PEMKAB Gresik membantah tudingan bahwa tidak ada pejabat yang hadir dalam rekapitulasi manual hasil coblosan ulang 8 Agustus lalu. "Sejumlah pejabat dari Bagian Administrasi Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Gresik hadir dalam kegiatan tersebut," kata Kabag Humas Pemkab Gresik Drs H Hari Syawaludin MM kemarin (13/8).
Dia menegaskan, Bupati Robbach Ma'sum tidak hadir dalam rekapitulasi tersebut karena menghadiri acara Safari Ramadan di Kecamatan Driyorejo. "Kegiatan tersebut sudah terjadwal dan menjadi agenda rutin pemkab setiap ramadan," tutur Hari.
Safari Ramaan itu, kata dia, berlangsung pukul 15.00, berdekatan dengan pelaksanaan perhitungan manual pukul 13.30. Karena seluruh kepala SKPD se-Pemkab Gresik ikut dalam acara tersebut, wajar jika tidak banyak pejabat yang hadir dalam rekapitulasi manual di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hari menambahkan, Kapolres dan Dandim biasanya ikut dalam acara safari ramadan tersebut. Namun, Kamis lalu (12/8), dua petinggi keamanan dan militer di Gresik itu izin tidak ikut. "Pak Kapolres dan Dandim mendatangi ruang bupati pukul 13.30 untuk pamit tidak bisa mengikuti safari karena harus mengamankan rekapitulasi," jelasnya.
Sebagaimana diberitakan kemarin, saat perhitungan manual hasil coblosan ulang, para petinggi pemkab tidak hadir. Jajaran muspida hanya diwakili Kapolres AKBP Jacub Prajogo dan Dandim 0817 Letkol A. Yudi Hartono.
Ketidakhadiran para petinggi pemkab itu menimbulkan rasan-rasan bahwa mereka kecewa karena calon mereka, Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas), kalah dalam coblosan ulang. "Rasan-rasan itu hanya penafsiran belaka, yang menimbulkan opini bahwa bupati tidak hadir karena kecewa," tegas Hari. (c8/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 14 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=150245
Sabtu, 14 Agustus 2010
Pemilukada Gresik 2010 : “Kecewa, Petinggi Pemkab Tak Hadir”
ADA yang berbeda dalam rapat terbuka penghitungan manual hasil coblosan ulang yang digelar KPU kemarin jika dibandingkan dengan penghitungan manual hasil coblosan 26 Mei lalu. Tidak seorang pun pejabat Pemkab Gresik hadir dalam acara tersebut. Padahal, saat penghitungan manual coblosan 26 Mei lalu, mereka hadir lengkap.
Saat itu penghitungan dimenangi pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas). Kemarin, saat penghitungan manual dimenangi pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ), tidak seorang pun pejabat pemkab hadir. Di antara enam jajaran muspida yang diundang, hanya dua yang hadir. Mereka adalah Kapolres dan komandan kodim.
Ketidakhadiran para petinggi Pemkab Gresik tersebut menimbulkan rasan-rasan bahwa mereka kecewa karena jagonya (Humas) kalah. Situasi itu memperkuat dugaan bahwa selama ini pemkab memang menjagokan Humas untuk meneruskan ''dinasti'' Robbach Ma'sum.
Dukungan pejabat pemkab terhadap Humas -meski dibantah- tidak bisa disembunyikan. Bupati Robbach bahkan sempat mengajukan izin cuti ke gubernur Jawa Timur untuk berkampanye bagi pasangan Humas. Namun, izin tersebut ditolak.
Tengara bahwa pejabat pemkab mendukung Humas diperkuat dengan putusan MK yang memerintahkan coblosan ulang. Dasarnya adalah keterlibatan para aparat pemkab untuk memenangkan salah satu calon yang dinilai sudah terstruktur, sistematis, dan masif.
Menurut kabar yang beredar, tak adanya pejabat pemkab dalam acara rekapitulasi kemarin 12 Agustus 2010 tak lepas dari kekecewaan mereka terhadap hasil coblosan ulang. "Wajarlah Mas banyak yang gak datang," kata salah seorang pejabat pemkab yang ogah namanya disebut.
Demikian pula halnya dengan wakil dari DPRD Gresik, tak satu pun hadir. Kalaupun ada, mereka datang dengan status sebagai tim sukses salah satu kandidat.
