Seperti diberitakan, mutasi besar-besaran yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum akhirnya berujung kontroversi. Penyebabnya, mutasi itu sarat kejanggalan. Mulai ketidakjelasan DUK (daftar urutan kepangkatan) hingga sinyalemen bahwa pelaksanaan mutasi tersebut tidak menggunakan asas profesionalisme. Yakni, penempatan tidak disesuaikan dengan kualifikasi PNS.
Di bagian lain, kisruh di balik mutasi besar-besaran itu kemarin terus bergulir. Penolakan terhadap pos-pos baru hasil mutasi tersebut pun makin marak. Jika sebelumnya yang terang-terangan menolak hanya para pegawai biasa, kali ini beberapa pejabat yang baru kena mutasi juga melawan.
Salah satu di antara mereka adalah Nuruddin. Pejabat yang baru mendapat promosi duduk di kursi kepala Kesbanglinmas itu menolak jabatan anyar tersebut. Dia memilih tetap menduduki jabatan lamanya, Kabid Angkutan Laut Dishub. "Saya tidak mau menduduki pos hasil mutasi yang banyak kejanggalan," kilahnya.
Selain Nuruddin, beberapa pejabat pun bersikap serupa. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumarsono, misalnya, juga ogah menduduki pos barunya sebagai staf ahli bupati. Selain dia, masih banyak pejabat yang ogah duduk di jabatan barunya.
Para pejabat pro-mutasi, rupanya, gerah juga terhadap manuver yang dilakukan para PNS kontra-mutasi. Mereka pun menantang untuk buka-bukaan soal hasil mutasi itu. "Banyak tudingan yang tidak memiliki dasar kuat," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tarso Sugito.
Dia mencontohkan penempatan jabatan yang dianggap tidak sesuai. "Yang harus diingat dalam penempatan jabatan strategis bukan hanya keilmuan, tapi juga kemampuan manajerial. Jadi, bukan hanya karena dia lulusan apa," paparnya.
Selain itu, lanjut Tarso, tudingan kubu kontra-mutasi soal ketidakpatuhan pemkab dalam mutasi lalu dianggap tidak berdasar. "Tidak mungkin pemkab mau mengambil kebijakan jika tidak ada aturan. Buktinya, kami beberapa kali digugat. Tapi, pemkab selalu menang," ujarnya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152305
Kamis, 26 Agustus 2010
MK Pastikan SQ Pemenang
Ditemui setelah sidang, bupati terpilih Sambari bersyukur atas putusan MK itu. Menurut dia, putusan tersebut telah sejalan dengan kehendak masyarakat Gresik. ''Ini kemenangan seluruh warga Gresik,'' ujarnya.
Putusan itu, kata Sambari, juga menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran serta kecurangan yang dituduhkan sejumlah pihak kepada dirinya tidak terbukti. Pencoblosan ulang di sembilan kecamatan itu, kata dia, telah berlangsung sesuai asas pemilu.
Sebaliknya, kubu Humas memilih langsung meninggalkan sidang dan tidak berkomentar banyak. Ainur Rofiq, sekretaris tim pemenangan Humas, juga tidak bisa dikonfirmasi.
KPU memastikan bakal menindaklanjuti hasil putusan tersebut. Menurut anggota KPU Gresik Abdul Basid, pihaknya segera mengadakan rapat pleno penetapan pasangan terpilih. ''Karena putusan MK seperti itu, dipastikan SQ-lah yang menjadi pemenang,'' kata Basid. (aga/ris/c5
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 26 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152307
Putusan itu, kata Sambari, juga menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran serta kecurangan yang dituduhkan sejumlah pihak kepada dirinya tidak terbukti. Pencoblosan ulang di sembilan kecamatan itu, kata dia, telah berlangsung sesuai asas pemilu.
Sebaliknya, kubu Humas memilih langsung meninggalkan sidang dan tidak berkomentar banyak. Ainur Rofiq, sekretaris tim pemenangan Humas, juga tidak bisa dikonfirmasi.
KPU memastikan bakal menindaklanjuti hasil putusan tersebut. Menurut anggota KPU Gresik Abdul Basid, pihaknya segera mengadakan rapat pleno penetapan pasangan terpilih. ''Karena putusan MK seperti itu, dipastikan SQ-lah yang menjadi pemenang,'' kata Basid. (aga/ris/c5
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 26 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152307
Sebut Mahkamah Konstitusi Tidak Adil Husnul Khuluq-Musyaffa' Kecewa, Namun Tidak Bisa Membantah
GRESIK - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menerima dan mengesahkan hasil pencoblosan ulang Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010 pada 8 Agustus lalu. Pengesahan MK tersebut secara tidak langsung mengesahkan kemenangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ).
