomor 1500/11.0/A/2010 tertanggal 11 November 2010. "Kami harap ada keputusan tertulis. Karena kita menyampaikan usulan itu dalam bentuk tertulis yang kita kirim tadi pagi sekitar pukul 10.30 WIB," pungkasnya.
(bdh/bdh) Zainal Effendi – detikSurabaya Jumat, 12/11/2010 14:52 WIB
http://surabaya.detik.com/read/2010/11/12/145219/1493051/466/pw-muhammadiyah-jatim-legowo-tidak-diberi-izin-libur-idul-adha
"Alhamdulillah kalau begitu. Yang penting orang dalam beribadah bisa khusyuk, tidak grusa grusu dan pekerjaan tetap bisa dilakukan serta tidak terbengkelai," kata Sekretaris PW Muhamammadiyah Jawa Timur, Nadjib Hamid, saat dihubungi detiksurabaya.com, Jumat (12/11/2010).
Nadjib Hamid berharap, izin datang terlambat yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, lebih dari 1 jam. "Ya kalau masih mungkin bisa ditunda 1-2 jam untuk masuk kerjanya," harapnya.
Tidak hanya itu, kata Nadjib juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur agar menuangkan keputusan memberikan izin masuk terlambat bagi PNS yang merayakan Idul Adha pada Selasa, 16 November 2010, lebih cepat satu hari dari keputusan pemerintah.
Alasannya, pihaknya mengajukan perihal tersebut dalam bentuk surat tertulis dengan dengan nomor 1500/11.0/A/2010 tertanggal 11 November 2010. "Kami harap ada keputusan tertulis. Karena kita menyampaikan usulan itu dalam bentuk tertulis yang kita kirim tadi pagi sekitar pukul 10.30 WIB," pungkasnya.
(bdh/bdh) Zainal Effendi – detikSurabaya Jumat, 12/11/2010 14:52 WIB
http://surabaya.detik.com/read/2010/11/12/145219/1493051/466/pw-muhammadiyah-jatim-legowo-tidak-diberi-izin-libur-idul-adha
Warga Muhammadiyah di Jawa Timur Tidak Diberikan Izin Libur Idul Adha 16 Nopember 2010
Surabaya - Gubernur Jatim, Soekarwo tidak akan memberikan izin libur bagi warga Muhammadiyah yang merayakan hari Raya Idul Adha 1431 H pada tanggal 16 November 2010, lebih cepat dari keputusan pemerintah. Gubernur hanya akan memberikan izin terlambat.
"Kalau mau Salat Id silahkan. Dan datang terlambat asal ada izin. Kalau libur tidak bisa," katanya kepada wartawan di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat (12/11/2010).
Meski begitu, mantan Sekdaprov ini juga mengaku tidak keberatan jika warga Muhammadiyah merayakan Idul Adha sehari lebih cepat dari pemerintah.
Soekarwo, memaklumi adanya permintaan izin dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim. Menurutnya, izin tersebut bersifat personal bukan kelembagaan.
"Izin itu kan bersifat personal, jadi meski Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim minta izin ke gubernur tidak bisa. Sama halnya siswa sekolah yang akan minta izin ya harus secara personal," jelasnya.
Pakde Karwo -sapaan akrab Soekarwo-, menambahkan, pihaknya akan memberikan izin terlambat masuk kerja bagi PNS yang merayakan hari Raya Idul Adha dengan catatan benar-benar mengikuti salat Id.
"Sholat Idhul Adha dulu silahkan, setelah itu masuk kerja lagi. Dengan catatan izinnya
memang benar Sholat Id," pungkasnya. (bdh/bdh) Laporang Zainal Effendi – detikSurabaya Jumat, 12/11/2010 14:04 WIB
http://surabaya.detik.com/read/2010/11/12/140459/1493004/466/warga-muhammadiyah-di-jatim-tidak-diberikan-izin-libur-idul-adha?y991103465
"Kalau mau Salat Id silahkan. Dan datang terlambat asal ada izin. Kalau libur tidak bisa," katanya kepada wartawan di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat (12/11/2010).
Meski begitu, mantan Sekdaprov ini juga mengaku tidak keberatan jika warga Muhammadiyah merayakan Idul Adha sehari lebih cepat dari pemerintah.
