GRESIK | SURYA Online - Sekretariat Bersama (Sekber) Serikat Pekerja (SP) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, akan mengawal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 95 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2011 sebesar Rp1.133.000.
“Kalau Apindo hendak menangguhkan ataupun memboikot UMK 2011, berarti akan menciptakan konflik baru di industri Gresik,” kata Agus Salim salah satu pengurus sekber, Jumat (3/11/2010).
Agus memastikan dan telah merapatkan barisan untuk mengawal pemberlakuan UMK 2011 yang harus dilaksanakan pada Januari 2011 bagi pekerja yang sudah bekerja selama satu tahun. “Jika itu dilakukan oleh Apindo berarti Apindo tidak tunduk terhadap pemerintah karena melakukan perlawanan terhadap keputusan yang dibuat oleh Gubernur,” tandasnya.
Agus menilai Apindo salah sasaran jika hendak menggugat bupati yang hanya mengusulkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL).
“Bupati bisa dikatakan hanya sebagai pengantar atau yang mengusulkan sesuai KHL. Perkara dikabulkan atau tidak itu kewenangan Gubernur, Apindo salah sasaran,” ujar Agus.
Jika benar, Apindo sudah menginstruksikan agar anggotanya memboikot UMK 2011, maka Apindo melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan yang bisa dipidanakan.
“Kami akan memidanakan Apindo, karena dalam UU 13/2003 sudah dijelaskan unsur pidananya,” ujar Agus menegaskan.
Sementara, buruh di Kota Surabaya juga memprotes keputusan Gubernur yang menetapkan UMK Gresik lebih tinggi dibandingkan dengan UMK Surabaya yang selisihnya Rp18.000.
Surya Online Jumat, 3 Desember 2010 | 16:02 WIB
http://www.surya.co.id/2010/12/03/sekber-sp-gresik-ancam-pidanakan-apindo.html
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 04 Desember 2010
Jumat, 26 November 2010
1.700 Pekerja di Gresik Terancam Dirumahkan
GRESIK - Surya- Kekhawatiran Apindo akan dampak langsung ditetapkannya UMK Gresik sebesar Rp 1.133.000 per bulan akhirnya terbukti. Sebuah perusahaan akan merumahkan 100 orang karyawan setiap bulan, hingga seluruh karyawannya sebanyak 1.700 orang dirumahkan.
Ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono mengatakan, konfirmasi rencana merumahkan 100 orang karyawan itu baru didapatnya, Kamis (25/11) sore, langsung dari manajemen pabrik kayu tersebut.
“Ini barusan saya dapat telepon dari manajemen, karena tidak bakal kuat membayar upah sesuai UMK yang terlalu tinggi, mereka akan merumahkan seluruh karyawannya, tetapi secara bertahap, sebulan 100 orang,” ujar Andhy, Kamis (25/11) sore.
Namun, Andhy enggan menyebut nama perusahaan itu. Ada tiga perusahaan lain, yang memiliki 30.000 orang karyawan, yang juga bersiap-siap melakukan PHK secara bertahap terhadap pekerjanya hingga 50 persen. Untuk menyikapi UMK 2011, rencananya sejumlah pengusaha besar di Gresik akan menggelar rembuk internal, Jumat (26/11).
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan tidak ada masalah, bila Apindo tidak sepakat dengan UMK Gresik. “Kalau Apindo tidak sepakat, tidak masalah. Saya yang akan bicara langsung dengan investor. Meski UMK tinggi, tetapi investor saya jamin tetap dapat kemudahan berinvestasi di Gresik,” tegasnya saat pelantikan sejumlah pejabat pemkab beberapa waktu lalu.(nsan)
Surya Online Jumat, 26 Nopember 2010 | 08:13 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/26/1700-pekerja-di-gresik-terancam-dirumahkan.html
Ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono mengatakan, konfirmasi rencana merumahkan 100 orang karyawan itu baru didapatnya, Kamis (25/11) sore, langsung dari manajemen pabrik kayu tersebut.
“Ini barusan saya dapat telepon dari manajemen, karena tidak bakal kuat membayar upah sesuai UMK yang terlalu tinggi, mereka akan merumahkan seluruh karyawannya, tetapi secara bertahap, sebulan 100 orang,” ujar Andhy, Kamis (25/11) sore.
Namun, Andhy enggan menyebut nama perusahaan itu. Ada tiga perusahaan lain, yang memiliki 30.000 orang karyawan, yang juga bersiap-siap melakukan PHK secara bertahap terhadap pekerjanya hingga 50 persen. Untuk menyikapi UMK 2011, rencananya sejumlah pengusaha besar di Gresik akan menggelar rembuk internal, Jumat (26/11).
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan tidak ada masalah, bila Apindo tidak sepakat dengan UMK Gresik. “Kalau Apindo tidak sepakat, tidak masalah. Saya yang akan bicara langsung dengan investor. Meski UMK tinggi, tetapi investor saya jamin tetap dapat kemudahan berinvestasi di Gresik,” tegasnya saat pelantikan sejumlah pejabat pemkab beberapa waktu lalu.(nsan)
Surya Online Jumat, 26 Nopember 2010 | 08:13 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/26/1700-pekerja-di-gresik-terancam-dirumahkan.html
UMK Gresik Akhir Tahun 2010 tertinggi di Jawa Timur
SIDOARJO - SURYA- Setelah tiga kali dikembalikan, Gubernur Soekarwo akhirnya menetapkan UMK Gresik 2011 sebesar Rp 1.133.000, Selasa (23/11) malam sekitar pukul 23.11 wib. Ini menjadikan UMK Gresik tertinggi dibandingkan 38 kabupaten/kota di Jatim.
Setelah itu, disusul UMK daerah lain di wilayah ring I, seperti Surabaya Rp 1.15.000, Sidoarjo Rp 1.107.000, Kabupaten Pasuruan Rp 1.107.000, Kabupaten Mojokerto Rp 1.105.000, dan Kota Malang Rp 1.079.877, dan Kabupaten Malang Rp 1.077.000. Usai menerima informasi tersebut buruh mengurungkan niat berdemo ke kantor Gubernur Jatim.
“Sudah saya teken semua,” kata Gubernur Jatim Soekarwo saat gelar Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan Jatim di Lapangan Arhanudse 8 Gedangan, Rabu (24/11)
Soekarwo menyatakan UMK ini mengacu pada item ongkos transportasi tahun lalu yang saat itu juga telah disetujui Apindo Gresik. “Meski saat ini Apindo belum tanda tangan, namun sudah tanda tangan tahun lalu,” bebernya.
Langkah ini diambil setelah pihaknya mengembalikan usulan UMK Gresik hingga tiga kali, namun belum ada titik temu. Sesuai asas hukum, untuk mengisi kekosongan hukum, aturan yang ada yang sudah disepakati tahun lalu bisa dipakai.
Soal langkah Apindo yang berniat menggugat, Soekarwo menyilakan. “Bagus itu, sengketa demokrasi itu ya lewat ranah hukum. Demokrasi itu berbanding lurus dengan kepatuhan hukum,” tandasnya
Menurut Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Edy Purwinanto, berdasar kajian hukum, ditetapkannya UMK Gresik mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dari 46 item untuk menghitung KHL, 45 item sudah disepakati oleh buruh, pengusaha, pemerintah, dan perguruan tinggi. Hanya 1 item, yakni uang transportasi yang belum ada kesepakatan.
Sebagai solusi, usulan diterima, dengan konsekwensi uang transportasi tidak ada kenaikan alias tetap menggunakan besaran 2010, yakni Rp 3.500 untuk sekali jalan.
Ancaman PHK
Sementara itu, Ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono menegaskan tak mau berkompromi soal besaran UMK. Sebab, kata Andhy, pihaknya sudah dua kali kompromi terkait penetapan UMK Gresik.
Pertama, saat Apindo menyetujui UMK Rp 1.072.406. Jumlah ini, naik 8 persen dibanding UMK tahun 2010. Kompromi kedua, tambah Andy, dilakukan Apindo saat menyetujui kenaikan UMK menjadi Rp 1.110.000 atau mengalami kenaikan Rp 38.000 atau persis 10 persen.
“Itu adalah batas kompromi kita, sebab dari survei Dewan Pengupahan, kemampuan pengusaha di Gresik menaikkan UMK cuma 7,5 persen atau 1 persen lebih tinggi dari perkembangan ekonomi, sedangkan kita mau kompromi sampai 10 persen,” ujarnya.
Menurutnya imbas keputusan Gubernur itu pengusaha akan melakukan efisiensi besar-besaran, puncaknya yaitu PHK. uji/san/ain
Surya Online Kamis, 25 Nopember 2010 | 08:06 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/25/umk-gresik-tertinggi-se-jatim.html
Setelah itu, disusul UMK daerah lain di wilayah ring I, seperti Surabaya Rp 1.15.000, Sidoarjo Rp 1.107.000, Kabupaten Pasuruan Rp 1.107.000, Kabupaten Mojokerto Rp 1.105.000, dan Kota Malang Rp 1.079.877, dan Kabupaten Malang Rp 1.077.000. Usai menerima informasi tersebut buruh mengurungkan niat berdemo ke kantor Gubernur Jatim.
“Sudah saya teken semua,” kata Gubernur Jatim Soekarwo saat gelar Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan Jatim di Lapangan Arhanudse 8 Gedangan, Rabu (24/11)
Soekarwo menyatakan UMK ini mengacu pada item ongkos transportasi tahun lalu yang saat itu juga telah disetujui Apindo Gresik. “Meski saat ini Apindo belum tanda tangan, namun sudah tanda tangan tahun lalu,” bebernya.
Langkah ini diambil setelah pihaknya mengembalikan usulan UMK Gresik hingga tiga kali, namun belum ada titik temu. Sesuai asas hukum, untuk mengisi kekosongan hukum, aturan yang ada yang sudah disepakati tahun lalu bisa dipakai.
Soal langkah Apindo yang berniat menggugat, Soekarwo menyilakan. “Bagus itu, sengketa demokrasi itu ya lewat ranah hukum. Demokrasi itu berbanding lurus dengan kepatuhan hukum,” tandasnya
Menurut Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Edy Purwinanto, berdasar kajian hukum, ditetapkannya UMK Gresik mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dari 46 item untuk menghitung KHL, 45 item sudah disepakati oleh buruh, pengusaha, pemerintah, dan perguruan tinggi. Hanya 1 item, yakni uang transportasi yang belum ada kesepakatan.
Sebagai solusi, usulan diterima, dengan konsekwensi uang transportasi tidak ada kenaikan alias tetap menggunakan besaran 2010, yakni Rp 3.500 untuk sekali jalan.
Ancaman PHK
Sementara itu, Ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono menegaskan tak mau berkompromi soal besaran UMK. Sebab, kata Andhy, pihaknya sudah dua kali kompromi terkait penetapan UMK Gresik.
Pertama, saat Apindo menyetujui UMK Rp 1.072.406. Jumlah ini, naik 8 persen dibanding UMK tahun 2010. Kompromi kedua, tambah Andy, dilakukan Apindo saat menyetujui kenaikan UMK menjadi Rp 1.110.000 atau mengalami kenaikan Rp 38.000 atau persis 10 persen.
“Itu adalah batas kompromi kita, sebab dari survei Dewan Pengupahan, kemampuan pengusaha di Gresik menaikkan UMK cuma 7,5 persen atau 1 persen lebih tinggi dari perkembangan ekonomi, sedangkan kita mau kompromi sampai 10 persen,” ujarnya.
