GRESIK - Rakyat Gresik sepertinya masih harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan kepastian figur bupati Gresik periode 2010-2015. Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini memegang ''bola'' Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010 memilih untuk ekstrahati-hati memberikan keputusan final soal hasil coblos ulang pada 8 Agustus lalu.
Rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dijadwalkan berlangsung hari ini ditunda. ''Sementara ditunda,'' ungkap Panitera MK Zaenal Arifin Hosen kemarin (19/8).
Sebagaimana diberitakan, KPU sudah melaporkan hasil coblos ulang ke MK. Selanjutnya, MK yang akan memutuskan, apakah hasil tersebut bisa diterima atau tidak. Keputusan MK itu sangat berpengaruh terhadap kelanjutan proses pilbup.
Bersamaan dengan laporan KPU, MK juga menerima permohonan gugatan. Karena itu, lembaga tersebut memilih untuk berhati-hati sebelum mengambil keputusan final yang terkait dengan coblos ulang. Para hakim di MK memilih mendalami lebih dulu semua gugatan yang sudah diterima.
Hingga kemarin sore, MK mendapat dua laporan. Yakni, laporan dari KPU soal hasil coblos ulang pilbup Gresik dan satu pengajuan gugatan yang dilayangkan duet Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) terhadap pa¬sangan Sambari-Qosim (SQ).
Ada kemungkinan muncul gugatan baru. ''Asal, pengajuan gugatan itu dilakukan tiga hari setelah penetapan hasil coblos ulang oleh KPU Gresik. Jika dilakukan luar waktu tersebut, gugatan tetap kami terima, tapi tidak diproses,'' jelas Zaenal.
Tentang tindak lanjut atas gugatan baru, MK sebenarnya menjadwalkan pembahasan hari ini. Rencananya, majelis hakim mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutuskan kelanjutan sengketa pilbup Gresik. "Tapi, untuk sementara ditunda dulu," ujarnya.
Sesuai dengan rencana, RPH yang akan memberikan kepastian final drama sengketa pilbup Gresik. Opsinya, ada sidang gugatan baru atau MK langsung memutuskan hasil akhir pilbup Gresik. Zaenal menjanjikan, sidang sengketa pilbup Gresik kemungkinan diselenggarakan awal pekan depan.
Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa semua gugatan yang masuk bakal dikaji. MK hanya akan memproses gugatan tersebut jika memang ditemukan ada pelanggaran berat dan bersifat sistematis. "Itu bergantung pada pembuktian nanti," katanya.
Sementara itu, kubu SQ tidak tinggal diam. Saat ini, mereka mulai menyiapkan upaya pembelaan sehubungan dengan pelanggaran yang dilaporkan Humas. "Semua sudah kami siapkan. Kami tetap optimistis. Sebab, berdasar hasil kajian kami, banyak laporan pelanggaran yang dialamatkan kepada kami, tapi tidak ada bukti yang kuat," papar Ketua Tim Pemenangan SQ Ahmad Nurhamim. (aga/c12/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis [ Jum'at, 20 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151384
Jumat, 20 Agustus 2010
Kamis, 19 Agustus 2010
Pemilukada Ulang Gresik 2010 : KPU Laporkan Coblosan Ulang, Bola Pilbup di Tangan MK
GRESIK - Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010 memasuki tahap paling menentukan. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Gresik menyerahkan hasil rekapitulasi pencoblosan ulang 8 Agustus lalu ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nanti, MK-lah yang memutus apakah hasil rekapitulasi tersebut bisa diterima dan disahkan atau ada putusan lain.
Penyerahan hasil rekapitulasi tersebut dilakukan beberapa anggota KPU Gresik yang langsung ke Jakarta, Senin (16/8). Karena itu, hasil akhir Pilbup Gresik 2010 kini berada di tangan MK. ''Kami sebatas melaksanakan perintah MK. Hasil coblosan sudah kami serahkan. Untuk selanjutnya, semua putusan ada di tangan MK,'' kata anggota KPU Gresik Abdul Basid kemarin (17/8).
Sebagaimana diketahui, pencoblosan ulang di sembilan di antara 18 kecamatan di Gresik itu merupakan perintah MK setelah menerima gugatan pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Gugatan tersebut diajukan dengan dasar adanya kecurangan yang bersifat terstruktur dan masif.
Dalam putusannya, MK juga memerintah KPU Gresik untuk menyerahkan hasil pencoblosan ulang. MK-lah yang akan memutus apakah hasil tersebut sah atau tidak.
Ada beberapa berkas yang diserahkan KPU Gresik. Di antaranya, SK (surat keputusan) KPU tentang hasil rekapitulasi suara pencoblosan ulang di sembilan kecamatan serta laporan hasil penyelenggaraan ulang yang dilampiri perolehan tiap calon. KPU juga menyerahkan laporan perolehan suara para kandidat di sembilan kecamatan, baik saat pilbup 26 Mei lalu maupun pencoblosan ulang. ''Kami juga menyerahkan rekap total perolehan suara akhir,'' tegas Basid.
Penyerahan hasil pencoblosan ulang oleh KPU Gresik ke MK berlangsung cepat. ''Langsung diregister, lalu MK meminta kami menunggu penetapan jadwal sidang,'' ungkapnya.
Menurut informasi yang diperoleh KPU Gresik, diperkirakan sidang lanjutan sengketa pilbup Gresik dilaksanakan akhir pekan ini atau selambatnya awal pekan nanti. ''Rencananya Jumat (20/8). Tapi, ada kemungkinan diundur hingga awal pekan depan,'' jelasnya.