Soekarwo, memaklumi adanya permintaan izin dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim. Menurutnya, izin tersebut bersifat personal bukan kelembagaan.
"Izin itu kan bersifat personal, jadi meski Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim minta izin ke gubernur tidak bisa. Sama halnya siswa sekolah yang akan minta izin ya harus secara personal," jelasnya.
Pakde Karwo -sapaan akrab Soekarwo-, menambahkan, pihaknya akan memberikan izin terlambat masuk kerja bagi PNS yang merayakan hari Raya Idul Adha dengan catatan benar-benar mengikuti salat Id.
"Sholat Idhul Adha dulu silahkan, setelah itu masuk kerja lagi. Dengan catatan izinnya
memang benar Sholat Id," pungkasnya. (bdh/bdh) Laporang Zainal Effendi – detikSurabaya Jumat, 12/11/2010 14:04 WIB
http://surabaya.detik.com/read/2010/11/12/140459/1493004/466/warga-muhammadiyah-di-jatim-tidak-diberikan-izin-libur-idul-adha?y991103465
Gubernur lzinkan PNS Sholat Idul Adha 16 Nopember 2010
SURABAYA | SURYA Online - Perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha 1431 Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah disikapi secara bijak oleh Pemprov Jatim. Gubernur Jatim Soekarwo tidak mempermasalahkan jika pegawai di lingkungan pemprov terlambat masuk kerja guna melaksanakan shalat Id pada hari Selasa (16/11/2010).
“Yang penting pegawai yang bersangkutan mengajukan izin,” ujarnya kepada Surya, Jumat (12/11/2010).
Namun karena itu menyangkut laku ibadah yang sifatnya personal, maka izin yang disampaikan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing harus bersifat pribadi. Tak boleh bersifat massal. “Dan terpenting, setelah sholat Id selesai, harus masuk kerja lagi. Jangan malah dipakai aji mumpung untuk bolos kerja,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya, kata Pakde Karwo tidak perlu harus meliburkan pegawai pada hari Selasa (16/11), dengan menerbitkan, misalnya Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK).
Apa yang disampaikan Gubernur Soekarwo ini menyikapi permintaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang meminta pemprov untuk meliburkan pegawai pada hari Selasa atau bersamaan dengan perayaan Idul Adha sebagaimana ketetapan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid mengatakan, permintaan itu dia sampaikan agar warga Muhammadiyah mendapat kesempatan untuk menunaikan Shalat Id. “Dengan begitu, warga bisa tenang dalam menjalankan ibadah dan tak kejar-kejaran dengan waktu masuk kantor,” katanya.
Namun, jika Gubernur tak memberikan izin libur, pihaknya berharap agar jam kantor untuk PNS bisa dimundurkan minimal satu jam dari hari biasanya. “Tapi, agar tidak merugikan pekerjaan waktu pulang kantor juga harus diundur satu jam,” jelasnya.
Selain itu, panitia sholat Id juga diminta untuk lebih pagi dalam menggelar sholat dan khatib mempersingkat khotbah yang disampaikan. Strategi itu dinilai penting, agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat – khususnya PNS dan siswa untuk tetap bekerja dan masuk sekolah seperti hari biasanya.
Permintaan tersebut, kata Najib disampaikan PWM, karena adanya perbedaan waktu perayaan Idul Adha tahun ini antara Muhammadiyah dan pemerintah. Kalau Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1431 Hijriah jatuh hari Selasa (16/11), sementara pemerintah memutuskan Rabu (17/11).
Surya Online Jumat, 12 Nopember 2010 | 13:36 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/12/gubernur-izinkan-pns-sholat-id-16-november.html
“Yang penting pegawai yang bersangkutan mengajukan izin,” ujarnya kepada Surya, Jumat (12/11/2010).
Namun karena itu menyangkut laku ibadah yang sifatnya personal, maka izin yang disampaikan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing harus bersifat pribadi. Tak boleh bersifat massal. “Dan terpenting, setelah sholat Id selesai, harus masuk kerja lagi. Jangan malah dipakai aji mumpung untuk bolos kerja,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya, kata Pakde Karwo tidak perlu harus meliburkan pegawai pada hari Selasa (16/11), dengan menerbitkan, misalnya Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK).
