GRESIK - Hari ini (25/8) menjadi hari yang menentukan atas kelanjutan Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010. Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan menerima atau tidak hasil coblos ulang pada 8 Agustus lalu.
Putusan MK itu akan menentukan apakah drama panjang pilbup Gresik berakhir hari ini dan tinggal menunggu pelantikan pasangan terpilih Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Atau, akankah MK bersikap lain sehingga perlu babak tambahan bagi pilbup Gresik?
Keputusan tersebut akan diambil lewat sidang yang digelar MK hari ini. Sesuai dengan jadwal, sidang yang digelar siang nanti adalah pleno pengucapan putusan. Artinya, MK hampir dipastikan bakal memutuskan hasil akhir proses sengketa pilbup Gresik.
Lembaga itu terkesan ekstrahati-hati dalam menyikapi sengketa pilbup Gresik. "Memang, agendanya adalah pembacaan putusan. Namun, kami tak mau berkomentar apa-apa dulu. Biar nanti sidang yang menentukan," kilah Panitera MK Zaenal Arifin Hosen kemarin (24/8).
Dia hanya menjelaskan, semua laporan seputar sengketa pilbup Gresik yang masuk ke MK bakal dijadikan pertimbangan. Baik laporan KPU terkait dengan hasil coblos ulang maupun laporan dari pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang meminta agar pasangan SQ didiskualifikasi.
Untuk laporan Humas, misalnya, Zaenal menegaskan bahwa majelis hakim sudah membahas laporan itu. "Tapi, seperti apa keputusan akhirnya, semua bergantung keputusan majelis hakim," katanya.
Sebagaimana diketahui, coblos ulang pilbup Gresik baru saja selesai. Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, pasangan SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Duet Humas menyusul dengan perolehan 160.212 suara. Sedangkan duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak melaksanakan coblos ulang, pasangan SQ berhasil meraih 285.252 suara. Pasangan Humas menyusul di urutan kedua dengan perolehan 250.481 suara.
Sementara itu, kedua kubu berseteru, Humas dan SQ, memilih wait and see. "Semua kami pasrahkan kepada majelis hakim," kata Nurhamim, ketua tim pemenangan SQ.
Demikian juga tim Humas. Sekretaris tim pemenangan Humas Ainur Rofiq berharap, MK benar-benar membuat keputusan yang adil. "Kami berharap, semua laporan kami juga bisa dijadikan pertimbangan," katanya. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152134
Rabu, 25 Agustus 2010
Minta Pembatalan Mutasi PNS Kab Gresik yang Menolak Lapor ke Pemprov Jawa Timur dan Galang Tanda Tangan
GRESIK - Para pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkab Gresik yang menolak dimutasi makin berani unjuk diri. Mereka mendatangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kemarin (24/8). Tujuannya menuntut pembatalan mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Robbach Ma'sum.
Para PNS yang kecewa itu mengirim enam orang wakilnya untuk mendatangi Pemprov Jatim di Surabaya. Mereka menyerahkan dua berkas pengajuan keberatan yang dilayangkan para PNS di lingkungan Pemkab Gresik.
Salah satu berkas itu berasal dari Korpri (Korps Pegawai Negeri) Gresik. Dalam surat bernomor 180/19/Korpri-VIII/2010 tersebut, lembaga para PNS itu meminta gubernur membatalkan mutasi tersebut.
Alasannya, mutasi besar-besaran itu dinilai melanggar tujuh peraturan kepegawaian. "Salah satu yang paling mencolok adalah pengangkatan yang tidak didasari profesionalisme," kata Arsadi, ketua Dewan Pengurus Korpri Gresik, dalam suratnya.
Selain itu, ada banyak dugaan pelanggaran aturan kepegawaian lain dalam pelaksanaan mutasi lalu. Misalnya, pengangkatan pejabat eselon II dianggap cacat karena tanpa persetujuan gubernur. Jika mengacu PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, prosedur itu harus dilakukan.
Juru bicara perwakilan para PNS Arif Wicaksono menjelaskan, langkah itu terpaksa mereka tempuh. Pasalnya, para petinggi tidak merespons laporan mereka terkait dengan kejanggalan mutasi tersebut. "Padahal, begitu banyak persoalan di balik mutasi itu," katanya.
Tak hanya membawa kasus itu ke pemprov, para PNS juga nekat melaporkan persoalan mutasi besar-besaran tersebut ke beberapa instansi kepegawaian lain. Mulai BKN (badan kepegawaian nasional) sampai Kemendagri.