Anggota KPU Gresik Abdul Basid enggan mengomentari ketidakhadiran pejabat pemkab dalam agenda rekap kemarin. "Yang jelas, semua undangan sudah kami sebar. Soal hadir tidaknya, itu bukan urusan kami," ujarnya singkat. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Jum’at, 13 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=150090
Saat itu penghitungan dimenangi pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas). Kemarin, saat penghitungan manual dimenangi pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ), tidak seorang pun pejabat pemkab hadir. Di antara enam jajaran muspida yang diundang, hanya dua yang hadir. Mereka adalah Kapolres dan komandan kodim.
Ketidakhadiran para petinggi Pemkab Gresik tersebut menimbulkan rasan-rasan bahwa mereka kecewa karena jagonya (Humas) kalah. Situasi itu memperkuat dugaan bahwa selama ini pemkab memang menjagokan Humas untuk meneruskan ''dinasti'' Robbach Ma'sum.
Dukungan pejabat pemkab terhadap Humas -meski dibantah- tidak bisa disembunyikan. Bupati Robbach bahkan sempat mengajukan izin cuti ke gubernur Jawa Timur untuk berkampanye bagi pasangan Humas. Namun, izin tersebut ditolak.
Tengara bahwa pejabat pemkab mendukung Humas diperkuat dengan putusan MK yang memerintahkan coblosan ulang. Dasarnya adalah keterlibatan para aparat pemkab untuk memenangkan salah satu calon yang dinilai sudah terstruktur, sistematis, dan masif.
Menurut kabar yang beredar, tak adanya pejabat pemkab dalam acara rekapitulasi kemarin 12 Agustus 2010 tak lepas dari kekecewaan mereka terhadap hasil coblosan ulang. "Wajarlah Mas banyak yang gak datang," kata salah seorang pejabat pemkab yang ogah namanya disebut.
Demikian pula halnya dengan wakil dari DPRD Gresik, tak satu pun hadir. Kalaupun ada, mereka datang dengan status sebagai tim sukses salah satu kandidat.
Anggota KPU Gresik Abdul Basid enggan mengomentari ketidakhadiran pejabat pemkab dalam agenda rekap kemarin. "Yang jelas, semua undangan sudah kami sebar. Soal hadir tidaknya, itu bukan urusan kami," ujarnya singkat. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Jum’at, 13 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=150090
Pemilukada Gresik 2010 : “Kemenangan SQ Tunggu MK Pasangan yang Kalah Tolak Tanda Tangani Rekapitulasi Manual”
GRESIK - Tuntas sudah semua tahap coblosan ulang Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010. Setelah melakukan perhitungan manual kemarin (12/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik menetapkan pasangan Sambari Halim-M. Qosim (SQ) sebagai peraih suara terbanyak.
Meski demikian, hasil pilbup tersebut belum final. Sebab, KPU bakal membawa hasil coblosan ulang itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK-lah yang memutuskan hasil final coblosan ulang. Apakah pasangan SQ ditetapkan sebagai bupati-wakil bupati terpilih, atau bakal ada keputusan lain.
Yang jelas, proses rekapitulasi kemarin berjalan sesuai dengan prediksi. Selain duet SQ dipastikan unggul, hasil rekapitulasi itu diwarnai penolakan. Praktis, hasil coblosan ulang itu hanya disetujui pasangan SQ. Saksi empat pasangan lain menolak.
Mereka yang menolak adalah saksi duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik), M. Nashihan-Syamsul Maarif (Monash-Syamsul), Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas), serta Sastro-Samwil (S2BY).
Dari hasil rekapitulasi perhitungan hasil pilbup Gresik yang berakhir pukul 15.30 kemarin, komposisi suara tidak jauh berbeda dengan rekapitulasi awal. Pasangan SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Disusul duet Humas dengan perolehan 160.212.
Duet Bani berada di urutan ketiga dengan total suara 3.645 suara. Komposisinya juga tidak berubah. Duet SQ unggul di tujuh kecamatan yang diulang. Sedangkan duet Humas hanya menang di dua kecamatan.
Rapat rekapitulasi perhitungan suara berlangsung di Kantor KPU Gresik mulai pukul 13.30.