Apa yang disampaikan Gubernur Soekarwo ini menyikapi permintaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang meminta pemprov untuk meliburkan pegawai pada hari Selasa atau bersamaan dengan perayaan Idul Adha sebagaimana ketetapan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid mengatakan, permintaan itu dia sampaikan agar warga Muhammadiyah mendapat kesempatan untuk menunaikan Shalat Id. “Dengan begitu, warga bisa tenang dalam menjalankan ibadah dan tak kejar-kejaran dengan waktu masuk kantor,” katanya.
Namun, jika Gubernur tak memberikan izin libur, pihaknya berharap agar jam kantor untuk PNS bisa dimundurkan minimal satu jam dari hari biasanya. “Tapi, agar tidak merugikan pekerjaan waktu pulang kantor juga harus diundur satu jam,” jelasnya.
Selain itu, panitia sholat Id juga diminta untuk lebih pagi dalam menggelar sholat dan khatib mempersingkat khotbah yang disampaikan. Strategi itu dinilai penting, agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat – khususnya PNS dan siswa untuk tetap bekerja dan masuk sekolah seperti hari biasanya.
Permintaan tersebut, kata Najib disampaikan PWM, karena adanya perbedaan waktu perayaan Idul Adha tahun ini antara Muhammadiyah dan pemerintah. Kalau Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1431 Hijriah jatuh hari Selasa (16/11), sementara pemerintah memutuskan Rabu (17/11).
Surya Online Jumat, 12 Nopember 2010 | 13:36 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/12/gubernur-izinkan-pns-sholat-id-16-november.html
Muhammadiyah Jawa Timur Minta Liburkan 16 Nopember 2010
SURABAYA | SURYA Online - Perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha 1431 Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah disikapi secara bijak oleh Pemprov Jatim. Gubernur Jatim Soekarwo tidak mempermasalahkan jika pegawai di lingkungan pemprov terlambat masuk kerja guna melaksanakan shalat Id pada hari Selasa (16/11/2010).
“Yang penting pegawai yang bersangkutan mengajukan izin,” ujarnya kepada Surya, Jumat (12/11/2010).
Namun karena itu menyangkut laku ibadah yang sifatnya personal, maka izin yang disampaikan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing harus bersifat pribadi. Tak boleh bersifat massal. “Dan terpenting, setelah sholat Id selesai, harus masuk kerja lagi. Jangan malah dipakai aji mumpung untuk bolos kerja,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya, kata Pakde Karwo tidak perlu harus meliburkan pegawai pada hari Selasa (16/11), dengan menerbitkan, misalnya Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK).
Apa yang disampaikan Gubernur Soekarwo ini menyikapi permintaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang meminta pemprov untuk meliburkan pegawai pada hari Selasa atau bersamaan dengan perayaan Idul Adha sebagaimana ketetapan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid mengatakan, permintaan itu dia sampaikan agar warga Muhammadiyah mendapat kesempatan untuk menunaikan Shalat Id. “Dengan begitu, warga bisa tenang dalam menjalankan ibadah dan tak kejar-kejaran dengan waktu masuk kantor,” katanya.
Namun, jika Gubernur tak memberikan izin libur, pihaknya berharap agar jam kantor untuk PNS bisa dimundurkan minimal satu jam dari hari biasanya. “Tapi, agar tidak merugikan pekerjaan waktu pulang kantor juga harus diundur satu jam,” jelasnya.
Selain itu, panitia sholat Id juga diminta untuk lebih pagi dalam menggelar sholat dan khatib mempersingkat khotbah yang disampaikan. Strategi itu dinilai penting, agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat – khususnya PNS dan siswa untuk tetap bekerja dan masuk sekolah seperti hari biasanya.
Permintaan tersebut, kata Najib disampaikan PWM, karena adanya perbedaan waktu perayaan Idul Adha tahun ini antara Muhammadiyah dan pemerintah. Kalau Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1431 Hijriah jatuh hari Selasa (16/11), sementara pemerintah memutuskan Rabu (17/11).
Surya Online Jumat, 12 Nopember 2010 | 13:36 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/12/gubernur-izinkan-pns-sholat-id-16-november.html
“Yang penting pegawai yang bersangkutan mengajukan izin,” ujarnya kepada Surya, Jumat (12/11/2010).
