JAKARTA - Ada kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI-Polri. Tahun depan pemerintah kembali menaikkan gaji pokok mereka hingga 10 persen, lebih tinggi daripada kenaikan gaji tahun ini yang hanya 5 persen.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, untuk mendukung perbaikan kesejahteraan PNS-TNI-Polri dan pensiunan, pemerintah dalam tahun 2011 berencana menaikkan gaji pokok mereka rata-rata 10 persen.
''Pemerintah juga tetap akan memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS-TNI-Polri dan pensiunan," ujarnya yang disambut tepuk tangan riuh saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 di hadapan DPR kemarin (16/8).
Menurut SBY, melalui kebijakan kenaikan gaji pokok 10 persen tersebut, penghasilan PNS dengan pangkat terendah akan meningkat dari Rp 1.895.700 menjadi sekitar Rp 2.000.000.Khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya akan meningkat dari Rp 2.496.100 menjadi Rp 2.654.000. ''Perbaikan pendapatan itu dimaksudkan agar para guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik generasi mendatang bangsa," katanya.
Sementara itu, penghasilan anggota TNI-Polri dengan pangkat terendah juga meningkat, dari Rp 2.505.200 menjadi Rp 2.625.000. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, untuk kenaikan gaji 10 persen, pemerintah siap menaikkan alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2011. ''Totalnya Rp 180,6 triliun," ujar Agus saat konferensi pers tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2011 di Kantor Ditjen Pajak kemarin.
Menurut Agus, angka tersebut naik Rp 18,0 triliun atau 11,0 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja pegawai dalam APBN-P 2010 yang sebesar Rp 162,7 triliun. "Anggaran belanja pegawai ini terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, vakasi, lembur, serta belanja kontribusi sosial," jelasnya.
Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2011 disebutkan, alokasi anggaran pada pos belanja gaji dan tunjangan ditetapkan Rp 91,2 triliun. "Peningkatan ini terkait dengan rencana kenaikan gaji pokok 10 persen serta melanjutkan kebijakan pemberian gaji ke-13 pada tahun depan," ujar Agus.
Pos honorarium, vakasi, dan lembur ditetapkan Rp 879,0 miliar. Pos kontribusi sosial direncanakan Rp 61,3 triliun. "Anggaran kontribusi sosial ini, sebagian besar, digunakan untuk pembayaran pensiun melalui PT Taspen. Termasuk, kenaikan pensiun pokok 10 persen dan pensiun ke-13," imbuhnya.
Ekonom yang juga pengamat kebijakan publik dari Central for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro menilai, kenaikan gaji PNS-TNI-Polri sebesar 10 persen cukup bagus karena inflasi pada 2011 diperkirakan sekitar 6 persen. "Secara nominal, kenaikan 10 persen itu memadai," ujarnya.
Sementara itu, seiring dengan kinerja positif perekonomian nasional sepanjang tahun ini, untuk 2011, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 6,3 persen. Presiden mengatakan, pemerintah sudah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 berdasar perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik. ''Untuk pertumbuhan ekonomi ditarget 6,3 persen," ujarnya saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2011 di DPR kemarin.
Target itu lebih tinggi daripada target pertumbuhan ekonomi APBN-P 2010 yang sebesar 5,8 persen. Juga lebih tinggi daripada proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 6,0 persen.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2011 merupakan target yang realistis. Itu terkait dengan kinerja perekonomian yang tahun ini menggembirakan. ''Kita lihat, 2010, ekonomi kita tumbuh dengan mantap," katanya.
Hatta mengakui, memang, perekonomian global masih dibayang-bayangi oleh risiko lanjutan krisis utang di Eropa dan agak lambatnya pertumbuhan ekonomi AS. ''Tapi, mengacu pada kinerja perekonomian 2010, Indonesia tetap akan tumbuh signifikan," terangnya.
Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad H. Wibowo menilai, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 bisa digenjot lebih tinggi lagi. "Minimal 6,7 hingga 7,1 persen," ujarnya.