Sebab, MK masih harus menunggu semua laporan yang masuk di sela-sela laporan KPU Gresik. Apalagi, dua kubu pasangan calon, yakni Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) serta SQ juga berancang-ancang mengajukan laporan anyar ke MK.
Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Disusul duet Humas dengan 160.212 suara. Duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan total 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak diulang, SQ berhasil meraih 285.252 suara. Disusul Humas di urutan kedua dengan 250.481 suara. (c5/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis Rabu, 18 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151030
Penyerahan hasil rekapitulasi tersebut dilakukan beberapa anggota KPU Gresik yang langsung ke Jakarta, Senin (16/8). Karena itu, hasil akhir Pilbup Gresik 2010 kini berada di tangan MK. ''Kami sebatas melaksanakan perintah MK. Hasil coblosan sudah kami serahkan. Untuk selanjutnya, semua putusan ada di tangan MK,'' kata anggota KPU Gresik Abdul Basid kemarin (17/8).
Sebagaimana diketahui, pencoblosan ulang di sembilan di antara 18 kecamatan di Gresik itu merupakan perintah MK setelah menerima gugatan pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Gugatan tersebut diajukan dengan dasar adanya kecurangan yang bersifat terstruktur dan masif.
Dalam putusannya, MK juga memerintah KPU Gresik untuk menyerahkan hasil pencoblosan ulang. MK-lah yang akan memutus apakah hasil tersebut sah atau tidak.
Ada beberapa berkas yang diserahkan KPU Gresik. Di antaranya, SK (surat keputusan) KPU tentang hasil rekapitulasi suara pencoblosan ulang di sembilan kecamatan serta laporan hasil penyelenggaraan ulang yang dilampiri perolehan tiap calon. KPU juga menyerahkan laporan perolehan suara para kandidat di sembilan kecamatan, baik saat pilbup 26 Mei lalu maupun pencoblosan ulang. ''Kami juga menyerahkan rekap total perolehan suara akhir,'' tegas Basid.
Penyerahan hasil pencoblosan ulang oleh KPU Gresik ke MK berlangsung cepat. ''Langsung diregister, lalu MK meminta kami menunggu penetapan jadwal sidang,'' ungkapnya.
Menurut informasi yang diperoleh KPU Gresik, diperkirakan sidang lanjutan sengketa pilbup Gresik dilaksanakan akhir pekan ini atau selambatnya awal pekan nanti. ''Rencananya Jumat (20/8). Tapi, ada kemungkinan diundur hingga awal pekan depan,'' jelasnya.
Sebab, MK masih harus menunggu semua laporan yang masuk di sela-sela laporan KPU Gresik. Apalagi, dua kubu pasangan calon, yakni Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) serta SQ juga berancang-ancang mengajukan laporan anyar ke MK.
Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Disusul duet Humas dengan 160.212 suara. Duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan total 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak diulang, SQ berhasil meraih 285.252 suara. Disusul Humas di urutan kedua dengan 250.481 suara. (c5/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis Rabu, 18 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151030
Selasa, 17 Agustus 2010
Tahun Depan 2011 Gaji PNS dan TNI/Polri Naik 10 Persen
JAKARTA - Ada kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI-Polri. Tahun depan pemerintah kembali menaikkan gaji pokok mereka hingga 10 persen, lebih tinggi daripada kenaikan gaji tahun ini yang hanya 5 persen.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, untuk mendukung perbaikan kesejahteraan PNS-TNI-Polri dan pensiunan, pemerintah dalam tahun 2011 berencana menaikkan gaji pokok mereka rata-rata 10 persen.
''Pemerintah juga tetap akan memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS-TNI-Polri dan pensiunan," ujarnya yang disambut tepuk tangan riuh saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 di hadapan DPR kemarin (16/8).
Menurut SBY, melalui kebijakan kenaikan gaji pokok 10 persen tersebut, penghasilan PNS dengan pangkat terendah akan meningkat dari Rp 1.895.700 menjadi sekitar Rp 2.000.000.Khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya akan meningkat dari Rp 2.496.100 menjadi Rp 2.654.000. ''Perbaikan pendapatan itu dimaksudkan agar para guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik generasi mendatang bangsa," katanya.
Sementara itu, penghasilan anggota TNI-Polri dengan pangkat terendah juga meningkat, dari Rp 2.505.200 menjadi Rp 2.625.000. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, untuk kenaikan gaji 10 persen, pemerintah siap menaikkan alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2011. ''Totalnya Rp 180,6 triliun," ujar Agus saat konferensi pers tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2011 di Kantor Ditjen Pajak kemarin.
Menurut Agus, angka tersebut naik Rp 18,0 triliun atau 11,0 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja pegawai dalam APBN-P 2010 yang sebesar Rp 162,7 triliun. "Anggaran belanja pegawai ini terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, vakasi, lembur, serta belanja kontribusi sosial," jelasnya.
Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2011 disebutkan, alokasi anggaran pada pos belanja gaji dan tunjangan ditetapkan Rp 91,2 triliun. "Peningkatan ini terkait dengan rencana kenaikan gaji pokok 10 persen serta melanjutkan kebijakan pemberian gaji ke-13 pada tahun depan," ujar Agus.