Namun karena itu menyangkut laku ibadah yang sifatnya personal, maka izin yang disampaikan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing harus bersifat pribadi. Tak boleh bersifat massal. “Dan terpenting, setelah sholat Id selesai, harus masuk kerja lagi. Jangan malah dipakai aji mumpung untuk bolos kerja,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya, kata Pakde Karwo tidak perlu harus meliburkan pegawai pada hari Selasa (16/11), dengan menerbitkan, misalnya Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK).
Apa yang disampaikan Gubernur Soekarwo ini menyikapi permintaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim yang meminta pemprov untuk meliburkan pegawai pada hari Selasa atau bersamaan dengan perayaan Idul Adha sebagaimana ketetapan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid mengatakan, permintaan itu dia sampaikan agar warga Muhammadiyah mendapat kesempatan untuk menunaikan Shalat Id. “Dengan begitu, warga bisa tenang dalam menjalankan ibadah dan tak kejar-kejaran dengan waktu masuk kantor,” katanya.
Namun, jika Gubernur tak memberikan izin libur, pihaknya berharap agar jam kantor untuk PNS bisa dimundurkan minimal satu jam dari hari biasanya. “Tapi, agar tidak merugikan pekerjaan waktu pulang kantor juga harus diundur satu jam,” jelasnya.
Selain itu, panitia sholat Id juga diminta untuk lebih pagi dalam menggelar sholat dan khatib mempersingkat khotbah yang disampaikan. Strategi itu dinilai penting, agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat – khususnya PNS dan siswa untuk tetap bekerja dan masuk sekolah seperti hari biasanya.
Permintaan tersebut, kata Najib disampaikan PWM, karena adanya perbedaan waktu perayaan Idul Adha tahun ini antara Muhammadiyah dan pemerintah. Kalau Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1431 Hijriah jatuh hari Selasa (16/11), sementara pemerintah memutuskan Rabu (17/11).
Surya Online Jumat, 12 Nopember 2010 | 13:36 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/12/gubernur-izinkan-pns-sholat-id-16-november.html
Muhammadiyah Jawa Timur Minta Liburkan 16 Nopember 2010
SURABAYA | SURYA Online - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur meminta kepada pemerintah provinsi untuk meliburkan hari Selasa (16/11/2010), atau bersamaan dengan perayaan Idul Adha sebagaimana ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid mengatakan, pihaknya akan menemui Gubernur Jatim Soekarwo untuk memberi masukan agar meliburkan hari Selasa, dan memberikan kesempatan kepada warganya sholat id.
“Kami berharap gubernur bisa memberikan kesempatan itu. Dengan demikian, warga bisa tenang menjalankan sholat id dan tidak dikejar-kejar jam waktu masuk kantor,” ujarnya, Jumat (12/22/2010).
Hanya saja, kata dia, jika gubernur tidak memberikan izin, pihaknya berharap agar jam kantor, khususnya pegawai negeri sipil (PNS), bisa dimundurkan. “Ya minimal satu jam dari hari biasanya. Tapi, agar tidak merugikan pekerjaan, saat pulang kantor juga diundur satu jam. Jadi istilahnya, jam kerja dimundurkan satu jam, baik masuk maupun pulang,” tutur pria yang juga anggota KPU Jatim tersebut.
Di samping itu, pihaknya juga meminta kepada panitia sholat id untuk bisa lebih menggelar sholat lebih pagi dan khotbah atau ceramahnya dipersingkat.
Harapannya, lanjut dia, bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja karena tidak mendapatkan jam libur. Selain itu, para siswa yang bersekolah di negeri bisa bersekolah seperti hari biasanya.
“Kalau Pemprov Jatim tidak meliburkan, artinya Selasa tetap masuk. Baik pegawai maupun para siswa tetap menjalankan aktivitasnya. Karena itu kami harap pemerintah bisa bertoleransi dan memberikan kesempatan untuk sholat id terlebih dahulu,” papar Nadjib.
“Kalau penyembelihan hewan qurban kan bisa dilakukan besoknya, atau lusa. Sebab dalam Islam diperbolehkan menyembelih hewan qurban pada Hari Tasyrik, atau tiga hari setelah hari raya,” katanya.
