Hiruk pikuk pemilihan bupati Gresik 2010 membuat Mokhammad Najikh sibuk luar biasa. Dia harus menjalankan fungsi tiga jabatan sekaligus. Selain jabatannya sebagai kepala BPPM (badan perizinan dan penanaman modal), dia menjabat Pj (penanggung jawab ) Sekkab dan Pj bupati.
NAJIKH terlihat duduk bergerombol bersama puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di ruang Mandala Bhakti Praja Lantai IV Gedung Pemkab Gresik. Dia terkesan santai meski sebenarnya banyak jabatan yang diembannya saat ini.
Meski saat ini mengemban dua jabatan strategis, Najikh tetap terlihat akrab dengan anak buahnya. Penampilannya tetap low profile dengan gaya bicara yang lemah lembut. "Beliau orangnya supel dan murah senyum," ujar Gunawan, koleganya di Pemkab Gresik.
Najikh menjadi PNS Gresik sekitar Maret 1992. Berbekal sarjana pertanian, dia merintis karir dari bawah.
Kali pertama dia bertugas sebagai staf kebersihan dan pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU), sebelum melebur ke Badan Lingkungan Hidup pada 2009 lalu. Tujuh tahun sarjana pertanian Universitas Brawijaya itu berada di satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan Kota Gresik.
Setelah menjadi staf kebersihan, dia pindah ke staf kepala bidang lingkungan hidup di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dua tahun. Karirnya terus menanjak menjadi kepala subbidang (Kasubid) Pelaporan dan Evaluasi di Bappeda.
Selanjutnya, dia diangkat menjadi kepala bidang (Kabid) Pelaporan dan Evaluasi di Bappeda. "Tiga tahun saya di Kabid Pelaporan Bappeda," jelas bapak dua anak tersebut.
Karena kinerjanya dianggap cukup cemerlang dan tekun, suami Ummu Hanik Rosida itu diangkat asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Setelah itu Najikh dipromosikan menjadi kepala dinas perizinan lalu berubah menjadi kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM).
Meski kini dia menjadi orang nomor satu di Pemkab Gresik -walau hanya sementara- dia tetap bersahaja. Saat perpisahan dengan Robbach Ma'sum, yang mengakhiri masa jabatan keduanya sebagai bupati kemarin, Najikh tidak terlihat tampil di depan.
Pria asli Mengare, Kecamatan Bungah, itu mengetahui dirinya ditunjuk sebagai Pj bupati pada Sabtu malam (28/8). Saat itu, katanya, ada wartawan yang meneleponnya. "Tapi, saya belum percaya meski desas-desusnya memang terdengar sejak lama," katanya.
Najikh baru yakin bahwa dirinya bakal diangkat sebagai Pj bupati kemarin (30/8). Pagi itu dia berangkat ke kantor dan langsung menuju lantai dua kantor bupati, tempatnya sebagai Pj sekretaris kabupaten (Sekkab) Gresik.
Di meja kerjanya dia melihat surat dari gubernur Jatim yang meminta dirinya hadir di Kantor Gubernur Jatim sekitar pukul 14.00. "Saya diundang Pak Gubernur ke kantornya," katanya.
Jabatan tambahan itu tentu membuatnya kian sibuk. Selama ini dia sudah harus membagi waktu sebagai kepala BPPM dan Pj Sekkab.
Pagi dia ngantor di ruang Sekkab di lantai dua Kantor Pemkab Gresik. Lalu, siang dia mengurusi kedinasan sebagai kepala BPPM Gresik yang kantornya berjarak sekitar 400 meter dari kantor Sekkab.
Kini, ruang kantornya bertambah sebagai Pj bupati. Namun, dia memutuskan tidak menggunakan ruang bupati. Dia akan mengerjakan perannya sebagai Pj bupati di ruang Sekkab. "Saya takut kuwalat kalau mengerjakan pekerjaan Pj bupati di ruang Pak Bupati," katanya. (c2/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 31 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152944
Selasa, 31 Agustus 2010
Bupati Robbach Pamit Tanpa Wabup Sastro Suwito
GRESIK - Robbach Ma'sum mengakhiri masa jabatannya sebagai bupati Gresik kemarin (30/8). Dia mengawali detik-detik akhir jabatannya itu dengan berangkat dari rumahnya di Jalan Kalimantan, Kompleks Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), sekitar pukul 07.00.
Tujuannya adalah kantor bupati, yang mulai hari ini tidak lagi menjadi tempat tugasnya. Dia berangkat dengan Honda Accord hijau W 1 B, mobil dinasnya selama ini.
Selama seharian kemarin, tidak ada tamu penting yang mengunjungi ruang kerjanya di lantai dua kantor bupati, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas. Dia meneken beberapa surat dinas di meja kerjanya.
Sekitar pukul 10.15, Robbach yang didampingi Pejabat Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gresik Mokh. Najikh memasuki ruang Mandala Bhakti Praja di lantai IV Kantor Bupati Gresik. Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan sekretariat kabupaten (Setkab) Gresik telah menunggunya.
Robbach dan Najikh lalu duduk di meja depan dengan backdrop yang bertulisan Pamit Pisah Bupati Gresik Dr Drs KH Robbach Ma'sum MM. Tidak terlihat Wakil Bupati M. Sastro Soewito dalam pamit pisah itu.
Menurut badan kepegawaian Setkab Gresik, sejak cuti kampanye awal Mei hingga pemilihan ulang pada 8 Agustus lalu, Sastro Soewito yang mencalonkan diri lewat Partai Demokrat itu seakan hilang ditelan bumi.
Robbach memberikan sambutan selama 15 menit. Dia merasa tidak pantas dibuatkan acara seremonial seperti itu pada akhir masa jabatannya. "Toh, saya tetap berada di Gresik, tidak akan pindah ke Amerika Serikat," kelakarnya. (yad/c8/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 31 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152946
Tujuannya adalah kantor bupati, yang mulai hari ini tidak lagi menjadi tempat tugasnya. Dia berangkat dengan Honda Accord hijau W 1 B, mobil dinasnya selama ini.
Selama seharian kemarin, tidak ada tamu penting yang mengunjungi ruang kerjanya di lantai dua kantor bupati, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas. Dia meneken beberapa surat dinas di meja kerjanya.
Sekitar pukul 10.15, Robbach yang didampingi Pejabat Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gresik Mokh. Najikh memasuki ruang Mandala Bhakti Praja di lantai IV Kantor Bupati Gresik. Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan sekretariat kabupaten (Setkab) Gresik telah menunggunya.
Robbach dan Najikh lalu duduk di meja depan dengan backdrop yang bertulisan Pamit Pisah Bupati Gresik Dr Drs KH Robbach Ma'sum MM. Tidak terlihat Wakil Bupati M. Sastro Soewito dalam pamit pisah itu.
Menurut badan kepegawaian Setkab Gresik, sejak cuti kampanye awal Mei hingga pemilihan ulang pada 8 Agustus lalu, Sastro Soewito yang mencalonkan diri lewat Partai Demokrat itu seakan hilang ditelan bumi.
Robbach memberikan sambutan selama 15 menit. Dia merasa tidak pantas dibuatkan acara seremonial seperti itu pada akhir masa jabatannya. "Toh, saya tetap berada di Gresik, tidak akan pindah ke Amerika Serikat," kelakarnya. (yad/c8/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 31 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152946
Jangan Hambat Tahap Pilbup Tim SQ Layangkan Surat Peringatan ke DPRD Gresik
GRESIK - Gesekan terkait pemilihan bupati (pilbup) Gresik 2010 berpindah ke DPRD. Hal itu terjadi setelah KPU menyerahkan hasil pilbup ke dewan untuk ditindaklanjuti.
Kabar yang berkembang, ada upaya menghambat kelanjutan tahap pilbup dengan mengulur-ulur waktu pembahasan hasil pilbup tersebut. Santernya kabar itu membuat pasangan bupati dan wakil bupati Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ) melayangkan surat peringatan ke DPRD.
Isinya, mereka mengingatkan anggota dewan untuk tidak menghambat proses akhir pilbup. Untuk sementara, Sambari memang hanya bisa menunggu. Namun, dia tidak akan tinggal diam. ''Jika sampai batas waktu yang ditentukan, dewan tetap seperti itu (mengulur tahap pilbup), kami serahkan semuanya kepada rakyat Gresik,'' kata Sambari.
Sambari mengaku sudah bersabar menghadapi berbagai upaya penjegalan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Menurut dia, upaya tersebut sudah keterlauan. "Biarkan nanti rakyat yang bicara," ujarnya.
Surat peringatan tersebut dikirim tim pemenangan SQ kepada para pimpinan dan seluruh fraksi di DPRD Gresik. Misinya, agar dewan tidak bermain-main dengan tahap pilbup. ''Kami ingatkan agar dewan tidak main-main. Jika tidak, jangan salahkan kami jika ada langkah lain," kata kuasa hukum SQ, Hariyadi, kemarin (30/8).
Ada dua poin penting yang disampaikan tim SQ dalam surat peringatan tersebut. Mereka minta dewan segera melanjutkan agenda pengesahan pasangan SQ sebagai bupati-wakil bupati.
Tim SQ juga mengingatkan dewan soal PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Daerah. Isinya, dewan harus sudah membahas agenda tersebut tiga hari sejak terbitnya SK KPU perihal penetapan SQ sebagai pasangan bupati-wakil bupati terpilih.
SQ layak khawatir sehingga mengirimkan surat peringatan tersebut. Sebab, tersiar kabar adanya upaya menjegal pelantikan pasangan itu sebagai bupati dan wakil bupati Gresik 2010-2015.
Beberapa fraksi di dewan yang merupakan kepanjangan partai-partai pengusung pesaing SQ berusaha mencari celah untuk bisa menggagalkan pelantikan duet SQ. Diam-diam mereka membuat beberapa skenario untuk menggagalkan paripurna pengesahan SQ sebagai bupati-wakil bupati.
Kabar yang beredar, anggota fraksi tersebut akan memboikot rapat tentang penetapan pelantikan SQ. Mereka akan abstain dalam rapat itu.
Baik pada rapat banmus (badan musyawarah) maupun rapat paripurna. Harapannya, rapat itu tidak memenuhi kuorum (jumlah minimal peserta rapat yang hadir).
Ketua Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Chumaidi Maun membenarkan adanya kabar terkait skenario tersebut. PKB adalah partai yang mengusung pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas). (ris/c2/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 31 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152949
Kabar yang berkembang, ada upaya menghambat kelanjutan tahap pilbup dengan mengulur-ulur waktu pembahasan hasil pilbup tersebut. Santernya kabar itu membuat pasangan bupati dan wakil bupati Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ) melayangkan surat peringatan ke DPRD.
Isinya, mereka mengingatkan anggota dewan untuk tidak menghambat proses akhir pilbup. Untuk sementara, Sambari memang hanya bisa menunggu. Namun, dia tidak akan tinggal diam. ''Jika sampai batas waktu yang ditentukan, dewan tetap seperti itu (mengulur tahap pilbup), kami serahkan semuanya kepada rakyat Gresik,'' kata Sambari.
Sambari mengaku sudah bersabar menghadapi berbagai upaya penjegalan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Menurut dia, upaya tersebut sudah keterlauan. "Biarkan nanti rakyat yang bicara," ujarnya.
Surat peringatan tersebut dikirim tim pemenangan SQ kepada para pimpinan dan seluruh fraksi di DPRD Gresik. Misinya, agar dewan tidak bermain-main dengan tahap pilbup. ''Kami ingatkan agar dewan tidak main-main. Jika tidak, jangan salahkan kami jika ada langkah lain," kata kuasa hukum SQ, Hariyadi, kemarin (30/8).
Ada dua poin penting yang disampaikan tim SQ dalam surat peringatan tersebut. Mereka minta dewan segera melanjutkan agenda pengesahan pasangan SQ sebagai bupati-wakil bupati.
Tim SQ juga mengingatkan dewan soal PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Daerah. Isinya, dewan harus sudah membahas agenda tersebut tiga hari sejak terbitnya SK KPU perihal penetapan SQ sebagai pasangan bupati-wakil bupati terpilih.
SQ layak khawatir sehingga mengirimkan surat peringatan tersebut. Sebab, tersiar kabar adanya upaya menjegal pelantikan pasangan itu sebagai bupati dan wakil bupati Gresik 2010-2015.
Beberapa fraksi di dewan yang merupakan kepanjangan partai-partai pengusung pesaing SQ berusaha mencari celah untuk bisa menggagalkan pelantikan duet SQ. Diam-diam mereka membuat beberapa skenario untuk menggagalkan paripurna pengesahan SQ sebagai bupati-wakil bupati.
Kabar yang beredar, anggota fraksi tersebut akan memboikot rapat tentang penetapan pelantikan SQ. Mereka akan abstain dalam rapat itu.
Baik pada rapat banmus (badan musyawarah) maupun rapat paripurna. Harapannya, rapat itu tidak memenuhi kuorum (jumlah minimal peserta rapat yang hadir).
Ketua Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Chumaidi Maun membenarkan adanya kabar terkait skenario tersebut. PKB adalah partai yang mengusung pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas). (ris/c2/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 31 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152949
Dewan Bahas Penolakan Mutasi dan Sejumlah PNS Siapkan Somasi
GRESIK - Penolakan sejumlah PNS (pegawai negeri sipil) di lingkungan Pemkab Gresik terhadap mutasi yang diberlakukan terhadap mereka makin serius. Jika sebelumnya melapor ke Pemprov Jatim, mereka kini berancang-ancang untuk menempuh langkah hukum.
Saat ini mereka tengah menyiapkan draf somasi yang ditujukan kepada pemkab. Isinya, mereka meminta pembatalan mutasi besar-besaran yang berlangsung hanya beberapa hari jelang lengsernya Robbach Ma'sum dari kursi bupati.
Agus Setya Pambudi, salah seorang koordinator PNS penolak mutasi, membenarkan rencana tersebut. Menurut dia, tindakan itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para PNS yang sudah lama dipendam.
Dia membantah tudingan beberapa petinggi pemkab yang menyebutkan bahwa sikap mereka bernuansa politis. ''Inilah saat yang tepat. Terserah, jika mereka menuding ada unsur politis,'' katanya.
Kisruh mutasi tersebut sampai juga ke dewan. DPRD Gresik akhirnya memastikan turun tangan untuk menindaklanjuti kasus itu.
Kemarin (30/8) pimpinan komisi A melayangkan surat panggilan untuk semua pihak terkait. Para wakil rakyat bakal mengkonfrontasi kubu kontra mutasi dengan para pejabat yang terlibat dalam mutasi besar-besaran tersebut. "Lusa (2/9) semua kami klarifikasi," kata Ketua Komisi A DPRD Gresik Suberi kemarin.
Setidaknya, ada beberapa pihak yang dipanggil komisi A. Dari kubu penentang mutasi, dewan memanggil para koordinator PNS yang menolak mutasi. Mereka juga memanggil PGRI maupun Korpri. Selain itu, dewan meminta klarifikasi dari Plt Bupati M. Najikh bersama tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pemerintahan Kabupaten Gresik.
Menurut Suberi, pihaknya akan mengklarifikasi seluruh alasan maupun dasar hukum yang dipakai para kubu berseteru dalam mutasi yang digelar sepuluh hari jelang lengsernya Robbach Ma'sum dari kursi bupati. "Dari situ, pasti ketahuan mana yang benar dan mana yang salah," katanya. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 31 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152947
Saat ini mereka tengah menyiapkan draf somasi yang ditujukan kepada pemkab. Isinya, mereka meminta pembatalan mutasi besar-besaran yang berlangsung hanya beberapa hari jelang lengsernya Robbach Ma'sum dari kursi bupati.
Agus Setya Pambudi, salah seorang koordinator PNS penolak mutasi, membenarkan rencana tersebut. Menurut dia, tindakan itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para PNS yang sudah lama dipendam.
Dia membantah tudingan beberapa petinggi pemkab yang menyebutkan bahwa sikap mereka bernuansa politis. ''Inilah saat yang tepat. Terserah, jika mereka menuding ada unsur politis,'' katanya.
Kisruh mutasi tersebut sampai juga ke dewan. DPRD Gresik akhirnya memastikan turun tangan untuk menindaklanjuti kasus itu.
Kemarin (30/8) pimpinan komisi A melayangkan surat panggilan untuk semua pihak terkait. Para wakil rakyat bakal mengkonfrontasi kubu kontra mutasi dengan para pejabat yang terlibat dalam mutasi besar-besaran tersebut. "Lusa (2/9) semua kami klarifikasi," kata Ketua Komisi A DPRD Gresik Suberi kemarin.
Setidaknya, ada beberapa pihak yang dipanggil komisi A. Dari kubu penentang mutasi, dewan memanggil para koordinator PNS yang menolak mutasi. Mereka juga memanggil PGRI maupun Korpri. Selain itu, dewan meminta klarifikasi dari Plt Bupati M. Najikh bersama tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pemerintahan Kabupaten Gresik.
Menurut Suberi, pihaknya akan mengklarifikasi seluruh alasan maupun dasar hukum yang dipakai para kubu berseteru dalam mutasi yang digelar sepuluh hari jelang lengsernya Robbach Ma'sum dari kursi bupati. "Dari situ, pasti ketahuan mana yang benar dan mana yang salah," katanya. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 31 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152947
Senin, 30 Agustus 2010
Wagub: Tahapan Pemilukada Gresik Tidak Bisa Ditunda
PEMPROV Jatim menegaskan, keputusan KPU Gresik yang menetapkan duet SQ selaku pemenang pilbup sudah final. Karena itu, dewan tidak bisa lagi menunda atau menolak proses tersebut.
Hal itu diungkapkan Wagub Jatim Saifullah Yusuf. Dia menegaskan, keputusan KPU Gresik tidak bisa diganggu gugat. Sebab, dasar keputusan itu adalah hasil putusan final Mahkamah Konstitusi (MK). ''Dewan tidak bisa menolak atau meminta penundaan pelantikan,'' kata Saifullah.
Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, persoalan sengketa pilkada bisa ditindaklanjuti selama KPU belum menetapkan keputusan penetapan pasangan calon terpilih. ''Karena itu, semua pihak harus legawa dengan hasil pilkada," kata pejabat asal Pasuruan itu.
Anggota KPU Gresik Abdul Basid membenarkan bahwa tim Humas mengajukan keberatan kepada KPU. Meski demikian, dia menegaskan, semua gugatan Humas itu tidak bisa ditindaklanjuti.
Soal putusan MK yang dianggap rancu misalnya, KPU menyatakan sudah mengklarifikasi ke MK. ''Memang ada sedikit kesalahan, tapi sudah dibetulkan,'' katanya. (ris/c4/ruk)
Jawa Pos_Metropolis[ Senin, 30 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152833
Hal itu diungkapkan Wagub Jatim Saifullah Yusuf. Dia menegaskan, keputusan KPU Gresik tidak bisa diganggu gugat. Sebab, dasar keputusan itu adalah hasil putusan final Mahkamah Konstitusi (MK). ''Dewan tidak bisa menolak atau meminta penundaan pelantikan,'' kata Saifullah.
Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, persoalan sengketa pilkada bisa ditindaklanjuti selama KPU belum menetapkan keputusan penetapan pasangan calon terpilih. ''Karena itu, semua pihak harus legawa dengan hasil pilkada," kata pejabat asal Pasuruan itu.
Anggota KPU Gresik Abdul Basid membenarkan bahwa tim Humas mengajukan keberatan kepada KPU. Meski demikian, dia menegaskan, semua gugatan Humas itu tidak bisa ditindaklanjuti.
Soal putusan MK yang dianggap rancu misalnya, KPU menyatakan sudah mengklarifikasi ke MK. ''Memang ada sedikit kesalahan, tapi sudah dibetulkan,'' katanya. (ris/c4/ruk)
Jawa Pos_Metropolis[ Senin, 30 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152833
Kubu Humas Ganggu Pelantikan SQ
GRESIK - Kubu pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) belum juga legawa menerima kekalahan mereka dalam Pilbup Gresik 2010. Meski KPU Gresik telah menetapkan pasangan Sambari Halim-M. Qosim (SQ) sebagai pemenang, mereka masih mencari celah untuk menjegal pelantikan SQ.
Fraksi-fraksi parpol pendukung Humas di dewan berusaha mencari celah untuk bisa menggagalkan pelantikan duet SQ. Setidaknya, tiga fraksi pendukung Humas yang dimotori PKB memastikan bakal mengajukan penangguhan pelantikan SQ.
Alasannya, tim pemenangan Humas tetap menganggap kemenangan SQ bermasalah. Dalihnya, mereka mengklaim bahwa putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tidak adil karena mengabaikan laporan pelanggaran SQ yang dibawa Humas ke MK. ''Kami akan menolak rencana pelantikan itu,'' kata Ketua Fraksi PKB (FPKB) DPRD Gresik Chumaidi Maun kemarin (29/08).
Selain itu, Chumaidi menilai, putusan MK yang mengesahkan coblosan ulang 8 Agustus lalu cacat hukum. Amar putusan MK tentang hasil putusan sengketa Pilbup Gresik ternyata berisi sengketa Pilkada Lamongan.
Untuk mengganggu pelantikan SQ, tim pemenangan Humas sudah mengirimkan surat tertulis kepada pimpinan dewan yang berisis keberatan kepada KPU Gresik. ''Intinya, kami minta penundaan (pelantikan bupati terpilih),'' kata Chumaidi.
Dia memastikan, tiga fraksi pendukung Humas (PKB, PKNU, PPP) akan menjadikan surat itu sebagai bahan untuk mengajukan keberatan penetapan jadwal pelantikan.
Sebelumnya, duet SQ resmi ditetapkan sebagai pasangan bupati-wakil bupati terpilih Gresik periode 2010-2015. Kepastian itu terungkap dalam SK KPU Gresik bernomor 121/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih hasil Pilbup 2010. SK itu sendiri sudah dikirim ke DPRD untuk diserahkan ke Mendagri via gubernur plus penetapan jadwal pelantikan.
Menghadapi manuver Humas tersebut, fraksi-fraksi pendung SQ mencoba menahan diri. Mereka menilai, penolakan tersebut tidak beralasan. ''Tidak ada alasan dari dewan untuk menolak,'' kata kuasa hukum SQ, Hariyadi.
Menurut dia, jika fraksi-fraksi pendudukung Humas menolak pelantikan, mereka melanggar PP 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala/wakil kepala daerah. Berdasar PP tersebut, tidak ada alasan bagi DPRD membatalkan kelanjutan tahap pilbup. ''Upaya mereka itu sudah kebablasan dan mencerminkan mereka tidak dewasa dalam berpolitik,'' kata Hariyadi.
Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim memilih menunggu hasil rapat paripurna tentang pengesahan SK KPU itu. ''Kami tidak mau berandai-andai. Jika memang nanti ada penolakan, tentu akan dibahas dalam rapat,tuturnya. (ris/c4/ruk)
Jawa Pos_Metropolis[ Senin, 30 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152834
Fraksi-fraksi parpol pendukung Humas di dewan berusaha mencari celah untuk bisa menggagalkan pelantikan duet SQ. Setidaknya, tiga fraksi pendukung Humas yang dimotori PKB memastikan bakal mengajukan penangguhan pelantikan SQ.
Alasannya, tim pemenangan Humas tetap menganggap kemenangan SQ bermasalah. Dalihnya, mereka mengklaim bahwa putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tidak adil karena mengabaikan laporan pelanggaran SQ yang dibawa Humas ke MK. ''Kami akan menolak rencana pelantikan itu,'' kata Ketua Fraksi PKB (FPKB) DPRD Gresik Chumaidi Maun kemarin (29/08).
Selain itu, Chumaidi menilai, putusan MK yang mengesahkan coblosan ulang 8 Agustus lalu cacat hukum. Amar putusan MK tentang hasil putusan sengketa Pilbup Gresik ternyata berisi sengketa Pilkada Lamongan.
Untuk mengganggu pelantikan SQ, tim pemenangan Humas sudah mengirimkan surat tertulis kepada pimpinan dewan yang berisis keberatan kepada KPU Gresik. ''Intinya, kami minta penundaan (pelantikan bupati terpilih),'' kata Chumaidi.
Dia memastikan, tiga fraksi pendukung Humas (PKB, PKNU, PPP) akan menjadikan surat itu sebagai bahan untuk mengajukan keberatan penetapan jadwal pelantikan.
Sebelumnya, duet SQ resmi ditetapkan sebagai pasangan bupati-wakil bupati terpilih Gresik periode 2010-2015. Kepastian itu terungkap dalam SK KPU Gresik bernomor 121/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih hasil Pilbup 2010. SK itu sendiri sudah dikirim ke DPRD untuk diserahkan ke Mendagri via gubernur plus penetapan jadwal pelantikan.