Pos honorarium, vakasi, dan lembur ditetapkan Rp 879,0 miliar. Pos kontribusi sosial direncanakan Rp 61,3 triliun. "Anggaran kontribusi sosial ini, sebagian besar, digunakan untuk pembayaran pensiun melalui PT Taspen. Termasuk, kenaikan pensiun pokok 10 persen dan pensiun ke-13," imbuhnya.
Ekonom yang juga pengamat kebijakan publik dari Central for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro menilai, kenaikan gaji PNS-TNI-Polri sebesar 10 persen cukup bagus karena inflasi pada 2011 diperkirakan sekitar 6 persen. "Secara nominal, kenaikan 10 persen itu memadai," ujarnya.
Sementara itu, seiring dengan kinerja positif perekonomian nasional sepanjang tahun ini, untuk 2011, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 6,3 persen. Presiden mengatakan, pemerintah sudah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 berdasar perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik. ''Untuk pertumbuhan ekonomi ditarget 6,3 persen," ujarnya saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2011 di DPR kemarin.
Target itu lebih tinggi daripada target pertumbuhan ekonomi APBN-P 2010 yang sebesar 5,8 persen. Juga lebih tinggi daripada proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 6,0 persen.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2011 merupakan target yang realistis. Itu terkait dengan kinerja perekonomian yang tahun ini menggembirakan. ''Kita lihat, 2010, ekonomi kita tumbuh dengan mantap," katanya.
Hatta mengakui, memang, perekonomian global masih dibayang-bayangi oleh risiko lanjutan krisis utang di Eropa dan agak lambatnya pertumbuhan ekonomi AS. ''Tapi, mengacu pada kinerja perekonomian 2010, Indonesia tetap akan tumbuh signifikan," terangnya.
Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad H. Wibowo menilai, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 bisa digenjot lebih tinggi lagi. "Minimal 6,7 hingga 7,1 persen," ujarnya.
Meski demikian, kata dia, pemerintah memang perlu mewaspadai faktor eksternal seperti potensi lonjakan harga pangan dan komoditas dunia sebagai akibat kemarau di Rusia dan ketidakmenentuan iklim. Faktor lain, belum pulihnya global confidence karena masih belum menentunya pemulihan sektor perbankan AS. "Ini harus diwaspadai," harapnya. (owi/c1/iro)
Jawa Pos [ Selasa, 17 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=150862
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, untuk mendukung perbaikan kesejahteraan PNS-TNI-Polri dan pensiunan, pemerintah dalam tahun 2011 berencana menaikkan gaji pokok mereka rata-rata 10 persen.
''Pemerintah juga tetap akan memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS-TNI-Polri dan pensiunan," ujarnya yang disambut tepuk tangan riuh saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 di hadapan DPR kemarin (16/8).
Menurut SBY, melalui kebijakan kenaikan gaji pokok 10 persen tersebut, penghasilan PNS dengan pangkat terendah akan meningkat dari Rp 1.895.700 menjadi sekitar Rp 2.000.000.Khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya akan meningkat dari Rp 2.496.100 menjadi Rp 2.654.000. ''Perbaikan pendapatan itu dimaksudkan agar para guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik generasi mendatang bangsa," katanya.
Sementara itu, penghasilan anggota TNI-Polri dengan pangkat terendah juga meningkat, dari Rp 2.505.200 menjadi Rp 2.625.000. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, untuk kenaikan gaji 10 persen, pemerintah siap menaikkan alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2011. ''Totalnya Rp 180,6 triliun," ujar Agus saat konferensi pers tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2011 di Kantor Ditjen Pajak kemarin.
Menurut Agus, angka tersebut naik Rp 18,0 triliun atau 11,0 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja pegawai dalam APBN-P 2010 yang sebesar Rp 162,7 triliun. "Anggaran belanja pegawai ini terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, vakasi, lembur, serta belanja kontribusi sosial," jelasnya.
Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2011 disebutkan, alokasi anggaran pada pos belanja gaji dan tunjangan ditetapkan Rp 91,2 triliun. "Peningkatan ini terkait dengan rencana kenaikan gaji pokok 10 persen serta melanjutkan kebijakan pemberian gaji ke-13 pada tahun depan," ujar Agus.
Pos honorarium, vakasi, dan lembur ditetapkan Rp 879,0 miliar. Pos kontribusi sosial direncanakan Rp 61,3 triliun. "Anggaran kontribusi sosial ini, sebagian besar, digunakan untuk pembayaran pensiun melalui PT Taspen. Termasuk, kenaikan pensiun pokok 10 persen dan pensiun ke-13," imbuhnya.
Ekonom yang juga pengamat kebijakan publik dari Central for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro menilai, kenaikan gaji PNS-TNI-Polri sebesar 10 persen cukup bagus karena inflasi pada 2011 diperkirakan sekitar 6 persen. "Secara nominal, kenaikan 10 persen itu memadai," ujarnya.
Sementara itu, seiring dengan kinerja positif perekonomian nasional sepanjang tahun ini, untuk 2011, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 6,3 persen. Presiden mengatakan, pemerintah sudah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 berdasar perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik. ''Untuk pertumbuhan ekonomi ditarget 6,3 persen," ujarnya saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2011 di DPR kemarin.
Target itu lebih tinggi daripada target pertumbuhan ekonomi APBN-P 2010 yang sebesar 5,8 persen. Juga lebih tinggi daripada proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 6,0 persen.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2011 merupakan target yang realistis. Itu terkait dengan kinerja perekonomian yang tahun ini menggembirakan. ''Kita lihat, 2010, ekonomi kita tumbuh dengan mantap," katanya.