Rapat yang dikawal sekitar seribu aparat keamanan itu semula berlangsung tenang. Suasana panas mulai terasa ketika KPU mengumumkan hasil rekap. Pemicunya adalah keberatan saksi pasangan Humas dan Monash-Syamsul.
Saksi kedua pasangan tersebut ngotot membacakan keberatan mereka. Padahal, sebelumnya disepakati untuk menuliskan keberatan tersebut tanpa perlu membacakannya.
Kengototan saksi kedua pasangan tersebut memicu keberatan saksi pasangan SQ. "Kesepakatannya sudah jelas. Jadi, Anda nggak usah membaca. Cukup ditulis saja," kata Choirul Anam, saksi SQ.
Sempat terjadi adu mulut antara ketiga kubu. Saksi Monash-Syamsul yang diwakili ketua tim pemenangannya, Soesanto Tjokro Kristanto, nekat membacakannya. "Kami menolak hasil rekapitulasi ini karena ditemukan banyak pelanggaran selama proses pilkada," kilahnya. (ris/c2/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Jum'at, 13 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=150091
Meski demikian, hasil pilbup tersebut belum final. Sebab, KPU bakal membawa hasil coblosan ulang itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK-lah yang memutuskan hasil final coblosan ulang. Apakah pasangan SQ ditetapkan sebagai bupati-wakil bupati terpilih, atau bakal ada keputusan lain.
Yang jelas, proses rekapitulasi kemarin berjalan sesuai dengan prediksi. Selain duet SQ dipastikan unggul, hasil rekapitulasi itu diwarnai penolakan. Praktis, hasil coblosan ulang itu hanya disetujui pasangan SQ. Saksi empat pasangan lain menolak.
Mereka yang menolak adalah saksi duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik), M. Nashihan-Syamsul Maarif (Monash-Syamsul), Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas), serta Sastro-Samwil (S2BY).
Dari hasil rekapitulasi perhitungan hasil pilbup Gresik yang berakhir pukul 15.30 kemarin, komposisi suara tidak jauh berbeda dengan rekapitulasi awal. Pasangan SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Disusul duet Humas dengan perolehan 160.212.
Duet Bani berada di urutan ketiga dengan total suara 3.645 suara. Komposisinya juga tidak berubah. Duet SQ unggul di tujuh kecamatan yang diulang. Sedangkan duet Humas hanya menang di dua kecamatan.
Rapat rekapitulasi perhitungan suara berlangsung di Kantor KPU Gresik mulai pukul 13.30.
Rapat yang dikawal sekitar seribu aparat keamanan itu semula berlangsung tenang. Suasana panas mulai terasa ketika KPU mengumumkan hasil rekap. Pemicunya adalah keberatan saksi pasangan Humas dan Monash-Syamsul.
Saksi kedua pasangan tersebut ngotot membacakan keberatan mereka. Padahal, sebelumnya disepakati untuk menuliskan keberatan tersebut tanpa perlu membacakannya.
Kengototan saksi kedua pasangan tersebut memicu keberatan saksi pasangan SQ. "Kesepakatannya sudah jelas. Jadi, Anda nggak usah membaca. Cukup ditulis saja," kata Choirul Anam, saksi SQ.
Sempat terjadi adu mulut antara ketiga kubu. Saksi Monash-Syamsul yang diwakili ketua tim pemenangannya, Soesanto Tjokro Kristanto, nekat membacakannya. "Kami menolak hasil rekapitulasi ini karena ditemukan banyak pelanggaran selama proses pilkada," kilahnya. (ris/c2/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Jum'at, 13 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=150091
Jumat, 13 Agustus 2010
Pemilukada Ulang Gresik 2010: “Giliran SQ Lapor ke Panwas Balas Laporan Humas Sehari Sebelumnya”
GRESIK - Karena terus dituding melakukan kecurangan dalam coblosan ulang, tim pemenangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ) pun gerah. Mereka membalas tudingan itu dengan mendatangi panitia pengawas (panwas) kemarin (11/8).
Tujuan utama mereka ke panwas adalah meminta lembaga pengawas tersebut membatalkan pengaduan dugaan pelanggaran SQ yang diajukan tim pemenangan pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas). Dasarnya, laporan kubu Humas tidak berdasar dan terkesan mengada-ada.