Menghadapi manuver Humas tersebut, fraksi-fraksi pendung SQ mencoba menahan diri. Mereka menilai, penolakan tersebut tidak beralasan. ''Tidak ada alasan dari dewan untuk menolak,'' kata kuasa hukum SQ, Hariyadi.
Menurut dia, jika fraksi-fraksi pendudukung Humas menolak pelantikan, mereka melanggar PP 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala/wakil kepala daerah. Berdasar PP tersebut, tidak ada alasan bagi DPRD membatalkan kelanjutan tahap pilbup. ''Upaya mereka itu sudah kebablasan dan mencerminkan mereka tidak dewasa dalam berpolitik,'' kata Hariyadi.
Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim memilih menunggu hasil rapat paripurna tentang pengesahan SK KPU itu. ''Kami tidak mau berandai-andai. Jika memang nanti ada penolakan, tentu akan dibahas dalam rapat,tuturnya. (ris/c4/ruk)
Jawa Pos_Metropolis[ Senin, 30 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152834
Minggu, 29 Agustus 2010
Tradisi Gresik Lelang Bandeng Besar
SATU lagi, kekhasan Gresik selama bulan suci ramadan adalah pasar dan lelang bandeng. Pasar dan lelang bandeng itu biasanya digelar pada malam 28 Ramadan. Pada pasar bandeng itu, masyarakat calon pembeli bisa membeli bandeng dengan berbagai ukuran. Mulai satu kilo dengan isi empat ekor sampai lima kilogram per ekor.
Tahun 2010 sekarang ini, Pemerintah :abupaten (Pemkab) Gresik belum bisa memastikan berapa ukuran bandeng kawak yang bakal dilelang kepada masyarakat. "Doakan aja saja, ada bandeng kawak berukuran besar yang bisa dilelang nanti," kata Kabag Humas Pemkab Gresik Andhi Hendro Wijaya pada Jumat (27/8). Pada Ramadan tahun lalu, lelang bandeng maskot diikuti dua bandeng. Yakni, bandeng seberat 7,05 kg milik H. Sirajudin, asal Mengare, Kecamatan Bungah, dan bandeng 6 kg milik Askur, petambak asal Ujungpangkah. (yad/ris)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 29 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152713
Tahun 2010 sekarang ini, Pemerintah :abupaten (Pemkab) Gresik belum bisa memastikan berapa ukuran bandeng kawak yang bakal dilelang kepada masyarakat. "Doakan aja saja, ada bandeng kawak berukuran besar yang bisa dilelang nanti," kata Kabag Humas Pemkab Gresik Andhi Hendro Wijaya pada Jumat (27/8). Pada Ramadan tahun lalu, lelang bandeng maskot diikuti dua bandeng. Yakni, bandeng seberat 7,05 kg milik H. Sirajudin, asal Mengare, Kecamatan Bungah, dan bandeng 6 kg milik Askur, petambak asal Ujungpangkah. (yad/ris)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 29 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152713
Berburu Lailatul Qadar di Makam Sunan Giri
TRADISI lain yang ditunggu warga Gresik saat ramadan adalah malam selawe di Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Ratusan pedagang kaki lima membeber dagangan di kanan-kiri jalan menuju makam Sunan Giri yang berada di desa tersebut.
Pedagang makanan, pakaian hingga arena permaian telah dibuka untuk menyambut malam selawe bulan Suci Ramadan. Kemunculan para pedagang kaki lima itu tidak terlepas ramainya suasana saat malam 25 Ramadan di makam Maulana Ainul Yakin, atau Sunan Giri, atau Raden Paku, atau Prabu Satmata, atau Joko Samudra.
Mereka dari datang Gresik hingga luar pulau. Tujuan utamanya adalah ngalab berkah dengan berziarah ke makam Sunan Giri, di bukit Giri tersebut.
Saking banyaknya pengunjung ditambah membludaknya PKL jalan selebar delapan meter dengan panjang sekitar satu kilometer menuju makam Sunan Giri ditutup untuk kendaraan umum. "Semakin malam, peziarah ke makam Sunan Giri pada malam selawe (25) Ramadan semakin ramai," ujar Abdul Malik, warga masyarakat Desa Giri, Kecamatan Kebomas.
Di dalam makam itu, ada sejumlah peraturan yang harus ditaati para peziarah. Di antaranya, tidak boleh memotret dan harus melepas alas kaki.
Pada malam hari, pemandangan dari bukit Giri, kompleks makan Sunan Giri cukup elok. Selain udara segar karena pepohonan cukup rindang. "Ribuan peziarah itu datang ke makam kanjeng Sunan Giri untuk berdoa dengan harapan bisa mendapatkan berkah," ujar salah seorang guru kunci makam itu.
"Selain itu, mereka berharap bisa mendapatkan malam yang paling istimewa di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qodar," imbuhnya. Selama ini, masyarakat mempercayai malam seribu bulan itu akan turun pada malam ganjil. (yad/ris/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 29 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152714
Pedagang makanan, pakaian hingga arena permaian telah dibuka untuk menyambut malam selawe bulan Suci Ramadan. Kemunculan para pedagang kaki lima itu tidak terlepas ramainya suasana saat malam 25 Ramadan di makam Maulana Ainul Yakin, atau Sunan Giri, atau Raden Paku, atau Prabu Satmata, atau Joko Samudra.
Mereka dari datang Gresik hingga luar pulau. Tujuan utamanya adalah ngalab berkah dengan berziarah ke makam Sunan Giri, di bukit Giri tersebut.
Saking banyaknya pengunjung ditambah membludaknya PKL jalan selebar delapan meter dengan panjang sekitar satu kilometer menuju makam Sunan Giri ditutup untuk kendaraan umum. "Semakin malam, peziarah ke makam Sunan Giri pada malam selawe (25) Ramadan semakin ramai," ujar Abdul Malik, warga masyarakat Desa Giri, Kecamatan Kebomas.
Di dalam makam itu, ada sejumlah peraturan yang harus ditaati para peziarah. Di antaranya, tidak boleh memotret dan harus melepas alas kaki.
Pada malam hari, pemandangan dari bukit Giri, kompleks makan Sunan Giri cukup elok. Selain udara segar karena pepohonan cukup rindang. "Ribuan peziarah itu datang ke makam kanjeng Sunan Giri untuk berdoa dengan harapan bisa mendapatkan berkah," ujar salah seorang guru kunci makam itu.
"Selain itu, mereka berharap bisa mendapatkan malam yang paling istimewa di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qodar," imbuhnya. Selama ini, masyarakat mempercayai malam seribu bulan itu akan turun pada malam ganjil. (yad/ris/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 29 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152714
Tradisi Ramadan Yang Ditunggu-Tunggu Warga Kabupaten Gresik Kolak Ayam Penyembuh Sakit
Ada tiga tradisi selama bulan suci ramadan yang ditunggu masyarakat Gresik. Tradisi itu adalah (1) kolak ayam,(2) malam selawe di Makam Sunan Giri, serta (3) pasar dan lelang bandeng. Semua momen itu terjadi pada malam likuran atau sepuluh hari terakhir Ramadhan.
TUMPUKAN piring setinggi 20 sentimeter dengan panjang hampir 100 meter. Isi piring itu adalah kolak. Tapi, kolak yang dihidangkan masyarakat Desa Gumeno, Kecamatan Manyar beda. Karena isinya, bukan labuh (walu) atau ketela, melainkan daging ayam. Karena itulah dinamakan Kolak Ayam.
Kolak Ayam adalah tradisi yang sudah terun temurun di desa tersebut. Tidak diketahui secara pasti kapan hidangan kolak ayam untuk buka puasa mulai digelar di desa tersebut. Yang pasti, buka bersama (bukber) kolak ayam mulai disajikan setiap malam 23 Ramadan. Untuk tahun ini, akan digelar pada 1 September memasuki tahun ke-559.
Menurut Nadzir, 55, tokoh masyarakat desa setempat, mengatakan kolak yang dibuat warganya itu menggunakan bahan baku ayam dicampur dengan rempah-rempah. Hidangan itu setiap kali disajikan pada malam 23 Ramadan dan sudah menjadi tradisi warga sekitar kampung. Masyarakat meyakini kolak ayam yang disajikan dalam menu khas berbuka puasa bisa menyembuhkan segala penyakit.
Karena daging ayam dimasak cukup banyak, proses pembuatannya membutuhkan waktu mininal dua hari, dimuali malam 21 Ramadan. Mereka memasak mulai badal salat Asar dipusatkan di halaman masjid jamik Desa Gumeno. Sedikitnya melibatkan 30 orang, yang dipilih secara khusus.
Tidak semua orang boleh ikut masak. Uniknya, semua yang terlibat dalam proses pembuatan kolak ayam adalah laki-laki. Mulai dari yang menyediakan bahan hingga juru masaknya harus dilakukan laki-laki.
Proses pembuatan kolak ayam pun dibagi per kelompok, ada yang bertugas memasak bubur, ada pula yang bertugas menyiapkan bumbu masakan. Tahun lalu, kolak ayam itu menghabiskan 106 ekor ayam jantan, satu kuintal bawang daun, empat kuintal gula merah, serta 212 butir kelapa.
Usai salat Asar, pemotongan ayam dimulai. Jeroan, kepala, dan kakinya dipisahkan. Lalu proses memasak ayam tersebut dilakukan dalam beberapa kuali besar. Daging ayam dimasak sampai lunak. Setelah daging ayam matang, dikumpulkan di tempat tertentu, sedangkan kaldunya disimpan di tempat terpisah.
Kelompok lain bertugas membuat adonan gula merah. Ada juga bagian mengumpulkan hasil parutan kelapa yang sebelumnya telah dibagikan ke warga desa. Parutan kelapa itu diperas tiga kali untuk diambil santannya.
Setelah dirasa cukup matang dan timbul buih, maka ditambahkan kaldu ayam setengah ember, dan ditambah kani (santan kelapa perasan pertama), ditambah dengan 1,5 ember gula merah dan jinten secukupnya. Bahan itu kemudian diaduk selama 10-15 menit. "Biasanya untuk memasak satu kuali membutuhkan waktu sekitar 50-55 menit," jelas Nadzir.
Menurut sejarah, tradisi pembuatan kolak ayam di malam ke 23 Ramadan bermula saat Sunan Dalem Putra kedua Sunan Giri mebangun Masjid Jamik untuk dijadikan tempat menyebarkan agama Islam. Suatu ketika Sunan Dalem mengalami sakit yang tidak diketahui jenis penyakitnya. Tidak satu pun jenis obat yang mampu menyembuhkan Sunan Dalem dari sakitnya.
Hingga suatu hari di malam 23 Ramadan, Sunan Dalem memutuskan untuk Salat Istikharah dan akhirnya Sunan Dalem untuk meminta petunjuk dari Allah. Seketika itu Sunan Dalem meminta kepada para santrinya untuk menyiapkan ayam jago kampung untuk dipotong dan dimasak ke masjid menjadi kolak ayam.
Ajaibnya setelah menyantap hidangan kolak ayam, Sunan Dalem berangsur sembuh dari penyakitnya. Sejak itulah sebagai ungkapan syukur atas sembuhnya Sunan Dalem, penduduk Desa Gumeno membuat kolak ayam setiap malam 23 Ramadan dan dijadikan menu santap berbuka puasa. (yad/ris/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 29 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22
TUMPUKAN piring setinggi 20 sentimeter dengan panjang hampir 100 meter. Isi piring itu adalah kolak. Tapi, kolak yang dihidangkan masyarakat Desa Gumeno, Kecamatan Manyar beda. Karena isinya, bukan labuh (walu) atau ketela, melainkan daging ayam. Karena itulah dinamakan Kolak Ayam.
Kolak Ayam adalah tradisi yang sudah terun temurun di desa tersebut. Tidak diketahui secara pasti kapan hidangan kolak ayam untuk buka puasa mulai digelar di desa tersebut. Yang pasti, buka bersama (bukber) kolak ayam mulai disajikan setiap malam 23 Ramadan. Untuk tahun ini, akan digelar pada 1 September memasuki tahun ke-559.
Menurut Nadzir, 55, tokoh masyarakat desa setempat, mengatakan kolak yang dibuat warganya itu menggunakan bahan baku ayam dicampur dengan rempah-rempah. Hidangan itu setiap kali disajikan pada malam 23 Ramadan dan sudah menjadi tradisi warga sekitar kampung. Masyarakat meyakini kolak ayam yang disajikan dalam menu khas berbuka puasa bisa menyembuhkan segala penyakit.
Karena daging ayam dimasak cukup banyak, proses pembuatannya membutuhkan waktu mininal dua hari, dimuali malam 21 Ramadan. Mereka memasak mulai badal salat Asar dipusatkan di halaman masjid jamik Desa Gumeno. Sedikitnya melibatkan 30 orang, yang dipilih secara khusus.
Tidak semua orang boleh ikut masak. Uniknya, semua yang terlibat dalam proses pembuatan kolak ayam adalah laki-laki. Mulai dari yang menyediakan bahan hingga juru masaknya harus dilakukan laki-laki.
Proses pembuatan kolak ayam pun dibagi per kelompok, ada yang bertugas memasak bubur, ada pula yang bertugas menyiapkan bumbu masakan. Tahun lalu, kolak ayam itu menghabiskan 106 ekor ayam jantan, satu kuintal bawang daun, empat kuintal gula merah, serta 212 butir kelapa.
Usai salat Asar, pemotongan ayam dimulai. Jeroan, kepala, dan kakinya dipisahkan. Lalu proses memasak ayam tersebut dilakukan dalam beberapa kuali besar. Daging ayam dimasak sampai lunak. Setelah daging ayam matang, dikumpulkan di tempat tertentu, sedangkan kaldunya disimpan di tempat terpisah.
Kelompok lain bertugas membuat adonan gula merah. Ada juga bagian mengumpulkan hasil parutan kelapa yang sebelumnya telah dibagikan ke warga desa. Parutan kelapa itu diperas tiga kali untuk diambil santannya.
Setelah dirasa cukup matang dan timbul buih, maka ditambahkan kaldu ayam setengah ember, dan ditambah kani (santan kelapa perasan pertama), ditambah dengan 1,5 ember gula merah dan jinten secukupnya. Bahan itu kemudian diaduk selama 10-15 menit. "Biasanya untuk memasak satu kuali membutuhkan waktu sekitar 50-55 menit," jelas Nadzir.
Menurut sejarah, tradisi pembuatan kolak ayam di malam ke 23 Ramadan bermula saat Sunan Dalem Putra kedua Sunan Giri mebangun Masjid Jamik untuk dijadikan tempat menyebarkan agama Islam. Suatu ketika Sunan Dalem mengalami sakit yang tidak diketahui jenis penyakitnya. Tidak satu pun jenis obat yang mampu menyembuhkan Sunan Dalem dari sakitnya.
Hingga suatu hari di malam 23 Ramadan, Sunan Dalem memutuskan untuk Salat Istikharah dan akhirnya Sunan Dalem untuk meminta petunjuk dari Allah. Seketika itu Sunan Dalem meminta kepada para santrinya untuk menyiapkan ayam jago kampung untuk dipotong dan dimasak ke masjid menjadi kolak ayam.
Ajaibnya setelah menyantap hidangan kolak ayam, Sunan Dalem berangsur sembuh dari penyakitnya. Sejak itulah sebagai ungkapan syukur atas sembuhnya Sunan Dalem, penduduk Desa Gumeno membuat kolak ayam setiap malam 23 Ramadan dan dijadikan menu santap berbuka puasa. (yad/ris/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 29 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22
Sabtu, 28 Agustus 2010
Calon Bupati Sambari dan Calon Wakil Bupati Qosim Resmi Menang
GRESIK - Resmi sudah pasangan Sambari Halim Radianto-M. Qosim (SQ) memenangi Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010. Mereka kini siap untuk dilantik sebagai bupati dan wakil bupati periode 2010-2015. Kepastian tersebut muncul setelah KPU menerbitkan SK penetapan pasangan calon terpilih hasil Pilbup Gresik 2010.
SK penetapan itu diterbitkan setelah seluruh anggota KPU Gresik menggelar rapat pleno pada Kamis malam (26/8). SK bernomor 121/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 itu dikirimkan ke DPRD Gresik kemarin (27/8).
Surat tersebut diserahkan anggota KPU Wahyani Ahmad bersama sekretariat KPU. "Tahap selanjutnya tinggal pengajuan pengangkatan dan pelantikan terhadap bupati-wakil bupati terpilih," kata anggota KPU Gresik Abdul Basid kemarin.
Dalam SK itu, KPU melampirkan hasil final pilbup yang dimenangi pasangan SQ. Dasar pertimbangan penerbitan SK tersebut adalah putusan final MK yang mengesahkan hasil coblos ulang Pilbup 2010.
Sebagaimana diketahui, MK menyatakan menerima dan mengesahkan hasil coblos ulang Pilbup Gresik 2010 yang dilaksanakan 8 Agustus lalu. Pengesahan MK tersebut secara tidak langsung mengesahkan kemenangan pasangan SQ karena berhasil menjadi peraih suara terbanyak.
Secara total, perolehan suara Sambari-Qosim (SQ) adalah 285.252 suara. Pasangan Humas Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) menyusul dengan 250.481 suara. Di urutan ketiga, pasangan Bambang Suhartono-Abdullah Qonik (Bani) memperoleh 35.124 suara.
Basid menjelaskan, sesuai dengan PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Daerah, DPRD Gresik memiliki waktu tiga hari untuk menyampaikan SK penetapan itu kepada gubernur. Meski demikian, hampir dipastikan tahap pelantikan duet SQ meleset dari jadwal KPU. Sebab, dewan masih harus menunggu rapat paripurna sebelum surat itu disahkan. Sejatinya pelantikan dilaksanakan pada 31 Agustus. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Sabtu, 28 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152573
SK penetapan itu diterbitkan setelah seluruh anggota KPU Gresik menggelar rapat pleno pada Kamis malam (26/8). SK bernomor 121/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 itu dikirimkan ke DPRD Gresik kemarin (27/8).
Surat tersebut diserahkan anggota KPU Wahyani Ahmad bersama sekretariat KPU. "Tahap selanjutnya tinggal pengajuan pengangkatan dan pelantikan terhadap bupati-wakil bupati terpilih," kata anggota KPU Gresik Abdul Basid kemarin.
Dalam SK itu, KPU melampirkan hasil final pilbup yang dimenangi pasangan SQ. Dasar pertimbangan penerbitan SK tersebut adalah putusan final MK yang mengesahkan hasil coblos ulang Pilbup 2010.
Sebagaimana diketahui, MK menyatakan menerima dan mengesahkan hasil coblos ulang Pilbup Gresik 2010 yang dilaksanakan 8 Agustus lalu. Pengesahan MK tersebut secara tidak langsung mengesahkan kemenangan pasangan SQ karena berhasil menjadi peraih suara terbanyak.
Secara total, perolehan suara Sambari-Qosim (SQ) adalah 285.252 suara. Pasangan Humas Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) menyusul dengan 250.481 suara. Di urutan ketiga, pasangan Bambang Suhartono-Abdullah Qonik (Bani) memperoleh 35.124 suara.
Basid menjelaskan, sesuai dengan PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Daerah, DPRD Gresik memiliki waktu tiga hari untuk menyampaikan SK penetapan itu kepada gubernur. Meski demikian, hampir dipastikan tahap pelantikan duet SQ meleset dari jadwal KPU. Sebab, dewan masih harus menunggu rapat paripurna sebelum surat itu disahkan. Sejatinya pelantikan dilaksanakan pada 31 Agustus. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Sabtu, 28 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152573
Jumat, 27 Agustus 2010
Dampak Mutasi Akhir Periode Bupati Gresik: Kosong atau Berpejabat Ganda
GELOMBANG protes para PNS atas hasil mutasi itu makin luas. Bahkan, saat ini, sebagian besar kursi jabatan yang berganti pejabat praktis tak terisi. Maklum, banyak yang memilih tidak mendudukinya.
Kemarin, sebagian besar pegawai maupun pejabat di pemkab tetap ngantor di tempat lawasnya. Uniknya, ternyata ada jabatan yang diisi dua orang. Sebab, pejabat baru kadung masuk, tapi pejabat lama memilih tetap tidak mau pindah.
Bukan hanya itu, hasil putusan MK yang memenangkan duet Sambari Halim - M. Qosim (SQ) pada (25/8/2010) ternyata juga menjadi faktor. Terbukti, saat ini, para PNS makin berani mengungkapkan protes.Yang juga menarik, banyak PNS yang saat ini mulai ''putar haluan''. Dulu mereka terkesan ogah-ogahan menyoroti mutasi. Tapi, setelah duet SQ ditetapkan sebagai pemenang, mereka mulai berani. (ris/c5/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Jum’at 27 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152460
Kemarin, sebagian besar pegawai maupun pejabat di pemkab tetap ngantor di tempat lawasnya. Uniknya, ternyata ada jabatan yang diisi dua orang. Sebab, pejabat baru kadung masuk, tapi pejabat lama memilih tetap tidak mau pindah.
Bukan hanya itu, hasil putusan MK yang memenangkan duet Sambari Halim - M. Qosim (SQ) pada (25/8/2010) ternyata juga menjadi faktor. Terbukti, saat ini, para PNS makin berani mengungkapkan protes.Yang juga menarik, banyak PNS yang saat ini mulai ''putar haluan''. Dulu mereka terkesan ogah-ogahan menyoroti mutasi. Tapi, setelah duet SQ ditetapkan sebagai pemenang, mereka mulai berani. (ris/c5/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Jum’at 27 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152460
Pelantikan Bupati Gresik Terpilih 2010 Dipastikan Molor
GRESIK - KPU (Komisi Pemilihan Umum) Gresik memang sudah menjadwalkan pelantikan pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ) sebagai bupati-wakil bupati terpilih Gresik periode 2010-2015 pada 31 Agustus mendatang. Namun, rupanya jadwal tersebut tidak bisa terpenuhi dan tanggal pelantikan bakal molor.
Penyebabnya, setelah putusan MK dua hari lalu, hingga kemarin (26/8) belum ada agenda apa pun perihal kelanjutan tahap pilbup yang dilakukan KPU Gresik. Belum lagi, DPRD dipastikan tidak akan menggelar rapat pengesahan hasil coblosan sebelum 31 Agustus.
DPRD Gresik sudah memastikan bahwa seluruh agenda kedewanan bakal dihentikan hingga 31 Agustus. Maklum, sejak 26 Agustus lalu, mereka tengah reses. ''Karena itu, sebaiknya kita realistis saja. 31 Agustus tidak mungkin nututi,'' kata Wakil Ketua DPRD Gresik Susianto kemarin.
Menurut Susianto, ada beberapa tahap lagi yang masih membutuhkan waktu panjang. Soal surat keputusan (SK) penetapan bupati-wakil bupati terpilih, hingga kemarin KPU belum menetapkan dan menyerahkan kepada dewan.
Kalaupun nanti KPU menyelesaikan SK itu sebelum 31 Agustus, dewan tidak bisa langsung mengirimkan ke gubernur untuk dibawa ke Mendagri. Sebab, sebelum 31 Agustus, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik tengah reses. Karena itu, hingga awal September nanti agenda kedewanan di-pending.
Padahal, sebelum SK penetapan bupati-wakil bupati terpilih itu diserahkan ke KPU, ada beberapa tahap yang harus dilakukan dewan. Salah satu di antaranya, pengesahan SK penetapan bupati-wakil bupati terpilih harus mendapat persetujuan dari DPRD dalam rapat paripurna. Setelah itu, baru ditetapkan usul pelantikan.
Padahal, untuk menjadwalkan rapat paripurna, dewan harus menggelar rapat banmus (badan musyawarah) terlebih dahulu untuk menjadwalkan agenda paripurna. ''Karena itu, paling cepat baru bisa dilakukan 2-5 September,'' katanya. (ris/c4/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Jum’at 27 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152457
Penyebabnya, setelah putusan MK dua hari lalu, hingga kemarin (26/8) belum ada agenda apa pun perihal kelanjutan tahap pilbup yang dilakukan KPU Gresik. Belum lagi, DPRD dipastikan tidak akan menggelar rapat pengesahan hasil coblosan sebelum 31 Agustus.