SQ berhasil membalik keadaan setelah kalah dalam pencoblosan 26 Mei lalu. Gugatannya ke MK diterima yang lantas dilanjutkan dengan pencoblosan ulang di sembilan di antara 18 kecamatan di Gresik. Hasilnya, SQ meraih 285.252 suara. Disusul pasangan Humas (250.481 suara) serta Bambang Suhartono-Abdullah Qonik (Bani) di urutan ketiga dengan 35.124 suara.
Kubu Humas benar-benar terpukul atas putusan MK terkait hasil final pilbup Gresik yang akhirnya dimenangi SQ tersebut. Mereka menilai MK tidak adil. Sampai-sampai, setelah sidang kemarin, mereka memilih langsung meninggalkan lokasi sidang. Sementara itu, Husnul maupun Musyaffa' tidak terlihat dalam sidang kemarin.
Syaiful Kirom, ketua tim pemenangan Humas, akhirnya bisa dihubungi tadi malam. Dia hanya bisa pasrah atas putusan MK itu. Meski demikian, kekecewaan tidak bisa mereka sembunyikan. ''Karena ini putusan final, kami harus menaati. Tapi, kami tetap menganggap MK tidak adil,'' ungkapnya.
Dia pun mengungkapkan beberapa alasan dirinya menyebut MK tidak adil. Saat tim SQ mengajukan gugatan atas hasil pilbup 26 Mei lalu, MK menerima dan membahasnya dalam sidang panel sampai akhirnya keluar putusan pencoblosan ulang.
Hal itu berbeda dari gugatan yang dilayangkan Humas. Meski dibacakan MK, gugatan tersebut tidak ditanggapi. ''Bahkan, tak ada sidang panel untuk menguji gugatan kami,'' kata Kirom.
Mereka tetap mengklaim bahwa pelanggaran SQ selama proses menjelang pencoblosan ulang pilbup 8 Agustus lebih parah dibanding pelanggaran saat sebelum pencoblosan 26 Mei lalu. ''Itulah yang membuat kami menganggap MK tidak adil,'' jelasnya.
Humas memang getol melakukan manuver menjelang putusan MK. Mereka melayangkan beberapa gugatan ke MK. Tidak hanya itu, menjelang sidang putusan kemarin, tim Humas mengajukan permohonan penundaan sidang. Mereka meminta MK mempelajari dulu semua gugatan yang diajukan kubu Humas.
Lantas, apa langkah selanjutnya? Kirom belum bisa berkomentar banyak. Sebab, Humas tidak menampik bahwa putusan MK adalah final. ''Ya mau bagaimana lagi? Kami cuma berharap ada keadilan,'' ujarnya.
Kubu SQ menganggap putusan MK sudah objektif. ''Jadi, dari sisi mana pun, yang dilakukan Humas itu memang layak ditolak,'' tegas Khoirul Anam, anggota tim pemenangan SQ, kemarin. (ris/aga/c5/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152309
SQ berhasil membalik keadaan setelah kalah dalam pencoblosan 26 Mei lalu. Gugatannya ke MK diterima yang lantas dilanjutkan dengan pencoblosan ulang di sembilan di antara 18 kecamatan di Gresik. Hasilnya, SQ meraih 285.252 suara. Disusul pasangan Humas (250.481 suara) serta Bambang Suhartono-Abdullah Qonik (Bani) di urutan ketiga dengan 35.124 suara.
Kubu Humas benar-benar terpukul atas putusan MK terkait hasil final pilbup Gresik yang akhirnya dimenangi SQ tersebut. Mereka menilai MK tidak adil. Sampai-sampai, setelah sidang kemarin, mereka memilih langsung meninggalkan lokasi sidang. Sementara itu, Husnul maupun Musyaffa' tidak terlihat dalam sidang kemarin.
Syaiful Kirom, ketua tim pemenangan Humas, akhirnya bisa dihubungi tadi malam. Dia hanya bisa pasrah atas putusan MK itu. Meski demikian, kekecewaan tidak bisa mereka sembunyikan. ''Karena ini putusan final, kami harus menaati. Tapi, kami tetap menganggap MK tidak adil,'' ungkapnya.