Menurutnya imbas keputusan Gubernur itu pengusaha akan melakukan efisiensi besar-besaran, puncaknya yaitu PHK. uji/san/ain
Surya Online Kamis, 25 Nopember 2010 | 08:06 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/25/umk-gresik-tertinggi-se-jatim.html
Rabu, 24 November 2010
Sst….Gubernur Setujui Usulan UMK Gresik
GRESIK | SURYA Online - Para buruh di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kini bisa sedikit bernapas lega. Gubernur Jawa Timur akhirnya menyetujui usulan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.133.000 sebagaimana yang diusulkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.
“Kami sudah menerima surat berupa faksimil dari Pemerintah Provinsi Jatim bahwa usulan UMK disetujui oleh Gubernur,” katanya Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik, Saputro, Rabu (24/11/2010).
Ia menjelaskan, alasan persetujuan tersebut karena pertimbangan kebutuhan hidup layak yang menjadi perdebatan antara buruh dengan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo). “Pemkab Gresik bukan tanpa alasan mengusulkan besaran UMK, karena memang KHL riel di lapangan adalah itu, bukan kami mengada-ada,” tandasnya.
Ia mengungkapkan kabar diterimanya usulan UMK itu diperoleh Selasa (23/11/2010) malam. Untuk memastikan pihaknya meminta salinan surat tersebut. “Persetujuan UMK tertuang dalam Pergub Jatim Nomor 95 Tahun 2010 tentang UMK Gresik,” tandasnya.
Persetujuan usulan UMK Gresik oleh Gubernur itu berarti akan ada kenaikan upah buruh di Gresik sebesar 12,3 persen seperti yang diusulkan oleh Bupati Gresik. “Kita harapkan semua yang terkait dengan UMK bisa legowo untuk saling memberikan manfaat, sebab perusahaan tanpa buruh juga tidak akan berjalan dan begitu juga sebaliknya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Gresik, Mohammad Agus, mengatakan, demonstrasi (demo) yang semestinya digelar di Kantor Gubernur Jatim pada Rabu (24/11) hari ini dibatalkan.
“Demo sepakat kami batalkan, karena usuan kami melalui bupati disetujui oleh Gubernur,” katanya.
Dirinya dan ribuan buruh mengaku berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. “Kami mengucapkan terima kasih, khususnya kepada bupati Gresik dan Pakde Soekarwo selaku Gubenur Jatim. Semoga bentuk pengayoman masyarakat kecil seperti buruh itu bisa dipertahankan,” pungkasnya.
Surya Online Rabu, 24 Nopember 2010 | 09:19 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/24/sstgubernur-setujui-usulan-umk-gresik.html
“Kami sudah menerima surat berupa faksimil dari Pemerintah Provinsi Jatim bahwa usulan UMK disetujui oleh Gubernur,” katanya Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik, Saputro, Rabu (24/11/2010).
Ia menjelaskan, alasan persetujuan tersebut karena pertimbangan kebutuhan hidup layak yang menjadi perdebatan antara buruh dengan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo). “Pemkab Gresik bukan tanpa alasan mengusulkan besaran UMK, karena memang KHL riel di lapangan adalah itu, bukan kami mengada-ada,” tandasnya.
Ia mengungkapkan kabar diterimanya usulan UMK itu diperoleh Selasa (23/11/2010) malam. Untuk memastikan pihaknya meminta salinan surat tersebut. “Persetujuan UMK tertuang dalam Pergub Jatim Nomor 95 Tahun 2010 tentang UMK Gresik,” tandasnya.
Persetujuan usulan UMK Gresik oleh Gubernur itu berarti akan ada kenaikan upah buruh di Gresik sebesar 12,3 persen seperti yang diusulkan oleh Bupati Gresik. “Kita harapkan semua yang terkait dengan UMK bisa legowo untuk saling memberikan manfaat, sebab perusahaan tanpa buruh juga tidak akan berjalan dan begitu juga sebaliknya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Gresik, Mohammad Agus, mengatakan, demonstrasi (demo) yang semestinya digelar di Kantor Gubernur Jatim pada Rabu (24/11) hari ini dibatalkan.
“Demo sepakat kami batalkan, karena usuan kami melalui bupati disetujui oleh Gubernur,” katanya.
Dirinya dan ribuan buruh mengaku berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. “Kami mengucapkan terima kasih, khususnya kepada bupati Gresik dan Pakde Soekarwo selaku Gubenur Jatim. Semoga bentuk pengayoman masyarakat kecil seperti buruh itu bisa dipertahankan,” pungkasnya.
Surya Online Rabu, 24 Nopember 2010 | 09:19 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/24/sstgubernur-setujui-usulan-umk-gresik.html
Tuntut UMK Buruh Gresik Siap Kepung Kantor Gubernur Jawa Timur
Gresik - Surya- Sebanyak 15.000 orang buruh dari seluruh Gresik, direncanakan akan berdemo di kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Rabu (24/11) pagi. Ini karena sampai kemarin tuntutan buruh agar UMK Gresik disahkan Rp 1.133.000 belum mendapat kepastian dari Gubernur.
“Itu angka minimal. Dalam surat pengajuan izin ke polisi, kami mencantumkan angka peserta demo sebanyak 30.000 orang,” ujar Subari, Koordinator Sekretariat Bersama Serikat Pekerja – Serikat Buruh (Sekber SP – SB) Gresik, Selasa (24/11).
Menurut Subari, para buruh ini sebelumnya akan berkumpul di sejumlah titik sesuai dengan lokasi tempat bekerja. Untuk wilayah Selatan, berkumpul di perempatan Legundi Driyorejo, wilayah Tengah berkumpul di Bobok Menganti, wilayah kota di depan pabrik Barata serta untuk wilayah Utara berkumpul di kawasan Tenger Kecamatan Manyar.
Khusus untuk buruh dari wilayah Manyar, mereka akan beraksi di pabrik Petrocentral di kawasan Meduran Roomo Manyar. Aksi ini, kata Subari, sebagai support untuk dua buruh pabrik tersebut yang mendadak di PHK manajemen dengan alasan melanggar aturan manajemen.
Kedua pekerja pabrik tersebut, adalah Samsul dan Rifai. “Anehnya, Samsui adalah ketua terpilih SK (Serikat Karyawan) Pabrik Petrocentral. Begitu terpilih, ia langsung di PHK,” ujar Bari.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Hary Soegiri mengatakan, pihaknya minta Bupati Gresik segera mengusulkan kembali UMK 2011 hasil revisi. “Usulan revisinya kita tunggu hingga Selasa (23/11) hari ini,” tegasnya.
Hary berharap, UMK hasil revisi yang disampaikan kepada Dewan Pengupahan Jatim sudah memenuhi syarat mutlak yang ditentukan, yakni ditandatangani empat pihak, yakni perwakilan serikat pekerja, Apindo, pemerintah, dan akademisi.
“Jangan sampai belum ada kesepakatan karena masih ada pihak yang belum tanda tangan, UMK revisi tetap dipaksanakan diusulkan. Karena pasti akan ditolak oleh Dewan Pengupahan,” tandas mantan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim ini.
Menyikapi berlarut-larutnya polemik penetapan UMK Gresik, Pemprov, kata Hary tidak mempermasalahkan berapa besaran nilai absolut UMK yang diusulkan. Apakah tetap mengusulkan sebesar Rp 1.133.000 atau ada revisi lagi.
Sementara itu, ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono mengatakan, pihaknya sudah menutup pintu kompromi dengan siapapun terkait UMK Gresik. (nsan/uji)
Surya Online Rabu, 24 Nopember 2010 | 08:03 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/24/buruh-gresik-siap-kepung-kantor-gubernur.html
“Itu angka minimal. Dalam surat pengajuan izin ke polisi, kami mencantumkan angka peserta demo sebanyak 30.000 orang,” ujar Subari, Koordinator Sekretariat Bersama Serikat Pekerja – Serikat Buruh (Sekber SP – SB) Gresik, Selasa (24/11).
Menurut Subari, para buruh ini sebelumnya akan berkumpul di sejumlah titik sesuai dengan lokasi tempat bekerja. Untuk wilayah Selatan, berkumpul di perempatan Legundi Driyorejo, wilayah Tengah berkumpul di Bobok Menganti, wilayah kota di depan pabrik Barata serta untuk wilayah Utara berkumpul di kawasan Tenger Kecamatan Manyar.
Khusus untuk buruh dari wilayah Manyar, mereka akan beraksi di pabrik Petrocentral di kawasan Meduran Roomo Manyar. Aksi ini, kata Subari, sebagai support untuk dua buruh pabrik tersebut yang mendadak di PHK manajemen dengan alasan melanggar aturan manajemen.
Kedua pekerja pabrik tersebut, adalah Samsul dan Rifai. “Anehnya, Samsui adalah ketua terpilih SK (Serikat Karyawan) Pabrik Petrocentral. Begitu terpilih, ia langsung di PHK,” ujar Bari.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Hary Soegiri mengatakan, pihaknya minta Bupati Gresik segera mengusulkan kembali UMK 2011 hasil revisi. “Usulan revisinya kita tunggu hingga Selasa (23/11) hari ini,” tegasnya.
Hary berharap, UMK hasil revisi yang disampaikan kepada Dewan Pengupahan Jatim sudah memenuhi syarat mutlak yang ditentukan, yakni ditandatangani empat pihak, yakni perwakilan serikat pekerja, Apindo, pemerintah, dan akademisi.
“Jangan sampai belum ada kesepakatan karena masih ada pihak yang belum tanda tangan, UMK revisi tetap dipaksanakan diusulkan. Karena pasti akan ditolak oleh Dewan Pengupahan,” tandas mantan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim ini.
Menyikapi berlarut-larutnya polemik penetapan UMK Gresik, Pemprov, kata Hary tidak mempermasalahkan berapa besaran nilai absolut UMK yang diusulkan. Apakah tetap mengusulkan sebesar Rp 1.133.000 atau ada revisi lagi.
Sementara itu, ketua Apindo Gresik Tri Andhy Suprihartono mengatakan, pihaknya sudah menutup pintu kompromi dengan siapapun terkait UMK Gresik. (nsan/uji)
Surya Online Rabu, 24 Nopember 2010 | 08:03 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/24/buruh-gresik-siap-kepung-kantor-gubernur.html
Selasa, 16 November 2010
Pengusaha Tetap Tolak UMK Gresik
GRESIK - Surya- Apindo Gresik memprediksikan, sedikitnya 10.000 orang buruh terancam di-PHK mulai Januari 2011, bersamaan dengan diberlakukannya UMK 2011 sebesar Rp 1.135.000. Selain itu, ribuan buruh lainnya akan kehilangan jatah lembur, tunjangan, dan pengurangan jam kerja.
Ini menyusul langkah Bupati Sambari Halim Radianto yang mengambil jalan tengah dengan mengusulkan UMK baru ke Gubernur Jawa Timur sebesar Rp 1.135.000. Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Gresik, Tri Andhi Suprihartono menyatakan, tetap menolak usulan UMK tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. “Selain itu, mulai tahun depan Apindo akan menarik anggotanya yang duduk di Dewan Pengupahan Gresik,” tegasnya.
Menurut Andhi, saat ini terdapat tujuh perusahaan anggota Apindo yang memiliki karyawan di atas 5.000 orang. Untuk perusahaan dengan pekerja 500 - 1.000 orang sebanyak 50 perusahaan, sedangkan 25 perusahaan lainnya memiliki pekerja antara 1.000 - 5.000 orang. “Dari jumlah tersebut, kalau di-PHK 10 persen saja, maka sedikitnya 10.000 pekerja bakal kehilangan pekerjaan. Ini karena pengusaha tidak mampu lagi membayar pekerja, kalau dengan UMK setinggi itu,” tegasnya.