Hatta mengakui, memang, perekonomian global masih dibayang-bayangi oleh risiko lanjutan krisis utang di Eropa dan agak lambatnya pertumbuhan ekonomi AS. ''Tapi, mengacu pada kinerja perekonomian 2010, Indonesia tetap akan tumbuh signifikan," terangnya.
Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad H. Wibowo menilai, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 bisa digenjot lebih tinggi lagi. "Minimal 6,7 hingga 7,1 persen," ujarnya.
Meski demikian, kata dia, pemerintah memang perlu mewaspadai faktor eksternal seperti potensi lonjakan harga pangan dan komoditas dunia sebagai akibat kemarau di Rusia dan ketidakmenentuan iklim. Faktor lain, belum pulihnya global confidence karena masih belum menentunya pemulihan sektor perbankan AS. "Ini harus diwaspadai," harapnya. (owi/c1/iro)
Jawa Pos [ Selasa, 17 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=150862
Pemkab Gresik Realistis, Turunkan Target PAD
GRESIK - Pemkab Gresik masih kesulitan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, mereka mencoba realistis dengan menurunkan target perolehan PAD pada sisa tahun anggaran 2010.
Yang menguntungkan, penurunan target PAD itu tidak berimbas pada target penerimaan pendapatan daerah selama 2010. Bahkan, pemkab berani menaikkan target perolehan pendapatan daerah selama 2010.
Hal tersebut terungkap pada draf rencana Perubahan APBD (PAPBD) 2010 yang baru saja diselesaikan pemkab. Rencananya, PAPBD itu segera dibahas.
Dalam APBD 2010 yang digedok akhir 2009, pemkab menargetkan bisa memberikan pemasukan dari PAD sebesar Rp 160,96 miliar. Namun, dalam PAPBD, target itu direvisi Rp 160,1 miliar. Target diturunkan Rp 943,4 juta.
Penurunan target PAD terbesar terjadi pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Awalnya, mereka menargetkan Rp 6,17 miliar, namun direvisi menjadi hanya Rp 1,17 miliar atau turun Rp 5 miliar.
Praktis, pundi-pundi pemasukan daerah di Gresik didominasi pemasukan yang berasal dari pemerintah (baik pusat maupun provinsi). Mulai dana perimbangan, bagi hasil dengan pemprov, hingga pos-pos lain.
Secara keseluruhan, pemkab menargetkan terjadi penambahan pendapatan selama 2010. Jika pada APBD 2010 mereka hanya mengestimasi bisa meraup Rp 923,18 miliar, pada PAPBD 2010 pemkab menargetkan jumlah pendapatan daerah mencapai Rp 1,046 triliun. (c7/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 17 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150786
Yang menguntungkan, penurunan target PAD itu tidak berimbas pada target penerimaan pendapatan daerah selama 2010. Bahkan, pemkab berani menaikkan target perolehan pendapatan daerah selama 2010.
Hal tersebut terungkap pada draf rencana Perubahan APBD (PAPBD) 2010 yang baru saja diselesaikan pemkab. Rencananya, PAPBD itu segera dibahas.
Dalam APBD 2010 yang digedok akhir 2009, pemkab menargetkan bisa memberikan pemasukan dari PAD sebesar Rp 160,96 miliar. Namun, dalam PAPBD, target itu direvisi Rp 160,1 miliar. Target diturunkan Rp 943,4 juta.
Penurunan target PAD terbesar terjadi pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Awalnya, mereka menargetkan Rp 6,17 miliar, namun direvisi menjadi hanya Rp 1,17 miliar atau turun Rp 5 miliar.
Praktis, pundi-pundi pemasukan daerah di Gresik didominasi pemasukan yang berasal dari pemerintah (baik pusat maupun provinsi). Mulai dana perimbangan, bagi hasil dengan pemprov, hingga pos-pos lain.
Secara keseluruhan, pemkab menargetkan terjadi penambahan pendapatan selama 2010. Jika pada APBD 2010 mereka hanya mengestimasi bisa meraup Rp 923,18 miliar, pada PAPBD 2010 pemkab menargetkan jumlah pendapatan daerah mencapai Rp 1,046 triliun. (c7/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 17 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150786
Minggu, 15 Agustus 2010
Di Bawean Belum Tuntas Distribusi Konversi ELPIJI
UNTUK wilayah Gresik, program konversi sudah tuntas. Namun, tak demikian dengan di Pulau Bawean. Saat ini, baru warga di Kecamatan Sangkapura yang sudah kebagian program konversi. Sedangkan, warga di Kecamatan Tambak masih harus sabar menunggu program tersebut. Selain itu, masih ada beberapa persoalan di sana.
Dari data jumlah realisasi program konversi di wilayah Gresik, tercatat masih ada 6.052 KK (kepala keluarga) di wilayah kecamatan Tambak yang belum kebagian program itu. Harusnya, sejak Juli lalu, warga di sana sudah kebagian.
Tapi, gara-gara insiden tenggelamnya kapal pengangkut elpiji, akhirnya program itu terpaksa dihentikan sementara. "Tapi, tetap kami upayakan tahun ini sudah terealisasi," kata Kabag SDA Sentot Supriyohadi.
Alhasil, sampai saat ini warga di kecamatan Tambak masih menggunakan mitan sebagai bahan bakar utama. Yang jadi persoalan, harga mitan di sana tergolong sulit diprediksi. Bahkan, harga mitan di sana sampai tembus angka Rp 10 ribu per liter.