DPRD Gresik sudah memastikan bahwa seluruh agenda kedewanan bakal dihentikan hingga 31 Agustus. Maklum, sejak 26 Agustus lalu, mereka tengah reses. ''Karena itu, sebaiknya kita realistis saja. 31 Agustus tidak mungkin nututi,'' kata Wakil Ketua DPRD Gresik Susianto kemarin.
Menurut Susianto, ada beberapa tahap lagi yang masih membutuhkan waktu panjang. Soal surat keputusan (SK) penetapan bupati-wakil bupati terpilih, hingga kemarin KPU belum menetapkan dan menyerahkan kepada dewan.
Kalaupun nanti KPU menyelesaikan SK itu sebelum 31 Agustus, dewan tidak bisa langsung mengirimkan ke gubernur untuk dibawa ke Mendagri. Sebab, sebelum 31 Agustus, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik tengah reses. Karena itu, hingga awal September nanti agenda kedewanan di-pending.
Padahal, sebelum SK penetapan bupati-wakil bupati terpilih itu diserahkan ke KPU, ada beberapa tahap yang harus dilakukan dewan. Salah satu di antaranya, pengesahan SK penetapan bupati-wakil bupati terpilih harus mendapat persetujuan dari DPRD dalam rapat paripurna. Setelah itu, baru ditetapkan usul pelantikan.
Padahal, untuk menjadwalkan rapat paripurna, dewan harus menggelar rapat banmus (badan musyawarah) terlebih dahulu untuk menjadwalkan agenda paripurna. ''Karena itu, paling cepat baru bisa dilakukan 2-5 September,'' katanya. (ris/c4/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Jum’at 27 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152457
Kamis, 26 Agustus 2010
Peneliti Belgia Amati Industrialisasi dan Dampaknya di Gresik
Kondisi itu menarik peneliti asal Belgia Erik Jeneester mengamati masalah perburuhan di Kota Giri tersebut. Hasilnya, masih banyak persoalan pada bidang industri dan perburuhan di Gresik. (ARIS IMAM)
Jarum jam menunjukkan pukul 23.00. Suasana di Balai Desa Sukomulyo, Kecamatan Kebomas, terlihat ramai. Beberapa orang begitu asyik mendengarkan cerita seorang bule yang tengah berkunjung ke sana.
Dia adalah Erik Jeneester, seorang peneliti dari General nion Workers of Belgium (GUWB), organisasi perburuhan asal Belgia. Organisasi itu memiliki hubungan dengan Uni Eropa. Di hadapan warga yang tinggal di sekitar pabrik, Erik memaparkan hasil pengamatannya.
Dia mendatangi beberapa kawasan industri di Gresik. Dia juga diundang Kepala Desa Sukomulyo Fatkhur Rohman untuk melihat langsung kondisi di Sukomulyo yang merupakan kawasan pabrik.
Banyak hal yang dia peroleh setelah mengamati kondisi pabrik-pabrik dan dunia ketenagakerjaan di wilayah Kota Giri. '''Persoalan terkait industrialisasi di kota ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di Eropa,'' kata Erik.
Dia melihat masih banyak persoalan pelik di balik dunia industri di Gresik. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah kondisi lingkungan di kawasan pabrik yang, menurut dia, rusak.
Dia mencontohkan, kondisi Kali Lamong di Desa Sukomulyo. Dia sempat mampir ke Kali Lamong dan benar-benar prihatin dengan kondisi sungai tersebut. ''Itu sangat buruk. Bagaimana mungkin kerusakannya seperti itu?'' katanya.
Menurut Erik, buruknya kondisi Kali Lamong tidak terlepas dari minimnya kepedulian perusahaan sekitar terhadap lingkungannya. ''Saya juga menemukan banyak kerusakan alam di sekitar industri lain yang ada di sini,'' ujatnya.
Selain itu, dia melakukan penelitian terhadap kondisi pekerja-pekerja di wilayah Gresik. ''Untuk masalah kesejahteraan, kondisinya sama dengan di Eropa. Masih banyak kesenjangan,'' tuturnya.
Pria berusia 46 tahun itu sudah hampir tiga minggu berada di Indonesia. Dalam penelitiannya, Erik mendatangi beberapa kota di Indonesia. Di antaranya, Bandung, Bogor, Tangerang, Surabaya, dan Malang.
Secara umum, dia menilai, kondisi perindustrian di Gresik tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Masih banyak persoalan. Hanya, ada beberapa hal yang membuat dia cukup kerasan di Gresik. ''Saya suka dengan budaya ngopi di sini. Selain itu, keramahan warga Gresik benar-benar membuat saya senang,'' katanya.
Menurut Erik, hasil penelitian itu nanti dibawa lembaganya ke Uni Eropa. ''Dari situlah, Uni Eropa akan membuat langkah strategis untuk menindaklanjuti semua temuan,'' ungkapnya. (*c4/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152304
Jarum jam menunjukkan pukul 23.00. Suasana di Balai Desa Sukomulyo, Kecamatan Kebomas, terlihat ramai. Beberapa orang begitu asyik mendengarkan cerita seorang bule yang tengah berkunjung ke sana.
Dia adalah Erik Jeneester, seorang peneliti dari General nion Workers of Belgium (GUWB), organisasi perburuhan asal Belgia. Organisasi itu memiliki hubungan dengan Uni Eropa. Di hadapan warga yang tinggal di sekitar pabrik, Erik memaparkan hasil pengamatannya.
Dia mendatangi beberapa kawasan industri di Gresik. Dia juga diundang Kepala Desa Sukomulyo Fatkhur Rohman untuk melihat langsung kondisi di Sukomulyo yang merupakan kawasan pabrik.
Banyak hal yang dia peroleh setelah mengamati kondisi pabrik-pabrik dan dunia ketenagakerjaan di wilayah Kota Giri. '''Persoalan terkait industrialisasi di kota ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di Eropa,'' kata Erik.
Dia melihat masih banyak persoalan pelik di balik dunia industri di Gresik. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah kondisi lingkungan di kawasan pabrik yang, menurut dia, rusak.
Dia mencontohkan, kondisi Kali Lamong di Desa Sukomulyo. Dia sempat mampir ke Kali Lamong dan benar-benar prihatin dengan kondisi sungai tersebut. ''Itu sangat buruk. Bagaimana mungkin kerusakannya seperti itu?'' katanya.
Menurut Erik, buruknya kondisi Kali Lamong tidak terlepas dari minimnya kepedulian perusahaan sekitar terhadap lingkungannya. ''Saya juga menemukan banyak kerusakan alam di sekitar industri lain yang ada di sini,'' ujatnya.
Selain itu, dia melakukan penelitian terhadap kondisi pekerja-pekerja di wilayah Gresik. ''Untuk masalah kesejahteraan, kondisinya sama dengan di Eropa. Masih banyak kesenjangan,'' tuturnya.
Pria berusia 46 tahun itu sudah hampir tiga minggu berada di Indonesia. Dalam penelitiannya, Erik mendatangi beberapa kota di Indonesia. Di antaranya, Bandung, Bogor, Tangerang, Surabaya, dan Malang.
Secara umum, dia menilai, kondisi perindustrian di Gresik tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Masih banyak persoalan. Hanya, ada beberapa hal yang membuat dia cukup kerasan di Gresik. ''Saya suka dengan budaya ngopi di sini. Selain itu, keramahan warga Gresik benar-benar membuat saya senang,'' katanya.
Menurut Erik, hasil penelitian itu nanti dibawa lembaganya ke Uni Eropa. ''Dari situlah, Uni Eropa akan membuat langkah strategis untuk menindaklanjuti semua temuan,'' ungkapnya. (*c4/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152304
Pembangkang Mutasi Melapor ke Dewan
GRESIK - Berbagai cara dilakukan para pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkab Gresik yang menolak mutasi untuk membatalkan keputusan itu. Setelah mengadu ke Pemprov Jatim, mereka mengadu ke DPRD Gresik kemarin (25/8).
Mereka berharap dewan menerbitkan rekomendasi untuk membatalkan proses mutasi tersebut. Dalihnya, seperti yang mereka laporkan ke pemprov, proses mutasi itu mengandung banyak kejanggalan dan pelanggaran prosedur.
Rombongan PNS tersebut diterima Ketua Komisi A Suberi. Mereka menyerahkan beberapa berkas berisi dugaan kejanggalan serta hasil penggalangan tanda tangan para PNS yang menolak mutasi itu.
"Kami berharap dewan bisa menindaklanjuti permasalahan ini. Setidaknya, mereka bisa mengevaluasi lagi mutasi itu," kata Agus Setya, salah seorang PNS yang melapor. Selain membeberkan kejanggalan-kejanggalan seputar mutasi masal tersebut, mereka mengadukan pemkab yang mengabaikan keberatan mereka.
Komisi A sebenarnya sudah menerima banyak laporan seputar kejanggalan mutasi besar-besaran yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum tersebut. Komisi itu bahkan sudah menemukan beberapa data terkait dengan kejanggalan tersebut. Terutama adanya nuansa politis di balik proses mutasi itu.
Hanya, dewan belum bisa mengambil langkah terkait dengan kontroversi di balik mutasi tersebut. "Dari laporan inilah, kami bisa melakukan kajian terlebih dahulu. Jika memang ada pelanggaran aturan, tentu akan kami tindak," kata Suberi.(ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152306
Mereka berharap dewan menerbitkan rekomendasi untuk membatalkan proses mutasi tersebut. Dalihnya, seperti yang mereka laporkan ke pemprov, proses mutasi itu mengandung banyak kejanggalan dan pelanggaran prosedur.
Rombongan PNS tersebut diterima Ketua Komisi A Suberi. Mereka menyerahkan beberapa berkas berisi dugaan kejanggalan serta hasil penggalangan tanda tangan para PNS yang menolak mutasi itu.
"Kami berharap dewan bisa menindaklanjuti permasalahan ini. Setidaknya, mereka bisa mengevaluasi lagi mutasi itu," kata Agus Setya, salah seorang PNS yang melapor. Selain membeberkan kejanggalan-kejanggalan seputar mutasi masal tersebut, mereka mengadukan pemkab yang mengabaikan keberatan mereka.
Komisi A sebenarnya sudah menerima banyak laporan seputar kejanggalan mutasi besar-besaran yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum tersebut. Komisi itu bahkan sudah menemukan beberapa data terkait dengan kejanggalan tersebut. Terutama adanya nuansa politis di balik proses mutasi itu.
Hanya, dewan belum bisa mengambil langkah terkait dengan kontroversi di balik mutasi tersebut. "Dari laporan inilah, kami bisa melakukan kajian terlebih dahulu. Jika memang ada pelanggaran aturan, tentu akan kami tindak," kata Suberi.(ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152306
Mulai Terang-terangan Menolak Mutasi
Seperti diberitakan, mutasi besar-besaran yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum akhirnya berujung kontroversi. Penyebabnya, mutasi itu sarat kejanggalan. Mulai ketidakjelasan DUK (daftar urutan kepangkatan) hingga sinyalemen bahwa pelaksanaan mutasi tersebut tidak menggunakan asas profesionalisme. Yakni, penempatan tidak disesuaikan dengan kualifikasi PNS.
Di bagian lain, kisruh di balik mutasi besar-besaran itu kemarin terus bergulir. Penolakan terhadap pos-pos baru hasil mutasi tersebut pun makin marak. Jika sebelumnya yang terang-terangan menolak hanya para pegawai biasa, kali ini beberapa pejabat yang baru kena mutasi juga melawan.
Salah satu di antara mereka adalah Nuruddin. Pejabat yang baru mendapat promosi duduk di kursi kepala Kesbanglinmas itu menolak jabatan anyar tersebut. Dia memilih tetap menduduki jabatan lamanya, Kabid Angkutan Laut Dishub. "Saya tidak mau menduduki pos hasil mutasi yang banyak kejanggalan," kilahnya.
Selain Nuruddin, beberapa pejabat pun bersikap serupa. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumarsono, misalnya, juga ogah menduduki pos barunya sebagai staf ahli bupati. Selain dia, masih banyak pejabat yang ogah duduk di jabatan barunya.
Para pejabat pro-mutasi, rupanya, gerah juga terhadap manuver yang dilakukan para PNS kontra-mutasi. Mereka pun menantang untuk buka-bukaan soal hasil mutasi itu. "Banyak tudingan yang tidak memiliki dasar kuat," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tarso Sugito.
Dia mencontohkan penempatan jabatan yang dianggap tidak sesuai. "Yang harus diingat dalam penempatan jabatan strategis bukan hanya keilmuan, tapi juga kemampuan manajerial. Jadi, bukan hanya karena dia lulusan apa," paparnya.
Selain itu, lanjut Tarso, tudingan kubu kontra-mutasi soal ketidakpatuhan pemkab dalam mutasi lalu dianggap tidak berdasar. "Tidak mungkin pemkab mau mengambil kebijakan jika tidak ada aturan. Buktinya, kami beberapa kali digugat. Tapi, pemkab selalu menang," ujarnya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152305
Di bagian lain, kisruh di balik mutasi besar-besaran itu kemarin terus bergulir. Penolakan terhadap pos-pos baru hasil mutasi tersebut pun makin marak. Jika sebelumnya yang terang-terangan menolak hanya para pegawai biasa, kali ini beberapa pejabat yang baru kena mutasi juga melawan.
Salah satu di antara mereka adalah Nuruddin. Pejabat yang baru mendapat promosi duduk di kursi kepala Kesbanglinmas itu menolak jabatan anyar tersebut. Dia memilih tetap menduduki jabatan lamanya, Kabid Angkutan Laut Dishub. "Saya tidak mau menduduki pos hasil mutasi yang banyak kejanggalan," kilahnya.
Selain Nuruddin, beberapa pejabat pun bersikap serupa. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumarsono, misalnya, juga ogah menduduki pos barunya sebagai staf ahli bupati. Selain dia, masih banyak pejabat yang ogah duduk di jabatan barunya.
Para pejabat pro-mutasi, rupanya, gerah juga terhadap manuver yang dilakukan para PNS kontra-mutasi. Mereka pun menantang untuk buka-bukaan soal hasil mutasi itu. "Banyak tudingan yang tidak memiliki dasar kuat," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tarso Sugito.
Dia mencontohkan penempatan jabatan yang dianggap tidak sesuai. "Yang harus diingat dalam penempatan jabatan strategis bukan hanya keilmuan, tapi juga kemampuan manajerial. Jadi, bukan hanya karena dia lulusan apa," paparnya.
Selain itu, lanjut Tarso, tudingan kubu kontra-mutasi soal ketidakpatuhan pemkab dalam mutasi lalu dianggap tidak berdasar. "Tidak mungkin pemkab mau mengambil kebijakan jika tidak ada aturan. Buktinya, kami beberapa kali digugat. Tapi, pemkab selalu menang," ujarnya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152305
MK Pastikan SQ Pemenang
Ditemui setelah sidang, bupati terpilih Sambari bersyukur atas putusan MK itu. Menurut dia, putusan tersebut telah sejalan dengan kehendak masyarakat Gresik. ''Ini kemenangan seluruh warga Gresik,'' ujarnya.
Putusan itu, kata Sambari, juga menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran serta kecurangan yang dituduhkan sejumlah pihak kepada dirinya tidak terbukti. Pencoblosan ulang di sembilan kecamatan itu, kata dia, telah berlangsung sesuai asas pemilu.
Sebaliknya, kubu Humas memilih langsung meninggalkan sidang dan tidak berkomentar banyak. Ainur Rofiq, sekretaris tim pemenangan Humas, juga tidak bisa dikonfirmasi.
KPU memastikan bakal menindaklanjuti hasil putusan tersebut. Menurut anggota KPU Gresik Abdul Basid, pihaknya segera mengadakan rapat pleno penetapan pasangan terpilih. ''Karena putusan MK seperti itu, dipastikan SQ-lah yang menjadi pemenang,'' kata Basid. (aga/ris/c5
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 26 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152307
Putusan itu, kata Sambari, juga menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran serta kecurangan yang dituduhkan sejumlah pihak kepada dirinya tidak terbukti. Pencoblosan ulang di sembilan kecamatan itu, kata dia, telah berlangsung sesuai asas pemilu.
Sebaliknya, kubu Humas memilih langsung meninggalkan sidang dan tidak berkomentar banyak. Ainur Rofiq, sekretaris tim pemenangan Humas, juga tidak bisa dikonfirmasi.
KPU memastikan bakal menindaklanjuti hasil putusan tersebut. Menurut anggota KPU Gresik Abdul Basid, pihaknya segera mengadakan rapat pleno penetapan pasangan terpilih. ''Karena putusan MK seperti itu, dipastikan SQ-lah yang menjadi pemenang,'' kata Basid. (aga/ris/c5
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 26 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152307
Sebut Mahkamah Konstitusi Tidak Adil Husnul Khuluq-Musyaffa' Kecewa, Namun Tidak Bisa Membantah
GRESIK - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menerima dan mengesahkan hasil pencoblosan ulang Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010 pada 8 Agustus lalu. Pengesahan MK tersebut secara tidak langsung mengesahkan kemenangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ).
SQ berhasil membalik keadaan setelah kalah dalam pencoblosan 26 Mei lalu. Gugatannya ke MK diterima yang lantas dilanjutkan dengan pencoblosan ulang di sembilan di antara 18 kecamatan di Gresik. Hasilnya, SQ meraih 285.252 suara. Disusul pasangan Humas (250.481 suara) serta Bambang Suhartono-Abdullah Qonik (Bani) di urutan ketiga dengan 35.124 suara.
Kubu Humas benar-benar terpukul atas putusan MK terkait hasil final pilbup Gresik yang akhirnya dimenangi SQ tersebut. Mereka menilai MK tidak adil. Sampai-sampai, setelah sidang kemarin, mereka memilih langsung meninggalkan lokasi sidang. Sementara itu, Husnul maupun Musyaffa' tidak terlihat dalam sidang kemarin.
Syaiful Kirom, ketua tim pemenangan Humas, akhirnya bisa dihubungi tadi malam. Dia hanya bisa pasrah atas putusan MK itu. Meski demikian, kekecewaan tidak bisa mereka sembunyikan. ''Karena ini putusan final, kami harus menaati. Tapi, kami tetap menganggap MK tidak adil,'' ungkapnya.
Dia pun mengungkapkan beberapa alasan dirinya menyebut MK tidak adil. Saat tim SQ mengajukan gugatan atas hasil pilbup 26 Mei lalu, MK menerima dan membahasnya dalam sidang panel sampai akhirnya keluar putusan pencoblosan ulang.
Hal itu berbeda dari gugatan yang dilayangkan Humas. Meski dibacakan MK, gugatan tersebut tidak ditanggapi. ''Bahkan, tak ada sidang panel untuk menguji gugatan kami,'' kata Kirom.
Mereka tetap mengklaim bahwa pelanggaran SQ selama proses menjelang pencoblosan ulang pilbup 8 Agustus lebih parah dibanding pelanggaran saat sebelum pencoblosan 26 Mei lalu. ''Itulah yang membuat kami menganggap MK tidak adil,'' jelasnya.
Humas memang getol melakukan manuver menjelang putusan MK. Mereka melayangkan beberapa gugatan ke MK. Tidak hanya itu, menjelang sidang putusan kemarin, tim Humas mengajukan permohonan penundaan sidang. Mereka meminta MK mempelajari dulu semua gugatan yang diajukan kubu Humas.
Lantas, apa langkah selanjutnya? Kirom belum bisa berkomentar banyak. Sebab, Humas tidak menampik bahwa putusan MK adalah final. ''Ya mau bagaimana lagi? Kami cuma berharap ada keadilan,'' ujarnya.
Kubu SQ menganggap putusan MK sudah objektif. ''Jadi, dari sisi mana pun, yang dilakukan Humas itu memang layak ditolak,'' tegas Khoirul Anam, anggota tim pemenangan SQ, kemarin. (ris/aga/c5/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152309
SQ berhasil membalik keadaan setelah kalah dalam pencoblosan 26 Mei lalu. Gugatannya ke MK diterima yang lantas dilanjutkan dengan pencoblosan ulang di sembilan di antara 18 kecamatan di Gresik. Hasilnya, SQ meraih 285.252 suara. Disusul pasangan Humas (250.481 suara) serta Bambang Suhartono-Abdullah Qonik (Bani) di urutan ketiga dengan 35.124 suara.
Kubu Humas benar-benar terpukul atas putusan MK terkait hasil final pilbup Gresik yang akhirnya dimenangi SQ tersebut. Mereka menilai MK tidak adil. Sampai-sampai, setelah sidang kemarin, mereka memilih langsung meninggalkan lokasi sidang. Sementara itu, Husnul maupun Musyaffa' tidak terlihat dalam sidang kemarin.
Syaiful Kirom, ketua tim pemenangan Humas, akhirnya bisa dihubungi tadi malam. Dia hanya bisa pasrah atas putusan MK itu. Meski demikian, kekecewaan tidak bisa mereka sembunyikan. ''Karena ini putusan final, kami harus menaati. Tapi, kami tetap menganggap MK tidak adil,'' ungkapnya.
Dia pun mengungkapkan beberapa alasan dirinya menyebut MK tidak adil. Saat tim SQ mengajukan gugatan atas hasil pilbup 26 Mei lalu, MK menerima dan membahasnya dalam sidang panel sampai akhirnya keluar putusan pencoblosan ulang.
Hal itu berbeda dari gugatan yang dilayangkan Humas. Meski dibacakan MK, gugatan tersebut tidak ditanggapi. ''Bahkan, tak ada sidang panel untuk menguji gugatan kami,'' kata Kirom.
Mereka tetap mengklaim bahwa pelanggaran SQ selama proses menjelang pencoblosan ulang pilbup 8 Agustus lebih parah dibanding pelanggaran saat sebelum pencoblosan 26 Mei lalu. ''Itulah yang membuat kami menganggap MK tidak adil,'' jelasnya.
Humas memang getol melakukan manuver menjelang putusan MK. Mereka melayangkan beberapa gugatan ke MK. Tidak hanya itu, menjelang sidang putusan kemarin, tim Humas mengajukan permohonan penundaan sidang. Mereka meminta MK mempelajari dulu semua gugatan yang diajukan kubu Humas.
Lantas, apa langkah selanjutnya? Kirom belum bisa berkomentar banyak. Sebab, Humas tidak menampik bahwa putusan MK adalah final. ''Ya mau bagaimana lagi? Kami cuma berharap ada keadilan,'' ujarnya.
Kubu SQ menganggap putusan MK sudah objektif. ''Jadi, dari sisi mana pun, yang dilakukan Humas itu memang layak ditolak,'' tegas Khoirul Anam, anggota tim pemenangan SQ, kemarin. (ris/aga/c5/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Kamis, 26 Agustus 2010]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152309
KPU Gresik Tetapkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 31 Agustus 2010
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menetapkan hasil akhir sengketa Pilbup 2010 Gresik. Dengan keputusan itu, pasangan Sambari Halim Radianto-M. Qosim (SQ) menjadi pemenang pilbup 2010.
KPU Gresik sudah berani memastikan, duet SQ segera ditetapkan sebagai bupati-wakil bupati terpilih periode 2010-2015. Setelah sidang MK kemarin (25/8), para anggota KPU langsung menggelar pertemuan. "Setelah putusan itu, kami harus segera melanjutkan tahap selanjutnya," kata anggota KPU Gresik Abdul Basid.
Menurut dia, KPU Gresik segera menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan bupati-wakil bupati terpilih. Maksimal, keputusan itu ditetapkan tiga hari setelah putusan MK. "Setelah itu, penetapan pasangan calon terpilih dibawa ke DPRD Gresik," katanya.
Menurut Basid, KPU memang dikejar waktu. Sebab, KPU memutuskan tidak akan mengubah jadwal pelantikan bupati-wakil bupati terpilih. Pelantikan mereka tetap dijadwalkan pada 31 Agustus nanti. "Tetap tidak ada perubahan," katanya.
Keputusan KPU Gresik cukup rawan meleset. Sebab, masih ada beberapa tahap yang harus diselesaikan sebelum pelantikan. Setelah menetapkan bupati-wakil bupati terpilih, KPU melaporkannya kepada DPRD Gresik. Lantas dewan membawa keputusan KPU itu kepada gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Mendagri guna mendapatkan persetujuan.
Setelah itu, keputusan Mendagri diserahkan kepada gubernur untuk kemudian disampaikan lagi ke DPRD Gresik. Untuk proses tersebut, butuh waktu paling tidak dua minggu. Karena itu, besar kemungkinan kursi bupati bakal lowong.