Di bagian lain, kemarin para PNS yang kontra-mutasi juga membuat manuver lain. Mereka mulai melakukan aksi galang tanda tangan menolak mutasi Bupati Robbach Ma'sum. Aksi itu dilakukan para PNS di hampir seluruh dinas pemkab.
Yang menarik, aksi galang tanda tangan kemarin dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para PNS yang jadi koordinator mendatangi satu per satu PNS lain. Hingga kemarin sore, tercatat sudah ada 157 PNS yang meneken. "Jumlah tersebut masih bisa bertambah. Sebab, itu data siang," kata Arif.
Seperti diberitakan, mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum berujung kontroversi.
Beberapa pejabat pemkab berusaha pasang badan melindungi bupati. Salah satunya adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gresik Tarso Sugito. Dia menegaskan, mutasi yang dilakukan pemkab sudah sesuai prosedur. "Kalau mereka mau melapor, silakan. Para pejabat sudah siap membantu bupati. Sebab, itu sudah benar," kata pejabat yang baru saja naik pangkat dalam mutasi kemarin tersebut. (ris/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22
Para PNS yang kecewa itu mengirim enam orang wakilnya untuk mendatangi Pemprov Jatim di Surabaya. Mereka menyerahkan dua berkas pengajuan keberatan yang dilayangkan para PNS di lingkungan Pemkab Gresik.
Salah satu berkas itu berasal dari Korpri (Korps Pegawai Negeri) Gresik. Dalam surat bernomor 180/19/Korpri-VIII/2010 tersebut, lembaga para PNS itu meminta gubernur membatalkan mutasi tersebut.
Alasannya, mutasi besar-besaran itu dinilai melanggar tujuh peraturan kepegawaian. "Salah satu yang paling mencolok adalah pengangkatan yang tidak didasari profesionalisme," kata Arsadi, ketua Dewan Pengurus Korpri Gresik, dalam suratnya.
Selain itu, ada banyak dugaan pelanggaran aturan kepegawaian lain dalam pelaksanaan mutasi lalu. Misalnya, pengangkatan pejabat eselon II dianggap cacat karena tanpa persetujuan gubernur. Jika mengacu PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, prosedur itu harus dilakukan.
Juru bicara perwakilan para PNS Arif Wicaksono menjelaskan, langkah itu terpaksa mereka tempuh. Pasalnya, para petinggi tidak merespons laporan mereka terkait dengan kejanggalan mutasi tersebut. "Padahal, begitu banyak persoalan di balik mutasi itu," katanya.
Tak hanya membawa kasus itu ke pemprov, para PNS juga nekat melaporkan persoalan mutasi besar-besaran tersebut ke beberapa instansi kepegawaian lain. Mulai BKN (badan kepegawaian nasional) sampai Kemendagri.
Di bagian lain, kemarin para PNS yang kontra-mutasi juga membuat manuver lain. Mereka mulai melakukan aksi galang tanda tangan menolak mutasi Bupati Robbach Ma'sum. Aksi itu dilakukan para PNS di hampir seluruh dinas pemkab.
Yang menarik, aksi galang tanda tangan kemarin dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para PNS yang jadi koordinator mendatangi satu per satu PNS lain. Hingga kemarin sore, tercatat sudah ada 157 PNS yang meneken. "Jumlah tersebut masih bisa bertambah. Sebab, itu data siang," kata Arif.
Seperti diberitakan, mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum berujung kontroversi.
Beberapa pejabat pemkab berusaha pasang badan melindungi bupati. Salah satunya adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gresik Tarso Sugito. Dia menegaskan, mutasi yang dilakukan pemkab sudah sesuai prosedur. "Kalau mereka mau melapor, silakan. Para pejabat sudah siap membantu bupati. Sebab, itu sudah benar," kata pejabat yang baru saja naik pangkat dalam mutasi kemarin tersebut. (ris/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22
Selasa, 24 Agustus 2010
Plt Sekkab Gresik M. Najikh Mengatakan : Yang Menolak Ngawur
MENGHADAPI penolakan mutasi itu, para petinggi Pemkab Gresik gerah juga. Mereka menganggap para PNS tersebut kebablasan dan tidak tahu aturan.