Tingginya harga minyak tanah di Bawean terjadi karena keterlambatan pengiriman bahan bakar tersebut ke pulau itu. Selain itu, jatah beberapa agen mitan juga mulai dikurangi.
Kondisi ini ditambah dengan sikap warga yang kebagian elpiji pun juga masih banyak yang ketakutan. Terutama soal kekhawatiran mereka akan insiden ledakan. Tidak sedikit warga Bawean yang tetap menggunakan mitan sebagai bahan bakar sehari-hari. (ris/yad/ruk)
KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | VALIDASI (KK) | DITRIBUSI (KK)
Gresik | 89.215 | 18.608 | 18.608
Kebomas | 92.602 | 17.914 | 17.914
Manyar | 99.049 | 22.862 | 22.862
Duduk Sampeyan | 49.584 | 11.759 | 11.759
Cerme | 68.885 | 18.208 | 18.208
Menganti | 109.078 | 30.570 | 30.570
Benjeng | 61.633 | 17.702 | 17.702
Balongpanggang | 56.556 | 17.578 | 17.578
Driyorejo | 93.796 | 27.459 | 27.459
Sidayu | 40.855 | 10.565 | 10.565
Dukun | 64.774 | 18.528 | 18.528
Bungah | 62.993 | 16.576 | 16.576
Ujung Pangkah | 46.871 | 11.687 | 11.687
Panceng | 48.945 | 11.587 | 11.587
Wringin Anom | 67.155 | 18.924 | 18.924
Kedamean | 58.278 | 18.077 | 18.077
Sangkapura | 71.556 | 11.021 | 11.021
Tambak | 40.762 | 6.052 | 0
Jumlah | 1.222.587 | 305.677 | 299.625
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 15 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150482
Dari data jumlah realisasi program konversi di wilayah Gresik, tercatat masih ada 6.052 KK (kepala keluarga) di wilayah kecamatan Tambak yang belum kebagian program itu. Harusnya, sejak Juli lalu, warga di sana sudah kebagian.
Tapi, gara-gara insiden tenggelamnya kapal pengangkut elpiji, akhirnya program itu terpaksa dihentikan sementara. "Tapi, tetap kami upayakan tahun ini sudah terealisasi," kata Kabag SDA Sentot Supriyohadi.
Alhasil, sampai saat ini warga di kecamatan Tambak masih menggunakan mitan sebagai bahan bakar utama. Yang jadi persoalan, harga mitan di sana tergolong sulit diprediksi. Bahkan, harga mitan di sana sampai tembus angka Rp 10 ribu per liter.
Tingginya harga minyak tanah di Bawean terjadi karena keterlambatan pengiriman bahan bakar tersebut ke pulau itu. Selain itu, jatah beberapa agen mitan juga mulai dikurangi.
Kondisi ini ditambah dengan sikap warga yang kebagian elpiji pun juga masih banyak yang ketakutan. Terutama soal kekhawatiran mereka akan insiden ledakan. Tidak sedikit warga Bawean yang tetap menggunakan mitan sebagai bahan bakar sehari-hari. (ris/yad/ruk)
KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | VALIDASI (KK) | DITRIBUSI (KK)
Gresik | 89.215 | 18.608 | 18.608
Kebomas | 92.602 | 17.914 | 17.914
Manyar | 99.049 | 22.862 | 22.862
Duduk Sampeyan | 49.584 | 11.759 | 11.759
Cerme | 68.885 | 18.208 | 18.208
Menganti | 109.078 | 30.570 | 30.570
Benjeng | 61.633 | 17.702 | 17.702
Balongpanggang | 56.556 | 17.578 | 17.578
Driyorejo | 93.796 | 27.459 | 27.459
Sidayu | 40.855 | 10.565 | 10.565
Dukun | 64.774 | 18.528 | 18.528
Bungah | 62.993 | 16.576 | 16.576
Ujung Pangkah | 46.871 | 11.687 | 11.687
Panceng | 48.945 | 11.587 | 11.587
Wringin Anom | 67.155 | 18.924 | 18.924
Kedamean | 58.278 | 18.077 | 18.077
Sangkapura | 71.556 | 11.021 | 11.021
Tambak | 40.762 | 6.052 | 0
Jumlah | 1.222.587 | 305.677 | 299.625
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 15 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150482
Konversi Minyak Tanah ke Elpiji di Tengah Insiden Ledakan Tabung_Perbedaan Harga Jadi Masalah
Insiden ledakan tabung gas elpiji yang terjadi di beberapa daerah memunculkan kekhawatiran. Meski kejadian serupa belum terjadi di Gresik, namun warga setempat tetap waswas dan waspada. Kini mereka menjadi lebih teliti dalam memakai gas tersebut.
PROGRAM konversi minyak tanah ke elpiji di wilayah Gresik sudah dimulai sejak Oktober 2007 silam. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 299.625 KK (kepala keluarga) di 17 kecamatan yang sudah kebagian program tersebut.
Sejauh ini, program konversi di Gresik tergolong tidak ada masalah. Sejak digulirkan, nyaris tak pernah mencuat kabar seputar insiden yang berkaitan dengan kerusakan tabung elpiji.
Meski demikian, dari hasil evaluasi yang dilakukan, masih ada beberapa permasalahan seputar realisasi program konversi di wilayah Gresik. Yang mencuat akhir-akhir ini adalah persoalan kualitas tabung yang terdistribusi. Ternyata, diketahui jika kualitas tabung elpiji yang masuk Gresik, belum semuanya layak.