Kepastian usulan UMK tersebut, disampaikan Wabup HM Qosim kepada 12 elemen buruh yang mendatangi kantor Bupati Gresik, Senin (15/11) siang. Begitu mendengar kepastian tersebut, para wakil buruh meninggalkan kantor bupati dan berencana mengawal surat tersebut ke Gubernur Jatim, Selasa (16/11). “Kita akan ke kantor gubernur, mungkin sekitar 100 orang,” ujar Bari, ketua Sekber SP-SB. (Nsan)
Surya Online Selasa, 16 Nopember 2010 | 10:36 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/16/pengusaha-tetap-tolak-umk-gresik.html
Ini menyusul langkah Bupati Sambari Halim Radianto yang mengambil jalan tengah dengan mengusulkan UMK baru ke Gubernur Jawa Timur sebesar Rp 1.135.000. Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Gresik, Tri Andhi Suprihartono menyatakan, tetap menolak usulan UMK tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. “Selain itu, mulai tahun depan Apindo akan menarik anggotanya yang duduk di Dewan Pengupahan Gresik,” tegasnya.
Menurut Andhi, saat ini terdapat tujuh perusahaan anggota Apindo yang memiliki karyawan di atas 5.000 orang. Untuk perusahaan dengan pekerja 500 - 1.000 orang sebanyak 50 perusahaan, sedangkan 25 perusahaan lainnya memiliki pekerja antara 1.000 - 5.000 orang. “Dari jumlah tersebut, kalau di-PHK 10 persen saja, maka sedikitnya 10.000 pekerja bakal kehilangan pekerjaan. Ini karena pengusaha tidak mampu lagi membayar pekerja, kalau dengan UMK setinggi itu,” tegasnya.
Kepastian usulan UMK tersebut, disampaikan Wabup HM Qosim kepada 12 elemen buruh yang mendatangi kantor Bupati Gresik, Senin (15/11) siang. Begitu mendengar kepastian tersebut, para wakil buruh meninggalkan kantor bupati dan berencana mengawal surat tersebut ke Gubernur Jatim, Selasa (16/11). “Kita akan ke kantor gubernur, mungkin sekitar 100 orang,” ujar Bari, ketua Sekber SP-SB. (Nsan)
Surya Online Selasa, 16 Nopember 2010 | 10:36 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/16/pengusaha-tetap-tolak-umk-gresik.html
Rabu, 10 November 2010
Bupati Gresik Usul UMK Rp 1,14 Juta Tengahi Konflik Buruh-Apindo
GRESIK - SURYA- Bupati Sambari Halim Radianto akhirnya mengambil jalan tengah, dengan menentukan besaran UMK 2011 sebesar Rp 1.149.200. Keputusan bupati tersebut, sudah dikirim ke Gubernur Jatim untuk menunggu penetapan.
Kabag Humas Andhy Hendro Wijaya mengatakan, bupati menetapkan angka itu diambil dari nilai tengah usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia Gresik (Apindo) dan buruh.
Buruh minta UMK naik 15 persen, sedangkan Apindo hanya naik 8 persen. “Akhirnya bupati mengambil yang tengah, yaitu naik 13,7 persen. Usulan tersebut sudah dikirim ke gubernur 8 November lalu,” ujarnya.
Penetapan UMK 2011 tersebut juga mendasarkan pada hasil survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Gresik. Dalam survei pasar yang sudah mencatumkan biaya transportasi, maka nilai KHL-nya mencapai Rp 1.149.200.
“Artinya besaran UMK itu sebanding 100 persen dengan besaran KHL, seperti yang diminta para buruh,” tegas Andhy.
Usulan Bupati Sambari tersebut, berbeda dengan permintaan buruh sebesar Rp 1.160.000 atau naik 15 persen dari UMK 2010 sebesar Rp 1.010.400 per bulan.
Apindo Gresik tetap merasa keberatan, dengan besaran UMK tersebut. Sebab, usulan Bupati Sambari Halim Radianto itu tetap nilai tinggi. Sebab, Apindo selama ini mengusulkan kenaikan maksimal hanya 8 persen dari UMK 2010. Hal itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 6,5 persen, tingkat inflasi nasional 5,5 persen.
“Kalau tetap dipaksakan, kami tidak tanggungjawab bila banyak pengusaha hengkang dari Gresik,” kata Totok Santoso, Wakil Ketua Divisi Advokasi Apindo Gresik.
Apindo tetap menyesalkan sikap Bupati Sambari yang tidak melihat dari sisi pengusaha. Itu, sama saja dengan menelan janji kampanye saat pilbup lalu ingin menumbuhkan investasi.
“Nyatanya, bupati lebih takut tuntutan buruh dari pada menjaga iklim investasi di Gresik,” tukas Totok.(san)
Surya Online Rabu, 10 Nopember 2010 | 07:51 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/10/bupati-gresik-usul-umk-rp-114-juta.html
Kabag Humas Andhy Hendro Wijaya mengatakan, bupati menetapkan angka itu diambil dari nilai tengah usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia Gresik (Apindo) dan buruh.
Buruh minta UMK naik 15 persen, sedangkan Apindo hanya naik 8 persen. “Akhirnya bupati mengambil yang tengah, yaitu naik 13,7 persen. Usulan tersebut sudah dikirim ke gubernur 8 November lalu,” ujarnya.
Penetapan UMK 2011 tersebut juga mendasarkan pada hasil survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Gresik. Dalam survei pasar yang sudah mencatumkan biaya transportasi, maka nilai KHL-nya mencapai Rp 1.149.200.
“Artinya besaran UMK itu sebanding 100 persen dengan besaran KHL, seperti yang diminta para buruh,” tegas Andhy.
Usulan Bupati Sambari tersebut, berbeda dengan permintaan buruh sebesar Rp 1.160.000 atau naik 15 persen dari UMK 2010 sebesar Rp 1.010.400 per bulan.
Apindo Gresik tetap merasa keberatan, dengan besaran UMK tersebut. Sebab, usulan Bupati Sambari Halim Radianto itu tetap nilai tinggi. Sebab, Apindo selama ini mengusulkan kenaikan maksimal hanya 8 persen dari UMK 2010. Hal itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 6,5 persen, tingkat inflasi nasional 5,5 persen.
“Kalau tetap dipaksakan, kami tidak tanggungjawab bila banyak pengusaha hengkang dari Gresik,” kata Totok Santoso, Wakil Ketua Divisi Advokasi Apindo Gresik.
Apindo tetap menyesalkan sikap Bupati Sambari yang tidak melihat dari sisi pengusaha. Itu, sama saja dengan menelan janji kampanye saat pilbup lalu ingin menumbuhkan investasi.
“Nyatanya, bupati lebih takut tuntutan buruh dari pada menjaga iklim investasi di Gresik,” tukas Totok.(san)
Surya Online Rabu, 10 Nopember 2010 | 07:51 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/10/bupati-gresik-usul-umk-rp-114-juta.html
Minggu, 07 November 2010
Pemkab Gresik Melunak Soal UMK
Gresik - Surya- Pemkab Gresik akhirnya melunak, terkait kenaikan UMK 2011. Setelah menjanjikan naik 15 persen atau Rp 1.160.000 kepada 12 elemen buruh yang tergabung dalam Sekretariat Serikat Pekerja-Serikat Buruh (Sekber SP-SB), kini pemkab justru menyerahkan mekanismenya soal UMK kepada Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Gresik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Saputro mengatakan, pembahasan UMK diserahkan kepada DP Kabupaten Gresik. “Semuanya kami serahkan kepada DP Kabupaten Gresik. Berapapun yang diputuskan DP, itu menjadi kewenangannya,” tegas Saputro kepada wartawan.
Penegasan Saputro itu bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri beberapa waktu lalu. Saat itu, mantan Kepala Kantor Pasar dan Pedagang Kaki Lima menegaskan, meminta Apindo Gresik mengalah untuk mengikuti tuntutan buruh yang minta UMK dinaikkan 15 persen. Harapannya, biar buruh tidak melakukan aksi demo 30.000 buruh.
Subari, Koordinator Sekber SP-SB mengingatkan, bila kesepakatan itu diingkari pihaknya akan tetap mengerahkan massa. “Sebab, saat itu bupati meminta agar kami tidak melakukan aksi dan memenuhi tuntutan kami UMK naik 15 persen,” tukasnya.
Sidoarjo Deadlock
Dewan Pengupahan Sidoarjo belum menetapkan angka usulan UMK Sidoarjo 2011. Pembahasan yang dilakukan Dewan Pengupahan (DP) Sidoarjo belum menemukan titik temu. Padahal, mestinya usulan ini disetor ke Gubernur Jatim Jumat (5/11) kemarin.
Rapat DP Sidoarjo membahas nominal UMK Sidoarjo 2011 belum membuahkan hasil, Kamis (4/11). Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00-13.00 WIB ini, berakhir tanpa kata sepakat. “Pembahasan memang deadlock,” ujar anggota DP Sidoarjo Ahmad Fauzi, Kamis (4/11).
Dalam pertemuan unsur buruh dan wakil pengusaha belum menemukan titik temu mengenai jumlah usulan UMK 2011. Kedua pihak tetap bertahan dengan usulannya masing-masing. Fauzi enggan menyebut nominal usulan UMK yang disampaikan wakil buruh. “Kami belum bisa menyebut angka,” tandasnya. (nsan/ain)
Surya Online Sabtu, 6 Nopember 2010 | 08:49 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/06/pemkab-gresik-melunak-soal-umk.html
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Saputro mengatakan, pembahasan UMK diserahkan kepada DP Kabupaten Gresik. “Semuanya kami serahkan kepada DP Kabupaten Gresik. Berapapun yang diputuskan DP, itu menjadi kewenangannya,” tegas Saputro kepada wartawan.
Penegasan Saputro itu bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri beberapa waktu lalu. Saat itu, mantan Kepala Kantor Pasar dan Pedagang Kaki Lima menegaskan, meminta Apindo Gresik mengalah untuk mengikuti tuntutan buruh yang minta UMK dinaikkan 15 persen. Harapannya, biar buruh tidak melakukan aksi demo 30.000 buruh.
Subari, Koordinator Sekber SP-SB mengingatkan, bila kesepakatan itu diingkari pihaknya akan tetap mengerahkan massa. “Sebab, saat itu bupati meminta agar kami tidak melakukan aksi dan memenuhi tuntutan kami UMK naik 15 persen,” tukasnya.
Sidoarjo Deadlock
Dewan Pengupahan Sidoarjo belum menetapkan angka usulan UMK Sidoarjo 2011. Pembahasan yang dilakukan Dewan Pengupahan (DP) Sidoarjo belum menemukan titik temu. Padahal, mestinya usulan ini disetor ke Gubernur Jatim Jumat (5/11) kemarin.
Rapat DP Sidoarjo membahas nominal UMK Sidoarjo 2011 belum membuahkan hasil, Kamis (4/11). Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00-13.00 WIB ini, berakhir tanpa kata sepakat. “Pembahasan memang deadlock,” ujar anggota DP Sidoarjo Ahmad Fauzi, Kamis (4/11).