Seperti diketahui, Idul Adha tahun ini, Muhammadiyah dan pemerintah menetapkan waktu yang berbeda. Jika Muhammadiyah memastikan Idul Adha jatuh pada Selasa (16/11/2010), pemerintah menetapkan Rabu (17/11/2010).
Surya Online Jumat, 12 Nopember 2010 | 10:56 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/12/muhammadiyah-minta-pemerintah-liburkan-16-november.html
Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid mengatakan, pihaknya akan menemui Gubernur Jatim Soekarwo untuk memberi masukan agar meliburkan hari Selasa, dan memberikan kesempatan kepada warganya sholat id.
“Kami berharap gubernur bisa memberikan kesempatan itu. Dengan demikian, warga bisa tenang menjalankan sholat id dan tidak dikejar-kejar jam waktu masuk kantor,” ujarnya, Jumat (12/22/2010).
Hanya saja, kata dia, jika gubernur tidak memberikan izin, pihaknya berharap agar jam kantor, khususnya pegawai negeri sipil (PNS), bisa dimundurkan. “Ya minimal satu jam dari hari biasanya. Tapi, agar tidak merugikan pekerjaan, saat pulang kantor juga diundur satu jam. Jadi istilahnya, jam kerja dimundurkan satu jam, baik masuk maupun pulang,” tutur pria yang juga anggota KPU Jatim tersebut.
Di samping itu, pihaknya juga meminta kepada panitia sholat id untuk bisa lebih menggelar sholat lebih pagi dan khotbah atau ceramahnya dipersingkat.
Harapannya, lanjut dia, bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja karena tidak mendapatkan jam libur. Selain itu, para siswa yang bersekolah di negeri bisa bersekolah seperti hari biasanya.
“Kalau Pemprov Jatim tidak meliburkan, artinya Selasa tetap masuk. Baik pegawai maupun para siswa tetap menjalankan aktivitasnya. Karena itu kami harap pemerintah bisa bertoleransi dan memberikan kesempatan untuk sholat id terlebih dahulu,” papar Nadjib.
“Kalau penyembelihan hewan qurban kan bisa dilakukan besoknya, atau lusa. Sebab dalam Islam diperbolehkan menyembelih hewan qurban pada Hari Tasyrik, atau tiga hari setelah hari raya,” katanya.
Seperti diketahui, Idul Adha tahun ini, Muhammadiyah dan pemerintah menetapkan waktu yang berbeda. Jika Muhammadiyah memastikan Idul Adha jatuh pada Selasa (16/11/2010), pemerintah menetapkan Rabu (17/11/2010).
Surya Online Jumat, 12 Nopember 2010 | 10:56 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/12/muhammadiyah-minta-pemerintah-liburkan-16-november.html
Senin, 27 September 2010
Konfercab NU Gresik Syuriah Alot, Tanfidziyah Mulus, Tidak Ada Perubahan Pimpinan PC NU
GRESIK - Tidak ada perubahan berarti dalam tubuh kepengurusan cabang NU Gresik setelah konfercab (konferensi cabang) Sabtu lalu (25/9). Pucuk pimpinan tidak berpindah alias tetap pada pejabat sebelumnya. Rais syuriah tetap dipegang KH Mahfudz Ma'sum. Demikian halnya dengan ketua tanfidziyah yang dijabat Husnul Khuluq.
Meski demikian, penentuan duet tersebut berlangsung bertolak belakang. Penunjukan Khuluq sebagai ketua tanfidziyah berlangsung mulus karena terpilih secara aklamasi. Sebaliknya, penunjukan Mahfudz sebagai rais syuriah berlangsung alot sehingga harus dilakukan undian.
Pemilihan rais syuriah dan ketua tanfidziyah dilakukan dalam puncak konfercab Sabtu malam. Masing-masing memperebutkan suara dari 16 MWC (majelis wilayah cabang) NU se-Gresik.
Yang pertama dilakukan adalah penentuan rais. Sesuai dengan tatib (tata tertib) pemilihan, proses diawali dengan tahap pencalonan. Mekanismenya, pada tahap tersebut setiap kandidat harus memperoleh minimal sembilan suara untuk maju pada tahap pemilihan.