Salah satu temuan terjadi ketika Pemkab menggelar inspeksi mendadak (sidak) awal Agustus lalu di beberapa SPBBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji). Petugas menemukan puluhan ribu tabung elpiji program konversi ternyata tidak layak pakai. Jumlahnya lumayan besar, mencapai angka 31.000.
Jenis ketidaklayakannya beragam. Mulai dari kualitas tabung yang tidak memenuhi SNI (standar nasional Indonesia), tabung yang berkarat (korosi), hingga kerusakan yang terjadi pada asesoris tabung.
Sebenarnya, Pemkab sudah meminta agar seluruh tabung itu ditarik dari peredaran. Hanya saja, keinginan itu masih sulit terwujud. Ini tidak lepas dari kondisi stok tabung elpiji secara nasional.
Sejak 2007 hingga 2010, pemerintah sudah mendistribusikan 44,4 juta tabung. Dari jumlahtersebut 18,9 juta tabung di antaranya merupakan produksi sebelum 2009. Nah, yang jadi persoalan, pemerintah baru memberlakukan SNI bagi seluruh tabung konversi pada 2009.
Alhasil, masih ada sekitar 18,9 juta tabung yang belum ber-SNI yang beredar di pasaran. "Sejauh ini, yang bisa dilakukan adalah pemilahan. Dan itu sudah dilakukan oleh SPBBE yang ada di sini. Mereka sudah antisipasi. Sehingga, diupayakan tabung yang ada di Gresik tetap baik," kata Kepala Diskoperindag-UKM Sutaji Rudi.
Yang jadi masalah, sampai saat ini sosialisasi terhadap warga masih cukup minim. Terutama soal bagaimana cara penggunaan elpiji yang aman. "Kami sering mendapat keluhan, terutama dari para aparat desa. Mereka sering disambati warganya yang khawatir dengan kondisi elpiji saat ini," kata salah satu anggota DPRD Gresik, Siti Muafiyah.
Yang paling rawan adalah di wilayah-wilayah terpencil. Dia mencontohkan seperti di wilayah utara Gresik. Di sana, masih banyak warga yang tidak paham menggunakan elpiji. "Akibatnya, mereka enggan untuk memakai elpiji. Apalagi, mereka sudah terbiasa menggunakan mitan atau kayu bakar," katanya.
Kondisi yang sama juga sebenarnya banyak terjadi di sebagian wilayah perkotaan. Sampai-sampai banyak warga di beberapa wilayah minta agar aparat desanya untuk menarik tabung elpiji dan mengupayakan pengadaan mitan.
Fenomena kekhawatiran warga menggunakan elpiji juga banyak dialami warga di wilayah lain. "Sampai saat ini saya masih sering mendapat tabung elpiji yang karatnya sudah parah. Kadang khawatir juga," kata Mualifah, salah satu warga di kelurahan Randuagung. Kec. Kebomas
Kabag SDA Sentot Supriyohadi menjelaskan, memang sosialisasi seputar program konversi di wilayah Gresik belum merata. "Namun, sudah kita atasi. Kami sudah minta pihak Pertamina untuk mulai melakukan sosialisasi," katanya.
Selain persoalan kualitas tabung, ada beberapa keluhan lain seputar realisasi konversi mitan ke elpiji. Salah satunya adalah harga eceran elpiji di pasaran yang tak menentu.
Pemprov sebenarnya sudah menerbitkan Pergub nomor 20/2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji. Di mana, pemerintah menetapkan HET sebesar Rp 12.750. HET itu berlaku di radius 60 kilometer dari depot elpiji atau SPBBE.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Ternyata, harga eceran elpiji di wilayah Gresik sebagian besar berada di atas harga rata-rata. "Tergantung tempat pembeliannya mas. Tapi, semua di atas Rp 13 ribu," kata Heny, warga Perumahan GKB Gresik ini..
Dia mengaku pernah membeli elpiji di beberapa tempat. Dan harganya pun berbeda-beda. "Ada yang menjual Rp 13.500. Tapi, pernah juga saya beli sampai Rp 14.500 per tabung," katanya. (ris/yad/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 15 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150482
PROGRAM konversi minyak tanah ke elpiji di wilayah Gresik sudah dimulai sejak Oktober 2007 silam. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 299.625 KK (kepala keluarga) di 17 kecamatan yang sudah kebagian program tersebut.
Sejauh ini, program konversi di Gresik tergolong tidak ada masalah. Sejak digulirkan, nyaris tak pernah mencuat kabar seputar insiden yang berkaitan dengan kerusakan tabung elpiji.
Meski demikian, dari hasil evaluasi yang dilakukan, masih ada beberapa permasalahan seputar realisasi program konversi di wilayah Gresik. Yang mencuat akhir-akhir ini adalah persoalan kualitas tabung yang terdistribusi. Ternyata, diketahui jika kualitas tabung elpiji yang masuk Gresik, belum semuanya layak.
Salah satu temuan terjadi ketika Pemkab menggelar inspeksi mendadak (sidak) awal Agustus lalu di beberapa SPBBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji). Petugas menemukan puluhan ribu tabung elpiji program konversi ternyata tidak layak pakai. Jumlahnya lumayan besar, mencapai angka 31.000.