Dalam pertemuan unsur buruh dan wakil pengusaha belum menemukan titik temu mengenai jumlah usulan UMK 2011. Kedua pihak tetap bertahan dengan usulannya masing-masing. Fauzi enggan menyebut nominal usulan UMK yang disampaikan wakil buruh. “Kami belum bisa menyebut angka,” tandasnya. (nsan/ain)
Surya Online Sabtu, 6 Nopember 2010 | 08:49 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/06/pemkab-gresik-melunak-soal-umk.html
Sabtu, 06 November 2010
Gresik termasuk 10 Besar Pelayanan Investasi di Indonesia
Gresik -SURYA- Kabupaten Gresik berhasil masuk 10 besar penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal tingkat provinsi/kabupaten/kota terbaik tahun 2010, yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Kamis (4/11).
Untuk Provinsi Jatim, ada lima kota yang masuk tingkat nasional. Selain Gresik, juga Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan lima daerah lain, adalah Kabupaten Sragen, Sukabumi, Purwakarta, Karangrejo dan Purbalingga.
Bupati Gresik, H Sambari Halim Radianto menyatakan , Pemkab Gresik sejak awal telah berkomitmen untuk terus menarik investasi, dan akan memberikan jaminan kepada investor.
Ia dan Wakil Bupati HM Qosim, berusaha jemput bola mengunjungi perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik untuk bekerjasama membangun Gresik lebih baik. “Kami siap memberikan kemudahan perizinannya,” ujar Bupati Sambari didampingi Kabag Humas Andhi Hendro Wijaya.nsan
Surya Online Sabtu, 6 Nopember 2010 | 07:49 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/06/gresik-10-besar-pelayanan-investasi.html
Untuk Provinsi Jatim, ada lima kota yang masuk tingkat nasional. Selain Gresik, juga Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan lima daerah lain, adalah Kabupaten Sragen, Sukabumi, Purwakarta, Karangrejo dan Purbalingga.
Bupati Gresik, H Sambari Halim Radianto menyatakan , Pemkab Gresik sejak awal telah berkomitmen untuk terus menarik investasi, dan akan memberikan jaminan kepada investor.
Ia dan Wakil Bupati HM Qosim, berusaha jemput bola mengunjungi perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik untuk bekerjasama membangun Gresik lebih baik. “Kami siap memberikan kemudahan perizinannya,” ujar Bupati Sambari didampingi Kabag Humas Andhi Hendro Wijaya.nsan
Surya Online Sabtu, 6 Nopember 2010 | 07:49 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/06/gresik-10-besar-pelayanan-investasi.html
Kamis, 04 November 2010
Pemkab Gresik Gandeng Kadin Bersinergi
Gresik - Surya- Berkat keberadaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pertumbuhan ekonomi di Gresik bisa lebih tinggi dari daerah lain di Jawa Timur. Untuk itu, Kadin harus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun dalam segala bidang.
“Saya yakin, dengan pengurus Kadin yang baru ini, Gresik ke depan akan semakin baik,” ujar Wabup HM Qosim, usai pelantikan 110 orang anggota Kadin Gresik, yang diketuai H Lailatul Qodri, di ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati, Rabu (3/11).
Menurut Wabup sinergi pemerintah dan Kadin diharapkan semakin memaksimalkan upaya mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gresik. Ini mendorong terwujudnya visi misi Bupati Gresik.
Sebelumnya, ketua I Kadin Jatim Dedy Sumaryadi menyatakan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Gresik sebesar 48 persen, lebih tinggi dari daerah lain di Jawa Timur. Dedy juga berharap, agar pengurus Kadin Gresik yang baru ini bisa membantu pemerintah dalam membantu dalam program ekonomi. “Seproduktif mungkin untuk bermitra dengan pemerintah, agar daerahnya mempunyai daya saing di bidang perekonomian,” sarannya.
Ditemui usai dilantik, Ketua Kadin Lailatul Qodri mengatakan, dirinya terpilih pada Mukab Kadin pada 31 Maret lalu. Awalnya anggota Kadin Gresik hanya 50 orang, namun saat ini dalam tempo kurang dari tujuh bulan setelah terpilih, anggota sudah mencapai 400 orang.nsan
Surya Online Kamis, 4 Nopember 2010 | 07:42 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/04/pemkab-gandeng-kadin-bersinergi.html
“Saya yakin, dengan pengurus Kadin yang baru ini, Gresik ke depan akan semakin baik,” ujar Wabup HM Qosim, usai pelantikan 110 orang anggota Kadin Gresik, yang diketuai H Lailatul Qodri, di ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati, Rabu (3/11).
Menurut Wabup sinergi pemerintah dan Kadin diharapkan semakin memaksimalkan upaya mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gresik. Ini mendorong terwujudnya visi misi Bupati Gresik.
Sebelumnya, ketua I Kadin Jatim Dedy Sumaryadi menyatakan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Gresik sebesar 48 persen, lebih tinggi dari daerah lain di Jawa Timur. Dedy juga berharap, agar pengurus Kadin Gresik yang baru ini bisa membantu pemerintah dalam membantu dalam program ekonomi. “Seproduktif mungkin untuk bermitra dengan pemerintah, agar daerahnya mempunyai daya saing di bidang perekonomian,” sarannya.
Ditemui usai dilantik, Ketua Kadin Lailatul Qodri mengatakan, dirinya terpilih pada Mukab Kadin pada 31 Maret lalu. Awalnya anggota Kadin Gresik hanya 50 orang, namun saat ini dalam tempo kurang dari tujuh bulan setelah terpilih, anggota sudah mencapai 400 orang.nsan
Surya Online Kamis, 4 Nopember 2010 | 07:42 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/04/pemkab-gandeng-kadin-bersinergi.html
Pembahasan UMK Gresik Buntu
GRESIK -SURYA- Pembahasan penentuan UMK 2011 yang dilakukan Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Gresik, di kantor Disnaker, Senin (1/11) sore, akhirnya mengalami deadlock alias jalan buntu. Menurut sumber yang ikut pembahasan, deadlock karena pengusaha dan buruh, sama-sama ngotot dengan pendiriannya.
Para buruh tetap menginginkan, agar UMK disepakati sesuai kebijakan Bupati Sambari yaitu Rp 1.160.000 atau mengalami kenaikan 15 persen.
Sebaliknya, pengusaha yang tergabung dalam Apindo menyatakan hanya mampu menaikkan UMK maksimal 8 persen saja. “Karena sama-sama ngotot akhirnya tidak ketemu, sehingga dinyatakan deadlock,” ujarnya.
Subari, koordinator Sekber SP-SB menyatakan, tetap berpedoman pada kesepakatan dengan Bupati yang bersedia menetapkan UMK Gresik Rp 1.160.000. “Minimal tetap pada angka itu,” ujar Subari, Senin (1/11) usai rapat pembahasan UMK.
Ketua Apindo Gresik Tri Andhi Suprihartono mengakui, untuk sementara ini akan berkoordinasi dengan semua anggota terkait deadlock tersebut.nsan
Surya Online Selasa, 2 Nopember 2010 | 07:23 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/02/pembahasan-umk-gresik-buntu.html
Para buruh tetap menginginkan, agar UMK disepakati sesuai kebijakan Bupati Sambari yaitu Rp 1.160.000 atau mengalami kenaikan 15 persen.
Sebaliknya, pengusaha yang tergabung dalam Apindo menyatakan hanya mampu menaikkan UMK maksimal 8 persen saja. “Karena sama-sama ngotot akhirnya tidak ketemu, sehingga dinyatakan deadlock,” ujarnya.
Subari, koordinator Sekber SP-SB menyatakan, tetap berpedoman pada kesepakatan dengan Bupati yang bersedia menetapkan UMK Gresik Rp 1.160.000. “Minimal tetap pada angka itu,” ujar Subari, Senin (1/11) usai rapat pembahasan UMK.
Ketua Apindo Gresik Tri Andhi Suprihartono mengakui, untuk sementara ini akan berkoordinasi dengan semua anggota terkait deadlock tersebut.nsan
Surya Online Selasa, 2 Nopember 2010 | 07:23 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/02/pembahasan-umk-gresik-buntu.html
Senin, 01 November 2010
Apindo Gresik Resmi Protes
Gresik - Surya- Perseteruan antara Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Gresik (DP Apindo) dengan Disnaker Gresik semakin memuncak.
Kemarin, Apindo secara resmi mengirimkan nota protes kepada Bupati Sambari Halim Radianto mengenai kebijakan sepihak bupati yang menyepakati tuntutan buruh untuk menaikkan UMK 2011 sebesar 15 persen sehingga menjadi Rp 1.160.000.
Ketua DPK Apindo Gresik, Tri Andhi Suprihartono mengatakan, dalam nota protes tersebut pihaknya memberikan alur kerja hingga keluarnya besaran UMK dalam setiap tahunnya. Besaran UMK 2011 itu ditentukan beberapa faktor, di antaranya survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak), besaran inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan untuk menaikkan UMK. “Nah, saat ini tingkat inflasi nasional sebesar 5,3 persen. Jika kebijakan Bupati Sambari menaikkan UMK di atas inflasi, maka akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Gresik,” terang Tri Andhi kepada wartawan, kemarin.
Ketua Kadin Gresik ini juga sangat menyayangkan sikap Bupati Gresik, yang secara sepihak menyepakati kenaikan UMK 2011 karena mengabaikan tahapan penentuan UMK yang ditetapkan Dewan Pengupahan (DP) Gresik. Sikap Apindo Gresik tersebut, karena DP Gresik yang sah menurut hukum masih berlangsung. Selain itu, kebijakan Bupati Sambari merupakan kebijakan sepihak dan bertentangan dengan asas demokrasi dan kebersamaan yang sedang dibangun. “Kebijakan itu juga bentuk intervensi hukum,” tegasnya.
Menyikapi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik Saputro mengungkapkan, bila kesepakatan antara bupati dengan 12 elemen buruh di ruang kerja bupati, Rabu (27/10) mulai pukul 07.30 WIB hingga 08.30 WIB tersebut baru sebatas wacana. Artinya, kenaikan UMK yang diminta buruh sebesar 15 persen belum final. “Saat ini DP Gresik masih membahas kesepakatan itu. Sehingga, Apindo Gresik tidak perlu bersikap antipati. Semuanya kan masih dibahas,” tukas Saputro kepada wartawan kemarin.
Sementara itu, Koordinator Sekber SP-SB Gresik, Subari menyatakan pertemuan antara Sekber SP-SB dengan Bupati Sambari Halim Radianto tersebut sudah jelas. Dari tiga tuntutan yang diajukannya waktu itu, dua diantaranya disetujui bupati. “Yang diterima adalah UMK 2011 naik 15 persen dan kantor PHI. Hanya kami memang tidak memegang surat kesepakatannya,” tegas dia.
Untuk memastikan hal itu, Subari mengaku, akan audiensi lagi dengan Bupati Sambari untuk mempertegas kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Bila nantinya Bupati Sambari tidak menyetujui kesepakatan tersebut, pihaknya akan mengerahkan massa untuk turun jalan. “Ini bukan ancaman, tetapi ini adalah kesepakatan kami dengan bupati,” katanya.