Selain itu, tim SQ balik melaporkan kubu Humas dengan membawa bukti baru. Bukti tersebut adalah rekaman video yang disebut sebagai pengakuan pasangan Humas terkait dengan money politics.
Dalam laporan ke panwas kemarin, Ketua Tim Advokasi SQ Hariyadi menyatakan, semua pengaduan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Humas tidak berdasar. "Banyak laporan mereka yang asal-asalan. Masak laporan kedaluwarsa dibawa," jelasnya.
Dia mencontohkan dugaan kampanye terselubung yang dialamatkan kepada SQ. Menurut Hariyadi, pasca putusan MK 24 Juni, tidak ada kejelasan soal boleh tidaknya berkampanye. "Instruksi larangan kampanye panwas baru keluar sebelum coblosan. Jadi, tak ada dasarnya," katanya.
Lebih lanjut Hariyadi menyebutkan, tim pemenangan Humas telah melakukan kebohongan publik. Didampingi anggota lain tim SQ, Choirul Anam, Hariyadi mengungkapkan bahwa laporan Humas ke panwas hanya berisi empat poin. ''Kok bisa mereka mengklaim melaporkan 100 pelanggaran. Apa itu bukan kebohongan publik," tandas Anam.
Seperti diberitakan kemarin, setelah kalah pilbup, tim Humas membawa seluruh klaim dugaan pelanggaran yang mereka temukan kepada panwas pilbup. Mereka mengklaim melaporkan lebih dari 100 pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran itu, antara lain, dugaan money politics, dugaan black campaigne (kampanye hitam), kampanye terselubung, dan keterlibatan PNS.
Dalam laporan ke panwas, tim SQ juga membawa bukti baru terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan tim pemenangan Humas. Bukti tersebut berupa video rekaman kegiatan Humas menjelang coblosan.
Dalam video itu, ada pernyataan bahwa pasangan Humas mengesahkan praktik money politics. ''Ini kan aneh? Mereka melaporkan kami melakukan money politics, tapi mereka sendiri membolehkan money politics," kata Hariyadi.
Di sisi lain, Sekretaris Tim Pemenangan Humas Ainur Rofiq menganggap tindakan SQ tersebut sebagai hal yang wajar. Mereka tetap ngotot bahwa semua laporan itu sudah dilengkapi dengan bukti yang valid. "Itu hak mereka. Yang jelas, kami yakin panwas pasti sudah punya aturan main. Jadi, mari kita hormati," ujarnya.
Soal video dugaan pengakuan money politics, Rofiq juga menanggapi dingin. Mereka mempersilakan semua bukti itu dibuktikan. "Biarlah proses hukum yang menentukan," tegasnya. (ris/c3/ruk)
Sumber: Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 12 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=149937
Tujuan utama mereka ke panwas adalah meminta lembaga pengawas tersebut membatalkan pengaduan dugaan pelanggaran SQ yang diajukan tim pemenangan pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas). Dasarnya, laporan kubu Humas tidak berdasar dan terkesan mengada-ada.
Selain itu, tim SQ balik melaporkan kubu Humas dengan membawa bukti baru. Bukti tersebut adalah rekaman video yang disebut sebagai pengakuan pasangan Humas terkait dengan money politics.
Dalam laporan ke panwas kemarin, Ketua Tim Advokasi SQ Hariyadi menyatakan, semua pengaduan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Humas tidak berdasar. "Banyak laporan mereka yang asal-asalan. Masak laporan kedaluwarsa dibawa," jelasnya.
Dia mencontohkan dugaan kampanye terselubung yang dialamatkan kepada SQ. Menurut Hariyadi, pasca putusan MK 24 Juni, tidak ada kejelasan soal boleh tidaknya berkampanye. "Instruksi larangan kampanye panwas baru keluar sebelum coblosan. Jadi, tak ada dasarnya," katanya.
Lebih lanjut Hariyadi menyebutkan, tim pemenangan Humas telah melakukan kebohongan publik. Didampingi anggota lain tim SQ, Choirul Anam, Hariyadi mengungkapkan bahwa laporan Humas ke panwas hanya berisi empat poin. ''Kok bisa mereka mengklaim melaporkan 100 pelanggaran. Apa itu bukan kebohongan publik," tandas Anam.