Dia pun mengungkapkan beberapa alasan dirinya menyebut MK tidak adil. Saat tim SQ mengajukan gugatan atas hasil pilbup 26 Mei lalu, MK menerima dan membahasnya dalam sidang panel sampai akhirnya keluar putusan pencoblosan ulang.
Hal itu berbeda dari gugatan yang dilayangkan Humas. Meski dibacakan MK, gugatan tersebut tidak ditanggapi. ''Bahkan, tak ada sidang panel untuk menguji gugatan kami,'' kata Kirom.
Mereka tetap mengklaim bahwa pelanggaran SQ selama proses menjelang pencoblosan ulang pilbup 8 Agustus lebih parah dibanding pelanggaran saat sebelum pencoblosan 26 Mei lalu. ''Itulah yang membuat kami menganggap MK tidak adil,'' jelasnya.
Humas memang getol melakukan manuver menjelang putusan MK. Mereka melayangkan beberapa gugatan ke MK. Tidak hanya itu, menjelang sidang putusan kemarin, tim Humas mengajukan permohonan penundaan sidang. Mereka meminta MK mempelajari dulu semua gugatan yang diajukan kubu Humas.
Lantas, apa langkah selanjutnya? Kirom belum bisa berkomentar banyak. Sebab, Humas tidak menampik bahwa putusan MK adalah final. ''Ya mau bagaimana lagi? Kami cuma berharap ada keadilan,'' ujarnya.
Kubu SQ menganggap putusan MK sudah objektif. ''Jadi, dari sisi mana pun, yang dilakukan Humas itu memang layak ditolak,'' tegas Khoirul Anam, anggota tim pemenangan SQ, kemarin. (ris/aga/c5/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152309
KPU Gresik Tetapkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 31 Agustus 2010
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menetapkan hasil akhir sengketa Pilbup 2010 Gresik. Dengan keputusan itu, pasangan Sambari Halim Radianto-M. Qosim (SQ) menjadi pemenang pilbup 2010.
KPU Gresik sudah berani memastikan, duet SQ segera ditetapkan sebagai bupati-wakil bupati terpilih periode 2010-2015. Setelah sidang MK kemarin (25/8), para anggota KPU langsung menggelar pertemuan. "Setelah putusan itu, kami harus segera melanjutkan tahap selanjutnya," kata anggota KPU Gresik Abdul Basid.
Menurut dia, KPU Gresik segera menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan bupati-wakil bupati terpilih. Maksimal, keputusan itu ditetapkan tiga hari setelah putusan MK. "Setelah itu, penetapan pasangan calon terpilih dibawa ke DPRD Gresik," katanya.
Menurut Basid, KPU memang dikejar waktu. Sebab, KPU memutuskan tidak akan mengubah jadwal pelantikan bupati-wakil bupati terpilih. Pelantikan mereka tetap dijadwalkan pada 31 Agustus nanti. "Tetap tidak ada perubahan," katanya.
Keputusan KPU Gresik cukup rawan meleset. Sebab, masih ada beberapa tahap yang harus diselesaikan sebelum pelantikan. Setelah menetapkan bupati-wakil bupati terpilih, KPU melaporkannya kepada DPRD Gresik. Lantas dewan membawa keputusan KPU itu kepada gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Mendagri guna mendapatkan persetujuan.
Setelah itu, keputusan Mendagri diserahkan kepada gubernur untuk kemudian disampaikan lagi ke DPRD Gresik. Untuk proses tersebut, butuh waktu paling tidak dua minggu. Karena itu, besar kemungkinan kursi bupati bakal lowong.
Basid menjelaskan, pihaknya memang tidak bisa mengubah jadwal. Alasannya, penjadwalan pelantikan harus disesuaikan dengan masa akhir jabatan bupati lama. Kalaupun nanti ada penundaan jadwal pelantikan, itu tidak lagi masuk ranah KPU. "Itu kewenangan DPRD. Kami sebatas membuat jadwal dan menetapkan pasangan bupati-wakil bupati terpilih," kata Basid.
Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim memilih untuk wait and see. Dia menyerahkan semua kelanjutan tahap pilbup sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. "Soal mepet atau tidak, itu konsekuensi. Yang penting, semua tahap terpenuhi," katanya kemarin. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 26 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152308
KPU Gresik sudah berani memastikan, duet SQ segera ditetapkan sebagai bupati-wakil bupati terpilih periode 2010-2015. Setelah sidang MK kemarin (25/8), para anggota KPU langsung menggelar pertemuan. "Setelah putusan itu, kami harus segera melanjutkan tahap selanjutnya," kata anggota KPU Gresik Abdul Basid.