Sebelumnya, setelah mendapat ‘ancaman’ dari Sekber SP-SB yang akan ‘mengirimkan’ sedikitnya 30.000 orang buruh untuk mengepung kantor Bupati, dengan tuntutan tunggal kenaikan UMK hingga 15 persen, Sekber SP-SB sampai dua kali dipanggil petinggi pemkab. Pemanggilan pertama, mereka dipanggil Wabup HM Qosim di ruang kerjanya, Selasa (26/10) sore. Dalam pertemuan itu, pemkab intinya menyetujui tuntutan buruh dengan kompensasi mereka tidak unjukrasa. Namun wakil buruh itu, mengaku belum puas kalau belum mendapat jawaban langsung dari bupati. Sehingga keesokan harinya, Bupati Sambari secara langsung menemui mereka di ruang kerjanya, Rabu (27/10) dengan tujuan yang sama.(san)
Online Senin, 1 Nopember 2010 | 08:50 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/01/apindo-resmi-protes.html
Kemarin, Apindo secara resmi mengirimkan nota protes kepada Bupati Sambari Halim Radianto mengenai kebijakan sepihak bupati yang menyepakati tuntutan buruh untuk menaikkan UMK 2011 sebesar 15 persen sehingga menjadi Rp 1.160.000.
Ketua DPK Apindo Gresik, Tri Andhi Suprihartono mengatakan, dalam nota protes tersebut pihaknya memberikan alur kerja hingga keluarnya besaran UMK dalam setiap tahunnya. Besaran UMK 2011 itu ditentukan beberapa faktor, di antaranya survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak), besaran inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan untuk menaikkan UMK. “Nah, saat ini tingkat inflasi nasional sebesar 5,3 persen. Jika kebijakan Bupati Sambari menaikkan UMK di atas inflasi, maka akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Gresik,” terang Tri Andhi kepada wartawan, kemarin.
Ketua Kadin Gresik ini juga sangat menyayangkan sikap Bupati Gresik, yang secara sepihak menyepakati kenaikan UMK 2011 karena mengabaikan tahapan penentuan UMK yang ditetapkan Dewan Pengupahan (DP) Gresik. Sikap Apindo Gresik tersebut, karena DP Gresik yang sah menurut hukum masih berlangsung. Selain itu, kebijakan Bupati Sambari merupakan kebijakan sepihak dan bertentangan dengan asas demokrasi dan kebersamaan yang sedang dibangun. “Kebijakan itu juga bentuk intervensi hukum,” tegasnya.
Menyikapi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik Saputro mengungkapkan, bila kesepakatan antara bupati dengan 12 elemen buruh di ruang kerja bupati, Rabu (27/10) mulai pukul 07.30 WIB hingga 08.30 WIB tersebut baru sebatas wacana. Artinya, kenaikan UMK yang diminta buruh sebesar 15 persen belum final. “Saat ini DP Gresik masih membahas kesepakatan itu. Sehingga, Apindo Gresik tidak perlu bersikap antipati. Semuanya kan masih dibahas,” tukas Saputro kepada wartawan kemarin.
Sementara itu, Koordinator Sekber SP-SB Gresik, Subari menyatakan pertemuan antara Sekber SP-SB dengan Bupati Sambari Halim Radianto tersebut sudah jelas. Dari tiga tuntutan yang diajukannya waktu itu, dua diantaranya disetujui bupati. “Yang diterima adalah UMK 2011 naik 15 persen dan kantor PHI. Hanya kami memang tidak memegang surat kesepakatannya,” tegas dia.
Untuk memastikan hal itu, Subari mengaku, akan audiensi lagi dengan Bupati Sambari untuk mempertegas kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Bila nantinya Bupati Sambari tidak menyetujui kesepakatan tersebut, pihaknya akan mengerahkan massa untuk turun jalan. “Ini bukan ancaman, tetapi ini adalah kesepakatan kami dengan bupati,” katanya.
Sebelumnya, setelah mendapat ‘ancaman’ dari Sekber SP-SB yang akan ‘mengirimkan’ sedikitnya 30.000 orang buruh untuk mengepung kantor Bupati, dengan tuntutan tunggal kenaikan UMK hingga 15 persen, Sekber SP-SB sampai dua kali dipanggil petinggi pemkab. Pemanggilan pertama, mereka dipanggil Wabup HM Qosim di ruang kerjanya, Selasa (26/10) sore. Dalam pertemuan itu, pemkab intinya menyetujui tuntutan buruh dengan kompensasi mereka tidak unjukrasa. Namun wakil buruh itu, mengaku belum puas kalau belum mendapat jawaban langsung dari bupati. Sehingga keesokan harinya, Bupati Sambari secara langsung menemui mereka di ruang kerjanya, Rabu (27/10) dengan tujuan yang sama.(san)
Online Senin, 1 Nopember 2010 | 08:50 WIB
http://www.surya.co.id/2010/11/01/apindo-resmi-protes.html
Jumat, 29 Oktober 2010
PHK Massal Ancam Gresik dan Pengusaha Kirim Nota Protes ke Bupati
SURABAYA - SURYA- Pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran tengah menghantui sejumlah perusahaan di Gresik, menyusul pernyataan Bupati Sambari Halim Radianto yang menaikkan UMK 2011 sebesar 15 persen menjadi Rp 1.160.000.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Tri Andhi Suprihartono mengatakan, terdapat beberapa industri di Gresik berniat merumahkan sebagian karyawannya. Selain itu, juga berencana akan merelokasi usahanya ke luar Jawa Timur.
“Industri perkayuan di Driyorejo yang memiliki 1.700 orang pekerja misalnya, tadi konfirmasi ke saya secara bertahap telah merumahkan 700 orang karyawannya. Sehingga saat ini yang aktif tinggal 1.000 pekerja,” kata Andhi di Kantor Apindo Jatim, Kamis (28/10).
Jika pernyataan bupati tersebut akhirnya dijalankan, akan kian mempersulit kondisi industri dan keputusan PHK menjadi pilihan. Informasi lain yang ia terima, ada 2-3 calon investor yang akan ekspansi pabrik di Gresik mengancam akan membatalkan niatnya. Tak hanya itu, papar Andhi, salah satu perusahaan tekstil dengan ribuan karyawan juga ancang-ancang memindahkan pabriknya ke luar Jatim dengan alasan tingginya upah buruh di provinsi ini.
Seperti diberitakan, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, memenuhi tuntutan Sekretariat Bersama Serikat Pekerja-Serikat Buruh (Sekber SP-SB) agar menaikkan UMK Gresik 2011 menjadi sekitar Rp 1.160.000 dari Rp 1.010.400 pada 2010.
Atas pernyataan bupati tersebut, ucap Andhi, Apindo Gresik langsung menemui Bupati Sambari dan menyampaikan nota protes terhadap kebijakannya. Alasannya, besaran UMK masih dibahas oleh dewan pengupahan yang notabene dibentuk oleh bupati.
“Kebijakan itu sepihak dan merupakan bentuk intervensi hukum yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang bupati,” tandas Andhi.
Sekretaris Eksekutif Apindo Jatim Made Sudjana menambahkan, hingga kini besaran UMK masih dibahas di tingkat dewan pengupahan di kabupaten/kota yang rata-rata masih dalam tahap penentuan kebutuhan hidup layak (KHL).
“UMK didasarkan pada komponen survei KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan. Nah, jika kenaikan upah jauh lebih besar dari inflasi tentunya akan menjadi preseden buruk bagi iklim usaha dan investasi di dalam negeri,” sebutnya.(dio)
Surya Online Jumat, 29 Oktober 2010 | 07:49 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/29/phk-massal-ancam-gresik.html
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Tri Andhi Suprihartono mengatakan, terdapat beberapa industri di Gresik berniat merumahkan sebagian karyawannya. Selain itu, juga berencana akan merelokasi usahanya ke luar Jawa Timur.
“Industri perkayuan di Driyorejo yang memiliki 1.700 orang pekerja misalnya, tadi konfirmasi ke saya secara bertahap telah merumahkan 700 orang karyawannya. Sehingga saat ini yang aktif tinggal 1.000 pekerja,” kata Andhi di Kantor Apindo Jatim, Kamis (28/10).
Jika pernyataan bupati tersebut akhirnya dijalankan, akan kian mempersulit kondisi industri dan keputusan PHK menjadi pilihan. Informasi lain yang ia terima, ada 2-3 calon investor yang akan ekspansi pabrik di Gresik mengancam akan membatalkan niatnya. Tak hanya itu, papar Andhi, salah satu perusahaan tekstil dengan ribuan karyawan juga ancang-ancang memindahkan pabriknya ke luar Jatim dengan alasan tingginya upah buruh di provinsi ini.
Seperti diberitakan, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, memenuhi tuntutan Sekretariat Bersama Serikat Pekerja-Serikat Buruh (Sekber SP-SB) agar menaikkan UMK Gresik 2011 menjadi sekitar Rp 1.160.000 dari Rp 1.010.400 pada 2010.
Atas pernyataan bupati tersebut, ucap Andhi, Apindo Gresik langsung menemui Bupati Sambari dan menyampaikan nota protes terhadap kebijakannya. Alasannya, besaran UMK masih dibahas oleh dewan pengupahan yang notabene dibentuk oleh bupati.
“Kebijakan itu sepihak dan merupakan bentuk intervensi hukum yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang bupati,” tandas Andhi.
Sekretaris Eksekutif Apindo Jatim Made Sudjana menambahkan, hingga kini besaran UMK masih dibahas di tingkat dewan pengupahan di kabupaten/kota yang rata-rata masih dalam tahap penentuan kebutuhan hidup layak (KHL).
“UMK didasarkan pada komponen survei KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan. Nah, jika kenaikan upah jauh lebih besar dari inflasi tentunya akan menjadi preseden buruk bagi iklim usaha dan investasi di dalam negeri,” sebutnya.(dio)
Surya Online Jumat, 29 Oktober 2010 | 07:49 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/29/phk-massal-ancam-gresik.html
Kamis, 28 Oktober 2010
Bupati Gresik Turuti Buruh, Pengusaha Kecewa UMK Gresik Rp 1,16 Juta
GRESIK - SURYA- Bupati H Sambari Halim Radianto, secara sepihak memenuhi tuntutan Sekretariat Bersama Serikat Pekerja-Serikat Buruh (Sekber SP-SB) untuk menaikkan UMK Gresik 2011 hingga 15 persen. Padahal dalam waktu yang sama, Dewan Pengupahan Gresik masih merundingkan UMK.
Dengan demikian maka UMK Gresik 2011 akan naik menjadi sekitar Rp 1.160.000 dari Rp 1.010.400 tahun 2010.
Kebijakan itu, disampaikan Bupati Sambari Halim Radianto didamping Wakil Bupati HM Qosim dan Kadisnaker Saputro kepada 12 elemen buruh di ruang kerja bupati, Rabu (27/10). Pertemuan digelar mulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 09.00 WIB.
Sehari sebelumnya, pengurus Sekber SP-SB dipanggil Wabup HM Qosim, untuk menyampaikan keinginan pemkab menyepakati tuntutan buruh dengan kompensasi unjuk rasa dibatalkan.
Kebijakan Bupati Sambari itu, sebagai jawaban terhadap ancaman kepung kantor bupati yang akan dilakukan 30.000 massa Sekber SP-SB yang rencananya digelar bersamaan dengan diadakannya Upacara Hari Kebangkitan Bangsa di kantor bupati, Kamis (28/10).
“Karena tuntutan kami disepakati, kami putuskan untuk tidak turun jalan. Apalagi, bupati juga langsung minta kami membatalkannya,” terang Subari, Koordinator Sekber SP-SB, Rabu (27/10).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi (Kadisnaker) Gresik Saputro dihubungi via ponsel, menyatakan pertemuan hanya membicarakan soal pelimpahan Kantor Disperindag menjadi PHI. Sedangkan untuk kenaikan UMK 2011, Saputro buru-buru menyatakan belum ada kesepakatan. “Pertemuan tadi hanya menyepakati PHI. Sedangkan UMK belum, jadi jangan sampai dibesar-besarkan,” tukasnya lalu menutup telepon.
Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Gresik Try Andhi Suprihartono SS, MBA menyatakan kekecewaannya atas kebijakan bupati tersebut. Ia menilai, kebijakan itu adalah bentuk intervensi pemkab sekaligus preseden buruk soal penetapan upah bagi kalangan industri di Gresik. “Kebijakan ini bisa mengancam iklim industri dan investasi di Gresik,” ingatnya.
Kebijakan itu, tambah ketua Kadin Gresik ini, dinilai juga tidak menghormati proses hukum yang berlaku. Sebab Dewan Pengupahan Gresik masih berunding soal besaran KHL, dan belum menentukan besaran UMK.
“Di saat kami masih berunding, tiba-tiba pemkab membuat kebijakan sepihak tanpa melibatkan kami. Ini kebijakan yang tidak demokratis,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, tambah Andhi, Apindo akan segera menggelar rapat termasuk dengan berkonsultasi dengan tim hukum DPK Apindo Gresik. Pengusaha Gresik ingin kenaikan berkisar antara 6-8 persen dari UMK 2010 Rp 1.010.400.(nsan)
Surya Online Kamis, 28 Oktober 2010 | 09:20 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/28/umk-gresik-rp-116-juta.html
Dengan demikian maka UMK Gresik 2011 akan naik menjadi sekitar Rp 1.160.000 dari Rp 1.010.400 tahun 2010.
Kebijakan itu, disampaikan Bupati Sambari Halim Radianto didamping Wakil Bupati HM Qosim dan Kadisnaker Saputro kepada 12 elemen buruh di ruang kerja bupati, Rabu (27/10). Pertemuan digelar mulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 09.00 WIB.
Sehari sebelumnya, pengurus Sekber SP-SB dipanggil Wabup HM Qosim, untuk menyampaikan keinginan pemkab menyepakati tuntutan buruh dengan kompensasi unjuk rasa dibatalkan.
Kebijakan Bupati Sambari itu, sebagai jawaban terhadap ancaman kepung kantor bupati yang akan dilakukan 30.000 massa Sekber SP-SB yang rencananya digelar bersamaan dengan diadakannya Upacara Hari Kebangkitan Bangsa di kantor bupati, Kamis (28/10).
“Karena tuntutan kami disepakati, kami putuskan untuk tidak turun jalan. Apalagi, bupati juga langsung minta kami membatalkannya,” terang Subari, Koordinator Sekber SP-SB, Rabu (27/10).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi (Kadisnaker) Gresik Saputro dihubungi via ponsel, menyatakan pertemuan hanya membicarakan soal pelimpahan Kantor Disperindag menjadi PHI. Sedangkan untuk kenaikan UMK 2011, Saputro buru-buru menyatakan belum ada kesepakatan. “Pertemuan tadi hanya menyepakati PHI. Sedangkan UMK belum, jadi jangan sampai dibesar-besarkan,” tukasnya lalu menutup telepon.
Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Gresik Try Andhi Suprihartono SS, MBA menyatakan kekecewaannya atas kebijakan bupati tersebut. Ia menilai, kebijakan itu adalah bentuk intervensi pemkab sekaligus preseden buruk soal penetapan upah bagi kalangan industri di Gresik. “Kebijakan ini bisa mengancam iklim industri dan investasi di Gresik,” ingatnya.
Kebijakan itu, tambah ketua Kadin Gresik ini, dinilai juga tidak menghormati proses hukum yang berlaku. Sebab Dewan Pengupahan Gresik masih berunding soal besaran KHL, dan belum menentukan besaran UMK.
“Di saat kami masih berunding, tiba-tiba pemkab membuat kebijakan sepihak tanpa melibatkan kami. Ini kebijakan yang tidak demokratis,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, tambah Andhi, Apindo akan segera menggelar rapat termasuk dengan berkonsultasi dengan tim hukum DPK Apindo Gresik. Pengusaha Gresik ingin kenaikan berkisar antara 6-8 persen dari UMK 2010 Rp 1.010.400.(nsan)
Surya Online Kamis, 28 Oktober 2010 | 09:20 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/28/umk-gresik-rp-116-juta.html
Rabu, 27 Oktober 2010
Puluhan Ribu Buruh Gresik Ancam Kepung Kantor Bupati
GRESIK | SURYA Online - Puluhan ribu buruh se-Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengancam akan mengepung kantor bupati setempat jika Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Gresik tidak mengakomodasi usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2011 sebesar 15 persen.
“Sepanjang bupati merespons keinginan buruh, maka kami membatalkan turun jalan yang kita rencanakan pada tanggal 28 Oktober mendatang,” kata Koordinator Sekretariat Bersama Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (Sekber SP-SB), Subari, Senin (25/10/2010), di Gresik.
Ia mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan elemen buruh di Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan Proklamasi pada akhir pekan lalu untuk merancang aksi di kantor bupati. “Agendanya mendesak bupati menyepakati usulan kenaikan UMK 2011 versi buruh, jika tidak kita akan menduduki kantor bupati sampai pemintaan kita dipenuhi,” ujar Subari.
Pertemuan yang dipimpin Subari itu meminta setiap perusahaan mewakilkan 30 persen karyawannya untuk mendukung aksi yang diperkirakan mencapai 30 ribu buruh. “Rencananya, kami melakukan aksi di DPRD Gresik, Disnaker dan diakhiri di Kantor Bupati dengan mengerahkan seluruh kekuatan buruh,” katanya.
Sekretaris bersama Serikat Pekerja Serikat Buruh mengaku telah menyebarkan surat kepada semua perusahaan yang meminta sebanyak 30 persen karyawannya untuk mendukung aksi.
Bahkan, Sekber SP-SB juga sudah mengirimnkan surat pemberitahuan ke Polres Gresik terkait aksi itu.
Rencananya, konsentrasi massa akan dibagi menjadi tiga. Wilayah kota meliputi Manyar, Kebomas dan Gresik, sedangkan wilayah Selatan terbagi menjadi dua yaitu kawasan Menganti dan Driyorejo, serta konsentrasi massa terakhir meliputi Kedamean dan Wringinanom hingga Kecamatan Cerme.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik, Edi Purwanto, yang dimintai konfirmasi mengenai tuntutan buruh menyatakan, pihaknya tidak bisa berkomentar menyikapi rencana buruh yang melakukan aksi. “Saat ini, DP Kabupaten Gresik itu baru memasuki tahap pembahasan survei KHL (kemampuan hidup layak, Red) di pasar-pasar tradisional, belum menyebut angka UMK. Kok bias mereka memaksakan kenaikan dengan persentase 15 persen. Dasarnya apa?” katanya
Suryo Online Senin, 25 Oktober 2010 | 21:17 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/25/puluhan-ribu-buruh-gresik-ancam-kepung-kantor-bupati.html
“Sepanjang bupati merespons keinginan buruh, maka kami membatalkan turun jalan yang kita rencanakan pada tanggal 28 Oktober mendatang,” kata Koordinator Sekretariat Bersama Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (Sekber SP-SB), Subari, Senin (25/10/2010), di Gresik.
Ia mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan elemen buruh di Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan Proklamasi pada akhir pekan lalu untuk merancang aksi di kantor bupati. “Agendanya mendesak bupati menyepakati usulan kenaikan UMK 2011 versi buruh, jika tidak kita akan menduduki kantor bupati sampai pemintaan kita dipenuhi,” ujar Subari.
Pertemuan yang dipimpin Subari itu meminta setiap perusahaan mewakilkan 30 persen karyawannya untuk mendukung aksi yang diperkirakan mencapai 30 ribu buruh. “Rencananya, kami melakukan aksi di DPRD Gresik, Disnaker dan diakhiri di Kantor Bupati dengan mengerahkan seluruh kekuatan buruh,” katanya.
Sekretaris bersama Serikat Pekerja Serikat Buruh mengaku telah menyebarkan surat kepada semua perusahaan yang meminta sebanyak 30 persen karyawannya untuk mendukung aksi.
Bahkan, Sekber SP-SB juga sudah mengirimnkan surat pemberitahuan ke Polres Gresik terkait aksi itu.
Rencananya, konsentrasi massa akan dibagi menjadi tiga. Wilayah kota meliputi Manyar, Kebomas dan Gresik, sedangkan wilayah Selatan terbagi menjadi dua yaitu kawasan Menganti dan Driyorejo, serta konsentrasi massa terakhir meliputi Kedamean dan Wringinanom hingga Kecamatan Cerme.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik, Edi Purwanto, yang dimintai konfirmasi mengenai tuntutan buruh menyatakan, pihaknya tidak bisa berkomentar menyikapi rencana buruh yang melakukan aksi. “Saat ini, DP Kabupaten Gresik itu baru memasuki tahap pembahasan survei KHL (kemampuan hidup layak, Red) di pasar-pasar tradisional, belum menyebut angka UMK. Kok bias mereka memaksakan kenaikan dengan persentase 15 persen. Dasarnya apa?” katanya
Suryo Online Senin, 25 Oktober 2010 | 21:17 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/25/puluhan-ribu-buruh-gresik-ancam-kepung-kantor-bupati.html
Jumat, 22 Oktober 2010
Regulator Elpiji Non-SNI Ditarik
GRESIK - SURYA- Guna mencegah terjadinya ledakan tabung elpiji, mulai Rabu (20/10), Pertamina menarik semua selang dan regulator yang tidak berlisensi dan diganti dengan yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Dengan begitu, setidaknya kekhawatiran terkait musibah yang disebabkan oleh tabung elpiji dapat teratasi,” ujar Bagus Cahyo Yuwono, Direktur UD Rusdi Gresik, agen Elpiji 3 Kg yang ditunjuk Pertamina untuk mendistribusikan selang dan regulator ber-SNI di Kab Gresik kemarin.
Menurut Bagus, proses penukarannya cukup mudah. Warga tinggal menukar selang dan regulator yang tak berlisensi menunjukkan KTP, KSK, serta uang Rp 35.000. “Itu sudah termasuk subsidi yang ditetapkan pemerintah. Jika tanpa subsidi, harga selang dan regulator ber-SNI sebesr Rp 70.000,” jelas Bagus sembari menegaskan bahwa penukarannya bisa dilakukan di SPBU Jalan Veteran 23, Kecamatan Kebomas.
Sekadar diketahui, penarikan selang dan regulator tak ber-SNI telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI No: 69/M-IND/PER/7/2010 tentang harga resmi selang karet dan regulator tekanan rendah tabung baja liquified petroleum gas (LPG) 3 kg untuk wilayah Jawa dan Bali. Nsan
Surya Online Kamis, 21 Oktober 2010 | 08:27 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/21/regulator-elpiji-non-sni-ditarik.htmlhttp://www.surya.co.id/2010/10/21/regulator-elpiji-non-sni-ditarik.html
“Dengan begitu, setidaknya kekhawatiran terkait musibah yang disebabkan oleh tabung elpiji dapat teratasi,” ujar Bagus Cahyo Yuwono, Direktur UD Rusdi Gresik, agen Elpiji 3 Kg yang ditunjuk Pertamina untuk mendistribusikan selang dan regulator ber-SNI di Kab Gresik kemarin.