Basid menjelaskan, pihaknya memang tidak bisa mengubah jadwal. Alasannya, penjadwalan pelantikan harus disesuaikan dengan masa akhir jabatan bupati lama. Kalaupun nanti ada penundaan jadwal pelantikan, itu tidak lagi masuk ranah KPU. "Itu kewenangan DPRD. Kami sebatas membuat jadwal dan menetapkan pasangan bupati-wakil bupati terpilih," kata Basid.
Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim memilih untuk wait and see. Dia menyerahkan semua kelanjutan tahap pilbup sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. "Soal mepet atau tidak, itu konsekuensi. Yang penting, semua tahap terpenuhi," katanya kemarin. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 26 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152308
KPU Gresik sudah berani memastikan, duet SQ segera ditetapkan sebagai bupati-wakil bupati terpilih periode 2010-2015. Setelah sidang MK kemarin (25/8), para anggota KPU langsung menggelar pertemuan. "Setelah putusan itu, kami harus segera melanjutkan tahap selanjutnya," kata anggota KPU Gresik Abdul Basid.
Menurut dia, KPU Gresik segera menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan bupati-wakil bupati terpilih. Maksimal, keputusan itu ditetapkan tiga hari setelah putusan MK. "Setelah itu, penetapan pasangan calon terpilih dibawa ke DPRD Gresik," katanya.
Menurut Basid, KPU memang dikejar waktu. Sebab, KPU memutuskan tidak akan mengubah jadwal pelantikan bupati-wakil bupati terpilih. Pelantikan mereka tetap dijadwalkan pada 31 Agustus nanti. "Tetap tidak ada perubahan," katanya.
Keputusan KPU Gresik cukup rawan meleset. Sebab, masih ada beberapa tahap yang harus diselesaikan sebelum pelantikan. Setelah menetapkan bupati-wakil bupati terpilih, KPU melaporkannya kepada DPRD Gresik. Lantas dewan membawa keputusan KPU itu kepada gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Mendagri guna mendapatkan persetujuan.
Setelah itu, keputusan Mendagri diserahkan kepada gubernur untuk kemudian disampaikan lagi ke DPRD Gresik. Untuk proses tersebut, butuh waktu paling tidak dua minggu. Karena itu, besar kemungkinan kursi bupati bakal lowong.
Basid menjelaskan, pihaknya memang tidak bisa mengubah jadwal. Alasannya, penjadwalan pelantikan harus disesuaikan dengan masa akhir jabatan bupati lama. Kalaupun nanti ada penundaan jadwal pelantikan, itu tidak lagi masuk ranah KPU. "Itu kewenangan DPRD. Kami sebatas membuat jadwal dan menetapkan pasangan bupati-wakil bupati terpilih," kata Basid.
Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim memilih untuk wait and see. Dia menyerahkan semua kelanjutan tahap pilbup sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. "Soal mepet atau tidak, itu konsekuensi. Yang penting, semua tahap terpenuhi," katanya kemarin. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Kamis, 26 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=152308
Rabu, 25 Agustus 2010
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI HASIL PEMILUKADA KAB GRESIK 2010
1. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 bertanggal 1 Juni 2010;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010, bertanggal 1 Juni 2010, sepanjang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang;
3. Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang, sebagai berikut:
a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Bambang Suhartono dan H. Abdullah Qonik sebanyak 3.645 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima) suara;
b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 K.H. Muji Tabah, SH., MM dan Suwarno sebanyak 2.812 (dua ribu delapan ratus dua belas) suara;
c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Sambari Halim Radianto, Ir, ST, M.Si dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si sebanyak 189.285 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima) suara;
d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Moh. Nashihan, SH, MH. dan Drs. Syamsul Ma’arif sebanyak 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) suara;
e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., MM dan H. Musyaffa Noer, S.Ag, SH, MM. sebanyak 160.212 (seratus enam puluh ribu dua ratus dua belas) suara;
f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. Sastro Soewito, SH., M.Hum dan Drs. H. Samwil, SH sebanyak 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) suara.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melaksanakan putusan ini.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.
KETUA,
Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,
1.Achmad Sodiki
2.M. Arsyad Sanusi
3. Ahmad Fadlil Sumadi
4. M. Akil Mochtar
5. Harjono
6. Muhammad Alim
7. Maria Farida Indrati
8. Hamdan Zoelva
PANITERA PENGGANTI,
1. Wiwik Budi Wasito
Sumber http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=sidang.PutusanPerkara&id=1&aw=1&ak=11&kat=1
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010, bertanggal 1 Juni 2010, sepanjang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang;
3. Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang, sebagai berikut:
a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Bambang Suhartono dan H. Abdullah Qonik sebanyak 3.645 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima) suara;
b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 K.H. Muji Tabah, SH., MM dan Suwarno sebanyak 2.812 (dua ribu delapan ratus dua belas) suara;
c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Sambari Halim Radianto, Ir, ST, M.Si dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si sebanyak 189.285 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima) suara;
d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Moh. Nashihan, SH, MH. dan Drs. Syamsul Ma’arif sebanyak 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) suara;
e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., MM dan H. Musyaffa Noer, S.Ag, SH, MM. sebanyak 160.212 (seratus enam puluh ribu dua ratus dua belas) suara;
f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. Sastro Soewito, SH., M.Hum dan Drs. H. Samwil, SH sebanyak 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) suara.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melaksanakan putusan ini.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.
KETUA,
Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,
1.Achmad Sodiki
2.M. Arsyad Sanusi
3. Ahmad Fadlil Sumadi
4. M. Akil Mochtar
5. Harjono
6. Muhammad Alim
7. Maria Farida Indrati
8. Hamdan Zoelva
PANITERA PENGGANTI,
1. Wiwik Budi Wasito
Sumber http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=sidang.PutusanPerkara&id=1&aw=1&ak=11&kat=1
Hasil Pilkada Gresik Diputus MK Hari Ini Rabu (25/8 2010)
GRESIK – Sejumlah pengamat menilai sidang gugatan Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik yang diputuskan Rabu (25/8) hari ini adalah ujian bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, baru pertama terjadi putusan sela MK yang menginstruksikan pemungutan suara ulang mengubah hasil pencoblosan reguler.
“Citra MK dipertaruhkan. Baru pertama terjadi di Indonesia, hasil coblos ulang berubah dibanding hasil pemungutan suara reguler. Karena itu MK harus ekstra hati-hati, jika tidak MK akan kehilangan kewibawaan,” kata Prof Sukiyat, Rektor Universitas Gresik (Ungres), Rabu (25/8) pagi.
Pemungutan suara ulang pada 8 Agustus lalu masih dalam ranah persidangan karena putusan coblos ulang itu hanya putusan sela. MK harus memaparkan hasil penyidikan itu kepada publik. “Jika tidak, MK akan dtuding berpihak pada salah satu pasangan. Inilah yang saya maksud citra MK dipertaruhkan,” katanya.
Sukiyat juga mendengar isu di masyarakat bahwa MK memenangkan pasangan Sambari Halim Radianto-M Qosim (SQ). Bila benar demikian, menurut dia, hal itu wajar karena hasil coblos ulang di sembilan kecamatan menunjukkan SQ unggul dan menggeser posisi Husnul Khuluq-Musyaffa’ Noer (Humas).
“Namun, tolok ukur yang dipakai MK untuk mensahkan SQ sebagai pemenang harus dijelaskan,” tandas Prof Sukiyat.
Di sisi lain, Sukiyat mengaku wajar bila saat ini pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gresik tengah terkotak-kotak dan saling berhadap-hadapan. Kubu-kubuan ini makin jelas setelah Bupati Gresik, Robbach Ma’sum, melakukan mutasi di ujung masa jabatannya.
Mutasi yang digelar pekan lalu itu dinilai sejumlah kalangan untuk “menyelamatkan” kroni-kroninya, karena Humas yang digadang-gadang menjadi penerus Robbach Ma’sum ternyata gagal dalam coblos ulang.
“PNS kini terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu pro SQ dan Humas. Ini adalah bukti jika PNS terlibat langsung perhelatan pilkada, artinya ada pelanggaran struktural, sistemik, dan masif. MK harus bisa menjelaskan, bobot pelanggaran mana yang paling berat,” tandasnya kembali. sep
Sumber: Surabaya Post Online Rabu, 25 Agustus 2010 | 11:29 WIB
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=66bd62a58f2428c12c7e4ff0e1d67769&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c
“Citra MK dipertaruhkan. Baru pertama terjadi di Indonesia, hasil coblos ulang berubah dibanding hasil pemungutan suara reguler. Karena itu MK harus ekstra hati-hati, jika tidak MK akan kehilangan kewibawaan,” kata Prof Sukiyat, Rektor Universitas Gresik (Ungres), Rabu (25/8) pagi.
Pemungutan suara ulang pada 8 Agustus lalu masih dalam ranah persidangan karena putusan coblos ulang itu hanya putusan sela. MK harus memaparkan hasil penyidikan itu kepada publik. “Jika tidak, MK akan dtuding berpihak pada salah satu pasangan. Inilah yang saya maksud citra MK dipertaruhkan,” katanya.
Sukiyat juga mendengar isu di masyarakat bahwa MK memenangkan pasangan Sambari Halim Radianto-M Qosim (SQ). Bila benar demikian, menurut dia, hal itu wajar karena hasil coblos ulang di sembilan kecamatan menunjukkan SQ unggul dan menggeser posisi Husnul Khuluq-Musyaffa’ Noer (Humas).
“Namun, tolok ukur yang dipakai MK untuk mensahkan SQ sebagai pemenang harus dijelaskan,” tandas Prof Sukiyat.
Di sisi lain, Sukiyat mengaku wajar bila saat ini pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gresik tengah terkotak-kotak dan saling berhadap-hadapan. Kubu-kubuan ini makin jelas setelah Bupati Gresik, Robbach Ma’sum, melakukan mutasi di ujung masa jabatannya.
Mutasi yang digelar pekan lalu itu dinilai sejumlah kalangan untuk “menyelamatkan” kroni-kroninya, karena Humas yang digadang-gadang menjadi penerus Robbach Ma’sum ternyata gagal dalam coblos ulang.
“PNS kini terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu pro SQ dan Humas. Ini adalah bukti jika PNS terlibat langsung perhelatan pilkada, artinya ada pelanggaran struktural, sistemik, dan masif. MK harus bisa menjelaskan, bobot pelanggaran mana yang paling berat,” tandasnya kembali. sep
Sumber: Surabaya Post Online Rabu, 25 Agustus 2010 | 11:29 WIB
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=66bd62a58f2428c12c7e4ff0e1d67769&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c
PGRI Gresik Juga Menolak Mutasi Pada Tenaga Kependidikan. Oleh Bupati Robbach Ma’sun
SELAIN Korpri, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Gresik juga melaporkan bupati ke gubernur. Mereka menyatakan menemukan banyak kejanggalan di balik mutasi pada tenaga kependidikan.
Salah satunya adalah pengangkatan guru menjadi kepala sekolah yang diklaim tidak konsisten. Masih ada kepala sekolah yang belum lulus PSTP (pelaksanaan seleksi tenaga potensial). "Padahal, kepala sekolah seharusnya kan sudah lulus PSTP," kata Sekretaris PGRI Gresik Arif Susanto.
Selain itu, mereka menemukan banyak pengangkatan pegawai di sebuah pos jabatan tanpa melihat keahlian. Misalnya, pegawai yang berlatar belakang guru dijadikan pejabat kepamongprajaan dan kewilayahan.
Berbekal data tadi, PGRI memutuskan membawa persoalan itu ke gubernur Jatim dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Mereka ngotot mutasi tersebut harus dibatalkan.
PGRI juga menuding pengangkatan jabatan dari tenaga fungsional ke struktural dan sebaliknya terkesan asal-asalan. "Kami menengarai banyak unsur nepotisme dan balas budi. Sehingga, mengabaikan prinsip-prinsip itu," katanya.
Yang jelas, kontroversi di balik mutasi itu benar-benar membuat kinerja pemkab mulai "lumpuh''. Terbukti, banyak pegawai yang ogah bekerja seperti biasa. Bahkan, makin banyak PNS yang dimutasi enggan menduduki pos barunya. Beberapa PNS di pos-pos strategis juga menolak. (ris/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Rabu, 25 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152136
Salah satunya adalah pengangkatan guru menjadi kepala sekolah yang diklaim tidak konsisten. Masih ada kepala sekolah yang belum lulus PSTP (pelaksanaan seleksi tenaga potensial). "Padahal, kepala sekolah seharusnya kan sudah lulus PSTP," kata Sekretaris PGRI Gresik Arif Susanto.
Selain itu, mereka menemukan banyak pengangkatan pegawai di sebuah pos jabatan tanpa melihat keahlian. Misalnya, pegawai yang berlatar belakang guru dijadikan pejabat kepamongprajaan dan kewilayahan.
Berbekal data tadi, PGRI memutuskan membawa persoalan itu ke gubernur Jatim dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Mereka ngotot mutasi tersebut harus dibatalkan.
PGRI juga menuding pengangkatan jabatan dari tenaga fungsional ke struktural dan sebaliknya terkesan asal-asalan. "Kami menengarai banyak unsur nepotisme dan balas budi. Sehingga, mengabaikan prinsip-prinsip itu," katanya.
Yang jelas, kontroversi di balik mutasi itu benar-benar membuat kinerja pemkab mulai "lumpuh''. Terbukti, banyak pegawai yang ogah bekerja seperti biasa. Bahkan, makin banyak PNS yang dimutasi enggan menduduki pos barunya. Beberapa PNS di pos-pos strategis juga menolak. (ris/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [Rabu, 25 Agustus 2010]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152136
Babak Menentukan Pilbup Gresik 2010 Hari Ini MK Bersidang Sampaikan Keputusan Hasil Coblos Ulang
GRESIK - Hari ini (25/8) menjadi hari yang menentukan atas kelanjutan Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010. Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan menerima atau tidak hasil coblos ulang pada 8 Agustus lalu.
Putusan MK itu akan menentukan apakah drama panjang pilbup Gresik berakhir hari ini dan tinggal menunggu pelantikan pasangan terpilih Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Atau, akankah MK bersikap lain sehingga perlu babak tambahan bagi pilbup Gresik?
Keputusan tersebut akan diambil lewat sidang yang digelar MK hari ini. Sesuai dengan jadwal, sidang yang digelar siang nanti adalah pleno pengucapan putusan. Artinya, MK hampir dipastikan bakal memutuskan hasil akhir proses sengketa pilbup Gresik.
Lembaga itu terkesan ekstrahati-hati dalam menyikapi sengketa pilbup Gresik. "Memang, agendanya adalah pembacaan putusan. Namun, kami tak mau berkomentar apa-apa dulu. Biar nanti sidang yang menentukan," kilah Panitera MK Zaenal Arifin Hosen kemarin (24/8).
Dia hanya menjelaskan, semua laporan seputar sengketa pilbup Gresik yang masuk ke MK bakal dijadikan pertimbangan. Baik laporan KPU terkait dengan hasil coblos ulang maupun laporan dari pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang meminta agar pasangan SQ didiskualifikasi.
Untuk laporan Humas, misalnya, Zaenal menegaskan bahwa majelis hakim sudah membahas laporan itu. "Tapi, seperti apa keputusan akhirnya, semua bergantung keputusan majelis hakim," katanya.
Sebagaimana diketahui, coblos ulang pilbup Gresik baru saja selesai. Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, pasangan SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Duet Humas menyusul dengan perolehan 160.212 suara. Sedangkan duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak melaksanakan coblos ulang, pasangan SQ berhasil meraih 285.252 suara. Pasangan Humas menyusul di urutan kedua dengan perolehan 250.481 suara.
Sementara itu, kedua kubu berseteru, Humas dan SQ, memilih wait and see. "Semua kami pasrahkan kepada majelis hakim," kata Nurhamim, ketua tim pemenangan SQ.
Demikian juga tim Humas. Sekretaris tim pemenangan Humas Ainur Rofiq berharap, MK benar-benar membuat keputusan yang adil. "Kami berharap, semua laporan kami juga bisa dijadikan pertimbangan," katanya. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152134
Putusan MK itu akan menentukan apakah drama panjang pilbup Gresik berakhir hari ini dan tinggal menunggu pelantikan pasangan terpilih Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Atau, akankah MK bersikap lain sehingga perlu babak tambahan bagi pilbup Gresik?
Keputusan tersebut akan diambil lewat sidang yang digelar MK hari ini. Sesuai dengan jadwal, sidang yang digelar siang nanti adalah pleno pengucapan putusan. Artinya, MK hampir dipastikan bakal memutuskan hasil akhir proses sengketa pilbup Gresik.
Lembaga itu terkesan ekstrahati-hati dalam menyikapi sengketa pilbup Gresik. "Memang, agendanya adalah pembacaan putusan. Namun, kami tak mau berkomentar apa-apa dulu. Biar nanti sidang yang menentukan," kilah Panitera MK Zaenal Arifin Hosen kemarin (24/8).
Dia hanya menjelaskan, semua laporan seputar sengketa pilbup Gresik yang masuk ke MK bakal dijadikan pertimbangan. Baik laporan KPU terkait dengan hasil coblos ulang maupun laporan dari pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang meminta agar pasangan SQ didiskualifikasi.
Untuk laporan Humas, misalnya, Zaenal menegaskan bahwa majelis hakim sudah membahas laporan itu. "Tapi, seperti apa keputusan akhirnya, semua bergantung keputusan majelis hakim," katanya.
Sebagaimana diketahui, coblos ulang pilbup Gresik baru saja selesai. Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, pasangan SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Duet Humas menyusul dengan perolehan 160.212 suara. Sedangkan duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak melaksanakan coblos ulang, pasangan SQ berhasil meraih 285.252 suara. Pasangan Humas menyusul di urutan kedua dengan perolehan 250.481 suara.
Sementara itu, kedua kubu berseteru, Humas dan SQ, memilih wait and see. "Semua kami pasrahkan kepada majelis hakim," kata Nurhamim, ketua tim pemenangan SQ.
Demikian juga tim Humas. Sekretaris tim pemenangan Humas Ainur Rofiq berharap, MK benar-benar membuat keputusan yang adil. "Kami berharap, semua laporan kami juga bisa dijadikan pertimbangan," katanya. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152134
Minta Pembatalan Mutasi PNS Kab Gresik yang Menolak Lapor ke Pemprov Jawa Timur dan Galang Tanda Tangan
GRESIK - Para pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkab Gresik yang menolak dimutasi makin berani unjuk diri. Mereka mendatangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kemarin (24/8). Tujuannya menuntut pembatalan mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Robbach Ma'sum.
Para PNS yang kecewa itu mengirim enam orang wakilnya untuk mendatangi Pemprov Jatim di Surabaya. Mereka menyerahkan dua berkas pengajuan keberatan yang dilayangkan para PNS di lingkungan Pemkab Gresik.
Salah satu berkas itu berasal dari Korpri (Korps Pegawai Negeri) Gresik. Dalam surat bernomor 180/19/Korpri-VIII/2010 tersebut, lembaga para PNS itu meminta gubernur membatalkan mutasi tersebut.
Alasannya, mutasi besar-besaran itu dinilai melanggar tujuh peraturan kepegawaian. "Salah satu yang paling mencolok adalah pengangkatan yang tidak didasari profesionalisme," kata Arsadi, ketua Dewan Pengurus Korpri Gresik, dalam suratnya.
Selain itu, ada banyak dugaan pelanggaran aturan kepegawaian lain dalam pelaksanaan mutasi lalu. Misalnya, pengangkatan pejabat eselon II dianggap cacat karena tanpa persetujuan gubernur. Jika mengacu PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, prosedur itu harus dilakukan.
Juru bicara perwakilan para PNS Arif Wicaksono menjelaskan, langkah itu terpaksa mereka tempuh. Pasalnya, para petinggi tidak merespons laporan mereka terkait dengan kejanggalan mutasi tersebut. "Padahal, begitu banyak persoalan di balik mutasi itu," katanya.
Tak hanya membawa kasus itu ke pemprov, para PNS juga nekat melaporkan persoalan mutasi besar-besaran tersebut ke beberapa instansi kepegawaian lain. Mulai BKN (badan kepegawaian nasional) sampai Kemendagri.
Di bagian lain, kemarin para PNS yang kontra-mutasi juga membuat manuver lain. Mereka mulai melakukan aksi galang tanda tangan menolak mutasi Bupati Robbach Ma'sum. Aksi itu dilakukan para PNS di hampir seluruh dinas pemkab.
Yang menarik, aksi galang tanda tangan kemarin dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para PNS yang jadi koordinator mendatangi satu per satu PNS lain. Hingga kemarin sore, tercatat sudah ada 157 PNS yang meneken. "Jumlah tersebut masih bisa bertambah. Sebab, itu data siang," kata Arif.
Seperti diberitakan, mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum berujung kontroversi.
Beberapa pejabat pemkab berusaha pasang badan melindungi bupati. Salah satunya adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gresik Tarso Sugito. Dia menegaskan, mutasi yang dilakukan pemkab sudah sesuai prosedur. "Kalau mereka mau melapor, silakan. Para pejabat sudah siap membantu bupati. Sebab, itu sudah benar," kata pejabat yang baru saja naik pangkat dalam mutasi kemarin tersebut. (ris/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22
Para PNS yang kecewa itu mengirim enam orang wakilnya untuk mendatangi Pemprov Jatim di Surabaya. Mereka menyerahkan dua berkas pengajuan keberatan yang dilayangkan para PNS di lingkungan Pemkab Gresik.
Salah satu berkas itu berasal dari Korpri (Korps Pegawai Negeri) Gresik. Dalam surat bernomor 180/19/Korpri-VIII/2010 tersebut, lembaga para PNS itu meminta gubernur membatalkan mutasi tersebut.
Alasannya, mutasi besar-besaran itu dinilai melanggar tujuh peraturan kepegawaian. "Salah satu yang paling mencolok adalah pengangkatan yang tidak didasari profesionalisme," kata Arsadi, ketua Dewan Pengurus Korpri Gresik, dalam suratnya.
Selain itu, ada banyak dugaan pelanggaran aturan kepegawaian lain dalam pelaksanaan mutasi lalu. Misalnya, pengangkatan pejabat eselon II dianggap cacat karena tanpa persetujuan gubernur. Jika mengacu PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, prosedur itu harus dilakukan.
Juru bicara perwakilan para PNS Arif Wicaksono menjelaskan, langkah itu terpaksa mereka tempuh. Pasalnya, para petinggi tidak merespons laporan mereka terkait dengan kejanggalan mutasi tersebut. "Padahal, begitu banyak persoalan di balik mutasi itu," katanya.
Tak hanya membawa kasus itu ke pemprov, para PNS juga nekat melaporkan persoalan mutasi besar-besaran tersebut ke beberapa instansi kepegawaian lain. Mulai BKN (badan kepegawaian nasional) sampai Kemendagri.
Di bagian lain, kemarin para PNS yang kontra-mutasi juga membuat manuver lain. Mereka mulai melakukan aksi galang tanda tangan menolak mutasi Bupati Robbach Ma'sum. Aksi itu dilakukan para PNS di hampir seluruh dinas pemkab.
Yang menarik, aksi galang tanda tangan kemarin dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para PNS yang jadi koordinator mendatangi satu per satu PNS lain. Hingga kemarin sore, tercatat sudah ada 157 PNS yang meneken. "Jumlah tersebut masih bisa bertambah. Sebab, itu data siang," kata Arif.
Seperti diberitakan, mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum berujung kontroversi.
Beberapa pejabat pemkab berusaha pasang badan melindungi bupati. Salah satunya adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gresik Tarso Sugito. Dia menegaskan, mutasi yang dilakukan pemkab sudah sesuai prosedur. "Kalau mereka mau melapor, silakan. Para pejabat sudah siap membantu bupati. Sebab, itu sudah benar," kata pejabat yang baru saja naik pangkat dalam mutasi kemarin tersebut. (ris/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=showpage&kat=1&subkat=22
Selasa, 24 Agustus 2010
Plt Sekkab Gresik M. Najikh Mengatakan : Yang Menolak Ngawur
MENGHADAPI penolakan mutasi itu, para petinggi Pemkab Gresik gerah juga. Mereka menganggap para PNS tersebut kebablasan dan tidak tahu aturan.
Meski demikian, mereka memilih tidak menanggapi aksi mogok sebagian PNS itu. Kalau pun nanti memang ada gugatan, pemkab menyatakan sudah menyiapkan alasan tersendiri. "Mereka yang menolak mutasi itu ngawur. Karena tak tahu aturan," kata Plt Sekkab Gresik M. Najikh kemarin (23/8).