Jenis ketidaklayakannya beragam. Mulai dari kualitas tabung yang tidak memenuhi SNI (standar nasional Indonesia), tabung yang berkarat (korosi), hingga kerusakan yang terjadi pada asesoris tabung.
Sebenarnya, Pemkab sudah meminta agar seluruh tabung itu ditarik dari peredaran. Hanya saja, keinginan itu masih sulit terwujud. Ini tidak lepas dari kondisi stok tabung elpiji secara nasional.
Sejak 2007 hingga 2010, pemerintah sudah mendistribusikan 44,4 juta tabung. Dari jumlahtersebut 18,9 juta tabung di antaranya merupakan produksi sebelum 2009. Nah, yang jadi persoalan, pemerintah baru memberlakukan SNI bagi seluruh tabung konversi pada 2009.
Alhasil, masih ada sekitar 18,9 juta tabung yang belum ber-SNI yang beredar di pasaran. "Sejauh ini, yang bisa dilakukan adalah pemilahan. Dan itu sudah dilakukan oleh SPBBE yang ada di sini. Mereka sudah antisipasi. Sehingga, diupayakan tabung yang ada di Gresik tetap baik," kata Kepala Diskoperindag-UKM Sutaji Rudi.
Yang jadi masalah, sampai saat ini sosialisasi terhadap warga masih cukup minim. Terutama soal bagaimana cara penggunaan elpiji yang aman. "Kami sering mendapat keluhan, terutama dari para aparat desa. Mereka sering disambati warganya yang khawatir dengan kondisi elpiji saat ini," kata salah satu anggota DPRD Gresik, Siti Muafiyah.
Yang paling rawan adalah di wilayah-wilayah terpencil. Dia mencontohkan seperti di wilayah utara Gresik. Di sana, masih banyak warga yang tidak paham menggunakan elpiji. "Akibatnya, mereka enggan untuk memakai elpiji. Apalagi, mereka sudah terbiasa menggunakan mitan atau kayu bakar," katanya.
Kondisi yang sama juga sebenarnya banyak terjadi di sebagian wilayah perkotaan. Sampai-sampai banyak warga di beberapa wilayah minta agar aparat desanya untuk menarik tabung elpiji dan mengupayakan pengadaan mitan.
Fenomena kekhawatiran warga menggunakan elpiji juga banyak dialami warga di wilayah lain. "Sampai saat ini saya masih sering mendapat tabung elpiji yang karatnya sudah parah. Kadang khawatir juga," kata Mualifah, salah satu warga di kelurahan Randuagung. Kec. Kebomas
Kabag SDA Sentot Supriyohadi menjelaskan, memang sosialisasi seputar program konversi di wilayah Gresik belum merata. "Namun, sudah kita atasi. Kami sudah minta pihak Pertamina untuk mulai melakukan sosialisasi," katanya.
Selain persoalan kualitas tabung, ada beberapa keluhan lain seputar realisasi konversi mitan ke elpiji. Salah satunya adalah harga eceran elpiji di pasaran yang tak menentu.
Pemprov sebenarnya sudah menerbitkan Pergub nomor 20/2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji. Di mana, pemerintah menetapkan HET sebesar Rp 12.750. HET itu berlaku di radius 60 kilometer dari depot elpiji atau SPBBE.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Ternyata, harga eceran elpiji di wilayah Gresik sebagian besar berada di atas harga rata-rata. "Tergantung tempat pembeliannya mas. Tapi, semua di atas Rp 13 ribu," kata Heny, warga Perumahan GKB Gresik ini..
Dia mengaku pernah membeli elpiji di beberapa tempat. Dan harganya pun berbeda-beda. "Ada yang menjual Rp 13.500. Tapi, pernah juga saya beli sampai Rp 14.500 per tabung," katanya. (ris/yad/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 15 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150482
Sabtu, 14 Agustus 2010
Pemilukada Gresik 2010 : “MK Selektif Tangani Gugatan Pilkada”
GRESIK - Coblosan ulang Pilbup (Pemilihan Bupati) Gresik 2010 sudah selesai dan mengantar pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ) sebagai pemenang. Namun, hasil tersebut belum final. Sebab, coblosan ulang itu adalah perintah MK (Mahkamah Konstitusi) kepada KPU Gresik. Dengan demikian, KPU hanya bisa menyerahkan hasilnya kepada MK. "Keputusan finalnya tetap ada pada MK," jelas anggota KPU Abdul Basid kemarin (13/8).
Peran MK dalam menentukan hasil akhir pilbup Gresik semakin besar setelah dua pasangan yang bersaing keras, SQ dan Humas, sama-sama berencana mengajukan gugatan ke MK. Sikap MK terhadap gugatan tersebut sangat mungkin berpengaruh terhadap kepastian hasil akhir pilbup Gresik.
MK memilih berhati-hati dalam menghadapi rencana gugatan dua kubu tersebut. Prinsipnya, lembaga itu tetap menerima semua gugatan yang diajukan. "Apakah nanti disidangkan atau tidak, bergantung beberapa faktor," papar panitera MK Zaenal Arifin kemarin. Menurut Zaenal, bakal diterima tidaknya gugatan tersebut bergantung kesepakatan para hakim konstitusi. Kesepakatan itu bakal dibuat MK dalam agenda RPH (rapat permusyawaratan hakim). Hasil RPH itulah yang jadi dasar utama.
Diterima tidaknya gugatan kedua kubu bergantung materi maupun jenis pelanggaran yang diajukan. Di antara semua hasil sengketa yang ditangani MK, hanya sedikit yang sampai disidangkan ulang. "Tidak bisa serta-merta. Semua bergantung hasil RPH," kata Zaenal.