Pada tahap itu muncul dua nama, yaitu KH Mahfudz dan KH Masbukhin Fakih (pengasuh Ponpes Mambaus Sholihin). Mereka berbagi dukungan alias sama-sama mendapat delapan suara.
Dukungan tersebut sempat menjadi bahan perdebatan karena tidak ada seorang pun yang mendapatkan syarat dukungan minimal sembilan suara.
Peserta konfercab mengubah persyaratan. Seorang kandidat bisa maju dalam pemilihan jika mendapat dukungan minimal tujuh suara.
Penyampaian dukungan pun diulang. Hasilnya tidak berubah. Dua kandidat tetap berbagi suara imbang, delapan lawan delapan. Sampai lima kali dilakukan penyampaian dukungan, posisi imbang tersebut tidak berubah.
Tidak ada seorang pun kandidat yang bersedia mengalah dengan mengundurkan diri. Mereka bersikukuh maju. Untuk memecah kebuntuan, Ketua Panitia M. Thoha menawarkan opsi lewat undian.
Teknisnya, nama setiap calon ditulis di tiga kertas, yang kemudian digulung. Lalu, panitia dan wakil dari PW (Pengurus Wilayah) NU Jatim mengambil tiga gulungan kertas.
Hasilnya, dua kertas yang diambil berisi nama KH Mahfudz. Satu kertas lainnya bertulisan nama KH Masbukhin. Dengan begitu, disepakati KH Mahfudz sebagai pemenang.
Sebaliknya, terpilihnya kembali Husnul sebagai ketua tanfidziyah hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 30 menit. Dia langsung unggul pada sesi pencalonan dengan meraih 15 suara. (ris/c10/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Senin, 27 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=157182
Meski demikian, penentuan duet tersebut berlangsung bertolak belakang. Penunjukan Khuluq sebagai ketua tanfidziyah berlangsung mulus karena terpilih secara aklamasi. Sebaliknya, penunjukan Mahfudz sebagai rais syuriah berlangsung alot sehingga harus dilakukan undian.
Pemilihan rais syuriah dan ketua tanfidziyah dilakukan dalam puncak konfercab Sabtu malam. Masing-masing memperebutkan suara dari 16 MWC (majelis wilayah cabang) NU se-Gresik.
Yang pertama dilakukan adalah penentuan rais. Sesuai dengan tatib (tata tertib) pemilihan, proses diawali dengan tahap pencalonan. Mekanismenya, pada tahap tersebut setiap kandidat harus memperoleh minimal sembilan suara untuk maju pada tahap pemilihan.
Pada tahap itu muncul dua nama, yaitu KH Mahfudz dan KH Masbukhin Fakih (pengasuh Ponpes Mambaus Sholihin). Mereka berbagi dukungan alias sama-sama mendapat delapan suara.
Dukungan tersebut sempat menjadi bahan perdebatan karena tidak ada seorang pun yang mendapatkan syarat dukungan minimal sembilan suara.
Peserta konfercab mengubah persyaratan. Seorang kandidat bisa maju dalam pemilihan jika mendapat dukungan minimal tujuh suara.
Penyampaian dukungan pun diulang. Hasilnya tidak berubah. Dua kandidat tetap berbagi suara imbang, delapan lawan delapan. Sampai lima kali dilakukan penyampaian dukungan, posisi imbang tersebut tidak berubah.
Tidak ada seorang pun kandidat yang bersedia mengalah dengan mengundurkan diri. Mereka bersikukuh maju. Untuk memecah kebuntuan, Ketua Panitia M. Thoha menawarkan opsi lewat undian.
Teknisnya, nama setiap calon ditulis di tiga kertas, yang kemudian digulung. Lalu, panitia dan wakil dari PW (Pengurus Wilayah) NU Jatim mengambil tiga gulungan kertas.
Hasilnya, dua kertas yang diambil berisi nama KH Mahfudz. Satu kertas lainnya bertulisan nama KH Masbukhin. Dengan begitu, disepakati KH Mahfudz sebagai pemenang.