Najikh berusaha menepis semua isu miring di balik proses mutasi tersebut. Namun, dia membenarkan bahwa beberapa pos memang tidak didasari DUK. "Tetapi, kami memiliki beberapa pertimbangan," katanya.
Dia mencontohkan seorang PNS yang diangkat menjadi kabid, tapi pangkatnya masih di bawah para bawahannya. "Kami memutuskan untuk dinaikkan. Sebab, dia sudah mendekati pensiun. Sedangkan yang lain kan masih bisa nyusul karena masa pensiunnya masih lama," katanya.
Demikian juga soal pelaksanaan mutasi yang hanya beberapa hari menjelang bupati lengsear, dia menegaskan itu tidak masalah. Dia beralasan, setiap kepala daerah berhak mengambil kebijakan strategis meski masa jabatannya hanya tinggal satu jam. Dia lantas mencontohkan kebijakan mantan Gubernur Jatim Imam Utomo yang melakukan mutasi hanya 24 jam sebelum lengser.
Ketua Korpri Gresik Arsadi tidak bisa menerima alasan Najikh itu. Bahkan, dia terang-terangan mendukung pembangkangan yang dilakukan sebagian PNS. "Saya mendukung langkah mereka. Sebab, kejadian seperti ini sudah sering terjadi selama pemerintahan sepuluh tahun terakhir," katanya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151990
Meski demikian, mereka memilih tidak menanggapi aksi mogok sebagian PNS itu. Kalau pun nanti memang ada gugatan, pemkab menyatakan sudah menyiapkan alasan tersendiri. "Mereka yang menolak mutasi itu ngawur. Karena tak tahu aturan," kata Plt Sekkab Gresik M. Najikh kemarin (23/8).
Najikh berusaha menepis semua isu miring di balik proses mutasi tersebut. Namun, dia membenarkan bahwa beberapa pos memang tidak didasari DUK. "Tetapi, kami memiliki beberapa pertimbangan," katanya.
Dia mencontohkan seorang PNS yang diangkat menjadi kabid, tapi pangkatnya masih di bawah para bawahannya. "Kami memutuskan untuk dinaikkan. Sebab, dia sudah mendekati pensiun. Sedangkan yang lain kan masih bisa nyusul karena masa pensiunnya masih lama," katanya.
Demikian juga soal pelaksanaan mutasi yang hanya beberapa hari menjelang bupati lengsear, dia menegaskan itu tidak masalah. Dia beralasan, setiap kepala daerah berhak mengambil kebijakan strategis meski masa jabatannya hanya tinggal satu jam. Dia lantas mencontohkan kebijakan mantan Gubernur Jatim Imam Utomo yang melakukan mutasi hanya 24 jam sebelum lengser.
Ketua Korpri Gresik Arsadi tidak bisa menerima alasan Najikh itu. Bahkan, dia terang-terangan mendukung pembangkangan yang dilakukan sebagian PNS. "Saya mendukung langkah mereka. Sebab, kejadian seperti ini sudah sering terjadi selama pemerintahan sepuluh tahun terakhir," katanya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151990
Massa Humas (Husnul Khuluq_Musyaffa’ Noer) Unjuk Rasa Desak DPRD Tolak Hasil Coblos Ulang
GRESIK - Para pendukung pasangan cabup-cawabup Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) belum bisa menerima kekalahan jago mereka dalam coblos ulang 8 Agustus lalu. Mereka mengekspresikan kekecewaan itu dengan berunjuk rasa di Kantor KPU dan DPRD Gresik kemarin (23/8).
Dalam aksi tersebut, massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Adil (G3NNTA) itu menuntut agar hasil coblos ulang pilbup Gresik dibatalkan. Alasannya tidak jauh berbeda dari yang sudah diungkapkan kubu Humas selama ini.
Mereka menilai pelaksanaan coblos ulang pilbup diwarnai banyak kecurangan. Tudingan itu mereka alamatkan kepada pasangan pemenang, Sambari Halim-M. Qosim (SQ).
Massa mulai bergerak sekitar pukul 10.00. Sasaran pertama mereka adalah Kantor KPU Gresik. Di kantor itu, mereka menggelar beragam orasi yang berisi penolakan mereka. "Kami minta hasil coblos ulang pilbup dibatalkan. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi, yang lebih parah jika dibandingkan dengan sebelumnya," kata Laini Rahmat, korlap aksi unjuk rasa itu.
Niat mereka untuk masuk ke dalam halaman KPU terhalang penjagaan ketat aparat keamanan. Mereka hanya bisa mengirim wakilnya untuk bertemu dengan pengurus KPU.
Hasil pertemuan tidak menjadikan mereka puas. KPU hanya minta mereka menunggu putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami juga hanya bisa menunggu. Tunggu tanggal 25 Agustus," kata Ketua KPU Gresik Alimin.
Merasa tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari KPU, massa bergerak menuju gedung DPRD Gresik. Di halaman gedung wakil rakyat itu mereka kembali menggelar orasi politik seputar klaim pelanggaran selama proses pilkada berlangsung. Ujungnya, mereka mendesak dewan membuat surat penolakan terhadap hasil coblos ulang pilbup untuk dibawa ke MK.
Sebagaimana di KPU, massa juga gagal masuk ke dalam gedung dewan karena terhadang petugas keamanan. Beberapa wakil pengunjuk rasa diberi kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan dewan.
Desakan mereka mendapatkan sambutan Ketua DPRD Zulfan Hasyim. "Karena ini tuntutan masyarakat, kami menuruti. Kami segera buatkan surat seperti yang diinginkan," kata Zulfan yang berasal dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), yang mencalonkan pasangan Humas.
Saat terjadi aksi unjuk rasa, hanya tiga di antara empat pimpinan dewan yang menemui massa. Selain Zulfan adalah Susianto dan Hadi Kusono. Wakil Ketua Nurhamim tidak tampak hadir. Nurhamin adalah wakil rakyat dari Partai Golkar, yang mencalonkan pasangan SQ.
Menghadapi aksi tersebut, kubu SQ memilih menahan diri. Mereka menilai wajar jika kubu Humas menggelar aksi itu.
Tim Pemenangan SQ Choirul Anam menilai wajar jika pendukung Humas berunjuk rasa setelah mengetahui calonnya kalah. Yang disayangkan, tidak perlu menuding pihak lain curang. "Tidak usah menuduh kalau mereka sendiri lebih curang," kilahnya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151992
Dalam aksi tersebut, massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Adil (G3NNTA) itu menuntut agar hasil coblos ulang pilbup Gresik dibatalkan. Alasannya tidak jauh berbeda dari yang sudah diungkapkan kubu Humas selama ini.
Mereka menilai pelaksanaan coblos ulang pilbup diwarnai banyak kecurangan. Tudingan itu mereka alamatkan kepada pasangan pemenang, Sambari Halim-M. Qosim (SQ).
Massa mulai bergerak sekitar pukul 10.00. Sasaran pertama mereka adalah Kantor KPU Gresik. Di kantor itu, mereka menggelar beragam orasi yang berisi penolakan mereka. "Kami minta hasil coblos ulang pilbup dibatalkan. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi, yang lebih parah jika dibandingkan dengan sebelumnya," kata Laini Rahmat, korlap aksi unjuk rasa itu.
Niat mereka untuk masuk ke dalam halaman KPU terhalang penjagaan ketat aparat keamanan. Mereka hanya bisa mengirim wakilnya untuk bertemu dengan pengurus KPU.
Hasil pertemuan tidak menjadikan mereka puas. KPU hanya minta mereka menunggu putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami juga hanya bisa menunggu. Tunggu tanggal 25 Agustus," kata Ketua KPU Gresik Alimin.
Merasa tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari KPU, massa bergerak menuju gedung DPRD Gresik. Di halaman gedung wakil rakyat itu mereka kembali menggelar orasi politik seputar klaim pelanggaran selama proses pilkada berlangsung. Ujungnya, mereka mendesak dewan membuat surat penolakan terhadap hasil coblos ulang pilbup untuk dibawa ke MK.
Sebagaimana di KPU, massa juga gagal masuk ke dalam gedung dewan karena terhadang petugas keamanan. Beberapa wakil pengunjuk rasa diberi kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan dewan.
Desakan mereka mendapatkan sambutan Ketua DPRD Zulfan Hasyim. "Karena ini tuntutan masyarakat, kami menuruti. Kami segera buatkan surat seperti yang diinginkan," kata Zulfan yang berasal dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), yang mencalonkan pasangan Humas.
Saat terjadi aksi unjuk rasa, hanya tiga di antara empat pimpinan dewan yang menemui massa. Selain Zulfan adalah Susianto dan Hadi Kusono. Wakil Ketua Nurhamim tidak tampak hadir. Nurhamin adalah wakil rakyat dari Partai Golkar, yang mencalonkan pasangan SQ.
Menghadapi aksi tersebut, kubu SQ memilih menahan diri. Mereka menilai wajar jika kubu Humas menggelar aksi itu.
Tim Pemenangan SQ Choirul Anam menilai wajar jika pendukung Humas berunjuk rasa setelah mengetahui calonnya kalah. Yang disayangkan, tidak perlu menuding pihak lain curang. "Tidak usah menuduh kalau mereka sendiri lebih curang," kilahnya. (ris/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151992
Babak Menentukan Pilbup Gresik 2010 Hari Ini MK Bersidang Sampaikan Keputusan Hasil Coblos Ulang
GRESIK - Hari ini (25/8) menjadi hari yang menentukan atas kelanjutan Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010. Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan menerima atau tidak hasil coblos ulang pada 8 Agustus lalu.
Putusan MK itu akan menentukan apakah drama panjang pilbup Gresik berakhir hari ini dan tinggal menunggu pelantikan pasangan terpilih Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Atau, akankah MK bersikap lain sehingga perlu babak tambahan bagi pilbup Gresik?
Keputusan tersebut akan diambil lewat sidang yang digelar MK hari ini. Sesuai dengan jadwal, sidang yang digelar siang nanti adalah pleno pengucapan putusan. Artinya, MK hampir dipastikan bakal memutuskan hasil akhir proses sengketa pilbup Gresik.
Lembaga itu terkesan ekstrahati-hati dalam menyikapi sengketa pilbup Gresik. "Memang, agendanya adalah pembacaan putusan. Namun, kami tak mau berkomentar apa-apa dulu. Biar nanti sidang yang menentukan," kilah Panitera MK Zaenal Arifin Hosen kemarin (24/8).
Dia hanya menjelaskan, semua laporan seputar sengketa pilbup Gresik yang masuk ke MK bakal dijadikan pertimbangan. Baik laporan KPU terkait dengan hasil coblos ulang maupun laporan dari pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang meminta agar pasangan SQ didiskualifikasi.
Untuk laporan Humas, misalnya, Zaenal menegaskan bahwa majelis hakim sudah membahas laporan itu. "Tapi, seperti apa keputusan akhirnya, semua bergantung keputusan majelis hakim," katanya.
Sebagaimana diketahui, coblos ulang pilbup Gresik baru saja selesai. Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, pasangan SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Duet Humas menyusul dengan perolehan 160.212 suara. Sedangkan duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak melaksanakan coblos ulang, pasangan SQ berhasil meraih 285.252 suara. Pasangan Humas menyusul di urutan kedua dengan perolehan 250.481 suara.
Sementara itu, kedua kubu berseteru, Humas dan SQ, memilih wait and see. "Semua kami pasrahkan kepada majelis hakim," kata Nurhamim, ketua tim pemenangan SQ.
Demikian juga tim Humas. Sekretaris tim pemenangan Humas Ainur Rofiq berharap, MK benar-benar membuat keputusan yang adil. "Kami berharap, semua laporan kami juga bisa dijadikan pertimbangan," katanya. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152134
Putusan MK itu akan menentukan apakah drama panjang pilbup Gresik berakhir hari ini dan tinggal menunggu pelantikan pasangan terpilih Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Atau, akankah MK bersikap lain sehingga perlu babak tambahan bagi pilbup Gresik?
Keputusan tersebut akan diambil lewat sidang yang digelar MK hari ini. Sesuai dengan jadwal, sidang yang digelar siang nanti adalah pleno pengucapan putusan. Artinya, MK hampir dipastikan bakal memutuskan hasil akhir proses sengketa pilbup Gresik.
Lembaga itu terkesan ekstrahati-hati dalam menyikapi sengketa pilbup Gresik. "Memang, agendanya adalah pembacaan putusan. Namun, kami tak mau berkomentar apa-apa dulu. Biar nanti sidang yang menentukan," kilah Panitera MK Zaenal Arifin Hosen kemarin (24/8).
Dia hanya menjelaskan, semua laporan seputar sengketa pilbup Gresik yang masuk ke MK bakal dijadikan pertimbangan. Baik laporan KPU terkait dengan hasil coblos ulang maupun laporan dari pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang meminta agar pasangan SQ didiskualifikasi.
Untuk laporan Humas, misalnya, Zaenal menegaskan bahwa majelis hakim sudah membahas laporan itu. "Tapi, seperti apa keputusan akhirnya, semua bergantung keputusan majelis hakim," katanya.
Sebagaimana diketahui, coblos ulang pilbup Gresik baru saja selesai. Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, pasangan SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Duet Humas menyusul dengan perolehan 160.212 suara. Sedangkan duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak melaksanakan coblos ulang, pasangan SQ berhasil meraih 285.252 suara. Pasangan Humas menyusul di urutan kedua dengan perolehan 250.481 suara.
Sementara itu, kedua kubu berseteru, Humas dan SQ, memilih wait and see. "Semua kami pasrahkan kepada majelis hakim," kata Nurhamim, ketua tim pemenangan SQ.
Demikian juga tim Humas. Sekretaris tim pemenangan Humas Ainur Rofiq berharap, MK benar-benar membuat keputusan yang adil. "Kami berharap, semua laporan kami juga bisa dijadikan pertimbangan," katanya. (ris/aga/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Rabu, 25 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=152134
Penolakan Mutasi Meluas Masih Bertahan di Pos Lama, Ogah Pindah ke Pos Baru
GRESIK - Perlawanan terhadap mutasi besar-besaran yang baru saja dilakukan Bupati Gresik Robbach Ma'sum mulai bermunculan. Mereka yang terkena mutasi memilih bertahan dan ngantor di tempat tugas lama. Sebagian datang ke tempat tugas baru, tapi tidak melakukan aktivitas apa pun.
Seperti yang terjadi di Sidayu atau Ujungpangkah. Beberapa tenaga pendidik yang terkena mutasi memilih tetap bertugas di tempat lama. "Mereka enggan menempati pos baru," kata salah satu tenaga pengajar di Kecamatan Sidayu.
Aksi serupa terjadi di beberapa kantor di lingkungan pemkab lain. Pegawai yang menolak mutasi memilih bertahan di kantor lama. "Untuk sementara, kami memilih tidak ngantor dulu, Mas. Untuk apa? Wong mutasi ngawur," kata salah satu pegawai yang baru saja dimutasi dan minta namanya dirahasiakan.
Yang terang-terangan tidak ngantor di tempat baru adalah Arif Wicaksono. Pria yang seharusnya duduk sebagai Kasi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Dishub itu ternyata ogah menempati jabatan barunya.
Dia memilih tetap menempati pos lama sebagai kepala UPTD Terminal Bunder. Seharian kemarin dia bertugas seperti biasa di Terminal Bunder. "Aksi saya juga diikuti banyak PNS lain kok, Mas. Silakan cek sendiri di lapangan. Cuma, banyak yang tidak berani," kata Arif kemarin (23/8).
Arif membeberkan, aksi ogah ngantor di tempat baru oleh sebagian PNS di lingkungan pemkab memang sudah disepakati. Sudah ada kesepakatan bahwa hasil mutasi Jumat lalu itu bakal dibawa ke ranah hukum. "Saat ini teman-teman menyiapkan berkas gugatan untuk dilayangkan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara)," kata Arif.
Karena gugatan itulah, otomatis keputusan mutasi yang dilakukan bupati belum final. "Kami baru mau patuh atas keputusan itu jika sudah ada keputusan final dari PTUN," katanya.
Rencana gugatan yang disiapkan para PNS itu mencuat sejak mutasi digulirkan. Puluhan PNS bahkan menggelar studi banding ke beberapa daerah yang pernah tersandung kasus mutasi bermasalah.
Bahkan, saat ini di lingkungan pemkab mulai bergulir aksi penggalangan tanda tangan untuk menolak mutasi tersebut. Hanya, banyak yang masih sembunyi-sembunyi. Mereka rupanya menunggu situasi politik pilbup mereda. "Nunggu setelah putusan MK, Mas," ujarnya.
Seperti diberitakan, mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum akhirnya berujung kontroversi. Beberapa pejabat menolak dimutasi. Beberapa di antaranya bahkan berancang-ancang membawa masalah tersebut ke ranah hukum. (ris/c2/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&n
Seperti yang terjadi di Sidayu atau Ujungpangkah. Beberapa tenaga pendidik yang terkena mutasi memilih tetap bertugas di tempat lama. "Mereka enggan menempati pos baru," kata salah satu tenaga pengajar di Kecamatan Sidayu.
Aksi serupa terjadi di beberapa kantor di lingkungan pemkab lain. Pegawai yang menolak mutasi memilih bertahan di kantor lama. "Untuk sementara, kami memilih tidak ngantor dulu, Mas. Untuk apa? Wong mutasi ngawur," kata salah satu pegawai yang baru saja dimutasi dan minta namanya dirahasiakan.
Yang terang-terangan tidak ngantor di tempat baru adalah Arif Wicaksono. Pria yang seharusnya duduk sebagai Kasi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Dishub itu ternyata ogah menempati jabatan barunya.
Dia memilih tetap menempati pos lama sebagai kepala UPTD Terminal Bunder. Seharian kemarin dia bertugas seperti biasa di Terminal Bunder. "Aksi saya juga diikuti banyak PNS lain kok, Mas. Silakan cek sendiri di lapangan. Cuma, banyak yang tidak berani," kata Arif kemarin (23/8).
Arif membeberkan, aksi ogah ngantor di tempat baru oleh sebagian PNS di lingkungan pemkab memang sudah disepakati. Sudah ada kesepakatan bahwa hasil mutasi Jumat lalu itu bakal dibawa ke ranah hukum. "Saat ini teman-teman menyiapkan berkas gugatan untuk dilayangkan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara)," kata Arif.
Karena gugatan itulah, otomatis keputusan mutasi yang dilakukan bupati belum final. "Kami baru mau patuh atas keputusan itu jika sudah ada keputusan final dari PTUN," katanya.
Rencana gugatan yang disiapkan para PNS itu mencuat sejak mutasi digulirkan. Puluhan PNS bahkan menggelar studi banding ke beberapa daerah yang pernah tersandung kasus mutasi bermasalah.
Bahkan, saat ini di lingkungan pemkab mulai bergulir aksi penggalangan tanda tangan untuk menolak mutasi tersebut. Hanya, banyak yang masih sembunyi-sembunyi. Mereka rupanya menunggu situasi politik pilbup mereda. "Nunggu setelah putusan MK, Mas," ujarnya.
Seperti diberitakan, mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum akhirnya berujung kontroversi. Beberapa pejabat menolak dimutasi. Beberapa di antaranya bahkan berancang-ancang membawa masalah tersebut ke ranah hukum. (ris/c2/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 24 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&n
Senin, 23 Agustus 2010
Gresik 2010: Membangkang Mutasi Puluhan PNS Pemkab Gresik Siapkan Gugatan
GRESIK - Mutasi besar-besar yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum menyisakan masalah. Beberapa pejabat menolak untuk dimutasi. Beberapa di antaranya bahkan berancang-ancang untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum.
Salah seorang pejabat yang menolak mutasi itu adalah Arif Wicaksono, kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal Bunder Dishub. Kemarin (22/8) dia membeberkan beberapa kejanggalan yang melibatkan lebih dari 300 pejabat di jajaran Pemkab Gresik.
Arif sudah berancang-ancang membangkang. "Saya mewakili para PNS yang merasa terzalimi dengan mutasi kali ini. Saya menolak dimutasi. Banyak kejanggalan," katanya.
Salah satu kejanggalan itu, menurut Arif, adalah ketidakjelasan DUK (daftar urutan kepangkatan). Banyak pejabat yang secara kepangkatan maupun eselon belum layak menduduki jabatan tertentu tapi sudah diberi kedudukan pada jabatan tersebut.
Contohnya, seorang PNS golongan IIIC sudah ditunjuk menjadi Kabid di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD). Padahal, pejabat yang golongannya di atasnya malah menjadi bawahannya.
Kejanggalan juga terjadi pada pengangkatan seorang PNS yang menjadi lurah. PNS itu ternyata masuk golongan IIIB. "Padahal, banyak pejabat yang golongan IIIC kok tidak mendapatkan posisi serupa," katanya.
Begitu juga di level eselon II. Beberapa pejabat ditengarai mendapatkan kenaikan pangkat yang luar biasa drastis. Dia mencontohkan seorang pejabat yang baru naik eselon IIB ternyata naik pangkat sembilan kali dalam tempo 16 tahun. "Padahal, jika mengacu pada PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dia hanya bisa naik pangkat empat kali," katanya.
Selain itu, mutasi kemarin ditengarai tidak menggunakan asas profesionalisme. Dia mencontohkan para lulusan STPDN yang banyak menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan bidangnya. "Seperti saya. Sejak lulus STPDN saya selalu menempati pos yang bukan bidang saya. Hal ini juga dialami teman-teman lulusan STPDN lain," imbuhnya.
Arif secara blak-blakan menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan Jumat (20/8) itu penuh dengan nuansa politis pilbup. Yakni, berupa ''balas jasa'' atas dukungan mereka. Banyak pejabat yang, dulu dikenal sebagai tim sukses, sekarang naik posisinya. "Banyak PNS lain yang bersikap sama dengan saya. Tapi, mereka belum berani buka-bukaan," katanya.
Arif tidak sendirian. Menurut dia, puluhan pegawai juga membangkang. ''Kami tengah menyiapkan rencana untuk mengajukan gugatan,'' kata PNS lain.
Sebagaimana diberitakan, pemkab memutasi 334 pejabat struktural dan fungsional pada Jum'at (20/8). Mutasi tersebut mengejutkan karena dilakukan saat masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum tinggal sepuluh hari.
Kepala Badan Kepegawaian Kuwadijo enggan mengomentari soal itu. Sebab, secara prosedural, proses mutasi tersebut tidak bermasalah. "Semua sudah sesuai dengan aturan yang ada," katanya singkat. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Senin, 23 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151829
Salah seorang pejabat yang menolak mutasi itu adalah Arif Wicaksono, kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal Bunder Dishub. Kemarin (22/8) dia membeberkan beberapa kejanggalan yang melibatkan lebih dari 300 pejabat di jajaran Pemkab Gresik.
Arif sudah berancang-ancang membangkang. "Saya mewakili para PNS yang merasa terzalimi dengan mutasi kali ini. Saya menolak dimutasi. Banyak kejanggalan," katanya.
Salah satu kejanggalan itu, menurut Arif, adalah ketidakjelasan DUK (daftar urutan kepangkatan). Banyak pejabat yang secara kepangkatan maupun eselon belum layak menduduki jabatan tertentu tapi sudah diberi kedudukan pada jabatan tersebut.
Contohnya, seorang PNS golongan IIIC sudah ditunjuk menjadi Kabid di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD). Padahal, pejabat yang golongannya di atasnya malah menjadi bawahannya.
Kejanggalan juga terjadi pada pengangkatan seorang PNS yang menjadi lurah. PNS itu ternyata masuk golongan IIIB. "Padahal, banyak pejabat yang golongan IIIC kok tidak mendapatkan posisi serupa," katanya.
Begitu juga di level eselon II. Beberapa pejabat ditengarai mendapatkan kenaikan pangkat yang luar biasa drastis. Dia mencontohkan seorang pejabat yang baru naik eselon IIB ternyata naik pangkat sembilan kali dalam tempo 16 tahun. "Padahal, jika mengacu pada PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dia hanya bisa naik pangkat empat kali," katanya.
Selain itu, mutasi kemarin ditengarai tidak menggunakan asas profesionalisme. Dia mencontohkan para lulusan STPDN yang banyak menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan bidangnya. "Seperti saya. Sejak lulus STPDN saya selalu menempati pos yang bukan bidang saya. Hal ini juga dialami teman-teman lulusan STPDN lain," imbuhnya.
Arif secara blak-blakan menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan Jumat (20/8) itu penuh dengan nuansa politis pilbup. Yakni, berupa ''balas jasa'' atas dukungan mereka. Banyak pejabat yang, dulu dikenal sebagai tim sukses, sekarang naik posisinya. "Banyak PNS lain yang bersikap sama dengan saya. Tapi, mereka belum berani buka-bukaan," katanya.