Meski demikian, mereka memilih tidak menanggapi aksi mogok sebagian PNS itu. Kalau pun nanti memang ada gugatan, pemkab menyatakan sudah menyiapkan alasan tersendiri. "Mereka yang menolak mutasi itu ngawur. Karena tak tahu aturan," kata Plt Sekkab Gresik M. Najikh kemarin (23/8).
Najikh berusaha menepis semua isu miring di balik proses mutasi tersebut. Namun, dia membenarkan bahwa beberapa pos memang tidak didasari DUK. "Tetapi, kami memiliki beberapa pertimbangan," katanya.
Dia mencontohkan seorang PNS yang diangkat menjadi kabid, tapi pangkatnya masih di bawah para bawahannya. "Kami memutuskan untuk dinaikkan. Sebab, dia sudah mendekati pensiun. Sedangkan yang lain kan masih bisa nyusul karena masa pensiunnya masih lama," katanya.
Demikian juga soal pelaksanaan mutasi yang hanya beberapa hari menjelang bupati lengsear, dia menegaskan itu tidak masalah. Dia beralasan, setiap kepala daerah berhak mengambil kebijakan strategis meski masa jabatannya hanya tinggal satu jam. Dia lantas mencontohkan kebijakan mantan Gubernur Jatim Imam Utomo yang melakukan mutasi hanya 24 jam sebelum lengser.
Ketua Korpri Gresik Arsadi tidak bisa menerima alasan Najikh itu. Bahkan, dia terang-terangan mendukung pembangkangan yang dilakukan sebagian PNS. "Saya mendukung langkah mereka. Sebab, kejadian seperti ini sudah sering terjadi selama pemerintahan sepuluh tahun terakhir," katanya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151990
Meski demikian, mereka memilih tidak menanggapi aksi mogok sebagian PNS itu. Kalau pun nanti memang ada gugatan, pemkab menyatakan sudah menyiapkan alasan tersendiri. "Mereka yang menolak mutasi itu ngawur. Karena tak tahu aturan," kata Plt Sekkab Gresik M. Najikh kemarin (23/8).
Najikh berusaha menepis semua isu miring di balik proses mutasi tersebut. Namun, dia membenarkan bahwa beberapa pos memang tidak didasari DUK. "Tetapi, kami memiliki beberapa pertimbangan," katanya.
Dia mencontohkan seorang PNS yang diangkat menjadi kabid, tapi pangkatnya masih di bawah para bawahannya. "Kami memutuskan untuk dinaikkan. Sebab, dia sudah mendekati pensiun. Sedangkan yang lain kan masih bisa nyusul karena masa pensiunnya masih lama," katanya.
Demikian juga soal pelaksanaan mutasi yang hanya beberapa hari menjelang bupati lengsear, dia menegaskan itu tidak masalah. Dia beralasan, setiap kepala daerah berhak mengambil kebijakan strategis meski masa jabatannya hanya tinggal satu jam. Dia lantas mencontohkan kebijakan mantan Gubernur Jatim Imam Utomo yang melakukan mutasi hanya 24 jam sebelum lengser.
Ketua Korpri Gresik Arsadi tidak bisa menerima alasan Najikh itu. Bahkan, dia terang-terangan mendukung pembangkangan yang dilakukan sebagian PNS. "Saya mendukung langkah mereka. Sebab, kejadian seperti ini sudah sering terjadi selama pemerintahan sepuluh tahun terakhir," katanya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151990
Massa Humas (Husnul Khuluq_Musyaffa’ Noer) Unjuk Rasa Desak DPRD Tolak Hasil Coblos Ulang
GRESIK - Para pendukung pasangan cabup-cawabup Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) belum bisa menerima kekalahan jago mereka dalam coblos ulang 8 Agustus lalu. Mereka mengekspresikan kekecewaan itu dengan berunjuk rasa di Kantor KPU dan DPRD Gresik kemarin (23/8).
Dalam aksi tersebut, massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Adil (G3NNTA) itu menuntut agar hasil coblos ulang pilbup Gresik dibatalkan. Alasannya tidak jauh berbeda dari yang sudah diungkapkan kubu Humas selama ini.
Mereka menilai pelaksanaan coblos ulang pilbup diwarnai banyak kecurangan. Tudingan itu mereka alamatkan kepada pasangan pemenang, Sambari Halim-M. Qosim (SQ).