Seperti diberitakan kemarin, setelah kalah pilbup, tim Humas membawa seluruh klaim dugaan pelanggaran yang mereka temukan kepada panwas pilbup. Mereka mengklaim melaporkan lebih dari 100 pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran itu, antara lain, dugaan money politics, dugaan black campaigne (kampanye hitam), kampanye terselubung, dan keterlibatan PNS.
Dalam laporan ke panwas, tim SQ juga membawa bukti baru terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan tim pemenangan Humas. Bukti tersebut berupa video rekaman kegiatan Humas menjelang coblosan.
Dalam video itu, ada pernyataan bahwa pasangan Humas mengesahkan praktik money politics. ''Ini kan aneh? Mereka melaporkan kami melakukan money politics, tapi mereka sendiri membolehkan money politics," kata Hariyadi.
Di sisi lain, Sekretaris Tim Pemenangan Humas Ainur Rofiq menganggap tindakan SQ tersebut sebagai hal yang wajar. Mereka tetap ngotot bahwa semua laporan itu sudah dilengkapi dengan bukti yang valid. "Itu hak mereka. Yang jelas, kami yakin panwas pasti sudah punya aturan main. Jadi, mari kita hormati," ujarnya.
Soal video dugaan pengakuan money politics, Rofiq juga menanggapi dingin. Mereka mempersilakan semua bukti itu dibuktikan. "Biarlah proses hukum yang menentukan," tegasnya. (ris/c3/ruk)
Sumber: Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 12 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=149937
Kamis, 12 Agustus 2010
Pemerintah Pemkab Gresik: “Realisasi APBD 2010 Minim”
GRESIK - Ada yang agak ironis soal kinerja Pemkab Gresik sepanjang 2010. Hingga semester pertama, realisasi APBD 2010 masih minim. Terutama terkait penggunaan anggaran pembangunan fasilitas untuk publik.
Hal itu terlihat dari laporan semester pertama realisasi APBD 2010 yang disampaikan pemkab ke dewan. Di antara total anggaran belanja 2010 sebesar Rp 1,065 triliun, ternyata anggaran yang sudah direalisasikan baru Rp 411,2 miliar atau sekitar 35,6 persen.
Dari seluruh penggunaan anggaran itu, yang paling besar serapannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan para pegawai. Di sisi lain, realisasi anggaran untuk kepentingan publik masih banyak yang tak terserap.
Misalnya, di dinas kesehatan (dinkes). Beberapa program masyarakat ternyata belum berjalan semua. Contohnya, pengembangan posyandu. Di antara anggaran yang disiapkan Rp 900 juta, yang terserap baru Rp 136 juta alias hanya 15 persen. Atau, program penanganan kurang gizi, yakni baru Rp 6,6 juta di antara anggaran Rp 20 juta.
Demikian juga di dinas PU (pekerjaan umum). Cukup banyak proyek publik yang belum terealisasi hingga kini. Misalnya, program perbaikan saluran drainase yang dianggarkan Rp 4,2 miliar ternyata baru terealisasi Rp 695 juta atau 12 persen. Juga, program rehab jembatan di Gresik yang dianggarkan Rp 12 miliar ternyata baru terpakai Rp 1,9 miliar.
Demikian juga di bidang pendidikan. Bahkan, beberapa program vital ternyata sampai hari ini belum terealisasi. Misalnya, program rehab sekolah yang dianggarkan Rp 1 miliar ternyata belum dipakai sama sekali.
Yang masuk kategori normal adalah realisasi pendapatan. Selama semester I tahun anggaran 2010, pemkab tergolong sukses merealisasikan target pendapatan daerah. Dari total target Rp 1,02 triliun, yang sudah terealisasi Rp 542 miliar. Atau, pos PAD (pendapatan asli daerah), dari target selama 2010 Rp 160 miliar sudah terpenuhi Rp 81 miliar. (ris/ruk)
Sumber: Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 12 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=149937
Hal itu terlihat dari laporan semester pertama realisasi APBD 2010 yang disampaikan pemkab ke dewan. Di antara total anggaran belanja 2010 sebesar Rp 1,065 triliun, ternyata anggaran yang sudah direalisasikan baru Rp 411,2 miliar atau sekitar 35,6 persen.