Meski demikian, kata dia, pemerintah memang perlu mewaspadai faktor eksternal seperti potensi lonjakan harga pangan dan komoditas dunia sebagai akibat kemarau di Rusia dan ketidakmenentuan iklim. Faktor lain, belum pulihnya global confidence karena masih belum menentunya pemulihan sektor perbankan AS. "Ini harus diwaspadai," harapnya. (owi/c1/iro)
Jawa Pos [ Selasa, 17 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=150862
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Selasa, 17 Agustus 2010
Selasa, 03 Agustus 2010
Perlu Kajian Mendalam Untuk Mencari Pengganti Jakarta Wakil Ketua MPR: Saat Tepat Buat Mengkaji
JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota negara semakin serius dibicarakan di parlemen. Setelah Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan setuju ibu kota dipindah ke Palangkaraya, kemarin (2/8) giliran Wakil Ketua MPR Hajrianto Tohari mendesak realisasi pemindahan pusat roda pemerintahan.
Dukungan mencari pengganti Jakarta sebagi pusat pemerintahan itu disampaikan Hajrianto dalam diskusi bertema pemindahan ibu kota negara di gedung MPR/DPR. Dalam diskusi tersebut, hadir pula anggota DPD asal Kalteng Hamdani dan peneliti LIPI Siti Zuhro.
Menurut Hajrianto, perlu kajian mendalam untuk mencari pengganti Jakarta yang sudah tak layak menjadi pusat pemerintahan. Dia berharap ide tersebut direspons serius oleh pemerintah dengan melakukan kajian yang bersifat interdisipliner.
Dari kajian itu, akan lahir naskah akademis sebagai dasar pengajuan RUU Pemindahan Ibu Kota. Di dalamnya akan memuat keputusan untuk memindahkan ibu kota yang dilengkap time schedule. ''Sekarang ini kesempatan yang baik bagi DPR dan pemerintah untuk membuat draf RUU tersebut,'' tegas politikus Golkar tersebut.
Hajrianto juga berharap ide memindahkan ibu kota negara tidak disikapi negatif. Apalagi kalau argumentasinya hanya terkait besarnya anggaran yang dibutuhkan. ''Ini sebuah reduksi terhadap persoalan yang begitu kompleks,'' katanya.
Dia menegaskan, persoalan anggaran bisa dipecahkan dengan pemindahan ibu kota dalam tahap yang panjang dan berangsur-angsur.
Sejak awal, kata dia, Jakarta memang tidak ideal menjadi ibu kota negara. Karena itu, sejak era kemerdekaan, Bung Karno memunculkan wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada era Orba, muncul usul lokasi lain, yakni Jonggol, Bogor. ''Itu menimbulkan banyak spekulasi dari pemilik modal. Akibatnya, harga tanah di Jonggol sempat melejit,'' ungkap Hajrianto.
Sayangnya, kata dia, wacana pemindahan ibu kota masih muncul secara sporadis dan emosional. Biasanya berangkat dari kejengkelan terhadap karut-marut dan kemacetan luar biasa di Jakarta. ''Harus segera dimulai pengkajian yang lebih dalam dan bersifat multidimensional,'' ujarnya.
Dia mengakui, secara objektif, Jakarta memang sudah tidak memadai untuk menjadi ibu kota negara. ''Jakarta ini the big village. Secara objektif, saya yakin tidak ada silang sengketa. Ke depan, untuk pusat bisnis, Jakarta masih memadai, seperti Bombay, India, dan Montreal, Kanada,'' katanya.
Hamdani, senator asal Kalteng, mengungkapkan, Palangkaraya mempunyai sejumlah keunggulan strategis sebagai lokasi alternatif ibu kota negara. Secara geografis, Palangkaraya berada di tengah-tengah kawasan Sumatera-Jawa dengan timur Indonesia. Posisinya juga bersebelahan dengan Sulawesi. ''Jaraknya satu jam terbang ke Jakarta. Kira-kira sama seperti Jakarta-Surabaya,'' ujarnya.
Palangkaraya juga memiliki lahan yang luas, mencapai 2.678,51 km2. Sementara itu, Jakarta hanya 661,52 km2. Luas seluruh Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektare atau 1,5 kali Pulau Jawa. ''Masih banyak hutan lebat,'' beber Hamdani.