Saat ini kedua kubu peserta pilbup, yakni duet Humas dan SQ, memang sudah berancang-ancang kembali mengajukan gugatan pascarekapitulasi hasil pencoblosan ulang pilbup Gresik.
Yang hampir pasti adalah gugatan Humas. Pasangan itu sudah membawa beberapa laporan pelanggaran kepada MK. Mereka mengklaim telah menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kubu lawan jelang coblosan. Mulai dugaan money politics, black campaign (kampanye hitam), kampanye terselubung, hingga keterlibatan aparat.
Hal serupa sudah disiapkan oleh tim SQ. Tim pemenangan pasangan itu menyatakan menemukan banyak pelanggaran dari calon yang menjadi lawan dalam pilbup. Mereka mengklaim bahwa pelanggaran itu sudah sangat sistematis. Mulai money politics hingga keterlibatan aparat.
Zaenal menegaskan, MK hanya menindaklanjuti pelanggaran pilkada yang dianggap serius dan berpotensi mengubah hasil suara. "Tidak semua pelanggaran kami jadikan pertimbangan. Intinya, pelanggaran itu harus benar-benar mengandung unsur terstruktur, masif, dan sistematis," ungkap dia.
Yang paling berpotensi adalah keterlibatan aparat secara terstruktur untuk memenangkan calon. Money politics juga berpotensi. "Tapi, biasanya, money politics paling susah dibuktikan. Sebab, tak ada jaminan bahwa hasil berubah ketika calon menerapkan money politics. Kecuali, itu dilakukan secara sistematis," tutur dia.
Karena itu, MK memilih berhati-hati dalam menyikapi rencana gugatan kedua kubu. Zaenal memastikan berusaha menyelesaikan sengketa pilkada Gresik dengan seadil-adilnya.
Di bagian lain, KPU Gresik memastikan segera membawa hasil pencoblosan ulang ke MK. "Kami sebatas melaporkan. Kami berharap hasil itu sudah bisa diterima MK pekan depan," ujar Basid. (aga/c11/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 14 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=150245
Peran MK dalam menentukan hasil akhir pilbup Gresik semakin besar setelah dua pasangan yang bersaing keras, SQ dan Humas, sama-sama berencana mengajukan gugatan ke MK. Sikap MK terhadap gugatan tersebut sangat mungkin berpengaruh terhadap kepastian hasil akhir pilbup Gresik.
MK memilih berhati-hati dalam menghadapi rencana gugatan dua kubu tersebut. Prinsipnya, lembaga itu tetap menerima semua gugatan yang diajukan. "Apakah nanti disidangkan atau tidak, bergantung beberapa faktor," papar panitera MK Zaenal Arifin kemarin. Menurut Zaenal, bakal diterima tidaknya gugatan tersebut bergantung kesepakatan para hakim konstitusi. Kesepakatan itu bakal dibuat MK dalam agenda RPH (rapat permusyawaratan hakim). Hasil RPH itulah yang jadi dasar utama.
Diterima tidaknya gugatan kedua kubu bergantung materi maupun jenis pelanggaran yang diajukan. Di antara semua hasil sengketa yang ditangani MK, hanya sedikit yang sampai disidangkan ulang. "Tidak bisa serta-merta. Semua bergantung hasil RPH," kata Zaenal.
Saat ini kedua kubu peserta pilbup, yakni duet Humas dan SQ, memang sudah berancang-ancang kembali mengajukan gugatan pascarekapitulasi hasil pencoblosan ulang pilbup Gresik.
Yang hampir pasti adalah gugatan Humas. Pasangan itu sudah membawa beberapa laporan pelanggaran kepada MK. Mereka mengklaim telah menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kubu lawan jelang coblosan. Mulai dugaan money politics, black campaign (kampanye hitam), kampanye terselubung, hingga keterlibatan aparat.
Hal serupa sudah disiapkan oleh tim SQ. Tim pemenangan pasangan itu menyatakan menemukan banyak pelanggaran dari calon yang menjadi lawan dalam pilbup. Mereka mengklaim bahwa pelanggaran itu sudah sangat sistematis. Mulai money politics hingga keterlibatan aparat.
Zaenal menegaskan, MK hanya menindaklanjuti pelanggaran pilkada yang dianggap serius dan berpotensi mengubah hasil suara. "Tidak semua pelanggaran kami jadikan pertimbangan. Intinya, pelanggaran itu harus benar-benar mengandung unsur terstruktur, masif, dan sistematis," ungkap dia.
Yang paling berpotensi adalah keterlibatan aparat secara terstruktur untuk memenangkan calon. Money politics juga berpotensi. "Tapi, biasanya, money politics paling susah dibuktikan. Sebab, tak ada jaminan bahwa hasil berubah ketika calon menerapkan money politics. Kecuali, itu dilakukan secara sistematis," tutur dia.
Karena itu, MK memilih berhati-hati dalam menyikapi rencana gugatan kedua kubu. Zaenal memastikan berusaha menyelesaikan sengketa pilkada Gresik dengan seadil-adilnya.
Di bagian lain, KPU Gresik memastikan segera membawa hasil pencoblosan ulang ke MK. "Kami sebatas melaporkan. Kami berharap hasil itu sudah bisa diterima MK pekan depan," ujar Basid. (aga/c11/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 14 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=150245
Langganan:
Postingan (Atom)