Massa mulai bergerak sekitar pukul 10.00. Sasaran pertama mereka adalah Kantor KPU Gresik. Di kantor itu, mereka menggelar beragam orasi yang berisi penolakan mereka. "Kami minta hasil coblos ulang pilbup dibatalkan. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi, yang lebih parah jika dibandingkan dengan sebelumnya," kata Laini Rahmat, korlap aksi unjuk rasa itu.
Niat mereka untuk masuk ke dalam halaman KPU terhalang penjagaan ketat aparat keamanan. Mereka hanya bisa mengirim wakilnya untuk bertemu dengan pengurus KPU.
Hasil pertemuan tidak menjadikan mereka puas. KPU hanya minta mereka menunggu putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami juga hanya bisa menunggu. Tunggu tanggal 25 Agustus," kata Ketua KPU Gresik Alimin.
Merasa tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari KPU, massa bergerak menuju gedung DPRD Gresik. Di halaman gedung wakil rakyat itu mereka kembali menggelar orasi politik seputar klaim pelanggaran selama proses pilkada berlangsung. Ujungnya, mereka mendesak dewan membuat surat penolakan terhadap hasil coblos ulang pilbup untuk dibawa ke MK.
Sebagaimana di KPU, massa juga gagal masuk ke dalam gedung dewan karena terhadang petugas keamanan. Beberapa wakil pengunjuk rasa diberi kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan dewan.
Desakan mereka mendapatkan sambutan Ketua DPRD Zulfan Hasyim. "Karena ini tuntutan masyarakat, kami menuruti. Kami segera buatkan surat seperti yang diinginkan," kata Zulfan yang berasal dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), yang mencalonkan pasangan Humas.
Saat terjadi aksi unjuk rasa, hanya tiga di antara empat pimpinan dewan yang menemui massa. Selain Zulfan adalah Susianto dan Hadi Kusono. Wakil Ketua Nurhamim tidak tampak hadir. Nurhamin adalah wakil rakyat dari Partai Golkar, yang mencalonkan pasangan SQ.
Menghadapi aksi tersebut, kubu SQ memilih menahan diri. Mereka menilai wajar jika kubu Humas menggelar aksi itu.
Tim Pemenangan SQ Choirul Anam menilai wajar jika pendukung Humas berunjuk rasa setelah mengetahui calonnya kalah. Yang disayangkan, tidak perlu menuding pihak lain curang. "Tidak usah menuduh kalau mereka sendiri lebih curang," kilahnya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151992
Dalam aksi tersebut, massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Adil (G3NNTA) itu menuntut agar hasil coblos ulang pilbup Gresik dibatalkan. Alasannya tidak jauh berbeda dari yang sudah diungkapkan kubu Humas selama ini.
Mereka menilai pelaksanaan coblos ulang pilbup diwarnai banyak kecurangan. Tudingan itu mereka alamatkan kepada pasangan pemenang, Sambari Halim-M. Qosim (SQ).
Massa mulai bergerak sekitar pukul 10.00. Sasaran pertama mereka adalah Kantor KPU Gresik. Di kantor itu, mereka menggelar beragam orasi yang berisi penolakan mereka. "Kami minta hasil coblos ulang pilbup dibatalkan. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi, yang lebih parah jika dibandingkan dengan sebelumnya," kata Laini Rahmat, korlap aksi unjuk rasa itu.
Niat mereka untuk masuk ke dalam halaman KPU terhalang penjagaan ketat aparat keamanan. Mereka hanya bisa mengirim wakilnya untuk bertemu dengan pengurus KPU.
Hasil pertemuan tidak menjadikan mereka puas. KPU hanya minta mereka menunggu putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami juga hanya bisa menunggu. Tunggu tanggal 25 Agustus," kata Ketua KPU Gresik Alimin.
Merasa tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari KPU, massa bergerak menuju gedung DPRD Gresik. Di halaman gedung wakil rakyat itu mereka kembali menggelar orasi politik seputar klaim pelanggaran selama proses pilkada berlangsung. Ujungnya, mereka mendesak dewan membuat surat penolakan terhadap hasil coblos ulang pilbup untuk dibawa ke MK.
Sebagaimana di KPU, massa juga gagal masuk ke dalam gedung dewan karena terhadang petugas keamanan. Beberapa wakil pengunjuk rasa diberi kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan dewan.
Desakan mereka mendapatkan sambutan Ketua DPRD Zulfan Hasyim. "Karena ini tuntutan masyarakat, kami menuruti. Kami segera buatkan surat seperti yang diinginkan," kata Zulfan yang berasal dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), yang mencalonkan pasangan Humas.