Dia mengakui, pemindahan ibu kota membutuhkan kemauan politik bersama. DPR dan pemerintah harus merevisi dulu UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.
Hamdani juga yakin bahwa anggaran bukan hambatan. Dia menyebutkan, pengalokasian 1 persen dari APBN yang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun sudah cukup untuk menutupi. ''Pelan tapi pasti bisa dilakukan,'' katanya.
Bagaimana dengan tesktur tanah di Kalimantan Tengah yang cenderung flat dan rawan banjir? ''Soal banjir, pasti bisa dipecahkan. Teknologi kan sudah canggih,'' jawabnya lantas tersenyum.
Peneliti LIPI Siti Zuhro menyatakan, pemindahan ibu kota harus menjadi starting point untuk menata ulang daerah dengan mengoptimalkan otonomi daerah dan desentralisasi. Salah satunya, membuka cluster-cluster ekonomi baru, sehingga tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai kota yang ''menggoda'' bagi masyarakat.
Dia mengakui, Jakarta tidak bisa terus dipaksakan menjadi ibu kota negara karena sudah kelebihan beban dan dilemanya sangat banyak. ''Jakarta telanjur salah urus dari rezim ke rezim. Kini, kita mengharapkan ada wajah baru (ibu kota negara,Red),'' tegasnya.
Mantan anggota pansus RUU DKI Jakarta Sayuti Asyathri menyatakan kagum pada Beijing, ibu kota Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menurut dia, Beijing mampu tampil sebagai kota yang begitu anggun dan berwibawa tanpa tempat hiburan malam dan sentra bisnis.
''Saya kira, ibu kota negara kita juga harus mengakhiri campur-aduk. Sekarang semua menumpuk di Jakarta,'' ujarnya. (bay/c5/pri)
Sumber: http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=148505
Jawa Pos [ Selasa, 03 Agustus 2010 ]
Dukungan mencari pengganti Jakarta sebagi pusat pemerintahan itu disampaikan Hajrianto dalam diskusi bertema pemindahan ibu kota negara di gedung MPR/DPR. Dalam diskusi tersebut, hadir pula anggota DPD asal Kalteng Hamdani dan peneliti LIPI Siti Zuhro.
Menurut Hajrianto, perlu kajian mendalam untuk mencari pengganti Jakarta yang sudah tak layak menjadi pusat pemerintahan. Dia berharap ide tersebut direspons serius oleh pemerintah dengan melakukan kajian yang bersifat interdisipliner.
Dari kajian itu, akan lahir naskah akademis sebagai dasar pengajuan RUU Pemindahan Ibu Kota. Di dalamnya akan memuat keputusan untuk memindahkan ibu kota yang dilengkap time schedule. ''Sekarang ini kesempatan yang baik bagi DPR dan pemerintah untuk membuat draf RUU tersebut,'' tegas politikus Golkar tersebut.
Hajrianto juga berharap ide memindahkan ibu kota negara tidak disikapi negatif. Apalagi kalau argumentasinya hanya terkait besarnya anggaran yang dibutuhkan. ''Ini sebuah reduksi terhadap persoalan yang begitu kompleks,'' katanya.
Dia menegaskan, persoalan anggaran bisa dipecahkan dengan pemindahan ibu kota dalam tahap yang panjang dan berangsur-angsur.
Sejak awal, kata dia, Jakarta memang tidak ideal menjadi ibu kota negara. Karena itu, sejak era kemerdekaan, Bung Karno memunculkan wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada era Orba, muncul usul lokasi lain, yakni Jonggol, Bogor. ''Itu menimbulkan banyak spekulasi dari pemilik modal. Akibatnya, harga tanah di Jonggol sempat melejit,'' ungkap Hajrianto.
Sayangnya, kata dia, wacana pemindahan ibu kota masih muncul secara sporadis dan emosional. Biasanya berangkat dari kejengkelan terhadap karut-marut dan kemacetan luar biasa di Jakarta. ''Harus segera dimulai pengkajian yang lebih dalam dan bersifat multidimensional,'' ujarnya.