Menurut Bagus, proses penukarannya cukup mudah. Warga tinggal menukar selang dan regulator yang tak berlisensi menunjukkan KTP, KSK, serta uang Rp 35.000. “Itu sudah termasuk subsidi yang ditetapkan pemerintah. Jika tanpa subsidi, harga selang dan regulator ber-SNI sebesr Rp 70.000,” jelas Bagus sembari menegaskan bahwa penukarannya bisa dilakukan di SPBU Jalan Veteran 23, Kecamatan Kebomas.
Sekadar diketahui, penarikan selang dan regulator tak ber-SNI telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI No: 69/M-IND/PER/7/2010 tentang harga resmi selang karet dan regulator tekanan rendah tabung baja liquified petroleum gas (LPG) 3 kg untuk wilayah Jawa dan Bali. Nsan
Surya Online Kamis, 21 Oktober 2010 | 08:27 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/21/regulator-elpiji-non-sni-ditarik.htmlhttp://www.surya.co.id/2010/10/21/regulator-elpiji-non-sni-ditarik.html
Jumat, 15 Oktober 2010
JUMLAH WARGA MISKIN GRESIK MENINGKAT
GRESIK | SURYA Online - Jumlah warga miskin di Kabupaten Gresik terhitung masih tinggi. Pada tahun 2009 lalu tercatat 245.765 warga miskin dengan tingkat pengangguran mencapai 7,01 persen.
Pada 2010 jumlah warga miskin bertambah menjadi 246.415 jiwa dari jumlah penduduk 1.282.259 jiwa, sedangkan angka pengangguran mencapai 6,5 persen. Pada 2011 jumlah warga miskin diproyeksikan 246.145 jiwa dengan angka pengangguran 6,03 persen. Sementara, angka harapan hidup (AHH) di Gresik terus naik, pada 2009 menunjukkan angka 75,97, pada 2010 (76,13) sedang pada 2011 (76,29).
Sesuai draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2011, Pemerintah Kabupaten Gresik menargetkan tidak ada penambahan signifikan jumlah penduduk miskin dan menurunkan angka pengangguran 0,49 persen. Anggota Komisi D D PRD Gresik, Siti Muafiyah berharap pemerintahan baru lebih serius menangani masalah pengangguran dan kemiskinan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, M Najikh, Rabu (13/10/2010), menyatakan, pemerintahan baru saat ini sudah menyiapkan program pengurangan kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Proyeksi Pemkab Gresik dalam KUA PPAS belum final dan bersifat sementara.
“KUA PPAS itu masih akan dibahas dengan legislatif disesuaikan dengan data terkini,” katanya.
Surya Online Rabu, 13 Oktober 2010 | 19:45 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/13/jumlah-warga-miskin-di-gresik-meningkat.html
Pada 2010 jumlah warga miskin bertambah menjadi 246.415 jiwa dari jumlah penduduk 1.282.259 jiwa, sedangkan angka pengangguran mencapai 6,5 persen. Pada 2011 jumlah warga miskin diproyeksikan 246.145 jiwa dengan angka pengangguran 6,03 persen. Sementara, angka harapan hidup (AHH) di Gresik terus naik, pada 2009 menunjukkan angka 75,97, pada 2010 (76,13) sedang pada 2011 (76,29).
Sesuai draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2011, Pemerintah Kabupaten Gresik menargetkan tidak ada penambahan signifikan jumlah penduduk miskin dan menurunkan angka pengangguran 0,49 persen. Anggota Komisi D D PRD Gresik, Siti Muafiyah berharap pemerintahan baru lebih serius menangani masalah pengangguran dan kemiskinan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, M Najikh, Rabu (13/10/2010), menyatakan, pemerintahan baru saat ini sudah menyiapkan program pengurangan kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Proyeksi Pemkab Gresik dalam KUA PPAS belum final dan bersifat sementara.
“KUA PPAS itu masih akan dibahas dengan legislatif disesuaikan dengan data terkini,” katanya.
Surya Online Rabu, 13 Oktober 2010 | 19:45 WIB
http://www.surya.co.id/2010/10/13/jumlah-warga-miskin-di-gresik-meningkat.html
Minggu, 05 September 2010
Rebana, Songkok, dan Parsel Lebaran 2010
BULAN suci Ramadan juga membawa berkah besar bagi para pengusaha perabot untuk keperluan religi. Salah satunya adalah perajin rebana yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Bungah.
Menjelang dan selama Ramadan, order yang diterima para perajin cukup tinggi. Sekitar empat kali lipat dari hari-hari biasa di luar Ramadan.
Di hari-hari biasa, pengusaha rebana hanya mendapat pesanan sekitar 120 buah per bulan. Selama Ramadan, seorang pengusaha rebana bisa menerima pesanan sampai 1.500 buah. "Hampir seluruh home industry rebana harus menambah jumlah karyawan untuk memenuhi order," kata Anwar, salah satu perajin rebana.
Ada beberapa jenis rebana yang diproduksi home industry di sana. Di antaranya rebana jenis al-banjari, hadrah, dan samroh. Selama Ramadan, yang paling banyak dipesan adalah jenis al-banjari dan samroh. Pemesan sebagian besar dari luar Jawa dan manca negara.
Selain itu, bisnis lain yang menggeliat selama Ramadan adalah produksi songkok. Bagi para perajin songkok, Ramadan benar-benar bulan berkah. Perajin songkok mulai dari skala kecil, menengah hingga besar sama-sama mengalami kenaikan order.
Salah satu industri songkok di kawasan Blandongan, kecamatan Gresik sudah menerima order bejibun saat menjelang Ramadan. Pesanan itu juga datang dari luar Jawa dan luar negeri. Produk unggulan industri itu adalah songkok ventilasi (songkok yang dilengkapi lubang agar udara bisa masuk).
Bisnis rumahan lain di Gresik yang lumayan menggeliat adalah para perajin keranjang parsel. Bisnis ini banyak ditemui di wilayah selatan Gresik, terutama di Cerme. Banjir pesanan keranjang parsel sudah mulai terasa sejak dua bulan lalu. Paling banyak, pesanan berasal dari luar pulau jawa.
Bisnis pakaian muslim juga tidak kalah ramai. Sejak pertengahan Ramadhan hingga jelang lebaran, para perajin busana dan pernak-pernik mulai kebanjiran pesanan. "Terutama pesanan untuk baju muslim wanita," kata salah satu perajin di sebuah home industri di kawasan Tlogo Pojok Kec Gresik. (ris/yad/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 05 September 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=153841
Menjelang dan selama Ramadan, order yang diterima para perajin cukup tinggi. Sekitar empat kali lipat dari hari-hari biasa di luar Ramadan.
Di hari-hari biasa, pengusaha rebana hanya mendapat pesanan sekitar 120 buah per bulan. Selama Ramadan, seorang pengusaha rebana bisa menerima pesanan sampai 1.500 buah. "Hampir seluruh home industry rebana harus menambah jumlah karyawan untuk memenuhi order," kata Anwar, salah satu perajin rebana.
Ada beberapa jenis rebana yang diproduksi home industry di sana. Di antaranya rebana jenis al-banjari, hadrah, dan samroh. Selama Ramadan, yang paling banyak dipesan adalah jenis al-banjari dan samroh. Pemesan sebagian besar dari luar Jawa dan manca negara.
Selain itu, bisnis lain yang menggeliat selama Ramadan adalah produksi songkok. Bagi para perajin songkok, Ramadan benar-benar bulan berkah. Perajin songkok mulai dari skala kecil, menengah hingga besar sama-sama mengalami kenaikan order.
Salah satu industri songkok di kawasan Blandongan, kecamatan Gresik sudah menerima order bejibun saat menjelang Ramadan. Pesanan itu juga datang dari luar Jawa dan luar negeri. Produk unggulan industri itu adalah songkok ventilasi (songkok yang dilengkapi lubang agar udara bisa masuk).
Bisnis rumahan lain di Gresik yang lumayan menggeliat adalah para perajin keranjang parsel. Bisnis ini banyak ditemui di wilayah selatan Gresik, terutama di Cerme. Banjir pesanan keranjang parsel sudah mulai terasa sejak dua bulan lalu. Paling banyak, pesanan berasal dari luar pulau jawa.
Bisnis pakaian muslim juga tidak kalah ramai. Sejak pertengahan Ramadhan hingga jelang lebaran, para perajin busana dan pernak-pernik mulai kebanjiran pesanan. "Terutama pesanan untuk baju muslim wanita," kata salah satu perajin di sebuah home industri di kawasan Tlogo Pojok Kec Gresik. (ris/yad/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 05 September 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=153841
Berkah Ramadhan 2010 Order Meningkat Empat Kali Bagi Pengusaha Makanan Ringan dan Kerupuk
Ramadan adalah bulan berkah bagi perajin home industri makanan dan pernik-pernik yang berkaitan dengan bulan suci tersebut. Mulai kue kering, songkok, rebana, dan busana muslim. Order yang mereka terima selama ramadan melonjak hingga empat kali.
DUSUN Ngebret Desa Morowudi Kecamatan Cerme dikenal sebagai sentra industri makanan ringan. Lokasinya sekitar 13 kilometer dari pusat pemerintahan Gresik.
Selama Ramadan dan menjelang lebaran, dusun tersebut nyaris tidak pernah ''tidur''. Ratusan orang bekerja siang malam untuk memenuhi order kue kering.
Di dusun tersebut terdapat sedikitnya 60 perajin makanan ringan. Hampir semuanya menjual kue kering yang biasa disuguhkan kepada tamu. Sentra makanan ringan di dusun itu mulai terbentuk sekitar 1973. Dusun itu pun lantas dikenal sebagai pusat camilan.
Meski berskala home industri, namun operasional tergolong padat karya. Satu home industri bisa mempekerjakan 8-10 oeang. Tenaga kerjanya campuran. Laki-laki, perempuan bahkan anak-anak.
Menjelang lebaran kesibukan semakin terasa di rumah-rumah disana. Sehingga jalan dusun terasa lenggang, karena sebagian besar penghuninya memilih bekerja dalam rumah atau menjadi tenaga kerja di rumah tetangganya.
Ada belasan jenis camilan yang mereka buat. Beberapa di antaranya adalah keripik pisang, keripik ketela, kedelai goreng, dan makanan ringan olahan yang lain. Panganan ringan itu menjadi makanan khas asal Ngebret.
Makanan ringan itu biasanya dijual secara grosir. Ada pula yang dikemas eceran. Yang menjadi cikal bakal sentra industri itu adalah keripik pisang dan singkong ungu. "Keripik singkong ungu dan pisang menjadi andalan sejak awal," ujar Umi Khulsum, salah satu pengusaha makanan ringan di Ngebret.
Hampir setiap pagi, ratusan ton singkong maupun pisang kiriman dari berbagai daerah didatangkan ke Ngebret. Setidaknya 40 ton singkon dan pisang datang setiap harinya.
Belakangan, jumlah petani yang menjual singkong hasil panen ke Dusun Ngebret terus berkurang. Para petani singkong ungu di Mojokerto memilih mengolahnya sendiri. "Sekarang singkong ungu berkurang," kata perempuan berusia 52 tahun itu.
Pengusaha makanan kecil Ngrebet pun berinovasi dengan mengembangkan jenis baru makanan ringan. Sekarang yang menjadi andalan adalah kuping gajah dan pastel.
Panganan itu bahkan sampai dikirim ke Bali, Kalimantan, hingga Papua. "Ya kirimnya bentuk beberapa bal. Tapi, melalui perantara," jelas Umi Hanik.