Saat terjadi aksi unjuk rasa, hanya tiga di antara empat pimpinan dewan yang menemui massa. Selain Zulfan adalah Susianto dan Hadi Kusono. Wakil Ketua Nurhamim tidak tampak hadir. Nurhamin adalah wakil rakyat dari Partai Golkar, yang mencalonkan pasangan SQ.
Menghadapi aksi tersebut, kubu SQ memilih menahan diri. Mereka menilai wajar jika kubu Humas menggelar aksi itu.
Tim Pemenangan SQ Choirul Anam menilai wajar jika pendukung Humas berunjuk rasa setelah mengetahui calonnya kalah. Yang disayangkan, tidak perlu menuding pihak lain curang. "Tidak usah menuduh kalau mereka sendiri lebih curang," kilahnya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151992
Babak Menentukan Pilbup Gresik 2010 Hari Ini MK Bersidang Sampaikan Keputusan Hasil Coblos Ulang
GRESIK - Hari ini (25/8) menjadi hari yang menentukan atas kelanjutan Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010. Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan menerima atau tidak hasil coblos ulang pada 8 Agustus lalu.
Putusan MK itu akan menentukan apakah drama panjang pilbup Gresik berakhir hari ini dan tinggal menunggu pelantikan pasangan terpilih Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Atau, akankah MK bersikap lain sehingga perlu babak tambahan bagi pilbup Gresik?
Keputusan tersebut akan diambil lewat sidang yang digelar MK hari ini. Sesuai dengan jadwal, sidang yang digelar siang nanti adalah pleno pengucapan putusan. Artinya, MK hampir dipastikan bakal memutuskan hasil akhir proses sengketa pilbup Gresik.
Lembaga itu terkesan ekstrahati-hati dalam menyikapi sengketa pilbup Gresik. "Memang, agendanya adalah pembacaan putusan. Namun, kami tak mau berkomentar apa-apa dulu. Biar nanti sidang yang menentukan," kilah Panitera MK Zaenal Arifin Hosen kemarin (24/8).
Dia hanya menjelaskan, semua laporan seputar sengketa pilbup Gresik yang masuk ke MK bakal dijadikan pertimbangan. Baik laporan KPU terkait dengan hasil coblos ulang maupun laporan dari pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang meminta agar pasangan SQ didiskualifikasi.
Untuk laporan Humas, misalnya, Zaenal menegaskan bahwa majelis hakim sudah membahas laporan itu. "Tapi, seperti apa keputusan akhirnya, semua bergantung keputusan majelis hakim," katanya.
Sebagaimana diketahui, coblos ulang pilbup Gresik baru saja selesai. Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, pasangan SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Duet Humas menyusul dengan perolehan 160.212 suara. Sedangkan duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak melaksanakan coblos ulang, pasangan SQ berhasil meraih 285.252 suara. Pasangan Humas menyusul di urutan kedua dengan perolehan 250.481 suara.
Sementara itu, kedua kubu berseteru, Humas dan SQ, memilih wait and see. "Semua kami pasrahkan kepada majelis hakim," kata Nurhamim, ketua tim pemenangan SQ.
Demikian juga tim Humas. Sekretaris tim pemenangan Humas Ainur Rofiq berharap, MK benar-benar membuat keputusan yang adil. "Kami berharap, semua laporan kami juga bisa dijadikan pertimbangan," katanya. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152134
Putusan MK itu akan menentukan apakah drama panjang pilbup Gresik berakhir hari ini dan tinggal menunggu pelantikan pasangan terpilih Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Atau, akankah MK bersikap lain sehingga perlu babak tambahan bagi pilbup Gresik?
Keputusan tersebut akan diambil lewat sidang yang digelar MK hari ini. Sesuai dengan jadwal, sidang yang digelar siang nanti adalah pleno pengucapan putusan. Artinya, MK hampir dipastikan bakal memutuskan hasil akhir proses sengketa pilbup Gresik.
Lembaga itu terkesan ekstrahati-hati dalam menyikapi sengketa pilbup Gresik. "Memang, agendanya adalah pembacaan putusan. Namun, kami tak mau berkomentar apa-apa dulu. Biar nanti sidang yang menentukan," kilah Panitera MK Zaenal Arifin Hosen kemarin (24/8).