Menurut dia, KPU Gresik segera menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan bupati-wakil bupati terpilih. Maksimal, keputusan itu ditetapkan tiga hari setelah putusan MK. "Setelah itu, penetapan pasangan calon terpilih dibawa ke DPRD Gresik," katanya.
Menurut Basid, KPU memang dikejar waktu. Sebab, KPU memutuskan tidak akan mengubah jadwal pelantikan bupati-wakil bupati terpilih. Pelantikan mereka tetap dijadwalkan pada 31 Agustus nanti. "Tetap tidak ada perubahan," katanya.
Keputusan KPU Gresik cukup rawan meleset. Sebab, masih ada beberapa tahap yang harus diselesaikan sebelum pelantikan. Setelah menetapkan bupati-wakil bupati terpilih, KPU melaporkannya kepada DPRD Gresik. Lantas dewan membawa keputusan KPU itu kepada gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Mendagri guna mendapatkan persetujuan.
Setelah itu, keputusan Mendagri diserahkan kepada gubernur untuk kemudian disampaikan lagi ke DPRD Gresik. Untuk proses tersebut, butuh waktu paling tidak dua minggu. Karena itu, besar kemungkinan kursi bupati bakal lowong.
Basid menjelaskan, pihaknya memang tidak bisa mengubah jadwal. Alasannya, penjadwalan pelantikan harus disesuaikan dengan masa akhir jabatan bupati lama. Kalaupun nanti ada penundaan jadwal pelantikan, itu tidak lagi masuk ranah KPU. "Itu kewenangan DPRD. Kami sebatas membuat jadwal dan menetapkan pasangan bupati-wakil bupati terpilih," kata Basid.
Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim memilih untuk wait and see. Dia menyerahkan semua kelanjutan tahap pilbup sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. "Soal mepet atau tidak, itu konsekuensi. Yang penting, semua tahap terpenuhi," katanya kemarin. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 26 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152308
Rabu, 25 Agustus 2010
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI HASIL PEMILUKADA KAB GRESIK 2010
1. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 bertanggal 1 Juni 2010;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010, bertanggal 1 Juni 2010, sepanjang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang;
3. Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang, sebagai berikut:
a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Bambang Suhartono dan H. Abdullah Qonik sebanyak 3.645 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima) suara;
b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 K.H. Muji Tabah, SH., MM dan Suwarno sebanyak 2.812 (dua ribu delapan ratus dua belas) suara;
c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Sambari Halim Radianto, Ir, ST, M.Si dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si sebanyak 189.285 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima) suara;
d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Moh. Nashihan, SH, MH. dan Drs. Syamsul Ma’arif sebanyak 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) suara;
e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., MM dan H. Musyaffa Noer, S.Ag, SH, MM. sebanyak 160.212 (seratus enam puluh ribu dua ratus dua belas) suara;
f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. Sastro Soewito, SH., M.Hum dan Drs. H. Samwil, SH sebanyak 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) suara.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melaksanakan putusan ini.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.
KETUA,
Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,
1.Achmad Sodiki
2.M. Arsyad Sanusi
3. Ahmad Fadlil Sumadi
4. M. Akil Mochtar
5. Harjono
6. Muhammad Alim
7. Maria Farida Indrati
8. Hamdan Zoelva
PANITERA PENGGANTI,
1. Wiwik Budi Wasito
Sumber http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=sidang.PutusanPerkara&id=1&aw=1&ak=11&kat=1
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010, bertanggal 1 Juni 2010, sepanjang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang;
3. Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang, sebagai berikut:
a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Bambang Suhartono dan H. Abdullah Qonik sebanyak 3.645 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima) suara;
b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 K.H. Muji Tabah, SH., MM dan Suwarno sebanyak 2.812 (dua ribu delapan ratus dua belas) suara;
c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Sambari Halim Radianto, Ir, ST, M.Si dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si sebanyak 189.285 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima) suara;
d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Moh. Nashihan, SH, MH. dan Drs. Syamsul Ma’arif sebanyak 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) suara;
e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., MM dan H. Musyaffa Noer, S.Ag, SH, MM. sebanyak 160.212 (seratus enam puluh ribu dua ratus dua belas) suara;
f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. Sastro Soewito, SH., M.Hum dan Drs. H. Samwil, SH sebanyak 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) suara.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melaksanakan putusan ini.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.