Satu bal beratnya sekitar lima kilogram. Sehari ada yang bisa mengirim sampai 500 bal. Bisa dimaklumi sebab harga panganan di dusun tersebut terbilang lebih murah dibandingkan di toko-toko makanan ringan.
Umi Khulsum, mengaku menekuni usaha camilan itu sejak 2005 lalu. "Sebelumnya saya ikut membantu orang tua sejak 1973," katanya.
Saat menjelang lebaran seperti ini, dia bisa tersenyum karena order yang diterimanya meningkat. Bisa sampai empat kali dibanding hari biasa. "Alhamdulillah mas!," kata pengusaha perempuan yang mempekerjakan delapan orang di rumahnya itu.
Delapan pekerja itu mempunyai tugas masing-masing. Mengoreng bagian kaum laki-laki. Sedangkan kaum hawa mendapat tugas membuat adonan hingga membungkus. "Anak-anak sekolah berasal dari keluarga kurang mampu juga kami rekrut," katanya.
Selain pengusaha makanan ringan, pengusaha kerupuk juga ketiban rezeki dari banjir order. Salah satunya adalah Mohammad Khoirudin yang tinggal di desa Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu.
Kesibukan di rumahnya meningkat saat Ramadan dan menjelang lebaran. Bisnis kerupuk ikan yang digeluti guru Matematika di SD Muhammadiyah Sidayu itu memasuki masa panen. "Sehari saya bisa mengirim ratusan bungkus kerupuk," ujarnya.
Ketika menjelang lebaran seperti saat ini, pesanan lebih banyak berasal dari perorangan. "Pesanan perorangan itu langsung ke rumah. Karena saya masih belum mempunyai toko sendiri," ungkap bapak empat anak itu. (yad/ris/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 05 September 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22
DUSUN Ngebret Desa Morowudi Kecamatan Cerme dikenal sebagai sentra industri makanan ringan. Lokasinya sekitar 13 kilometer dari pusat pemerintahan Gresik.
Selama Ramadan dan menjelang lebaran, dusun tersebut nyaris tidak pernah ''tidur''. Ratusan orang bekerja siang malam untuk memenuhi order kue kering.
Di dusun tersebut terdapat sedikitnya 60 perajin makanan ringan. Hampir semuanya menjual kue kering yang biasa disuguhkan kepada tamu. Sentra makanan ringan di dusun itu mulai terbentuk sekitar 1973. Dusun itu pun lantas dikenal sebagai pusat camilan.
Meski berskala home industri, namun operasional tergolong padat karya. Satu home industri bisa mempekerjakan 8-10 oeang. Tenaga kerjanya campuran. Laki-laki, perempuan bahkan anak-anak.
Menjelang lebaran kesibukan semakin terasa di rumah-rumah disana. Sehingga jalan dusun terasa lenggang, karena sebagian besar penghuninya memilih bekerja dalam rumah atau menjadi tenaga kerja di rumah tetangganya.
Ada belasan jenis camilan yang mereka buat. Beberapa di antaranya adalah keripik pisang, keripik ketela, kedelai goreng, dan makanan ringan olahan yang lain. Panganan ringan itu menjadi makanan khas asal Ngebret.
Makanan ringan itu biasanya dijual secara grosir. Ada pula yang dikemas eceran. Yang menjadi cikal bakal sentra industri itu adalah keripik pisang dan singkong ungu. "Keripik singkong ungu dan pisang menjadi andalan sejak awal," ujar Umi Khulsum, salah satu pengusaha makanan ringan di Ngebret.
Hampir setiap pagi, ratusan ton singkong maupun pisang kiriman dari berbagai daerah didatangkan ke Ngebret. Setidaknya 40 ton singkon dan pisang datang setiap harinya.
Belakangan, jumlah petani yang menjual singkong hasil panen ke Dusun Ngebret terus berkurang. Para petani singkong ungu di Mojokerto memilih mengolahnya sendiri. "Sekarang singkong ungu berkurang," kata perempuan berusia 52 tahun itu.
Pengusaha makanan kecil Ngrebet pun berinovasi dengan mengembangkan jenis baru makanan ringan. Sekarang yang menjadi andalan adalah kuping gajah dan pastel.
Panganan itu bahkan sampai dikirim ke Bali, Kalimantan, hingga Papua. "Ya kirimnya bentuk beberapa bal. Tapi, melalui perantara," jelas Umi Hanik.
Satu bal beratnya sekitar lima kilogram. Sehari ada yang bisa mengirim sampai 500 bal. Bisa dimaklumi sebab harga panganan di dusun tersebut terbilang lebih murah dibandingkan di toko-toko makanan ringan.
Umi Khulsum, mengaku menekuni usaha camilan itu sejak 2005 lalu. "Sebelumnya saya ikut membantu orang tua sejak 1973," katanya.
Saat menjelang lebaran seperti ini, dia bisa tersenyum karena order yang diterimanya meningkat. Bisa sampai empat kali dibanding hari biasa. "Alhamdulillah mas!," kata pengusaha perempuan yang mempekerjakan delapan orang di rumahnya itu.
Delapan pekerja itu mempunyai tugas masing-masing. Mengoreng bagian kaum laki-laki. Sedangkan kaum hawa mendapat tugas membuat adonan hingga membungkus. "Anak-anak sekolah berasal dari keluarga kurang mampu juga kami rekrut," katanya.
Selain pengusaha makanan ringan, pengusaha kerupuk juga ketiban rezeki dari banjir order. Salah satunya adalah Mohammad Khoirudin yang tinggal di desa Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu.
Kesibukan di rumahnya meningkat saat Ramadan dan menjelang lebaran. Bisnis kerupuk ikan yang digeluti guru Matematika di SD Muhammadiyah Sidayu itu memasuki masa panen. "Sehari saya bisa mengirim ratusan bungkus kerupuk," ujarnya.
Ketika menjelang lebaran seperti saat ini, pesanan lebih banyak berasal dari perorangan. "Pesanan perorangan itu langsung ke rumah. Karena saya masih belum mempunyai toko sendiri," ungkap bapak empat anak itu. (yad/ris/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 05 September 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22
Minggu, 15 Agustus 2010
Di Bawean Belum Tuntas Distribusi Konversi ELPIJI
UNTUK wilayah Gresik, program konversi sudah tuntas. Namun, tak demikian dengan di Pulau Bawean. Saat ini, baru warga di Kecamatan Sangkapura yang sudah kebagian program konversi. Sedangkan, warga di Kecamatan Tambak masih harus sabar menunggu program tersebut. Selain itu, masih ada beberapa persoalan di sana.
Dari data jumlah realisasi program konversi di wilayah Gresik, tercatat masih ada 6.052 KK (kepala keluarga) di wilayah kecamatan Tambak yang belum kebagian program itu. Harusnya, sejak Juli lalu, warga di sana sudah kebagian.
Tapi, gara-gara insiden tenggelamnya kapal pengangkut elpiji, akhirnya program itu terpaksa dihentikan sementara. "Tapi, tetap kami upayakan tahun ini sudah terealisasi," kata Kabag SDA Sentot Supriyohadi.
Alhasil, sampai saat ini warga di kecamatan Tambak masih menggunakan mitan sebagai bahan bakar utama. Yang jadi persoalan, harga mitan di sana tergolong sulit diprediksi. Bahkan, harga mitan di sana sampai tembus angka Rp 10 ribu per liter.
Tingginya harga minyak tanah di Bawean terjadi karena keterlambatan pengiriman bahan bakar tersebut ke pulau itu. Selain itu, jatah beberapa agen mitan juga mulai dikurangi.
Kondisi ini ditambah dengan sikap warga yang kebagian elpiji pun juga masih banyak yang ketakutan. Terutama soal kekhawatiran mereka akan insiden ledakan. Tidak sedikit warga Bawean yang tetap menggunakan mitan sebagai bahan bakar sehari-hari. (ris/yad/ruk)
KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | VALIDASI (KK) | DITRIBUSI (KK)
Gresik | 89.215 | 18.608 | 18.608
Kebomas | 92.602 | 17.914 | 17.914
Manyar | 99.049 | 22.862 | 22.862
Duduk Sampeyan | 49.584 | 11.759 | 11.759
Cerme | 68.885 | 18.208 | 18.208
Menganti | 109.078 | 30.570 | 30.570
Benjeng | 61.633 | 17.702 | 17.702
Balongpanggang | 56.556 | 17.578 | 17.578
Driyorejo | 93.796 | 27.459 | 27.459
Sidayu | 40.855 | 10.565 | 10.565
Dukun | 64.774 | 18.528 | 18.528
Bungah | 62.993 | 16.576 | 16.576
Ujung Pangkah | 46.871 | 11.687 | 11.687
Panceng | 48.945 | 11.587 | 11.587
Wringin Anom | 67.155 | 18.924 | 18.924
Kedamean | 58.278 | 18.077 | 18.077
Sangkapura | 71.556 | 11.021 | 11.021
Tambak | 40.762 | 6.052 | 0
Jumlah | 1.222.587 | 305.677 | 299.625
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 15 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150482
Dari data jumlah realisasi program konversi di wilayah Gresik, tercatat masih ada 6.052 KK (kepala keluarga) di wilayah kecamatan Tambak yang belum kebagian program itu. Harusnya, sejak Juli lalu, warga di sana sudah kebagian.
Tapi, gara-gara insiden tenggelamnya kapal pengangkut elpiji, akhirnya program itu terpaksa dihentikan sementara. "Tapi, tetap kami upayakan tahun ini sudah terealisasi," kata Kabag SDA Sentot Supriyohadi.
Alhasil, sampai saat ini warga di kecamatan Tambak masih menggunakan mitan sebagai bahan bakar utama. Yang jadi persoalan, harga mitan di sana tergolong sulit diprediksi. Bahkan, harga mitan di sana sampai tembus angka Rp 10 ribu per liter.
Tingginya harga minyak tanah di Bawean terjadi karena keterlambatan pengiriman bahan bakar tersebut ke pulau itu. Selain itu, jatah beberapa agen mitan juga mulai dikurangi.
Kondisi ini ditambah dengan sikap warga yang kebagian elpiji pun juga masih banyak yang ketakutan. Terutama soal kekhawatiran mereka akan insiden ledakan. Tidak sedikit warga Bawean yang tetap menggunakan mitan sebagai bahan bakar sehari-hari. (ris/yad/ruk)
KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | VALIDASI (KK) | DITRIBUSI (KK)
Gresik | 89.215 | 18.608 | 18.608
Kebomas | 92.602 | 17.914 | 17.914
Manyar | 99.049 | 22.862 | 22.862
Duduk Sampeyan | 49.584 | 11.759 | 11.759
Cerme | 68.885 | 18.208 | 18.208
Menganti | 109.078 | 30.570 | 30.570
Benjeng | 61.633 | 17.702 | 17.702
Balongpanggang | 56.556 | 17.578 | 17.578
Driyorejo | 93.796 | 27.459 | 27.459
Sidayu | 40.855 | 10.565 | 10.565
Dukun | 64.774 | 18.528 | 18.528
Bungah | 62.993 | 16.576 | 16.576
Ujung Pangkah | 46.871 | 11.687 | 11.687
Panceng | 48.945 | 11.587 | 11.587
Wringin Anom | 67.155 | 18.924 | 18.924
Kedamean | 58.278 | 18.077 | 18.077
Sangkapura | 71.556 | 11.021 | 11.021
Tambak | 40.762 | 6.052 | 0
Jumlah | 1.222.587 | 305.677 | 299.625
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 15 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150482
Langganan:
Postingan (Atom)