Dia hanya menjelaskan, semua laporan seputar sengketa pilbup Gresik yang masuk ke MK bakal dijadikan pertimbangan. Baik laporan KPU terkait dengan hasil coblos ulang maupun laporan dari pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang meminta agar pasangan SQ didiskualifikasi.
Untuk laporan Humas, misalnya, Zaenal menegaskan bahwa majelis hakim sudah membahas laporan itu. "Tapi, seperti apa keputusan akhirnya, semua bergantung keputusan majelis hakim," katanya.
Sebagaimana diketahui, coblos ulang pilbup Gresik baru saja selesai. Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, pasangan SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Duet Humas menyusul dengan perolehan 160.212 suara. Sedangkan duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak melaksanakan coblos ulang, pasangan SQ berhasil meraih 285.252 suara. Pasangan Humas menyusul di urutan kedua dengan perolehan 250.481 suara.
Sementara itu, kedua kubu berseteru, Humas dan SQ, memilih wait and see. "Semua kami pasrahkan kepada majelis hakim," kata Nurhamim, ketua tim pemenangan SQ.
Demikian juga tim Humas. Sekretaris tim pemenangan Humas Ainur Rofiq berharap, MK benar-benar membuat keputusan yang adil. "Kami berharap, semua laporan kami juga bisa dijadikan pertimbangan," katanya. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152134
Penolakan Mutasi Meluas Masih Bertahan di Pos Lama, Ogah Pindah ke Pos Baru
GRESIK - Perlawanan terhadap mutasi besar-besaran yang baru saja dilakukan Bupati Gresik Robbach Ma'sum mulai bermunculan. Mereka yang terkena mutasi memilih bertahan dan ngantor di tempat tugas lama. Sebagian datang ke tempat tugas baru, tapi tidak melakukan aktivitas apa pun.
Seperti yang terjadi di Sidayu atau Ujungpangkah. Beberapa tenaga pendidik yang terkena mutasi memilih tetap bertugas di tempat lama. "Mereka enggan menempati pos baru," kata salah satu tenaga pengajar di Kecamatan Sidayu.
Aksi serupa terjadi di beberapa kantor di lingkungan pemkab lain. Pegawai yang menolak mutasi memilih bertahan di kantor lama. "Untuk sementara, kami memilih tidak ngantor dulu, Mas. Untuk apa? Wong mutasi ngawur," kata salah satu pegawai yang baru saja dimutasi dan minta namanya dirahasiakan.
Yang terang-terangan tidak ngantor di tempat baru adalah Arif Wicaksono. Pria yang seharusnya duduk sebagai Kasi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Dishub itu ternyata ogah menempati jabatan barunya.
Dia memilih tetap menempati pos lama sebagai kepala UPTD Terminal Bunder. Seharian kemarin dia bertugas seperti biasa di Terminal Bunder. "Aksi saya juga diikuti banyak PNS lain kok, Mas. Silakan cek sendiri di lapangan. Cuma, banyak yang tidak berani," kata Arif kemarin (23/8).
Arif membeberkan, aksi ogah ngantor di tempat baru oleh sebagian PNS di lingkungan pemkab memang sudah disepakati. Sudah ada kesepakatan bahwa hasil mutasi Jumat lalu itu bakal dibawa ke ranah hukum. "Saat ini teman-teman menyiapkan berkas gugatan untuk dilayangkan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara)," kata Arif.
Karena gugatan itulah, otomatis keputusan mutasi yang dilakukan bupati belum final. "Kami baru mau patuh atas keputusan itu jika sudah ada keputusan final dari PTUN," katanya.
Rencana gugatan yang disiapkan para PNS itu mencuat sejak mutasi digulirkan. Puluhan PNS bahkan menggelar studi banding ke beberapa daerah yang pernah tersandung kasus mutasi bermasalah.
Bahkan, saat ini di lingkungan pemkab mulai bergulir aksi penggalangan tanda tangan untuk menolak mutasi tersebut. Hanya, banyak yang masih sembunyi-sembunyi. Mereka rupanya menunggu situasi politik pilbup mereda. "Nunggu setelah putusan MK, Mas," ujarnya.
Seperti diberitakan, mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum akhirnya berujung kontroversi. Beberapa pejabat menolak dimutasi. Beberapa di antaranya bahkan berancang-ancang membawa masalah tersebut ke ranah hukum. (ris/c2/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&n
Seperti yang terjadi di Sidayu atau Ujungpangkah. Beberapa tenaga pendidik yang terkena mutasi memilih tetap bertugas di tempat lama. "Mereka enggan menempati pos baru," kata salah satu tenaga pengajar di Kecamatan Sidayu.