Sebaliknya, terpilihnya kembali Husnul sebagai ketua tanfidziyah hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 30 menit. Dia langsung unggul pada sesi pencalonan dengan meraih 15 suara. (ris/c10/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Senin, 27 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=157182
Kamis, 23 September 2010
Konfercab PCNU Gresik Mulai Terasa Nuansa Politik
GRESIK - Tiga hari menjelang Konferensi Cabang (Konfercab) PCNU Gresik, persaingan perebutan kursi pimpinan PCNU periode 2010-2015 makin hangat. Beragam isu seputar pemilihan (terutama ketua tanfidziyah) mulai beredar.
Nuansa kepentingan politik di balik bursa rais syuriah dan ketua dewan tanfidziyah mulai mencuat. Menguatnya dugaan itu terjadi setelah beberapa parpol dikabarkan masuk dalam persaingan bursa.
Yang terang-terangan adalah PKB. Parpol yang memang dikenal sebagai partai yang dilahirkan NU tersebut mengklaim sudah memiliki kandidat tersendiri. "Sebagai anak kandung, PKB bertanggung jawab untuk mencarikan figur yang layak memimpin organisasi ini," kata Wakil Ketua DPC PKB Chumaidi Maun kemarin (22/9).
Bahkan, politikus itu terang-terangan menyebut bahwa PKB sudah menyiapkan beberapa calon untuk duduk di kursi rais syuriah. Menurut dia, rais syuriah dukungan PKB adalah sang incumbent KH Mahfudz Ma'sum. "Untuk ketua dewan tanfidziyah, tentu kami ingin dia berasal dari kader PKB," ungkapnya.
Pernyataan Chumaidi tersebut cukup menarik. Maklum, dalam pelaksanaan konfercab nanti, siapa yang bakal jadi ketua tanfidziyah adalah kandidat yang mendapat restu dari rais syuriah terpilih
Manuver PKB itu tidak lepas dari munculnya kandidat yang dijagokan parpol lain. Bahkan, kabarnya, bursa perebutan kursi ketua PCNU periode 2010-2015 masih ''berbau'' pilbup.
Apalagi, beberapa pengurus NU terang-terangan membeber beragam isu seputar pemilihan (terutama ketua tanfidziyah). "Terus terang, saat ini sudah banyak isu yang kurang pas beredar. Kami cuma berharap, konfercab nanti benar-benar bersih," kata M. Syafik, pengurus MWC NU Kecamatan Dukun. (ris/c12/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 23 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=156447
Nuansa kepentingan politik di balik bursa rais syuriah dan ketua dewan tanfidziyah mulai mencuat. Menguatnya dugaan itu terjadi setelah beberapa parpol dikabarkan masuk dalam persaingan bursa.
Yang terang-terangan adalah PKB. Parpol yang memang dikenal sebagai partai yang dilahirkan NU tersebut mengklaim sudah memiliki kandidat tersendiri. "Sebagai anak kandung, PKB bertanggung jawab untuk mencarikan figur yang layak memimpin organisasi ini," kata Wakil Ketua DPC PKB Chumaidi Maun kemarin (22/9).
Bahkan, politikus itu terang-terangan menyebut bahwa PKB sudah menyiapkan beberapa calon untuk duduk di kursi rais syuriah. Menurut dia, rais syuriah dukungan PKB adalah sang incumbent KH Mahfudz Ma'sum. "Untuk ketua dewan tanfidziyah, tentu kami ingin dia berasal dari kader PKB," ungkapnya.
Pernyataan Chumaidi tersebut cukup menarik. Maklum, dalam pelaksanaan konfercab nanti, siapa yang bakal jadi ketua tanfidziyah adalah kandidat yang mendapat restu dari rais syuriah terpilih
Manuver PKB itu tidak lepas dari munculnya kandidat yang dijagokan parpol lain. Bahkan, kabarnya, bursa perebutan kursi ketua PCNU periode 2010-2015 masih ''berbau'' pilbup.
Apalagi, beberapa pengurus NU terang-terangan membeber beragam isu seputar pemilihan (terutama ketua tanfidziyah). "Terus terang, saat ini sudah banyak isu yang kurang pas beredar. Kami cuma berharap, konfercab nanti benar-benar bersih," kata M. Syafik, pengurus MWC NU Kecamatan Dukun. (ris/c12/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 23 September 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=156447
Langganan:
Postingan (Atom)