Dari seluruh penggunaan anggaran itu, yang paling besar serapannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan para pegawai. Di sisi lain, realisasi anggaran untuk kepentingan publik masih banyak yang tak terserap.
Misalnya, di dinas kesehatan (dinkes). Beberapa program masyarakat ternyata belum berjalan semua. Contohnya, pengembangan posyandu. Di antara anggaran yang disiapkan Rp 900 juta, yang terserap baru Rp 136 juta alias hanya 15 persen. Atau, program penanganan kurang gizi, yakni baru Rp 6,6 juta di antara anggaran Rp 20 juta.
Demikian juga di dinas PU (pekerjaan umum). Cukup banyak proyek publik yang belum terealisasi hingga kini. Misalnya, program perbaikan saluran drainase yang dianggarkan Rp 4,2 miliar ternyata baru terealisasi Rp 695 juta atau 12 persen. Juga, program rehab jembatan di Gresik yang dianggarkan Rp 12 miliar ternyata baru terpakai Rp 1,9 miliar.
Demikian juga di bidang pendidikan. Bahkan, beberapa program vital ternyata sampai hari ini belum terealisasi. Misalnya, program rehab sekolah yang dianggarkan Rp 1 miliar ternyata belum dipakai sama sekali.
Yang masuk kategori normal adalah realisasi pendapatan. Selama semester I tahun anggaran 2010, pemkab tergolong sukses merealisasikan target pendapatan daerah. Dari total target Rp 1,02 triliun, yang sudah terealisasi Rp 542 miliar. Atau, pos PAD (pendapatan asli daerah), dari target selama 2010 Rp 160 miliar sudah terpenuhi Rp 81 miliar. (ris/ruk)
Sumber: Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 12 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=149937
Pemilukada Ulang Gresik 2010: “Isu Tolak Hasil Coblosan Ulang”
HARI ini kamis (12/8) KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjadwalkan penghitungan manual hasil coblosan ulang Pilbup Gresik 2010. Penghitungan suara secara manual direncanakan berlangsung mulai pukul 13.00.
Itu berbeda dengan penghitungan manual coblosan 26 Mei lalu yang dilakukan menjelang tengah malam. Menjelang perhitungan manual, berembus isu adanya pasangan yang akan menolak menandatangani hasil coblosan ulang.
Proses rekapitulasi hari ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah-sudah. KPU tinggal menghitung hasil rekap resmi di tingkat PPK (panitia pemungutan kecamatan). "Setelah disahkan, hasil ini kami bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata anggota KPU Gresik Abdul Basid kemarin (11/8).
Seluruh PPK sudah menyelesaikan hasil rekap masing-masing. Hasilnya, tujuh di antara sembilan rekap PPK tidak ditandatangani seluruh saksi pasangan calon.
Tujuh kecamatan itu adalah Kebomas, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Menganti, Kedamean, dan Driyorejo. Yang paling banyak tidak teken adalah saksi dari Humas. Namun, ada juga saksi dari beberapa calon yang tidak teken. Misalnya, saksi dari Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik), S2BY (Sastro-Samwil), dan Monash-Syamsul.
Gara-gara banyaknya rekap PPK yang tidak diteken sebagian tim sukses calon, mencuat kabar bahwa rekap KPU hari ini tidak akan disetujui beberapa tim sukses. Yang sudah hampir pasti setuju tentu saja saksi dari pasangan SQ (Sambari-Qosim)
Menanggapi kemungkinan itu, Basid menegaskan bahwa hal tersebut wajar. KPU memastikan, hasil rekap tetap berjalan meski tidak seluruh saksi menerima. "Ada aturannya, para saksi berhak menolak. Tapi, hasil rekap tidak bisa dibatalkan begitu saja," tutur Basid.
KPU sudah menyelesaikan real-count (penghitungan manual cepat via rekap hasil suara di tiap PPK). Hasilnya, pasangan SQ berhasil meraih 189.525 suara atau sekitar 52,56 persen. Mereka unggul atas pesaing terdekatnya, pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang memperoleh 160.211 suara atau sekitar 44,43 persen. (ris/c10/ruk)
Sumber: Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 12 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=149937
Itu berbeda dengan penghitungan manual coblosan 26 Mei lalu yang dilakukan menjelang tengah malam. Menjelang perhitungan manual, berembus isu adanya pasangan yang akan menolak menandatangani hasil coblosan ulang.