Dia mengakui, secara objektif, Jakarta memang sudah tidak memadai untuk menjadi ibu kota negara. ''Jakarta ini the big village. Secara objektif, saya yakin tidak ada silang sengketa. Ke depan, untuk pusat bisnis, Jakarta masih memadai, seperti Bombay, India, dan Montreal, Kanada,'' katanya.
Hamdani, senator asal Kalteng, mengungkapkan, Palangkaraya mempunyai sejumlah keunggulan strategis sebagai lokasi alternatif ibu kota negara. Secara geografis, Palangkaraya berada di tengah-tengah kawasan Sumatera-Jawa dengan timur Indonesia. Posisinya juga bersebelahan dengan Sulawesi. ''Jaraknya satu jam terbang ke Jakarta. Kira-kira sama seperti Jakarta-Surabaya,'' ujarnya.
Palangkaraya juga memiliki lahan yang luas, mencapai 2.678,51 km2. Sementara itu, Jakarta hanya 661,52 km2. Luas seluruh Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektare atau 1,5 kali Pulau Jawa. ''Masih banyak hutan lebat,'' beber Hamdani.
Dia mengakui, pemindahan ibu kota membutuhkan kemauan politik bersama. DPR dan pemerintah harus merevisi dulu UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.
Hamdani juga yakin bahwa anggaran bukan hambatan. Dia menyebutkan, pengalokasian 1 persen dari APBN yang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun sudah cukup untuk menutupi. ''Pelan tapi pasti bisa dilakukan,'' katanya.
Bagaimana dengan tesktur tanah di Kalimantan Tengah yang cenderung flat dan rawan banjir? ''Soal banjir, pasti bisa dipecahkan. Teknologi kan sudah canggih,'' jawabnya lantas tersenyum.
Peneliti LIPI Siti Zuhro menyatakan, pemindahan ibu kota harus menjadi starting point untuk menata ulang daerah dengan mengoptimalkan otonomi daerah dan desentralisasi. Salah satunya, membuka cluster-cluster ekonomi baru, sehingga tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai kota yang ''menggoda'' bagi masyarakat.
Dia mengakui, Jakarta tidak bisa terus dipaksakan menjadi ibu kota negara karena sudah kelebihan beban dan dilemanya sangat banyak. ''Jakarta telanjur salah urus dari rezim ke rezim. Kini, kita mengharapkan ada wajah baru (ibu kota negara,Red),'' tegasnya.
Mantan anggota pansus RUU DKI Jakarta Sayuti Asyathri menyatakan kagum pada Beijing, ibu kota Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menurut dia, Beijing mampu tampil sebagai kota yang begitu anggun dan berwibawa tanpa tempat hiburan malam dan sentra bisnis.
''Saya kira, ibu kota negara kita juga harus mengakhiri campur-aduk. Sekarang semua menumpuk di Jakarta,'' ujarnya. (bay/c5/pri)
Sumber: http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=148505
Jawa Pos [ Selasa, 03 Agustus 2010 ]
Gagasan Pindah Ibu Kota Makin Kuat Ketua DPR Setuju Palangkaraya, Ilmuwan Rekomendasikan di Kaltim
JAKARTA - Gagasan pemindahan lokasi ibu kota negara terus bergema. Jakarta yang penuh kemacetan dan problem sosial dianggap sudah tidak layak menjadi pusat pemerintah. Para politikus dan sejumlah intelektual mulai menyodorkan kota alternatif tempat presiden dan para menteri mengendalikan pemerintahan.
Ketua DPR Marzuki Alie mendukung Palangkaraya, Kalteng, sebagai ibu kota mendatang. Dia menilai posisi kota itu bisa menyeimbangkan pembangunan Jawa dan luar Jawa. Sementara, sejumlah ilmuwan yang menyusun Visi Indonesia 2033 lebih memilih ibu kota negara berada di Kalimantan Timur. Yakni, membentuk kota baru yang disangga Balikpapan dan Samarinda.