Aksi serupa terjadi di beberapa kantor di lingkungan pemkab lain. Pegawai yang menolak mutasi memilih bertahan di kantor lama. "Untuk sementara, kami memilih tidak ngantor dulu, Mas. Untuk apa? Wong mutasi ngawur," kata salah satu pegawai yang baru saja dimutasi dan minta namanya dirahasiakan.
Yang terang-terangan tidak ngantor di tempat baru adalah Arif Wicaksono. Pria yang seharusnya duduk sebagai Kasi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Dishub itu ternyata ogah menempati jabatan barunya.
Dia memilih tetap menempati pos lama sebagai kepala UPTD Terminal Bunder. Seharian kemarin dia bertugas seperti biasa di Terminal Bunder. "Aksi saya juga diikuti banyak PNS lain kok, Mas. Silakan cek sendiri di lapangan. Cuma, banyak yang tidak berani," kata Arif kemarin (23/8).
Arif membeberkan, aksi ogah ngantor di tempat baru oleh sebagian PNS di lingkungan pemkab memang sudah disepakati. Sudah ada kesepakatan bahwa hasil mutasi Jumat lalu itu bakal dibawa ke ranah hukum. "Saat ini teman-teman menyiapkan berkas gugatan untuk dilayangkan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara)," kata Arif.
Karena gugatan itulah, otomatis keputusan mutasi yang dilakukan bupati belum final. "Kami baru mau patuh atas keputusan itu jika sudah ada keputusan final dari PTUN," katanya.
Rencana gugatan yang disiapkan para PNS itu mencuat sejak mutasi digulirkan. Puluhan PNS bahkan menggelar studi banding ke beberapa daerah yang pernah tersandung kasus mutasi bermasalah.
Bahkan, saat ini di lingkungan pemkab mulai bergulir aksi penggalangan tanda tangan untuk menolak mutasi tersebut. Hanya, banyak yang masih sembunyi-sembunyi. Mereka rupanya menunggu situasi politik pilbup mereda. "Nunggu setelah putusan MK, Mas," ujarnya.
Seperti diberitakan, mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum akhirnya berujung kontroversi. Beberapa pejabat menolak dimutasi. Beberapa di antaranya bahkan berancang-ancang membawa masalah tersebut ke ranah hukum. (ris/c2/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&n
Senin, 23 Agustus 2010
Gresik 2010: Membangkang Mutasi Puluhan PNS Pemkab Gresik Siapkan Gugatan
GRESIK - Mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum menyisakan masalah. Beberapa pejabat menolak untuk dimutasi. Beberapa di antaranya bahkan berancang-ancang untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum.
Salah seorang pejabat yang menolak mutasi itu adalah Arif Wicaksono, kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal Bunder Dishub. Kemarin (22/8) dia membeberkan beberapa kejanggalan yang melibatkan lebih dari 300 pejabat di jajaran Pemkab Gresik.
Arif sudah berancang-ancang membangkang. "Saya mewakili para PNS yang merasa terzalimi dengan mutasi kali ini. Saya menolak dimutasi. Banyak kejanggalan," katanya.
Salah satu kejanggalan itu, menurut Arif, adalah ketidakjelasan DUK (daftar urutan kepangkatan). Banyak pejabat yang secara kepangkatan maupun eselon belum layak menduduki jabatan tertentu tapi sudah diberi kedudukan pada jabatan tersebut.
Contohnya, seorang PNS golongan IIIC sudah ditunjuk menjadi Kabid di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD). Padahal, pejabat yang golongannya di atasnya malah menjadi bawahannya.
Kejanggalan juga terjadi pada pengangkatan seorang PNS yang menjadi lurah. PNS itu ternyata masuk golongan IIIB. "Padahal, banyak pejabat yang golongan IIIC kok tidak mendapatkan posisi serupa," katanya.
Begitu juga di level eselon II. Beberapa pejabat ditengarai mendapatkan kenaikan pangkat yang luar biasa drastis. Dia mencontohkan seorang pejabat yang baru naik eselon IIB ternyata naik pangkat sembilan kali dalam tempo 16 tahun. "Padahal, jika mengacu pada PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dia hanya bisa naik pangkat empat kali," katanya.