Proses rekapitulasi hari ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah-sudah. KPU tinggal menghitung hasil rekap resmi di tingkat PPK (panitia pemungutan kecamatan). "Setelah disahkan, hasil ini kami bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata anggota KPU Gresik Abdul Basid kemarin (11/8).
Seluruh PPK sudah menyelesaikan hasil rekap masing-masing. Hasilnya, tujuh di antara sembilan rekap PPK tidak ditandatangani seluruh saksi pasangan calon.
Tujuh kecamatan itu adalah Kebomas, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Menganti, Kedamean, dan Driyorejo. Yang paling banyak tidak teken adalah saksi dari Humas. Namun, ada juga saksi dari beberapa calon yang tidak teken. Misalnya, saksi dari Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik), S2BY (Sastro-Samwil), dan Monash-Syamsul.
Gara-gara banyaknya rekap PPK yang tidak diteken sebagian tim sukses calon, mencuat kabar bahwa rekap KPU hari ini tidak akan disetujui beberapa tim sukses. Yang sudah hampir pasti setuju tentu saja saksi dari pasangan SQ (Sambari-Qosim)
Menanggapi kemungkinan itu, Basid menegaskan bahwa hal tersebut wajar. KPU memastikan, hasil rekap tetap berjalan meski tidak seluruh saksi menerima. "Ada aturannya, para saksi berhak menolak. Tapi, hasil rekap tidak bisa dibatalkan begitu saja," tutur Basid.
KPU sudah menyelesaikan real-count (penghitungan manual cepat via rekap hasil suara di tiap PPK). Hasilnya, pasangan SQ berhasil meraih 189.525 suara atau sekitar 52,56 persen. Mereka unggul atas pesaing terdekatnya, pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang memperoleh 160.211 suara atau sekitar 44,43 persen. (ris/c10/ruk)
Sumber: Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 12 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=149937
Pemilukada Ulang Gresik 2010: “Giliran SQ Lapor ke Panwas Balas Laporan Humas Sehari Sebelumnya”
GRESIK - Karena terus dituding melakukan kecurangan dalam coblosan ulang, tim pemenangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ) pun gerah. Mereka membalas tudingan itu dengan mendatangi panitia pengawas (panwas) kemarin (11/8).
Tujuan utama mereka ke panwas adalah meminta lembaga pengawas tersebut membatalkan pengaduan dugaan pelanggaran SQ yang diajukan tim pemenangan pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas). Dasarnya, laporan kubu Humas tidak berdasar dan terkesan mengada-ada.
Selain itu, tim SQ balik melaporkan kubu Humas dengan membawa bukti baru. Bukti tersebut adalah rekaman video yang disebut sebagai pengakuan pasangan Humas terkait dengan money politics.
Dalam laporan ke panwas kemarin, Ketua Tim Advokasi SQ Hariyadi menyatakan, semua pengaduan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Humas tidak berdasar. "Banyak laporan mereka yang asal-asalan. Masak laporan kedaluwarsa dibawa," jelasnya.
Dia mencontohkan dugaan kampanye terselubung yang dialamatkan kepada SQ. Menurut Hariyadi, pasca putusan MK 24 Juni, tidak ada kejelasan soal boleh tidaknya berkampanye. "Instruksi larangan kampanye panwas baru keluar sebelum coblosan. Jadi, tak ada dasarnya," katanya.
Lebih lanjut Hariyadi menyebutkan, tim pemenangan Humas telah melakukan kebohongan publik. Didampingi anggota lain tim SQ, Choirul Anam, Hariyadi mengungkapkan bahwa laporan Humas ke panwas hanya berisi empat poin. ''Kok bisa mereka mengklaim melaporkan 100 pelanggaran. Apa itu bukan kebohongan publik," tandas Anam.
Seperti diberitakan kemarin, setelah kalah pilbup, tim Humas membawa seluruh klaim dugaan pelanggaran yang mereka temukan kepada panwas pilbup. Mereka mengklaim melaporkan lebih dari 100 pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran itu, antara lain, dugaan money politics, dugaan black campaigne (kampanye hitam), kampanye terselubung, dan keterlibatan PNS.