Arif tidak sendirian. Menurut dia, puluhan pegawai juga membangkang. ''Kami tengah menyiapkan rencana untuk mengajukan gugatan,'' kata PNS lain.
Sebagaimana diberitakan, pemkab memutasi 334 pejabat struktural dan fungsional pada Jum'at (20/8). Mutasi tersebut mengejutkan karena dilakukan saat masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum tinggal sepuluh hari.
Kepala Badan Kepegawaian Kuwadijo enggan mengomentari soal itu. Sebab, secara prosedural, proses mutasi tersebut tidak bermasalah. "Semua sudah sesuai dengan aturan yang ada," katanya singkat. (ris/c13/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Senin, 23 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151829
Pemilukada Gresik 2010: Putusan MK pada 25 Agustus 2010
GRESIK - Kepastian kelanjutan drama panjang pilbup Gresik sedikit terjawab. Itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan jadwal lanjutan sidang sengketa pilbup Gresik pada 25 Agustus 2010. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai waktu pembacaan putusan.
MK sudah melayangkan undangan kepada seluruh pihak yang terkait dalam sidang gugatan tersebut. "Sidang kami lanjutkan 25 Agustus," kata panitera MK Zaenal Arifin kemarin (22/8).
Putusan penetapan jadwal dan agenda sidang tersebut merupakan hasil RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) akhir pekan lalu. Dalam sidang itu, MK akan memutuskan hasil pilbup Gresik pasca coblosan ulang.
Hanya, Zaenal tidak mau terburu-buru men-jlentreh-kan agenda sidang tersebut. Termasuk hasil sidang itu. Menurut dia, semua akan terjawab pada saat sidang nanti. "Yang jelas, apa pun hasilnya, itu adalah hasil putusan majelis hakim. Semua akan diputuskan secara objektif dan seadil-adilnya," ujarnya singkat.
Anggota KPU Gresik Abdul Basid menyatakan sudah mendengar jadwal tersebut. "Namun, kami belum bisa menentukan langkah. Semua bergantung pada putusan MK nanti," katanya. (ris/aga/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Senin, 23 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151824
MK sudah melayangkan undangan kepada seluruh pihak yang terkait dalam sidang gugatan tersebut. "Sidang kami lanjutkan 25 Agustus," kata panitera MK Zaenal Arifin kemarin (22/8).
Putusan penetapan jadwal dan agenda sidang tersebut merupakan hasil RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) akhir pekan lalu. Dalam sidang itu, MK akan memutuskan hasil pilbup Gresik pasca coblosan ulang.
Hanya, Zaenal tidak mau terburu-buru men-jlentreh-kan agenda sidang tersebut. Termasuk hasil sidang itu. Menurut dia, semua akan terjawab pada saat sidang nanti. "Yang jelas, apa pun hasilnya, itu adalah hasil putusan majelis hakim. Semua akan diputuskan secara objektif dan seadil-adilnya," ujarnya singkat.
Anggota KPU Gresik Abdul Basid menyatakan sudah mendengar jadwal tersebut. "Namun, kami belum bisa menentukan langkah. Semua bergantung pada putusan MK nanti," katanya. (ris/aga/c6/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Senin, 23 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151824
Jelang Lengser, Bupati Gresik Pamitan
GRESIK, KOMPAS.com - Tugas Bupati Gresik periode 2005-2010 Robbach Ma'sum akan berakhir 30 Agustus mendatang. Pada Jumat (20/8/2010) juga memutasi 174 pejabat 174 struktural dan 159 pejabat fungsional. Menurut Robbach jabatan adalah amanah dan sebagai pejabat harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Diantara pejabat yang masuk gerbong mutasi dan promosi kali ini, Kepala Bagian Humas dan Protokol Hari Syawaludin dipromosikan sebagai Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, posisinya digantikan Andi Endro yang sebelumnya menjabat Camat Manyar. Kepala Badan Lingkungan Hidup Soemarsono diangkat sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, posisinya digantikan Siswadi Aprilianto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Hari Sucipto yang sebelumnya menjadi staf ahli bupati menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial. Mighfar Syukur yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga diangkat sebagai Sekretaris DRRD. Posisi Migghfar digantikan Tarso Sugito yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas).
Ahmad Nurdin yang sebelumnya Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan menjabat sebagai Kepala Kantor Kesbanglinmas. Mulyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Administrasi dan Umum dipromosikan sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Posisi Mulyanto digantikan Abu Hasan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan. Sedangkan sebagai Kabag Perlengkapan yang baru Hari Suryono.
Camat Kebomas Sabar dipromosikan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan Umum. Karno yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Satpol PP menempati posisi baru sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan. Hermanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum menjabat Sekretaris Umum Sekretariat Dewan.
Sehari sebelumnya Robbach mulai pamitan saat Safari Ramadhan putaran kedua di Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme dan Duduksampeyan. Dia meminta maaf bila selama ini belum memenuhi harapan dan keinginan warga masyarakat secara keseluruhan.
Dia juga menyerahkan bantuan dana pembangunan Masjid Al Ikhlas Cerme, Masjid Hidayatul Ummah Benjeng, Masjid Al Falah Balongpanggang masing-masing Rp 7,5 juta dan Musholla Al Muhajirin Rp 6 juta. Robbach juga menyerahkan bantuan sertifikat sertifikat tana h waqaf untuk Masjid Nurul Falah Cerme, Baitussalam Cerme, Sabilul Muttaqien Benjeng, Ponpes Muhammadiyah Benjeng dan Masjid At-Taqwa Duduksampeyan.
Sebanyak 118 anak yatim piatu mendapatkan bantuan dari Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Balongpanggang berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp.70.000. Menurut Ketua IPHI Balongpanggang Abdul Rozak total dana yang terhimpun untuk anak yatim Rp 8,26 juta.
Sumber: Kompas Com,Jumat, 20 Agustus 2010 | 18:11 WIB
http://regional.kompas.com/read/2010/08/20/18113090/Jelang.Lengser..Bupati.Gresik.Pamitan.
Diantara pejabat yang masuk gerbong mutasi dan promosi kali ini, Kepala Bagian Humas dan Protokol Hari Syawaludin dipromosikan sebagai Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, posisinya digantikan Andi Endro yang sebelumnya menjabat Camat Manyar. Kepala Badan Lingkungan Hidup Soemarsono diangkat sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, posisinya digantikan Siswadi Aprilianto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Hari Sucipto yang sebelumnya menjadi staf ahli bupati menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial. Mighfar Syukur yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga diangkat sebagai Sekretaris DRRD. Posisi Migghfar digantikan Tarso Sugito yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas).
Ahmad Nurdin yang sebelumnya Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan menjabat sebagai Kepala Kantor Kesbanglinmas. Mulyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Administrasi dan Umum dipromosikan sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Posisi Mulyanto digantikan Abu Hasan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan. Sedangkan sebagai Kabag Perlengkapan yang baru Hari Suryono.
Camat Kebomas Sabar dipromosikan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan Umum. Karno yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Satpol PP menempati posisi baru sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan. Hermanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum menjabat Sekretaris Umum Sekretariat Dewan.
Sehari sebelumnya Robbach mulai pamitan saat Safari Ramadhan putaran kedua di Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme dan Duduksampeyan. Dia meminta maaf bila selama ini belum memenuhi harapan dan keinginan warga masyarakat secara keseluruhan.
Dia juga menyerahkan bantuan dana pembangunan Masjid Al Ikhlas Cerme, Masjid Hidayatul Ummah Benjeng, Masjid Al Falah Balongpanggang masing-masing Rp 7,5 juta dan Musholla Al Muhajirin Rp 6 juta. Robbach juga menyerahkan bantuan sertifikat sertifikat tana h waqaf untuk Masjid Nurul Falah Cerme, Baitussalam Cerme, Sabilul Muttaqien Benjeng, Ponpes Muhammadiyah Benjeng dan Masjid At-Taqwa Duduksampeyan.
Sebanyak 118 anak yatim piatu mendapatkan bantuan dari Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Balongpanggang berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp.70.000. Menurut Ketua IPHI Balongpanggang Abdul Rozak total dana yang terhimpun untuk anak yatim Rp 8,26 juta.
Sumber: Kompas Com,Jumat, 20 Agustus 2010 | 18:11 WIB
http://regional.kompas.com/read/2010/08/20/18113090/Jelang.Lengser..Bupati.Gresik.Pamitan.
Minggu, 22 Agustus 2010
Gresik : Kondisi Jalan di Gresik Menjelang Mudin 2010
SELAIN masih banyak wilayah blackspot area, satu hal yang perlu mendapat perhatian dari para pemudik adalah soal belum maksimalnya kualitas jalan-jalan di Gresik. Tak hanya jalan-jalan protokol, namun juga jalan bebas hambatan alias tol.
Setidaknya masih ada 30 persen dari total jalan akses penting di wilayah Gresik yang kondisinya kurang layak. Itu belum termasuk jalan lokal yang juga menjadi salah satu jalur alternatif.
Salah satu yang cukup rawan adalah di kawasan Duduk Sampeyan yang menjadi akses utama Surabaya-Gresik-Lamongan. Maklum, selain karena jalur ini dilintasi segala jenis kendaraan (terutama didominasi kendaraan besar), kualitas jalan di sana juga belum sepenuhnya sempurna. Beragam proyek perbaikan sudah dilakukan di sana. Namun, karena tingginya arus di sana, kerap kali hasil perbaikan hanya bertahan beberapa hari.
Saat ini, beberapa ruas di jalur itu sudah mulai digarap. Namun, persoalan lain muncul. Proyek itu berpotensi membuat kemacetan baru. "Kami sudah minta agar jangan sampai proyek itu malah menghambat arus mudik nanti," kata Kepala Dinas PU Tugas Husni.
Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa akses lain. Seperti di Raya Manyar. Di beberapa ruas masih banyak kekurangan. Mulai dari jalan yang tak rata hingga gelombang jalan.
Masalah kualitas juga terjadi pada jalur-jalur tol di wilayah Gresik. Beberapa pengguna tol mengeluhkan masalah itu. "Memang, kondisinya sudah lumayan. Tapi, masih banyak ditemukan gelombang," kata Solihudin, salah satu pelanggan tol Surabaya-Gresik.
Dia mencontohkan ruas Manyar-Kebomas. Di ruas itu, masih banyak ditemui gelombang jalan atau jalan yang agak rusak. "Belum lagi, tol itu hanya dua lajur dan tak ada pembatas. Padahal, harusnya tol dilengkapi pembatas jalan," katanya. (ris/yad)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 22 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151680
Setidaknya masih ada 30 persen dari total jalan akses penting di wilayah Gresik yang kondisinya kurang layak. Itu belum termasuk jalan lokal yang juga menjadi salah satu jalur alternatif.
Salah satu yang cukup rawan adalah di kawasan Duduk Sampeyan yang menjadi akses utama Surabaya-Gresik-Lamongan. Maklum, selain karena jalur ini dilintasi segala jenis kendaraan (terutama didominasi kendaraan besar), kualitas jalan di sana juga belum sepenuhnya sempurna. Beragam proyek perbaikan sudah dilakukan di sana. Namun, karena tingginya arus di sana, kerap kali hasil perbaikan hanya bertahan beberapa hari.
Saat ini, beberapa ruas di jalur itu sudah mulai digarap. Namun, persoalan lain muncul. Proyek itu berpotensi membuat kemacetan baru. "Kami sudah minta agar jangan sampai proyek itu malah menghambat arus mudik nanti," kata Kepala Dinas PU Tugas Husni.
Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa akses lain. Seperti di Raya Manyar. Di beberapa ruas masih banyak kekurangan. Mulai dari jalan yang tak rata hingga gelombang jalan.
Masalah kualitas juga terjadi pada jalur-jalur tol di wilayah Gresik. Beberapa pengguna tol mengeluhkan masalah itu. "Memang, kondisinya sudah lumayan. Tapi, masih banyak ditemukan gelombang," kata Solihudin, salah satu pelanggan tol Surabaya-Gresik.
Dia mencontohkan ruas Manyar-Kebomas. Di ruas itu, masih banyak ditemui gelombang jalan atau jalan yang agak rusak. "Belum lagi, tol itu hanya dua lajur dan tak ada pembatas. Padahal, harusnya tol dilengkapi pembatas jalan," katanya. (ris/yad)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 22 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151680
Sabtu, 21 Agustus 2010
Bupati Gresik Mungkin Lowong Putusan Final Pilbup 2010 Nyantol di MK
GRESIK - Jabatan bupati Gresik hampir pasti lowong. Robbach Ma'sum yang menjabat saat ini segera lengser pada 31 Agustus mendatang. Sementara itu, hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010 masih nyantol di Mahkamah Konstitusi (MK).
MK belum memberikan kejelasan waktu untuk mengambil putusan final setelah pencoblosan ulang pilbup Gresik.
Anggota KPU Gresik Abdul Basid tidak menampik kemungkinan itu. Dia mengakui, belum jelasnya putusan final MK membuat jadwal pelantikan berpotensi meleset. ''Meski demikian, kami tidak akan merevisi jadwal tersebut. Sebab, KPU memang menyesuaikan waktu pelantikan dengan masa akhir jabatan bupati saat ini,'' jelasnya kemarin (20/8).
Dia hanya bisa berharap MK segera memutus hasil pilbup. Kabarnya, lembaga tersebut baru akan menyidangkan hasil pencoblosan ulang pilbup Gresik pada 23-25 Agustus mendatang. ''Mudah-mudahan jadwal tersebut tidak meleset, sehingga hasil pilbup bisa diketahui sebelum 31 Agustus. Kecuali jika ada putusan lain,'' ujarnya.
Sebenarnya, kemungkinan bakal lowongnya kursi bupati sudah lama diprediksi setelah MK memutus pilbup Gresik diulang. Namun, KPU ternyata tetap memutuskan jadwal baru pelantikan.
Kalaupun MK tepat waktu, KPU masih perlu waktu untuk memproses tahap pelantikan. Yakni, diawali dengan membuat penetapan pasangan untuk kemudian dilaporkan ke DPRD Gresik.
Berdasar laporan KPU, DPRD melaporkan ke gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Mendagri guna mendapat persetujuan. Setelah itu, keputusan Mendagri diserahkan kepada gubernur sebelum disampaikan lagi ke dewan. Untuk proses itu, butuh waktu setidaknya dua minggu.
Dengan asumsi hasil pencoblosan ulang tidak ada persoalan lagi, pelantikan baru bisa dilakukan sekitar September. Itu belum termasuk jika MK ternyata membuat putusan lain soal hasil pilbup Gresik.
Menghadapi kemungkinan tersebut, dewan memilih wait and see. ''Kita lihat saja dulu seperti apa putusan MK. Dari situ, baru kami bisa menentukan langkah selanjutnya. Termasuk, jadwal pelantikan,'' ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Susianto.
MK belum memastikan kapan lanjutan gugatan pilbup Gresik digelar. Meski demikian, mereka sudah menjadwalkan putusan itu sudah bisa diambil pekan depan.
Sebagaimana diberitakan kemarin, MK memilih bersikap ekstrahati-hati sebelum memutuskan hasil pilbup Gresik. Rencana RPH (rapat permusyawaratan hakim) yang dijadwalkan berlangsung kemarin ini ditunda.
RPH-lah yang akan memberikan kepastian final drama sengketa Pilbup Gresik. Opsinya, apakah ada sidang gugatan baru atau MK langsung memutuskan hasil akhir Pilbup Gresik.
Gugatan baru itu datang dari pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang melaporkan kecurangan pesaingnya pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). SQ yang semula berencana menggugat memilih mengurungkannya. (c5/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 21 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151542
MK belum memberikan kejelasan waktu untuk mengambil putusan final setelah pencoblosan ulang pilbup Gresik.
Anggota KPU Gresik Abdul Basid tidak menampik kemungkinan itu. Dia mengakui, belum jelasnya putusan final MK membuat jadwal pelantikan berpotensi meleset. ''Meski demikian, kami tidak akan merevisi jadwal tersebut. Sebab, KPU memang menyesuaikan waktu pelantikan dengan masa akhir jabatan bupati saat ini,'' jelasnya kemarin (20/8).
Dia hanya bisa berharap MK segera memutus hasil pilbup. Kabarnya, lembaga tersebut baru akan menyidangkan hasil pencoblosan ulang pilbup Gresik pada 23-25 Agustus mendatang. ''Mudah-mudahan jadwal tersebut tidak meleset, sehingga hasil pilbup bisa diketahui sebelum 31 Agustus. Kecuali jika ada putusan lain,'' ujarnya.
Sebenarnya, kemungkinan bakal lowongnya kursi bupati sudah lama diprediksi setelah MK memutus pilbup Gresik diulang. Namun, KPU ternyata tetap memutuskan jadwal baru pelantikan.
Kalaupun MK tepat waktu, KPU masih perlu waktu untuk memproses tahap pelantikan. Yakni, diawali dengan membuat penetapan pasangan untuk kemudian dilaporkan ke DPRD Gresik.
Berdasar laporan KPU, DPRD melaporkan ke gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Mendagri guna mendapat persetujuan. Setelah itu, keputusan Mendagri diserahkan kepada gubernur sebelum disampaikan lagi ke dewan. Untuk proses itu, butuh waktu setidaknya dua minggu.
Dengan asumsi hasil pencoblosan ulang tidak ada persoalan lagi, pelantikan baru bisa dilakukan sekitar September. Itu belum termasuk jika MK ternyata membuat putusan lain soal hasil pilbup Gresik.
Menghadapi kemungkinan tersebut, dewan memilih wait and see. ''Kita lihat saja dulu seperti apa putusan MK. Dari situ, baru kami bisa menentukan langkah selanjutnya. Termasuk, jadwal pelantikan,'' ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Susianto.
MK belum memastikan kapan lanjutan gugatan pilbup Gresik digelar. Meski demikian, mereka sudah menjadwalkan putusan itu sudah bisa diambil pekan depan.
Sebagaimana diberitakan kemarin, MK memilih bersikap ekstrahati-hati sebelum memutuskan hasil pilbup Gresik. Rencana RPH (rapat permusyawaratan hakim) yang dijadwalkan berlangsung kemarin ini ditunda.
RPH-lah yang akan memberikan kepastian final drama sengketa Pilbup Gresik. Opsinya, apakah ada sidang gugatan baru atau MK langsung memutuskan hasil akhir Pilbup Gresik.
Gugatan baru itu datang dari pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) yang melaporkan kecurangan pesaingnya pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). SQ yang semula berencana menggugat memilih mengurungkannya. (c5/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 21 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151542
Menjelang Lengser Bupati Robbbach Melakukan Mutasi Masa
GRESIK - Mutasi besar-besaran menjelang lengsernya Bupati Robbach Ma'sum ternyata bukan sekadar isu. Kemarin (20/8), bupati yang segera diganti 30 Agustus mendatang itu memutasi 334 pejabat struktural dan fungsional di Ruang Mandala Bhakti Praja Lantai IV Kantor Bupati di Jalan Dr Wahidin, Kebomas.
Rinciannya, pejabat struktural eselon II berjumlah tujuh orang, eselon III sebanyak 63 pejabat, dan eselon IV terdiri atas 104 pejabat. Sisanya, 160 orang, dari unsur fungsional. Mutasi ratusan pejabat tersebut adalah kali terakhir yang dilakukan Bupati Gresik Robbach Ma'sum.
Belum ada reaksi dari DPRD yang sehari sebelumnya sempat mempersoalkan mutasi besar-besaran itu. Menurut wakil rakyat, menjelang lengser, seharusnya bupati tidak boleh membuat kebijakan strategis.
Dalam sambutannya, Robbach mengungkapkan bahwa mutasi itu murni didasari pertimbangan profesionalisme. ''Bukan karena pertemanan, apalagi karena balas budi," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik Kuwadijo menegaskan, mutasi pejabat menjadi agenda rutin organisasi pemerintahan Kabupaten Gresik. "Semua pejabat yang naik eselon sebelumnya telah mendapat penilaian dari tim Baperjakat serta mampu di bidangnya," ungkapnya. (yad/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 21 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151538
Rinciannya, pejabat struktural eselon II berjumlah tujuh orang, eselon III sebanyak 63 pejabat, dan eselon IV terdiri atas 104 pejabat. Sisanya, 160 orang, dari unsur fungsional. Mutasi ratusan pejabat tersebut adalah kali terakhir yang dilakukan Bupati Gresik Robbach Ma'sum.
Belum ada reaksi dari DPRD yang sehari sebelumnya sempat mempersoalkan mutasi besar-besaran itu. Menurut wakil rakyat, menjelang lengser, seharusnya bupati tidak boleh membuat kebijakan strategis.
Dalam sambutannya, Robbach mengungkapkan bahwa mutasi itu murni didasari pertimbangan profesionalisme. ''Bukan karena pertemanan, apalagi karena balas budi," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik Kuwadijo menegaskan, mutasi pejabat menjadi agenda rutin organisasi pemerintahan Kabupaten Gresik. "Semua pejabat yang naik eselon sebelumnya telah mendapat penilaian dari tim Baperjakat serta mampu di bidangnya," ungkapnya. (yad/c3/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 21 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151538
Kondisi Kali Lamong Makin Parah
GRESIK - Kondisi Kali Lamong makin memprihatinkan. Lebar sungai terus menyempit dan dasar sungai semakin dangkal. Penyempitan tersebut semakin parah sehingga lebar batang sungai tinggal separo.
Kualitas airnya pun tidak kalah menyedihkan. Tingkat pencemarannya begitu tinggi sehingga beberapa kali ditemukan ikan yang mati. Hal itu terjadi karena banyaknya kawasan industri di tepi sungai tersebut. Juga, lokasinya berdekatan dengan lokasi pembuangan akhir (LPA) sampah Surabaya di Benowo.
Di musim hujan, sungai tersebut menjadi sumber bencana. Akibat pendangkalan dasar, sungai itu tidak mampu menampung air hujan sehingga airnya meluap ke permukiman di sekitarnya. "Sebenarnya, masalah ini sudah lama dikeluhkan warga. Tapi, kenapa tidak pernah ada perbaikan sama sekali?" kata Kades Sukorejo Fatkhur Rohman kemarin (20/8).
Menurut dia, buruknya kondisi Kali Lamong sebenarnya sudah lama terjadi. Dia bahkan sudah berkali-kali mengajukan permintaan agar sungai tersebut diperbaiki. "Tapi, ternyata sampai hari ini tidak pernah ada sedikit pun perbaikan," tuturnya.
Merasa tidak pernah mendapatkan respons positif, aparat desa berencana mengajukan protes ke Pemkab Gresik. "Segera kami layangkan. Kami berharap ada respons," katanya.
Berdasar hasil penelitian kualitas air, Kali Lamong memang termasuk yang buruk. Ada tiga sungai yang diteliti, yaitu Bengawan Solo, Kali Lamong, dan Kali Tengah.
Hasilnya sama. Air Bengawan Solo mengandung BOD 5,1 mg/liter, 2 mg/liter lebih tinggi daripada ambang batas. (c7/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 21 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151540
Kualitas airnya pun tidak kalah menyedihkan. Tingkat pencemarannya begitu tinggi sehingga beberapa kali ditemukan ikan yang mati. Hal itu terjadi karena banyaknya kawasan industri di tepi sungai tersebut. Juga, lokasinya berdekatan dengan lokasi pembuangan akhir (LPA) sampah Surabaya di Benowo.
Di musim hujan, sungai tersebut menjadi sumber bencana. Akibat pendangkalan dasar, sungai itu tidak mampu menampung air hujan sehingga airnya meluap ke permukiman di sekitarnya. "Sebenarnya, masalah ini sudah lama dikeluhkan warga. Tapi, kenapa tidak pernah ada perbaikan sama sekali?" kata Kades Sukorejo Fatkhur Rohman kemarin (20/8).
Menurut dia, buruknya kondisi Kali Lamong sebenarnya sudah lama terjadi. Dia bahkan sudah berkali-kali mengajukan permintaan agar sungai tersebut diperbaiki. "Tapi, ternyata sampai hari ini tidak pernah ada sedikit pun perbaikan," tuturnya.
Merasa tidak pernah mendapatkan respons positif, aparat desa berencana mengajukan protes ke Pemkab Gresik. "Segera kami layangkan. Kami berharap ada respons," katanya.
Berdasar hasil penelitian kualitas air, Kali Lamong memang termasuk yang buruk. Ada tiga sungai yang diteliti, yaitu Bengawan Solo, Kali Lamong, dan Kali Tengah.