''Usul kami mengerucut ke Kalimantan Timur,'' kata Andrinof Chaniago, dosen Fisip UI, yang menjadi ketua tim Visi Indonesia 2033. Di tim ini juga ada ekonom Ahmad Erani Yustika, dosen Unibraw. Rekomendasi yang merupakan hasil riset itu digarap sejak 2008 lalu.
Menurut Andrinof, Kalimantan Timur merupakan titik yang paling cocok untuk membuat keseimbangan pertumbuhan antara wilayah barat dan timur atau Jawa -luar Jawa. Menurut dia, ibu kota negara yang baru harus menggunakan lahan kosong atau betul-betul baru. Bukannya menempel atau mengubah status kota yang sudah ada di Kaltim, seperti Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota itu bisa difungsikan sebagai kota penyangga atau kota pendidikan. ''Jadi, ibu kota negara ini benar-benar kota baru,'' ujarnya.
''Ibu kota itu seharusnya berkonsep modern agar mampu bersaing dengan kota global lain. Jakarta sudah tidak mungkin,'' kata Andrinof yang juga direktur eksekutif CIRUS Surveyors Group di Jakarta kemarin (1/8).
Jakarta, kata dia, telanjur amburadul. Problem kemacetan dan tata ruang yang kacau diperparah dengan padatnya jumlah penduduk. Bahkan, ibu kota negara itu kini ''dikepung'' sekitar 30 juta penduduk yang tersebar di Jabodetabek.
''Jakarta jelas tetap harus dibenahi. Namun, sebagai ibu kota negara, Jakarta telanjur susah dibangun menjadi kota yang berperspektif global,'' kata Andrinof.
Secara umum, lanjut dia, Kalimantan aman dari gempa. Namun, pantai timur memang memiliki kemungkinan ikut merasakan efek gempa dari perairan di sekitar Maluku dan Sulawesi. Karena itu, lokasi ibu kota bukan selatan dari Kalimantan Timur. Namun, bisa 100 sampai 150 km dari Samarinda atau Balikpapan ke arah timur.
Andrinof mengakui, sebagian kalangan masih memilih pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah. Menurut Andrinof, ini lebih sebagai romantisme atas ide Bung Karno. Padahal, tekstur lahan di Kalimantan Tengah cenderung flat dan gambut, sehingga rawan banjir. Dia mencontohkan Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, yang sering kebanjiran.
''Kota kecil dengan penduduk sekitar 200 ribu itu saja bisa kebanjiran,'' katanya. Karena itu, Andrinof menegaskan, tekstur lahan lokasi ibu kota sebaiknya memiliki sedikit kemiringan.
Andrinof memperkirakan proses pemindahan ibu kota secara menyeluruh bisa tuntas dalam 10 tahun. Anggarannya sekitar Rp 100 triliun yang dicairkan secara bertahap. ''Rp 10 triliun setiap tahun. Dalam lima tahun sudah muncul bentuk lokasi baru ibu kota. Pada tahun ketujuh beberapa fungsinya bisa berjalan dan tahun kesepuluh selesai sepenuhnya,'' kata Andrinof.
Wacana pemindahan ibu kota juga sempat muncul pada era Orba. Tapi, lokasi yang ditawarkan masih di sekitar Jakarta. Beberapa alternatif yang disodorkan adalah Jonggol, Bogor; Serang bagian Selatan; Bogor Selatan; dan Subang, Jabar. Tapi, menurut Andrinof, itu tidak akan efektif. Alternatif itu hanya memindahkan keruwetan.
Andrinof menambahkan, DPR dan DPD tidak perlu repot-repot membuat naskah akademik untuk ide pemindahan ibu kota. Naskah visi Indonesia 2033 sudah menuangkan data dan analisis padat setebal 60 halaman
Sumber : http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=148197
Jawa Pos [ Senin, 02 Agustus 2010 ]
Ketua DPR Marzuki Alie mendukung Palangkaraya, Kalteng, sebagai ibu kota mendatang. Dia menilai posisi kota itu bisa menyeimbangkan pembangunan Jawa dan luar Jawa. Sementara, sejumlah ilmuwan yang menyusun Visi Indonesia 2033 lebih memilih ibu kota negara berada di Kalimantan Timur. Yakni, membentuk kota baru yang disangga Balikpapan dan Samarinda.