Selain itu, mutasi kemarin ditengarai tidak menggunakan asas profesionalisme. Dia mencontohkan para lulusan STPDN yang banyak menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan bidangnya. "Seperti saya. Sejak lulus STPDN saya selalu menempati pos yang bukan bidang saya. Hal ini juga dialami teman-teman lulusan STPDN lain," imbuhnya.
Arif secara blak-blakan menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan Jumat (20/8) itu penuh dengan nuansa politis pilbup. Yakni, berupa ''balas jasa'' atas dukungan mereka. Banyak pejabat yang, dulu dikenal sebagai tim sukses, sekarang naik posisinya. "Banyak PNS lain yang bersikap sama dengan saya. Tapi, mereka belum berani buka-bukaan," katanya.
Arif tidak sendirian. Menurut dia, puluhan pegawai juga membangkang. ''Kami tengah menyiapkan rencana untuk mengajukan gugatan,'' kata PNS lain.
Sebagaimana diberitakan, pemkab memutasi 334 pejabat struktural dan fungsional pada Jum'at (20/8). Mutasi tersebut mengejutkan karena dilakukan saat masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum tinggal sepuluh hari.
Kepala Badan Kepegawaian Kuwadijo enggan mengomentari soal itu. Sebab, secara prosedural, proses mutasi tersebut tidak bermasalah. "Semua sudah sesuai dengan aturan yang ada," katanya singkat. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Senin, 23 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151829
Salah seorang pejabat yang menolak mutasi itu adalah Arif Wicaksono, kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal Bunder Dishub. Kemarin (22/8) dia membeberkan beberapa kejanggalan yang melibatkan lebih dari 300 pejabat di jajaran Pemkab Gresik.
Arif sudah berancang-ancang membangkang. "Saya mewakili para PNS yang merasa terzalimi dengan mutasi kali ini. Saya menolak dimutasi. Banyak kejanggalan," katanya.
Salah satu kejanggalan itu, menurut Arif, adalah ketidakjelasan DUK (daftar urutan kepangkatan). Banyak pejabat yang secara kepangkatan maupun eselon belum layak menduduki jabatan tertentu tapi sudah diberi kedudukan pada jabatan tersebut.
Contohnya, seorang PNS golongan IIIC sudah ditunjuk menjadi Kabid di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD). Padahal, pejabat yang golongannya di atasnya malah menjadi bawahannya.
Kejanggalan juga terjadi pada pengangkatan seorang PNS yang menjadi lurah. PNS itu ternyata masuk golongan IIIB. "Padahal, banyak pejabat yang golongan IIIC kok tidak mendapatkan posisi serupa," katanya.
Begitu juga di level eselon II. Beberapa pejabat ditengarai mendapatkan kenaikan pangkat yang luar biasa drastis. Dia mencontohkan seorang pejabat yang baru naik eselon IIB ternyata naik pangkat sembilan kali dalam tempo 16 tahun. "Padahal, jika mengacu pada PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dia hanya bisa naik pangkat empat kali," katanya.
Selain itu, mutasi kemarin ditengarai tidak menggunakan asas profesionalisme. Dia mencontohkan para lulusan STPDN yang banyak menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan bidangnya. "Seperti saya. Sejak lulus STPDN saya selalu menempati pos yang bukan bidang saya. Hal ini juga dialami teman-teman lulusan STPDN lain," imbuhnya.
Arif secara blak-blakan menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan Jumat (20/8) itu penuh dengan nuansa politis pilbup. Yakni, berupa ''balas jasa'' atas dukungan mereka. Banyak pejabat yang, dulu dikenal sebagai tim sukses, sekarang naik posisinya. "Banyak PNS lain yang bersikap sama dengan saya. Tapi, mereka belum berani buka-bukaan," katanya.
Arif tidak sendirian. Menurut dia, puluhan pegawai juga membangkang. ''Kami tengah menyiapkan rencana untuk mengajukan gugatan,'' kata PNS lain.
Sebagaimana diberitakan, pemkab memutasi 334 pejabat struktural dan fungsional pada Jum'at (20/8). Mutasi tersebut mengejutkan karena dilakukan saat masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum tinggal sepuluh hari.
Kepala Badan Kepegawaian Kuwadijo enggan mengomentari soal itu. Sebab, secara prosedural, proses mutasi tersebut tidak bermasalah. "Semua sudah sesuai dengan aturan yang ada," katanya singkat. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Senin, 23 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151829
Langganan:
Postingan (Atom)