KETUA,
Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,
1.Achmad Sodiki
2.M. Arsyad Sanusi
3. Ahmad Fadlil Sumadi
4. M. Akil Mochtar
5. Harjono
6. Muhammad Alim
7. Maria Farida Indrati
8. Hamdan Zoelva
PANITERA PENGGANTI,
1. Wiwik Budi Wasito
Sumber http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=sidang.PutusanPerkara&id=1&aw=1&ak=11&kat=1
Hasil Pilkada Gresik Diputus MK Hari Ini Rabu (25/8 2010)
GRESIK – Sejumlah pengamat menilai sidang gugatan Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik yang diputuskan Rabu (25/8) hari ini adalah ujian bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, baru pertama terjadi putusan sela MK yang menginstruksikan pemungutan suara ulang mengubah hasil pencoblosan reguler.
“Citra MK dipertaruhkan. Baru pertama terjadi di Indonesia, hasil coblos ulang berubah dibanding hasil pemungutan suara reguler. Karena itu MK harus ekstra hati-hati, jika tidak MK akan kehilangan kewibawaan,” kata Prof Sukiyat, Rektor Universitas Gresik (Ungres), Rabu (25/8) pagi.
Pemungutan suara ulang pada 8 Agustus lalu masih dalam ranah persidangan karena putusan coblos ulang itu hanya putusan sela. MK harus memaparkan hasil penyidikan itu kepada publik. “Jika tidak, MK akan dtuding berpihak pada salah satu pasangan. Inilah yang saya maksud citra MK dipertaruhkan,” katanya.
Sukiyat juga mendengar isu di masyarakat bahwa MK memenangkan pasangan Sambari Halim Radianto-M Qosim (SQ). Bila benar demikian, menurut dia, hal itu wajar karena hasil coblos ulang di sembilan kecamatan menunjukkan SQ unggul dan menggeser posisi Husnul Khuluq-Musyaffa’ Noer (Humas).
“Namun, tolok ukur yang dipakai MK untuk mensahkan SQ sebagai pemenang harus dijelaskan,” tandas Prof Sukiyat.
Di sisi lain, Sukiyat mengaku wajar bila saat ini pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gresik tengah terkotak-kotak dan saling berhadap-hadapan. Kubu-kubuan ini makin jelas setelah Bupati Gresik, Robbach Ma’sum, melakukan mutasi di ujung masa jabatannya.
Mutasi yang digelar pekan lalu itu dinilai sejumlah kalangan untuk “menyelamatkan” kroni-kroninya, karena Humas yang digadang-gadang menjadi penerus Robbach Ma’sum ternyata gagal dalam coblos ulang.
“PNS kini terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu pro SQ dan Humas. Ini adalah bukti jika PNS terlibat langsung perhelatan pilkada, artinya ada pelanggaran struktural, sistemik, dan masif. MK harus bisa menjelaskan, bobot pelanggaran mana yang paling berat,” tandasnya kembali. sep
Sumber: Surabaya Post Online Rabu, 25 Agustus 2010 | 11:29 WIB
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=66bd62a58f2428c12c7e4ff0e1d67769&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c
“Citra MK dipertaruhkan. Baru pertama terjadi di Indonesia, hasil coblos ulang berubah dibanding hasil pemungutan suara reguler. Karena itu MK harus ekstra hati-hati, jika tidak MK akan kehilangan kewibawaan,” kata Prof Sukiyat, Rektor Universitas Gresik (Ungres), Rabu (25/8) pagi.
Pemungutan suara ulang pada 8 Agustus lalu masih dalam ranah persidangan karena putusan coblos ulang itu hanya putusan sela. MK harus memaparkan hasil penyidikan itu kepada publik. “Jika tidak, MK akan dtuding berpihak pada salah satu pasangan. Inilah yang saya maksud citra MK dipertaruhkan,” katanya.
Sukiyat juga mendengar isu di masyarakat bahwa MK memenangkan pasangan Sambari Halim Radianto-M Qosim (SQ). Bila benar demikian, menurut dia, hal itu wajar karena hasil coblos ulang di sembilan kecamatan menunjukkan SQ unggul dan menggeser posisi Husnul Khuluq-Musyaffa’ Noer (Humas).