Hasilnya sama. Air Bengawan Solo mengandung BOD 5,1 mg/liter, 2 mg/liter lebih tinggi daripada ambang batas. (c7/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 21 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151540
Jumat, 20 Agustus 2010
Menjelang Lengser Bupati Gresik Melakukan Mutasi Besar-besaran Pegawai
GRESIK - Isu mutasi besar-besaran mencuat menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Robbach Ma'sum pada 31 Agustus mendatang. Setidaknya, 200 pejabat di jajaran pemkab akan mengalami pergeseran. Mereka berasal dari pejabat eselon II-IV.
Kasak-kusuk di antara para pegawai beredar setelah beberapa orang mengaku menerima telepon terkait mutasi tersebut. ''Tidak ada undangan resmi, tapi via telepon,'' kata salah seorang sumber di lingkungan pemkab.
Setidaknya, ada beberapa pos yang bakal mengalami pergantian pejabat. Yang sudah pasti adalah kursi sekretaris DPRD (Sekwan) Gresik. Kursi Sekwan memang lowong setelah ditinggal Sri Sulasmi yang pensiun.
Ada beberapa kursi lain yang lowong. Di antaranya, dinas kependudukan dan catatan sipil, asisten I, serta dinas kelautan. Kursi lowong tersebut masih diduduki pejabat yang berstatus pelaksana sementara.
Para wakil rakyat di dewan kaget atas rencana mutasi yang sangat mendadak tersebut. Apalagi, mutasi dila¬kukan menjelang masa akhir jabatan. ''Setahu kami, sebelum mundur, bupati tidak bisa membuat kebijakan strategis. Ini kok langsung mutasi besar-besaran?'' ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Nurhamim.
Plt Sekkab M. Najikh saat dikonfirmasi membenarkan adanya rencana tersebut. Meski demikian, dia berusaha menepis beragam isu yang berkembang di balik rencana itu. ''Sebenarnya program ini sudah lama direncanakan. Namun, karena masih dalam suasana pilbup, terpaksa ditunda,'' katanya kemarin. (c5/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis [ Jum'at, 20 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151382
Kasak-kusuk di antara para pegawai beredar setelah beberapa orang mengaku menerima telepon terkait mutasi tersebut. ''Tidak ada undangan resmi, tapi via telepon,'' kata salah seorang sumber di lingkungan pemkab.
Setidaknya, ada beberapa pos yang bakal mengalami pergantian pejabat. Yang sudah pasti adalah kursi sekretaris DPRD (Sekwan) Gresik. Kursi Sekwan memang lowong setelah ditinggal Sri Sulasmi yang pensiun.
Ada beberapa kursi lain yang lowong. Di antaranya, dinas kependudukan dan catatan sipil, asisten I, serta dinas kelautan. Kursi lowong tersebut masih diduduki pejabat yang berstatus pelaksana sementara.
Para wakil rakyat di dewan kaget atas rencana mutasi yang sangat mendadak tersebut. Apalagi, mutasi dila¬kukan menjelang masa akhir jabatan. ''Setahu kami, sebelum mundur, bupati tidak bisa membuat kebijakan strategis. Ini kok langsung mutasi besar-besaran?'' ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Nurhamim.
Plt Sekkab M. Najikh saat dikonfirmasi membenarkan adanya rencana tersebut. Meski demikian, dia berusaha menepis beragam isu yang berkembang di balik rencana itu. ''Sebenarnya program ini sudah lama direncanakan. Namun, karena masih dalam suasana pilbup, terpaksa ditunda,'' katanya kemarin. (c5/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis [ Jum'at, 20 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151382
MK Ekstrahati-hati Sebelum Keputusan Final Terkait Coblos Ulang Pilbup Gresik 2010
GRESIK - Rakyat Gresik sepertinya masih harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan kepastian figur bupati Gresik periode 2010-2015. Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini memegang ''bola'' Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010 memilih untuk ekstrahati-hati memberikan keputusan final soal hasil coblos ulang pada 8 Agustus lalu.
Rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dijadwalkan berlangsung hari ini ditunda. ''Sementara ditunda,'' ungkap Panitera MK Zaenal Arifin Hosen kemarin (19/8).
Sebagaimana diberitakan, KPU sudah melaporkan hasil coblos ulang ke MK. Selanjutnya, MK yang akan memutuskan, apakah hasil tersebut bisa diterima atau tidak. Keputusan MK itu sangat berpengaruh terhadap kelanjutan proses pilbup.
Bersamaan dengan laporan KPU, MK juga menerima permohonan gugatan. Karena itu, lembaga tersebut memilih untuk berhati-hati sebelum mengambil keputusan final yang terkait dengan coblos ulang. Para hakim di MK memilih mendalami lebih dulu semua gugatan yang sudah diterima.
Hingga kemarin sore, MK mendapat dua laporan. Yakni, laporan dari KPU soal hasil coblos ulang pilbup Gresik dan satu pengajuan gugatan yang dilayangkan duet Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) terhadap pa¬sangan Sambari-Qosim (SQ).
Ada kemungkinan muncul gugatan baru. ''Asal, pengajuan gugatan itu dilakukan tiga hari setelah penetapan hasil coblos ulang oleh KPU Gresik. Jika dilakukan luar waktu tersebut, gugatan tetap kami terima, tapi tidak diproses,'' jelas Zaenal.
Tentang tindak lanjut atas gugatan baru, MK sebenarnya menjadwalkan pembahasan hari ini. Rencananya, majelis hakim mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutuskan kelanjutan sengketa pilbup Gresik. "Tapi, untuk sementara ditunda dulu," ujarnya.
Sesuai dengan rencana, RPH yang akan memberikan kepastian final drama sengketa pilbup Gresik. Opsinya, ada sidang gugatan baru atau MK langsung memutuskan hasil akhir pilbup Gresik. Zaenal menjanjikan, sidang sengketa pilbup Gresik kemungkinan diselenggarakan awal pekan depan.
Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa semua gugatan yang masuk bakal dikaji. MK hanya akan memproses gugatan tersebut jika memang ditemukan ada pelanggaran berat dan bersifat sistematis. "Itu bergantung pada pembuktian nanti," katanya.
Sementara itu, kubu SQ tidak tinggal diam. Saat ini, mereka mulai menyiapkan upaya pembelaan sehubungan dengan pelanggaran yang dilaporkan Humas. "Semua sudah kami siapkan. Kami tetap optimistis. Sebab, berdasar hasil kajian kami, banyak laporan pelanggaran yang dialamatkan kepada kami, tapi tidak ada bukti yang kuat," papar Ketua Tim Pemenangan SQ Ahmad Nurhamim. (aga/c12/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis [ Jum'at, 20 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151384
Rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dijadwalkan berlangsung hari ini ditunda. ''Sementara ditunda,'' ungkap Panitera MK Zaenal Arifin Hosen kemarin (19/8).
Sebagaimana diberitakan, KPU sudah melaporkan hasil coblos ulang ke MK. Selanjutnya, MK yang akan memutuskan, apakah hasil tersebut bisa diterima atau tidak. Keputusan MK itu sangat berpengaruh terhadap kelanjutan proses pilbup.
Bersamaan dengan laporan KPU, MK juga menerima permohonan gugatan. Karena itu, lembaga tersebut memilih untuk berhati-hati sebelum mengambil keputusan final yang terkait dengan coblos ulang. Para hakim di MK memilih mendalami lebih dulu semua gugatan yang sudah diterima.
Hingga kemarin sore, MK mendapat dua laporan. Yakni, laporan dari KPU soal hasil coblos ulang pilbup Gresik dan satu pengajuan gugatan yang dilayangkan duet Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) terhadap pa¬sangan Sambari-Qosim (SQ).
Ada kemungkinan muncul gugatan baru. ''Asal, pengajuan gugatan itu dilakukan tiga hari setelah penetapan hasil coblos ulang oleh KPU Gresik. Jika dilakukan luar waktu tersebut, gugatan tetap kami terima, tapi tidak diproses,'' jelas Zaenal.
Tentang tindak lanjut atas gugatan baru, MK sebenarnya menjadwalkan pembahasan hari ini. Rencananya, majelis hakim mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutuskan kelanjutan sengketa pilbup Gresik. "Tapi, untuk sementara ditunda dulu," ujarnya.
Sesuai dengan rencana, RPH yang akan memberikan kepastian final drama sengketa pilbup Gresik. Opsinya, ada sidang gugatan baru atau MK langsung memutuskan hasil akhir pilbup Gresik. Zaenal menjanjikan, sidang sengketa pilbup Gresik kemungkinan diselenggarakan awal pekan depan.
Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa semua gugatan yang masuk bakal dikaji. MK hanya akan memproses gugatan tersebut jika memang ditemukan ada pelanggaran berat dan bersifat sistematis. "Itu bergantung pada pembuktian nanti," katanya.
Sementara itu, kubu SQ tidak tinggal diam. Saat ini, mereka mulai menyiapkan upaya pembelaan sehubungan dengan pelanggaran yang dilaporkan Humas. "Semua sudah kami siapkan. Kami tetap optimistis. Sebab, berdasar hasil kajian kami, banyak laporan pelanggaran yang dialamatkan kepada kami, tapi tidak ada bukti yang kuat," papar Ketua Tim Pemenangan SQ Ahmad Nurhamim. (aga/c12/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis [ Jum'at, 20 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=151384
Kamis, 19 Agustus 2010
Pemilukada Ulang Gresik 2010 : KPU Laporkan Coblosan Ulang, Bola Pilbup di Tangan MK
GRESIK - Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010 memasuki tahap paling menentukan. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Gresik menyerahkan hasil rekapitulasi pencoblosan ulang 8 Agustus lalu ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nanti, MK-lah yang memutus apakah hasil rekapitulasi tersebut bisa diterima dan disahkan atau ada putusan lain.
Penyerahan hasil rekapitulasi tersebut dilakukan beberapa anggota KPU Gresik yang langsung ke Jakarta, Senin (16/8). Karena itu, hasil akhir Pilbup Gresik 2010 kini berada di tangan MK. ''Kami sebatas melaksanakan perintah MK. Hasil coblosan sudah kami serahkan. Untuk selanjutnya, semua putusan ada di tangan MK,'' kata anggota KPU Gresik Abdul Basid kemarin (17/8).
Sebagaimana diketahui, pencoblosan ulang di sembilan di antara 18 kecamatan di Gresik itu merupakan perintah MK setelah menerima gugatan pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Gugatan tersebut diajukan dengan dasar adanya kecurangan yang bersifat terstruktur dan masif.
Dalam putusannya, MK juga memerintah KPU Gresik untuk menyerahkan hasil pencoblosan ulang. MK-lah yang akan memutus apakah hasil tersebut sah atau tidak.
Ada beberapa berkas yang diserahkan KPU Gresik. Di antaranya, SK (surat keputusan) KPU tentang hasil rekapitulasi suara pencoblosan ulang di sembilan kecamatan serta laporan hasil penyelenggaraan ulang yang dilampiri perolehan tiap calon. KPU juga menyerahkan laporan perolehan suara para kandidat di sembilan kecamatan, baik saat pilbup 26 Mei lalu maupun pencoblosan ulang. ''Kami juga menyerahkan rekap total perolehan suara akhir,'' tegas Basid.
Penyerahan hasil pencoblosan ulang oleh KPU Gresik ke MK berlangsung cepat. ''Langsung diregister, lalu MK meminta kami menunggu penetapan jadwal sidang,'' ungkapnya.
Menurut informasi yang diperoleh KPU Gresik, diperkirakan sidang lanjutan sengketa pilbup Gresik dilaksanakan akhir pekan ini atau selambatnya awal pekan nanti. ''Rencananya Jumat (20/8). Tapi, ada kemungkinan diundur hingga awal pekan depan,'' jelasnya.
Sebab, MK masih harus menunggu semua laporan yang masuk di sela-sela laporan KPU Gresik. Apalagi, dua kubu pasangan calon, yakni Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) serta SQ juga berancang-ancang mengajukan laporan anyar ke MK.
Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Disusul duet Humas dengan 160.212 suara. Duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan total 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak diulang, SQ berhasil meraih 285.252 suara. Disusul Humas di urutan kedua dengan 250.481 suara. (c5/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis Rabu, 18 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151030
Penyerahan hasil rekapitulasi tersebut dilakukan beberapa anggota KPU Gresik yang langsung ke Jakarta, Senin (16/8). Karena itu, hasil akhir Pilbup Gresik 2010 kini berada di tangan MK. ''Kami sebatas melaksanakan perintah MK. Hasil coblosan sudah kami serahkan. Untuk selanjutnya, semua putusan ada di tangan MK,'' kata anggota KPU Gresik Abdul Basid kemarin (17/8).
Sebagaimana diketahui, pencoblosan ulang di sembilan di antara 18 kecamatan di Gresik itu merupakan perintah MK setelah menerima gugatan pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ). Gugatan tersebut diajukan dengan dasar adanya kecurangan yang bersifat terstruktur dan masif.
Dalam putusannya, MK juga memerintah KPU Gresik untuk menyerahkan hasil pencoblosan ulang. MK-lah yang akan memutus apakah hasil tersebut sah atau tidak.
Ada beberapa berkas yang diserahkan KPU Gresik. Di antaranya, SK (surat keputusan) KPU tentang hasil rekapitulasi suara pencoblosan ulang di sembilan kecamatan serta laporan hasil penyelenggaraan ulang yang dilampiri perolehan tiap calon. KPU juga menyerahkan laporan perolehan suara para kandidat di sembilan kecamatan, baik saat pilbup 26 Mei lalu maupun pencoblosan ulang. ''Kami juga menyerahkan rekap total perolehan suara akhir,'' tegas Basid.
Penyerahan hasil pencoblosan ulang oleh KPU Gresik ke MK berlangsung cepat. ''Langsung diregister, lalu MK meminta kami menunggu penetapan jadwal sidang,'' ungkapnya.
Menurut informasi yang diperoleh KPU Gresik, diperkirakan sidang lanjutan sengketa pilbup Gresik dilaksanakan akhir pekan ini atau selambatnya awal pekan nanti. ''Rencananya Jumat (20/8). Tapi, ada kemungkinan diundur hingga awal pekan depan,'' jelasnya.
Sebab, MK masih harus menunggu semua laporan yang masuk di sela-sela laporan KPU Gresik. Apalagi, dua kubu pasangan calon, yakni Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) serta SQ juga berancang-ancang mengajukan laporan anyar ke MK.
Berdasar hasil akhir rekap manual yang sudah disahkan KPU Gresik, SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Disusul duet Humas dengan 160.212 suara. Duet Bani (Bambang Suhartono-Abdullah Qonik) berada di urutan ketiga dengan total 3.645 suara.
Jika ditotal dengan sembilan kecamatan yang tidak diulang, SQ berhasil meraih 285.252 suara. Disusul Humas di urutan kedua dengan 250.481 suara. (c5/ruk)
Sumber : Jawa Pos_Metropolis Rabu, 18 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=151030
Selasa, 17 Agustus 2010
Tahun Depan 2011 Gaji PNS dan TNI/Polri Naik 10 Persen
JAKARTA - Ada kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI-Polri. Tahun depan pemerintah kembali menaikkan gaji pokok mereka hingga 10 persen, lebih tinggi daripada kenaikan gaji tahun ini yang hanya 5 persen.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, untuk mendukung perbaikan kesejahteraan PNS-TNI-Polri dan pensiunan, pemerintah dalam tahun 2011 berencana menaikkan gaji pokok mereka rata-rata 10 persen.
''Pemerintah juga tetap akan memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS-TNI-Polri dan pensiunan," ujarnya yang disambut tepuk tangan riuh saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 di hadapan DPR kemarin (16/8).
Menurut SBY, melalui kebijakan kenaikan gaji pokok 10 persen tersebut, penghasilan PNS dengan pangkat terendah akan meningkat dari Rp 1.895.700 menjadi sekitar Rp 2.000.000.Khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya akan meningkat dari Rp 2.496.100 menjadi Rp 2.654.000. ''Perbaikan pendapatan itu dimaksudkan agar para guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik generasi mendatang bangsa," katanya.
Sementara itu, penghasilan anggota TNI-Polri dengan pangkat terendah juga meningkat, dari Rp 2.505.200 menjadi Rp 2.625.000. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, untuk kenaikan gaji 10 persen, pemerintah siap menaikkan alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2011. ''Totalnya Rp 180,6 triliun," ujar Agus saat konferensi pers tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2011 di Kantor Ditjen Pajak kemarin.
Menurut Agus, angka tersebut naik Rp 18,0 triliun atau 11,0 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja pegawai dalam APBN-P 2010 yang sebesar Rp 162,7 triliun. "Anggaran belanja pegawai ini terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, vakasi, lembur, serta belanja kontribusi sosial," jelasnya.
Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2011 disebutkan, alokasi anggaran pada pos belanja gaji dan tunjangan ditetapkan Rp 91,2 triliun. "Peningkatan ini terkait dengan rencana kenaikan gaji pokok 10 persen serta melanjutkan kebijakan pemberian gaji ke-13 pada tahun depan," ujar Agus.
Pos honorarium, vakasi, dan lembur ditetapkan Rp 879,0 miliar. Pos kontribusi sosial direncanakan Rp 61,3 triliun. "Anggaran kontribusi sosial ini, sebagian besar, digunakan untuk pembayaran pensiun melalui PT Taspen. Termasuk, kenaikan pensiun pokok 10 persen dan pensiun ke-13," imbuhnya.
Ekonom yang juga pengamat kebijakan publik dari Central for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro menilai, kenaikan gaji PNS-TNI-Polri sebesar 10 persen cukup bagus karena inflasi pada 2011 diperkirakan sekitar 6 persen. "Secara nominal, kenaikan 10 persen itu memadai," ujarnya.
Sementara itu, seiring dengan kinerja positif perekonomian nasional sepanjang tahun ini, untuk 2011, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 6,3 persen. Presiden mengatakan, pemerintah sudah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 berdasar perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik. ''Untuk pertumbuhan ekonomi ditarget 6,3 persen," ujarnya saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2011 di DPR kemarin.
Target itu lebih tinggi daripada target pertumbuhan ekonomi APBN-P 2010 yang sebesar 5,8 persen. Juga lebih tinggi daripada proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 6,0 persen.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2011 merupakan target yang realistis. Itu terkait dengan kinerja perekonomian yang tahun ini menggembirakan. ''Kita lihat, 2010, ekonomi kita tumbuh dengan mantap," katanya.
Hatta mengakui, memang, perekonomian global masih dibayang-bayangi oleh risiko lanjutan krisis utang di Eropa dan agak lambatnya pertumbuhan ekonomi AS. ''Tapi, mengacu pada kinerja perekonomian 2010, Indonesia tetap akan tumbuh signifikan," terangnya.
Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad H. Wibowo menilai, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 bisa digenjot lebih tinggi lagi. "Minimal 6,7 hingga 7,1 persen," ujarnya.
Meski demikian, kata dia, pemerintah memang perlu mewaspadai faktor eksternal seperti potensi lonjakan harga pangan dan komoditas dunia sebagai akibat kemarau di Rusia dan ketidakmenentuan iklim. Faktor lain, belum pulihnya global confidence karena masih belum menentunya pemulihan sektor perbankan AS. "Ini harus diwaspadai," harapnya. (owi/c1/iro)
Jawa Pos [ Selasa, 17 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=150862
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, untuk mendukung perbaikan kesejahteraan PNS-TNI-Polri dan pensiunan, pemerintah dalam tahun 2011 berencana menaikkan gaji pokok mereka rata-rata 10 persen.
''Pemerintah juga tetap akan memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS-TNI-Polri dan pensiunan," ujarnya yang disambut tepuk tangan riuh saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 di hadapan DPR kemarin (16/8).
Menurut SBY, melalui kebijakan kenaikan gaji pokok 10 persen tersebut, penghasilan PNS dengan pangkat terendah akan meningkat dari Rp 1.895.700 menjadi sekitar Rp 2.000.000.Khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya akan meningkat dari Rp 2.496.100 menjadi Rp 2.654.000. ''Perbaikan pendapatan itu dimaksudkan agar para guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik generasi mendatang bangsa," katanya.
Sementara itu, penghasilan anggota TNI-Polri dengan pangkat terendah juga meningkat, dari Rp 2.505.200 menjadi Rp 2.625.000. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, untuk kenaikan gaji 10 persen, pemerintah siap menaikkan alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2011. ''Totalnya Rp 180,6 triliun," ujar Agus saat konferensi pers tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2011 di Kantor Ditjen Pajak kemarin.
Menurut Agus, angka tersebut naik Rp 18,0 triliun atau 11,0 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja pegawai dalam APBN-P 2010 yang sebesar Rp 162,7 triliun. "Anggaran belanja pegawai ini terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, vakasi, lembur, serta belanja kontribusi sosial," jelasnya.
Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2011 disebutkan, alokasi anggaran pada pos belanja gaji dan tunjangan ditetapkan Rp 91,2 triliun. "Peningkatan ini terkait dengan rencana kenaikan gaji pokok 10 persen serta melanjutkan kebijakan pemberian gaji ke-13 pada tahun depan," ujar Agus.
Pos honorarium, vakasi, dan lembur ditetapkan Rp 879,0 miliar. Pos kontribusi sosial direncanakan Rp 61,3 triliun. "Anggaran kontribusi sosial ini, sebagian besar, digunakan untuk pembayaran pensiun melalui PT Taspen. Termasuk, kenaikan pensiun pokok 10 persen dan pensiun ke-13," imbuhnya.
Ekonom yang juga pengamat kebijakan publik dari Central for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro menilai, kenaikan gaji PNS-TNI-Polri sebesar 10 persen cukup bagus karena inflasi pada 2011 diperkirakan sekitar 6 persen. "Secara nominal, kenaikan 10 persen itu memadai," ujarnya.
Sementara itu, seiring dengan kinerja positif perekonomian nasional sepanjang tahun ini, untuk 2011, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 6,3 persen. Presiden mengatakan, pemerintah sudah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 berdasar perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik. ''Untuk pertumbuhan ekonomi ditarget 6,3 persen," ujarnya saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2011 di DPR kemarin.
Target itu lebih tinggi daripada target pertumbuhan ekonomi APBN-P 2010 yang sebesar 5,8 persen. Juga lebih tinggi daripada proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 6,0 persen.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2011 merupakan target yang realistis. Itu terkait dengan kinerja perekonomian yang tahun ini menggembirakan. ''Kita lihat, 2010, ekonomi kita tumbuh dengan mantap," katanya.
Hatta mengakui, memang, perekonomian global masih dibayang-bayangi oleh risiko lanjutan krisis utang di Eropa dan agak lambatnya pertumbuhan ekonomi AS. ''Tapi, mengacu pada kinerja perekonomian 2010, Indonesia tetap akan tumbuh signifikan," terangnya.
Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad H. Wibowo menilai, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 bisa digenjot lebih tinggi lagi. "Minimal 6,7 hingga 7,1 persen," ujarnya.
Meski demikian, kata dia, pemerintah memang perlu mewaspadai faktor eksternal seperti potensi lonjakan harga pangan dan komoditas dunia sebagai akibat kemarau di Rusia dan ketidakmenentuan iklim. Faktor lain, belum pulihnya global confidence karena masih belum menentunya pemulihan sektor perbankan AS. "Ini harus diwaspadai," harapnya. (owi/c1/iro)
Jawa Pos [ Selasa, 17 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=150862
Pemkab Gresik Realistis, Turunkan Target PAD
GRESIK - Pemkab Gresik masih kesulitan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, mereka mencoba realistis dengan menurunkan target perolehan PAD pada sisa tahun anggaran 2010.
Yang menguntungkan, penurunan target PAD itu tidak berimbas pada target penerimaan pendapatan daerah selama 2010. Bahkan, pemkab berani menaikkan target perolehan pendapatan daerah selama 2010.
Hal tersebut terungkap pada draf rencana Perubahan APBD (PAPBD) 2010 yang baru saja diselesaikan pemkab. Rencananya, PAPBD itu segera dibahas.
Dalam APBD 2010 yang digedok akhir 2009, pemkab menargetkan bisa memberikan pemasukan dari PAD sebesar Rp 160,96 miliar. Namun, dalam PAPBD, target itu direvisi Rp 160,1 miliar. Target diturunkan Rp 943,4 juta.
Penurunan target PAD terbesar terjadi pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Awalnya, mereka menargetkan Rp 6,17 miliar, namun direvisi menjadi hanya Rp 1,17 miliar atau turun Rp 5 miliar.