Dalam laporan ke panwas, tim SQ juga membawa bukti baru terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan tim pemenangan Humas. Bukti tersebut berupa video rekaman kegiatan Humas menjelang coblosan.
Dalam video itu, ada pernyataan bahwa pasangan Humas mengesahkan praktik money politics. ''Ini kan aneh? Mereka melaporkan kami melakukan money politics, tapi mereka sendiri membolehkan money politics," kata Hariyadi.
Di sisi lain, Sekretaris Tim Pemenangan Humas Ainur Rofiq menganggap tindakan SQ tersebut sebagai hal yang wajar. Mereka tetap ngotot bahwa semua laporan itu sudah dilengkapi dengan bukti yang valid. "Itu hak mereka. Yang jelas, kami yakin panwas pasti sudah punya aturan main. Jadi, mari kita hormati," ujarnya.
Soal video dugaan pengakuan money politics, Rofiq juga menanggapi dingin. Mereka mempersilakan semua bukti itu dibuktikan. "Biarlah proses hukum yang menentukan," tegasnya. (ris/c3/ruk)
Sumber: Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 12 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=149937
Tujuan utama mereka ke panwas adalah meminta lembaga pengawas tersebut membatalkan pengaduan dugaan pelanggaran SQ yang diajukan tim pemenangan pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas). Dasarnya, laporan kubu Humas tidak berdasar dan terkesan mengada-ada.
Selain itu, tim SQ balik melaporkan kubu Humas dengan membawa bukti baru. Bukti tersebut adalah rekaman video yang disebut sebagai pengakuan pasangan Humas terkait dengan money politics.
Dalam laporan ke panwas kemarin, Ketua Tim Advokasi SQ Hariyadi menyatakan, semua pengaduan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Humas tidak berdasar. "Banyak laporan mereka yang asal-asalan. Masak laporan kedaluwarsa dibawa," jelasnya.
Dia mencontohkan dugaan kampanye terselubung yang dialamatkan kepada SQ. Menurut Hariyadi, pasca putusan MK 24 Juni, tidak ada kejelasan soal boleh tidaknya berkampanye. "Instruksi larangan kampanye panwas baru keluar sebelum coblosan. Jadi, tak ada dasarnya," katanya.
Lebih lanjut Hariyadi menyebutkan, tim pemenangan Humas telah melakukan kebohongan publik. Didampingi anggota lain tim SQ, Choirul Anam, Hariyadi mengungkapkan bahwa laporan Humas ke panwas hanya berisi empat poin. ''Kok bisa mereka mengklaim melaporkan 100 pelanggaran. Apa itu bukan kebohongan publik," tandas Anam.
Seperti diberitakan kemarin, setelah kalah pilbup, tim Humas membawa seluruh klaim dugaan pelanggaran yang mereka temukan kepada panwas pilbup. Mereka mengklaim melaporkan lebih dari 100 pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran itu, antara lain, dugaan money politics, dugaan black campaigne (kampanye hitam), kampanye terselubung, dan keterlibatan PNS.
Dalam laporan ke panwas, tim SQ juga membawa bukti baru terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan tim pemenangan Humas. Bukti tersebut berupa video rekaman kegiatan Humas menjelang coblosan.
Dalam video itu, ada pernyataan bahwa pasangan Humas mengesahkan praktik money politics. ''Ini kan aneh? Mereka melaporkan kami melakukan money politics, tapi mereka sendiri membolehkan money politics," kata Hariyadi.
Di sisi lain, Sekretaris Tim Pemenangan Humas Ainur Rofiq menganggap tindakan SQ tersebut sebagai hal yang wajar. Mereka tetap ngotot bahwa semua laporan itu sudah dilengkapi dengan bukti yang valid. "Itu hak mereka. Yang jelas, kami yakin panwas pasti sudah punya aturan main. Jadi, mari kita hormati," ujarnya.
Soal video dugaan pengakuan money politics, Rofiq juga menanggapi dingin. Mereka mempersilakan semua bukti itu dibuktikan. "Biarlah proses hukum yang menentukan," tegasnya. (ris/c3/ruk)
Sumber: Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 12 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=149937
Langganan:
Postingan (Atom)