“Namun, tolok ukur yang dipakai MK untuk mensahkan SQ sebagai pemenang harus dijelaskan,” tandas Prof Sukiyat.
Di sisi lain, Sukiyat mengaku wajar bila saat ini pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gresik tengah terkotak-kotak dan saling berhadap-hadapan. Kubu-kubuan ini makin jelas setelah Bupati Gresik, Robbach Ma’sum, melakukan mutasi di ujung masa jabatannya.
Mutasi yang digelar pekan lalu itu dinilai sejumlah kalangan untuk “menyelamatkan” kroni-kroninya, karena Humas yang digadang-gadang menjadi penerus Robbach Ma’sum ternyata gagal dalam coblos ulang.
“PNS kini terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu pro SQ dan Humas. Ini adalah bukti jika PNS terlibat langsung perhelatan pilkada, artinya ada pelanggaran struktural, sistemik, dan masif. MK harus bisa menjelaskan, bobot pelanggaran mana yang paling berat,” tandasnya kembali. sep
Sumber: Surabaya Post Online Rabu, 25 Agustus 2010 | 11:29 WIB
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=66bd62a58f2428c12c7e4ff0e1d67769&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c
PGRI Gresik Juga Menolak Mutasi Pada Tenaga Kependidikan. Oleh Bupati Robbach Ma’sun
SELAIN Korpri, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Gresik juga melaporkan bupati ke gubernur. Mereka menyatakan menemukan banyak kejanggalan di balik mutasi pada tenaga kependidikan.
Salah satunya adalah pengangkatan guru menjadi kepala sekolah yang diklaim tidak konsisten. Masih ada kepala sekolah yang belum lulus PSTP (pelaksanaan seleksi tenaga potensial). "Padahal, kepala sekolah seharusnya kan sudah lulus PSTP," kata Sekretaris PGRI Gresik Arif Susanto.
Selain itu, mereka menemukan banyak pengangkatan pegawai di sebuah pos jabatan tanpa melihat keahlian. Misalnya, pegawai yang berlatar belakang guru dijadikan pejabat kepamongprajaan dan kewilayahan.
Berbekal data tadi, PGRI memutuskan membawa persoalan itu ke gubernur Jatim dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Mereka ngotot mutasi tersebut harus dibatalkan.
PGRI juga menuding pengangkatan jabatan dari tenaga fungsional ke struktural dan sebaliknya terkesan asal-asalan. "Kami menengarai banyak unsur nepotisme dan balas budi. Sehingga, mengabaikan prinsip-prinsip itu," katanya.
Yang jelas, kontroversi di balik mutasi itu benar-benar membuat kinerja pemkab mulai "lumpuh''. Terbukti, banyak pegawai yang ogah bekerja seperti biasa. Bahkan, makin banyak PNS yang dimutasi enggan menduduki pos barunya. Beberapa PNS di pos-pos strategis juga menolak. (ris/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Rabu, 25 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152136
Salah satunya adalah pengangkatan guru menjadi kepala sekolah yang diklaim tidak konsisten. Masih ada kepala sekolah yang belum lulus PSTP (pelaksanaan seleksi tenaga potensial). "Padahal, kepala sekolah seharusnya kan sudah lulus PSTP," kata Sekretaris PGRI Gresik Arif Susanto.
Selain itu, mereka menemukan banyak pengangkatan pegawai di sebuah pos jabatan tanpa melihat keahlian. Misalnya, pegawai yang berlatar belakang guru dijadikan pejabat kepamongprajaan dan kewilayahan.
Berbekal data tadi, PGRI memutuskan membawa persoalan itu ke gubernur Jatim dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Mereka ngotot mutasi tersebut harus dibatalkan.
PGRI juga menuding pengangkatan jabatan dari tenaga fungsional ke struktural dan sebaliknya terkesan asal-asalan. "Kami menengarai banyak unsur nepotisme dan balas budi. Sehingga, mengabaikan prinsip-prinsip itu," katanya.
Yang jelas, kontroversi di balik mutasi itu benar-benar membuat kinerja pemkab mulai "lumpuh''. Terbukti, banyak pegawai yang ogah bekerja seperti biasa. Bahkan, makin banyak PNS yang dimutasi enggan menduduki pos barunya. Beberapa PNS di pos-pos strategis juga menolak. (ris/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Rabu, 25 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152136
Langganan:
Postingan (Atom)