''Usul kami mengerucut ke Kalimantan Timur,'' kata Andrinof Chaniago, dosen Fisip UI, yang menjadi ketua tim Visi Indonesia 2033. Di tim ini juga ada ekonom Ahmad Erani Yustika, dosen Unibraw. Rekomendasi yang merupakan hasil riset itu digarap sejak 2008 lalu.
Menurut Andrinof, Kalimantan Timur merupakan titik yang paling cocok untuk membuat keseimbangan pertumbuhan antara wilayah barat dan timur atau Jawa -luar Jawa. Menurut dia, ibu kota negara yang baru harus menggunakan lahan kosong atau betul-betul baru. Bukannya menempel atau mengubah status kota yang sudah ada di Kaltim, seperti Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota itu bisa difungsikan sebagai kota penyangga atau kota pendidikan. ''Jadi, ibu kota negara ini benar-benar kota baru,'' ujarnya.
''Ibu kota itu seharusnya berkonsep modern agar mampu bersaing dengan kota global lain. Jakarta sudah tidak mungkin,'' kata Andrinof yang juga direktur eksekutif CIRUS Surveyors Group di Jakarta kemarin (1/8).
Jakarta, kata dia, telanjur amburadul. Problem kemacetan dan tata ruang yang kacau diperparah dengan padatnya jumlah penduduk. Bahkan, ibu kota negara itu kini ''dikepung'' sekitar 30 juta penduduk yang tersebar di Jabodetabek.
''Jakarta jelas tetap harus dibenahi. Namun, sebagai ibu kota negara, Jakarta telanjur susah dibangun menjadi kota yang berperspektif global,'' kata Andrinof.
Secara umum, lanjut dia, Kalimantan aman dari gempa. Namun, pantai timur memang memiliki kemungkinan ikut merasakan efek gempa dari perairan di sekitar Maluku dan Sulawesi. Karena itu, lokasi ibu kota bukan selatan dari Kalimantan Timur. Namun, bisa 100 sampai 150 km dari Samarinda atau Balikpapan ke arah timur.
Andrinof mengakui, sebagian kalangan masih memilih pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah. Menurut Andrinof, ini lebih sebagai romantisme atas ide Bung Karno. Padahal, tekstur lahan di Kalimantan Tengah cenderung flat dan gambut, sehingga rawan banjir. Dia mencontohkan Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, yang sering kebanjiran.
''Kota kecil dengan penduduk sekitar 200 ribu itu saja bisa kebanjiran,'' katanya. Karena itu, Andrinof menegaskan, tekstur lahan lokasi ibu kota sebaiknya memiliki sedikit kemiringan.
Andrinof memperkirakan proses pemindahan ibu kota secara menyeluruh bisa tuntas dalam 10 tahun. Anggarannya sekitar Rp 100 triliun yang dicairkan secara bertahap. ''Rp 10 triliun setiap tahun. Dalam lima tahun sudah muncul bentuk lokasi baru ibu kota. Pada tahun ketujuh beberapa fungsinya bisa berjalan dan tahun kesepuluh selesai sepenuhnya,'' kata Andrinof.
Wacana pemindahan ibu kota juga sempat muncul pada era Orba. Tapi, lokasi yang ditawarkan masih di sekitar Jakarta. Beberapa alternatif yang disodorkan adalah Jonggol, Bogor; Serang bagian Selatan; Bogor Selatan; dan Subang, Jabar. Tapi, menurut Andrinof, itu tidak akan efektif. Alternatif itu hanya memindahkan keruwetan.
Andrinof menambahkan, DPR dan DPD tidak perlu repot-repot membuat naskah akademik untuk ide pemindahan ibu kota. Naskah visi Indonesia 2033 sudah menuangkan data dan analisis padat setebal 60 halaman
Sumber : http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=148197
Jawa Pos [ Senin, 02 Agustus 2010 ]
Langganan:
Postingan (Atom)