Praktis, pundi-pundi pemasukan daerah di Gresik didominasi pemasukan yang berasal dari pemerintah (baik pusat maupun provinsi). Mulai dana perimbangan, bagi hasil dengan pemprov, hingga pos-pos lain.
Secara keseluruhan, pemkab menargetkan terjadi penambahan pendapatan selama 2010. Jika pada APBD 2010 mereka hanya mengestimasi bisa meraup Rp 923,18 miliar, pada PAPBD 2010 pemkab menargetkan jumlah pendapatan daerah mencapai Rp 1,046 triliun. (c7/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 17 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150786
Yang menguntungkan, penurunan target PAD itu tidak berimbas pada target penerimaan pendapatan daerah selama 2010. Bahkan, pemkab berani menaikkan target perolehan pendapatan daerah selama 2010.
Hal tersebut terungkap pada draf rencana Perubahan APBD (PAPBD) 2010 yang baru saja diselesaikan pemkab. Rencananya, PAPBD itu segera dibahas.
Dalam APBD 2010 yang digedok akhir 2009, pemkab menargetkan bisa memberikan pemasukan dari PAD sebesar Rp 160,96 miliar. Namun, dalam PAPBD, target itu direvisi Rp 160,1 miliar. Target diturunkan Rp 943,4 juta.
Penurunan target PAD terbesar terjadi pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Awalnya, mereka menargetkan Rp 6,17 miliar, namun direvisi menjadi hanya Rp 1,17 miliar atau turun Rp 5 miliar.
Praktis, pundi-pundi pemasukan daerah di Gresik didominasi pemasukan yang berasal dari pemerintah (baik pusat maupun provinsi). Mulai dana perimbangan, bagi hasil dengan pemprov, hingga pos-pos lain.
Secara keseluruhan, pemkab menargetkan terjadi penambahan pendapatan selama 2010. Jika pada APBD 2010 mereka hanya mengestimasi bisa meraup Rp 923,18 miliar, pada PAPBD 2010 pemkab menargetkan jumlah pendapatan daerah mencapai Rp 1,046 triliun. (c7/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Selasa, 17 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150786
Minggu, 15 Agustus 2010
Di Bawean Belum Tuntas Distribusi Konversi ELPIJI
UNTUK wilayah Gresik, program konversi sudah tuntas. Namun, tak demikian dengan di Pulau Bawean. Saat ini, baru warga di Kecamatan Sangkapura yang sudah kebagian program konversi. Sedangkan, warga di Kecamatan Tambak masih harus sabar menunggu program tersebut. Selain itu, masih ada beberapa persoalan di sana.
Dari data jumlah realisasi program konversi di wilayah Gresik, tercatat masih ada 6.052 KK (kepala keluarga) di wilayah kecamatan Tambak yang belum kebagian program itu. Harusnya, sejak Juli lalu, warga di sana sudah kebagian.
Tapi, gara-gara insiden tenggelamnya kapal pengangkut elpiji, akhirnya program itu terpaksa dihentikan sementara. "Tapi, tetap kami upayakan tahun ini sudah terealisasi," kata Kabag SDA Sentot Supriyohadi.
Alhasil, sampai saat ini warga di kecamatan Tambak masih menggunakan mitan sebagai bahan bakar utama. Yang jadi persoalan, harga mitan di sana tergolong sulit diprediksi. Bahkan, harga mitan di sana sampai tembus angka Rp 10 ribu per liter.
Tingginya harga minyak tanah di Bawean terjadi karena keterlambatan pengiriman bahan bakar tersebut ke pulau itu. Selain itu, jatah beberapa agen mitan juga mulai dikurangi.
Kondisi ini ditambah dengan sikap warga yang kebagian elpiji pun juga masih banyak yang ketakutan. Terutama soal kekhawatiran mereka akan insiden ledakan. Tidak sedikit warga Bawean yang tetap menggunakan mitan sebagai bahan bakar sehari-hari. (ris/yad/ruk)
KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | VALIDASI (KK) | DITRIBUSI (KK)
Gresik | 89.215 | 18.608 | 18.608
Kebomas | 92.602 | 17.914 | 17.914
Manyar | 99.049 | 22.862 | 22.862
Duduk Sampeyan | 49.584 | 11.759 | 11.759
Cerme | 68.885 | 18.208 | 18.208
Menganti | 109.078 | 30.570 | 30.570
Benjeng | 61.633 | 17.702 | 17.702
Balongpanggang | 56.556 | 17.578 | 17.578
Driyorejo | 93.796 | 27.459 | 27.459
Sidayu | 40.855 | 10.565 | 10.565
Dukun | 64.774 | 18.528 | 18.528
Bungah | 62.993 | 16.576 | 16.576
Ujung Pangkah | 46.871 | 11.687 | 11.687
Panceng | 48.945 | 11.587 | 11.587
Wringin Anom | 67.155 | 18.924 | 18.924
Kedamean | 58.278 | 18.077 | 18.077
Sangkapura | 71.556 | 11.021 | 11.021
Tambak | 40.762 | 6.052 | 0
Jumlah | 1.222.587 | 305.677 | 299.625
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 15 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150482
Dari data jumlah realisasi program konversi di wilayah Gresik, tercatat masih ada 6.052 KK (kepala keluarga) di wilayah kecamatan Tambak yang belum kebagian program itu. Harusnya, sejak Juli lalu, warga di sana sudah kebagian.
Tapi, gara-gara insiden tenggelamnya kapal pengangkut elpiji, akhirnya program itu terpaksa dihentikan sementara. "Tapi, tetap kami upayakan tahun ini sudah terealisasi," kata Kabag SDA Sentot Supriyohadi.
Alhasil, sampai saat ini warga di kecamatan Tambak masih menggunakan mitan sebagai bahan bakar utama. Yang jadi persoalan, harga mitan di sana tergolong sulit diprediksi. Bahkan, harga mitan di sana sampai tembus angka Rp 10 ribu per liter.
Tingginya harga minyak tanah di Bawean terjadi karena keterlambatan pengiriman bahan bakar tersebut ke pulau itu. Selain itu, jatah beberapa agen mitan juga mulai dikurangi.
Kondisi ini ditambah dengan sikap warga yang kebagian elpiji pun juga masih banyak yang ketakutan. Terutama soal kekhawatiran mereka akan insiden ledakan. Tidak sedikit warga Bawean yang tetap menggunakan mitan sebagai bahan bakar sehari-hari. (ris/yad/ruk)
KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | VALIDASI (KK) | DITRIBUSI (KK)
Gresik | 89.215 | 18.608 | 18.608
Kebomas | 92.602 | 17.914 | 17.914
Manyar | 99.049 | 22.862 | 22.862
Duduk Sampeyan | 49.584 | 11.759 | 11.759
Cerme | 68.885 | 18.208 | 18.208
Menganti | 109.078 | 30.570 | 30.570
Benjeng | 61.633 | 17.702 | 17.702
Balongpanggang | 56.556 | 17.578 | 17.578
Driyorejo | 93.796 | 27.459 | 27.459
Sidayu | 40.855 | 10.565 | 10.565
Dukun | 64.774 | 18.528 | 18.528
Bungah | 62.993 | 16.576 | 16.576
Ujung Pangkah | 46.871 | 11.687 | 11.687
Panceng | 48.945 | 11.587 | 11.587
Wringin Anom | 67.155 | 18.924 | 18.924
Kedamean | 58.278 | 18.077 | 18.077
Sangkapura | 71.556 | 11.021 | 11.021
Tambak | 40.762 | 6.052 | 0
Jumlah | 1.222.587 | 305.677 | 299.625
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 15 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150482
Konversi Minyak Tanah ke Elpiji di Tengah Insiden Ledakan Tabung_Perbedaan Harga Jadi Masalah
Insiden ledakan tabung gas elpiji yang terjadi di beberapa daerah memunculkan kekhawatiran. Meski kejadian serupa belum terjadi di Gresik, namun warga setempat tetap waswas dan waspada. Kini mereka menjadi lebih teliti dalam memakai gas tersebut.
PROGRAM konversi minyak tanah ke elpiji di wilayah Gresik sudah dimulai sejak Oktober 2007 silam. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 299.625 KK (kepala keluarga) di 17 kecamatan yang sudah kebagian program tersebut.
Sejauh ini, program konversi di Gresik tergolong tidak ada masalah. Sejak digulirkan, nyaris tak pernah mencuat kabar seputar insiden yang berkaitan dengan kerusakan tabung elpiji.
Meski demikian, dari hasil evaluasi yang dilakukan, masih ada beberapa permasalahan seputar realisasi program konversi di wilayah Gresik. Yang mencuat akhir-akhir ini adalah persoalan kualitas tabung yang terdistribusi. Ternyata, diketahui jika kualitas tabung elpiji yang masuk Gresik, belum semuanya layak.
Salah satu temuan terjadi ketika Pemkab menggelar inspeksi mendadak (sidak) awal Agustus lalu di beberapa SPBBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji). Petugas menemukan puluhan ribu tabung elpiji program konversi ternyata tidak layak pakai. Jumlahnya lumayan besar, mencapai angka 31.000.
Jenis ketidaklayakannya beragam. Mulai dari kualitas tabung yang tidak memenuhi SNI (standar nasional Indonesia), tabung yang berkarat (korosi), hingga kerusakan yang terjadi pada asesoris tabung.
Sebenarnya, Pemkab sudah meminta agar seluruh tabung itu ditarik dari peredaran. Hanya saja, keinginan itu masih sulit terwujud. Ini tidak lepas dari kondisi stok tabung elpiji secara nasional.
Sejak 2007 hingga 2010, pemerintah sudah mendistribusikan 44,4 juta tabung. Dari jumlahtersebut 18,9 juta tabung di antaranya merupakan produksi sebelum 2009. Nah, yang jadi persoalan, pemerintah baru memberlakukan SNI bagi seluruh tabung konversi pada 2009.
Alhasil, masih ada sekitar 18,9 juta tabung yang belum ber-SNI yang beredar di pasaran. "Sejauh ini, yang bisa dilakukan adalah pemilahan. Dan itu sudah dilakukan oleh SPBBE yang ada di sini. Mereka sudah antisipasi. Sehingga, diupayakan tabung yang ada di Gresik tetap baik," kata Kepala Diskoperindag-UKM Sutaji Rudi.
Yang jadi masalah, sampai saat ini sosialisasi terhadap warga masih cukup minim. Terutama soal bagaimana cara penggunaan elpiji yang aman. "Kami sering mendapat keluhan, terutama dari para aparat desa. Mereka sering disambati warganya yang khawatir dengan kondisi elpiji saat ini," kata salah satu anggota DPRD Gresik, Siti Muafiyah.
Yang paling rawan adalah di wilayah-wilayah terpencil. Dia mencontohkan seperti di wilayah utara Gresik. Di sana, masih banyak warga yang tidak paham menggunakan elpiji. "Akibatnya, mereka enggan untuk memakai elpiji. Apalagi, mereka sudah terbiasa menggunakan mitan atau kayu bakar," katanya.
Kondisi yang sama juga sebenarnya banyak terjadi di sebagian wilayah perkotaan. Sampai-sampai banyak warga di beberapa wilayah minta agar aparat desanya untuk menarik tabung elpiji dan mengupayakan pengadaan mitan.
Fenomena kekhawatiran warga menggunakan elpiji juga banyak dialami warga di wilayah lain. "Sampai saat ini saya masih sering mendapat tabung elpiji yang karatnya sudah parah. Kadang khawatir juga," kata Mualifah, salah satu warga di kelurahan Randuagung. Kec. Kebomas
Kabag SDA Sentot Supriyohadi menjelaskan, memang sosialisasi seputar program konversi di wilayah Gresik belum merata. "Namun, sudah kita atasi. Kami sudah minta pihak Pertamina untuk mulai melakukan sosialisasi," katanya.
Selain persoalan kualitas tabung, ada beberapa keluhan lain seputar realisasi konversi mitan ke elpiji. Salah satunya adalah harga eceran elpiji di pasaran yang tak menentu.
Pemprov sebenarnya sudah menerbitkan Pergub nomor 20/2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji. Di mana, pemerintah menetapkan HET sebesar Rp 12.750. HET itu berlaku di radius 60 kilometer dari depot elpiji atau SPBBE.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Ternyata, harga eceran elpiji di wilayah Gresik sebagian besar berada di atas harga rata-rata. "Tergantung tempat pembeliannya mas. Tapi, semua di atas Rp 13 ribu," kata Heny, warga Perumahan GKB Gresik ini..
Dia mengaku pernah membeli elpiji di beberapa tempat. Dan harganya pun berbeda-beda. "Ada yang menjual Rp 13.500. Tapi, pernah juga saya beli sampai Rp 14.500 per tabung," katanya. (ris/yad/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 15 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150482
PROGRAM konversi minyak tanah ke elpiji di wilayah Gresik sudah dimulai sejak Oktober 2007 silam. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 299.625 KK (kepala keluarga) di 17 kecamatan yang sudah kebagian program tersebut.
Sejauh ini, program konversi di Gresik tergolong tidak ada masalah. Sejak digulirkan, nyaris tak pernah mencuat kabar seputar insiden yang berkaitan dengan kerusakan tabung elpiji.
Meski demikian, dari hasil evaluasi yang dilakukan, masih ada beberapa permasalahan seputar realisasi program konversi di wilayah Gresik. Yang mencuat akhir-akhir ini adalah persoalan kualitas tabung yang terdistribusi. Ternyata, diketahui jika kualitas tabung elpiji yang masuk Gresik, belum semuanya layak.
Salah satu temuan terjadi ketika Pemkab menggelar inspeksi mendadak (sidak) awal Agustus lalu di beberapa SPBBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji). Petugas menemukan puluhan ribu tabung elpiji program konversi ternyata tidak layak pakai. Jumlahnya lumayan besar, mencapai angka 31.000.
Jenis ketidaklayakannya beragam. Mulai dari kualitas tabung yang tidak memenuhi SNI (standar nasional Indonesia), tabung yang berkarat (korosi), hingga kerusakan yang terjadi pada asesoris tabung.
Sebenarnya, Pemkab sudah meminta agar seluruh tabung itu ditarik dari peredaran. Hanya saja, keinginan itu masih sulit terwujud. Ini tidak lepas dari kondisi stok tabung elpiji secara nasional.
Sejak 2007 hingga 2010, pemerintah sudah mendistribusikan 44,4 juta tabung. Dari jumlahtersebut 18,9 juta tabung di antaranya merupakan produksi sebelum 2009. Nah, yang jadi persoalan, pemerintah baru memberlakukan SNI bagi seluruh tabung konversi pada 2009.
Alhasil, masih ada sekitar 18,9 juta tabung yang belum ber-SNI yang beredar di pasaran. "Sejauh ini, yang bisa dilakukan adalah pemilahan. Dan itu sudah dilakukan oleh SPBBE yang ada di sini. Mereka sudah antisipasi. Sehingga, diupayakan tabung yang ada di Gresik tetap baik," kata Kepala Diskoperindag-UKM Sutaji Rudi.
Yang jadi masalah, sampai saat ini sosialisasi terhadap warga masih cukup minim. Terutama soal bagaimana cara penggunaan elpiji yang aman. "Kami sering mendapat keluhan, terutama dari para aparat desa. Mereka sering disambati warganya yang khawatir dengan kondisi elpiji saat ini," kata salah satu anggota DPRD Gresik, Siti Muafiyah.
Yang paling rawan adalah di wilayah-wilayah terpencil. Dia mencontohkan seperti di wilayah utara Gresik. Di sana, masih banyak warga yang tidak paham menggunakan elpiji. "Akibatnya, mereka enggan untuk memakai elpiji. Apalagi, mereka sudah terbiasa menggunakan mitan atau kayu bakar," katanya.
Kondisi yang sama juga sebenarnya banyak terjadi di sebagian wilayah perkotaan. Sampai-sampai banyak warga di beberapa wilayah minta agar aparat desanya untuk menarik tabung elpiji dan mengupayakan pengadaan mitan.
Fenomena kekhawatiran warga menggunakan elpiji juga banyak dialami warga di wilayah lain. "Sampai saat ini saya masih sering mendapat tabung elpiji yang karatnya sudah parah. Kadang khawatir juga," kata Mualifah, salah satu warga di kelurahan Randuagung. Kec. Kebomas
Kabag SDA Sentot Supriyohadi menjelaskan, memang sosialisasi seputar program konversi di wilayah Gresik belum merata. "Namun, sudah kita atasi. Kami sudah minta pihak Pertamina untuk mulai melakukan sosialisasi," katanya.
Selain persoalan kualitas tabung, ada beberapa keluhan lain seputar realisasi konversi mitan ke elpiji. Salah satunya adalah harga eceran elpiji di pasaran yang tak menentu.
Pemprov sebenarnya sudah menerbitkan Pergub nomor 20/2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji. Di mana, pemerintah menetapkan HET sebesar Rp 12.750. HET itu berlaku di radius 60 kilometer dari depot elpiji atau SPBBE.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Ternyata, harga eceran elpiji di wilayah Gresik sebagian besar berada di atas harga rata-rata. "Tergantung tempat pembeliannya mas. Tapi, semua di atas Rp 13 ribu," kata Heny, warga Perumahan GKB Gresik ini..
Dia mengaku pernah membeli elpiji di beberapa tempat. Dan harganya pun berbeda-beda. "Ada yang menjual Rp 13.500. Tapi, pernah juga saya beli sampai Rp 14.500 per tabung," katanya. (ris/yad/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Minggu, 15 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=150482
Sabtu, 14 Agustus 2010
Pemilukada Gresik 2010 : “MK Selektif Tangani Gugatan Pilkada”
GRESIK - Coblosan ulang Pilbup (Pemilihan Bupati) Gresik 2010 sudah selesai dan mengantar pasangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ) sebagai pemenang. Namun, hasil tersebut belum final. Sebab, coblosan ulang itu adalah perintah MK (Mahkamah Konstitusi) kepada KPU Gresik. Dengan demikian, KPU hanya bisa menyerahkan hasilnya kepada MK. "Keputusan finalnya tetap ada pada MK," jelas anggota KPU Abdul Basid kemarin (13/8).
Peran MK dalam menentukan hasil akhir pilbup Gresik semakin besar setelah dua pasangan yang bersaing keras, SQ dan Humas, sama-sama berencana mengajukan gugatan ke MK. Sikap MK terhadap gugatan tersebut sangat mungkin berpengaruh terhadap kepastian hasil akhir pilbup Gresik.
MK memilih berhati-hati dalam menghadapi rencana gugatan dua kubu tersebut. Prinsipnya, lembaga itu tetap menerima semua gugatan yang diajukan. "Apakah nanti disidangkan atau tidak, bergantung beberapa faktor," papar panitera MK Zaenal Arifin kemarin. Menurut Zaenal, bakal diterima tidaknya gugatan tersebut bergantung kesepakatan para hakim konstitusi. Kesepakatan itu bakal dibuat MK dalam agenda RPH (rapat permusyawaratan hakim). Hasil RPH itulah yang jadi dasar utama.
Diterima tidaknya gugatan kedua kubu bergantung materi maupun jenis pelanggaran yang diajukan. Di antara semua hasil sengketa yang ditangani MK, hanya sedikit yang sampai disidangkan ulang. "Tidak bisa serta-merta. Semua bergantung hasil RPH," kata Zaenal.
Saat ini kedua kubu peserta pilbup, yakni duet Humas dan SQ, memang sudah berancang-ancang kembali mengajukan gugatan pascarekapitulasi hasil pencoblosan ulang pilbup Gresik.
Yang hampir pasti adalah gugatan Humas. Pasangan itu sudah membawa beberapa laporan pelanggaran kepada MK. Mereka mengklaim telah menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kubu lawan jelang coblosan. Mulai dugaan money politics, black campaign (kampanye hitam), kampanye terselubung, hingga keterlibatan aparat.
Hal serupa sudah disiapkan oleh tim SQ. Tim pemenangan pasangan itu menyatakan menemukan banyak pelanggaran dari calon yang menjadi lawan dalam pilbup. Mereka mengklaim bahwa pelanggaran itu sudah sangat sistematis. Mulai money politics hingga keterlibatan aparat.
Zaenal menegaskan, MK hanya menindaklanjuti pelanggaran pilkada yang dianggap serius dan berpotensi mengubah hasil suara. "Tidak semua pelanggaran kami jadikan pertimbangan. Intinya, pelanggaran itu harus benar-benar mengandung unsur terstruktur, masif, dan sistematis," ungkap dia.
Yang paling berpotensi adalah keterlibatan aparat secara terstruktur untuk memenangkan calon. Money politics juga berpotensi. "Tapi, biasanya, money politics paling susah dibuktikan. Sebab, tak ada jaminan bahwa hasil berubah ketika calon menerapkan money politics. Kecuali, itu dilakukan secara sistematis," tutur dia.
Karena itu, MK memilih berhati-hati dalam menyikapi rencana gugatan kedua kubu. Zaenal memastikan berusaha menyelesaikan sengketa pilkada Gresik dengan seadil-adilnya.
Di bagian lain, KPU Gresik memastikan segera membawa hasil pencoblosan ulang ke MK. "Kami sebatas melaporkan. Kami berharap hasil itu sudah bisa diterima MK pekan depan," ujar Basid. (aga/c11/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 14 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=150245
Peran MK dalam menentukan hasil akhir pilbup Gresik semakin besar setelah dua pasangan yang bersaing keras, SQ dan Humas, sama-sama berencana mengajukan gugatan ke MK. Sikap MK terhadap gugatan tersebut sangat mungkin berpengaruh terhadap kepastian hasil akhir pilbup Gresik.
MK memilih berhati-hati dalam menghadapi rencana gugatan dua kubu tersebut. Prinsipnya, lembaga itu tetap menerima semua gugatan yang diajukan. "Apakah nanti disidangkan atau tidak, bergantung beberapa faktor," papar panitera MK Zaenal Arifin kemarin. Menurut Zaenal, bakal diterima tidaknya gugatan tersebut bergantung kesepakatan para hakim konstitusi. Kesepakatan itu bakal dibuat MK dalam agenda RPH (rapat permusyawaratan hakim). Hasil RPH itulah yang jadi dasar utama.
Diterima tidaknya gugatan kedua kubu bergantung materi maupun jenis pelanggaran yang diajukan. Di antara semua hasil sengketa yang ditangani MK, hanya sedikit yang sampai disidangkan ulang. "Tidak bisa serta-merta. Semua bergantung hasil RPH," kata Zaenal.
Saat ini kedua kubu peserta pilbup, yakni duet Humas dan SQ, memang sudah berancang-ancang kembali mengajukan gugatan pascarekapitulasi hasil pencoblosan ulang pilbup Gresik.
Yang hampir pasti adalah gugatan Humas. Pasangan itu sudah membawa beberapa laporan pelanggaran kepada MK. Mereka mengklaim telah menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kubu lawan jelang coblosan. Mulai dugaan money politics, black campaign (kampanye hitam), kampanye terselubung, hingga keterlibatan aparat.
Hal serupa sudah disiapkan oleh tim SQ. Tim pemenangan pasangan itu menyatakan menemukan banyak pelanggaran dari calon yang menjadi lawan dalam pilbup. Mereka mengklaim bahwa pelanggaran itu sudah sangat sistematis. Mulai money politics hingga keterlibatan aparat.
Zaenal menegaskan, MK hanya menindaklanjuti pelanggaran pilkada yang dianggap serius dan berpotensi mengubah hasil suara. "Tidak semua pelanggaran kami jadikan pertimbangan. Intinya, pelanggaran itu harus benar-benar mengandung unsur terstruktur, masif, dan sistematis," ungkap dia.
Yang paling berpotensi adalah keterlibatan aparat secara terstruktur untuk memenangkan calon. Money politics juga berpotensi. "Tapi, biasanya, money politics paling susah dibuktikan. Sebab, tak ada jaminan bahwa hasil berubah ketika calon menerapkan money politics. Kecuali, itu dilakukan secara sistematis," tutur dia.
Karena itu, MK memilih berhati-hati dalam menyikapi rencana gugatan kedua kubu. Zaenal memastikan berusaha menyelesaikan sengketa pilkada Gresik dengan seadil-adilnya.
Di bagian lain, KPU Gresik memastikan segera membawa hasil pencoblosan ulang ke MK. "Kami sebatas melaporkan. Kami berharap hasil itu sudah bisa diterima MK pekan depan," ujar Basid. (aga/c11/ruk)
Jawa Pos_Metropolis [ Sabtu, 14 Agustus 2010 ]
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=150245
Langganan:
Postingan (Atom)